Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Butir-Butir Pembahasan Sidang Kabinet Terbatas Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias Dewan Pengarah BRR NAD-Nias Jakarta, 15 November 2005
1
A.1. ISU UTAMA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUSI NAD – NIAS
Belum diselesaikannya beberapa Peraturan perundangan terkait dengan BRR, diantaranya: 1. Perpu tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di NAD-Nias 2. Revisi Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khusus untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 3. Keppres Penetapan Remunerasi Badan Pelaksana, dan Honorarium Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas BRR NAD–Nias 4. Inpres Pelaksanaan Nota Kesepahaman RI–GAM 5. Revisi Keppres 63.M/2005 tetang Pengangkatan anggota Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Pejabat Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekosntruksi NAD-Nias 2
A.2. STATUS PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN BRR PERATURAN/ PERUNDANGAN
STATUS
REKOMENDASI
Perpu tentang penyelesaian masalah Hukum pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias
Sudah melalui beberapa pembahasan dan saat ini masih berada di Sekretariat Negara
Perlu segera di selesaikan guna menunjang proses pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi khususnya dalam penyelesaian permasalahan pertanahan, keuangan dan perbankan
Revisi Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah, khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias
Sudah melalui beberapa pembahasan dan saat ini masih berada di Sekretariat Kabinet (sudah disepakati dalam rapat interdep di tingkat pusat)
Perlu segera diselesaikan guna mempercepat pencapaian target terutama menyangkut pengadaan rumah bagi masyarakat
Keppres tentang Penetapan Remunerasi Bapel dan Honorarium Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas BRR NAD-Nias
Sudah melalui beberapa pembahasan dan saat ini masih berada di Sekretariat Kabinet (Sudah ada surat persetujuan dari menteri keuangan)
Perlu segera diselesaikan guna adanya kejelasan mengenai renumerasi di lingkungan BRR
Inpres Pelaksanaan Nota Kesepahaman RI – GAM
Sudah melalui beberapa pembahasan dan saat ini masih berada di di Sekretariat Kabinet
Perlu segera diselesaikan guna adanya kejelasan dalam penugasan kementerian/lembaga terkait dalam menindaklanjuti kesepakatan MoU Helsinki dan proses reintegrasi mantan GAM
Revisi Keppres 63.M/2005 tetang Pengangkatan anggota Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Pejabat Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekosntruksi NAD-Nias
Sudah melalui beberapa pembahasan dan saat ini masih dalam penyempurnaan dengan adanya pergantian anggota dan re-organisasi di badan pelaksana
Perlu segera diselesaikan guna efektivitas kerja dan kinerja seluruh internal Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi NAD - Nias
3
B.1. HASIL KESEPAKATAN RAPAT TRIPARTITE INTERNAL BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUSI NAD - NIAS
•
•
KESEPAKATAN TENTANG MEKANISME KOORDINASI INTERNAL BRR NAD-NIAS Koordinasi internal BRR perlu ditingkatkan, diperjelas dan ditindaklanjuti, melalui forum interaksi dan komunikasi yang intensif antarseluruh komponen BRR (Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana). Sehubungan dengan itu, akan dilaksanakan rapat antar-Sekretariat Dewan Pengarah, Sekretariat Dewan Pengawas, dan Deputi-Deputi Bapel secara berkala setiap bulannya. KESEPAKATAN TENTANG PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN Permasalahan pertanahan yang dihadapi dan menjadi kendala proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan, perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan dana bagi pembebasan lahan serta untuk sertifikasi lahan. Sehubungan dengan itu, akan segera diselesaikan rancangan Perpu penyelesaian masalah hukum, khususnya yang terkait dengan penanggulangan permasalahan pertanahan pasca bencana tsunami di Aceh.
4
B.2. HASIL KESEPAKATAN RAPAT TRIPARTITE INTERNAL BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUSI NAD - NIAS
•
•
KESEPAKATAN TENTANG KOORDINASI EKSTERNAL BRR NAD-NIAS DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN DAERAH Dalam rangka percepatan dan kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005, perlu terus ditingkatkan koordinasi antara Bapel dengan kementerian/lembaga terkait, dan sekaligus untuk mempersiapkan perencanaan tahun 2006 mendatang. Sehubungan dengan itu, Bapel akan melakukan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik dengan kementerian/lembaga terkait, terutama dalam pembentukan Satuan Kerja (Satker) kementerian/ lembaga yang melekat dan berada di bawah koordinasi Bapel. KESEPAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PERPU 2/2005 Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perpu 2/2005, Bapel akan secara konsisten dan konsekuen bertindak sebagai badan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemda dalam rangka peningkatan kapasitas Pemda untuk mengantisipasi adanya pengalihan kewenangan dari Bapel kepada Pemda pada akhir masa tugasnya (tahun 2009). 5
