Butir-Butir Laporan Gubernur NAD pada Sidang Kabinet Terbatas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, 5 Juli 2005 Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh, 5 Juli 2005
Status Persiapan Pelaksanaan 1. Penyusunan Rencana Aksi • Isyu Pokok – Sesuai Perpres 30/2005, rencana induk perlu dijabarkan dalam rencana aksi oleh Bapel bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian
• Rekomendasi Pembahasan – Rancangan rencana aksi yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu ditindaklanjuti oleh Bapel untuk diverifikasi dan dibahas bersama kementerian/lembagan terkait dan DPR-RI dalam pembahasan APBN-P 2005 dan RAPBN 2006
• Usulan Keputusan – Bapel perlu segera menindaklanjuti rancangan rencana aksi yang telah dikonsultasikan dengan Pemda Kab/Kota untuk dibahas bersama kementerian/lembaga, sebagai bahan dasar penyusunan rencana kegiatan rehab/rekonstruksi yang akan dibahas dengan DPR-RI untuk memperoleh pendanaan APBN-P 2005 2
Status Persiapan Pelaksanaan 2. Rencana Pendanaan • Isyu Pokok – Rencana aksi yang telah disusun dan dikonsultasikan dengan Pemda Kab/Kota belum digunakan sebagai dasar bagi rencana alokasi pendanaan kegiatan rehab/rekonstruksi khususnya melalui APBN-P TA 2005
• Rekomendasi Pembahasan – Rancangan rencana aksi yang telah disusun oleh Bappenas dan telah dikonsultasikan dengan Pemda Kab/Kota diharapkan dapat dijadikan acuan utama di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian/lembaga untuk APBN-P TA 2005
• Usulan Keputusan – Bapel perlu segera menindaklanjuti rancangan rencana aksi yang telah dikonsultasikan dengan Pemda Kab/Kota untuk dibahas bersama kementerian/lembaga, sebagai bahan dasar penyusunan RKA-KL kegiatan rehab/rekonstruksi yang akan didanai APBN-P TA 2005 dan RAPBN 2006 3
Revisi Rencana Tata Ruang • Isyu Pokok – Bencana alam gempa bumi dan tsunami telah merubah struktur ruang wilayah kab/kota yang terkena bencana, sehingga diperlukan adanya perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)
• Rekomendasi Pembahasan – Perubahan rencana tata ruang wilayah perlu segera dilakukan, dengan menata kembali ruang wilayah, dan sekaligus menyesuaikan Perda (Qanun) RTRW Provinsi dan Qanun RTRW masing-masing wilayah kabupaten/kota
• Usulan Keputusan – Revisi Qanun RTRW provinsi dan kabupaten/kota yang terkena bencana di Aceh dan Sumut perlu segera diselesaikan oleh Pemda Provinsi dan Kab/Kota, melalui fasilitasi dari Bapel dan kementerian/lembaga terkait untuk menjadi dasar bagi rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut 4
Peralihan Status Tertib Sipil • Isyu Pokok – Perpres 38/2005 telah menetapkan keadaan tertib sipil di NAD – Operasi terpadu tetap akan dilanjutkan bersamaan dengan pelaksanaan kondisi tertib sipil
• Rekomendasi Pembahasan – Keberadaan Bapel sebagai koordinator pelaksanaan rehab/rekons perlu diperjelas dalam hubungannya dengan penerapan keadaan tertib sipil dan kelanjutan pelaksanaan operasi terpadu yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Penguasa Darurat Sipil dan Operasi Terpadu
• Usulan Keputusan – Bapel perlu melakukan koordinasi dengan Pemda NAD, Polda NAD dan aparat keamanan di NAD, dalam pelaksanaan rehab/rekonstruksi bersamaan dengan pelaksanaan operasi terpadu pada keadaan tertib sipil 5
Transisi Tahap Tanggap Darurat 1. Penyempurnaan SKB 01/2005 • Isyu Pokok – Penerapan SKB 01/2005 tentang pengaturan barang impor untuk bantuan kemanusiaan dirasakan perlu disesuaikan dengan pengalihan tahap tanggap darurat kepada tahap rehab/rekonstruksi
• Rekomendasi Pembahasan – Perlu adanya kejelasan alih tanggung jawab dari Poskonas/Bakornas PBP pada tahap tanggap darurat kepada BRR/Bapel sebagai koordinator pelaksanaan rehab/rekons, khususnya dalam kewenangannya untuk penanganan impor bahan logistik untuk kegiatan rehab/rekonstruksi
• Usulan Keputusan – Perlu disampaikan surat permohonan kepada Wapres selaku ketua Bakornas PBP untuk dapat meminta Menperdag dan Menperin untuk menyesuaikan SKB 01/2005 dengan mengalihkan kewenangan dari Bakornas PBP/Poskonas kepada Bapel 6
Transisi Tahap Tanggap Darurat 2. Penyelesaian Penanganan Pengungsi • Isyu Pokok – Masih adanya beberapa permasalahan penanganan pengungsi yang belum diselesaikan, seperti keterlambatan penyaluran jadup kepada pengungsi
• Rekomendasi Pembahasan – BRR/Bapel perlu terlibat secara aktif dalam koordinasi penanganan pengungsi dengan melibatkan seluruh Pemda kabupaten/kota
• Usulan Keputusan – Bapel perlu melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dalam penyelesaian penanganan pengungsi, dengan fokus pada kelancaran penyaluran jadup dan relokasi pengungsi kepada lokasi permukiman yang akan dibangun perumahan pengungsi 7
Masalah Lainnya Pendayagunaan Pelabuhan Bebas Sabang • Isyu Pokok – Daya dukung pelabuhan Belawan Medan dalam penanganan bantuan kemanusiaan yang semakin menurun, memerlukan alternatif pelabuhan lainnya dalam menjadi pelabuhan penyalur logistik bahan untuk kegiatan rehab/rekonstruksi Aceh dan Nias
• Rekomendasi Pembahasan – Keberadaan dari Pelabuhan Bebas Sabang perlu diperhatikan sebagai potensi untuk menjadi distribution port bagi bahan baku/logistik bagi kegiatan rehab/rekonstruksi di Aceh dan Nias
• Usulan Keputusan – Bapel perlu melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam memanfaatkan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai main distribution port bagi penyaluran logistik untuk rehab/rekonstruksi 8
Upaya peningkatan kapasitas Aparat Pemda Kab/Kota dan Kecamatan • Isyu Pokok – Pemerintah Pusat telah memberikan fasilitasi kepada Pemda Provinsi NAD dan kabupaten/kota se-NAD dalam bentuk pelatihan kepada aparat Pemda dan Kecamatan se-NAD
• Rekomendasi Pembahasan – Fasilitasi pelatihan (diklat) kepada aparat Pemda dan Kecamatan se-NAD dilakukan melalui dukungan hibah dari Pemerintah Perancis (melalui Bappenas), Pemerintah Jepang (melalui Depdagri), dan Pemerintah Australia (melalui Setneg/Setkab); serta hibah dari Pemerintah Amerika Serikat bagi Pemda Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, di dalam mempersiapkan dan menyusun rencana aksi tahunan
• Usulan Keputusan – Diharapkan, fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan komunitas donor internasional dapat terus dilanjutkan dan diperluas bagi kebupaten/kota lainnya di Provinsi NAD, sehingga upaya untuk transfer of responsibility dari Bapel BRR kepada Pemda dapat berjalan dengan lancar
9
Penyelesaian Masalah Pertanahan • Isyu Pokok – Pemerintah daerah mengalami kesulitan bagi penyediaan tanah untuk relokasi permukiman dan perumahan pengungsi korban bencana – Penataan kembali hak atas tanah di lokasi bencana masih belum jelas, sehingga menghambat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan
• Rekomendasi Pembahasan – Pemerintah Pusat perlu memberikan bantuan bagi Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pembebasan tanah bagi lokasi permukiman dan perumahan serta infrastruktur lainnya – Rancangan Perpu Pertanahan paska bencana di Aceh perlu segera dirampungkan, sebagai dasar bagi penataan kembali pertanahan di Aceh
• Usulan Keputusan – Diharapkan adanya dana APBN yang diperuntukan untuk pembebasan tanah – Perpu Pertanahan perlu segera dirampungkan 10
