REVIEW UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2013-2014 dan INA DRI
DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
VISI: KETANGGUHAN BANGSA DALAM MENGHADAPI BENCANA MISI: 1.Melindungi Bangsa Dari Ancaman Bencana 2. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana 3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terkoordinasi dan Menyeluruh
1
TUGAS DAN FUNGSI KEDEPUTIAN BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MENGKOORDINASIKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN UMUM BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA PADA PASCABENCANA Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 26
Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana
PASCABENCANA Tanggap Darurat
Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kajian Kebutuhan Pascabencana
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi (3 tahun max)
Pembangunan Reguler
KERANGKA PEMULIHAN PASCABENCANA ASESSMENT AWAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (A2R2)
KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (JITU PASNA)
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA PENDANAAN DAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA
A2R2(Asessment Awal Rehab Rekons) A2R2 dilaksanakan masih dalam periode tanggap darurat dalam rangka: Mengidentifikasi sektor dan sub sektor yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah kota Manado. Mendapatkan data awal dampak bencana Penyusunan Langkah Kerja dan Tim untuk melakukan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
JITU PASNA
Dikoordinasikan BNPB dengan melibatkan K/L sektor terdampak dan SKPD terdampak.
Menilai dampak bencana melalui penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assesmen-DaLA) dan Human Recovery Need Asesment (HRNA) untuk menetapkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi:
Komponen
Kerusakan Kerugian Gangguan akses Gangguan Fungsi pelayanan publik Peningkatan Risiko Bencana
Sektor/Sub Sektor 1.Permukiman
(Perumahan dan Prasarana Lingkungan) 2.Infrastruktur (transportasi darat, transportasi laut, energi, pos dan telekomunikasi, air dan sanitasi, drainase, dll) 3. Sosial (kesehatan , pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah lembaga sosial, dll) 4. Ekonomi Produktif (pertanian, perikanan, peternakan, industri kecil dan menengah, perdagangan /pasar, pariwisata, dll) 5. Lintas Sektor (lingkungan hidup, pemerintahan, ketertiban, keamanan dan sektor keuangan/ perbankan, dll)
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Menetapkan: Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan Identifikasi program/kegiatan dan anggaran pada setiap K/L yang dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Menetapkan Sumber pendanaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat dalam dan luar negeri, negara lain, dll yang sah) Jangka Waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
PERKIRAAN KEBUTUHAN
PERUMUSAN RENCANA PEMULIHAN
PERKIRAAN KEBUTUHAN PEMULIHAN (FOKUS/SEKTOR)
PERKIRAAN KERUSAKAN &KERUGIAN
RENCANA AKSI REHABILITASI & REKONSTRUKSI
KEBIJAKAN PRIORITAS STRATEGI REHAB-REKON
FOKUS REHABILITASI & REKONSTRUKSI DATA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
DATA DONOR/ INGO
DATA PROVINSI DAN KAB/KOTA
Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2013 I. Provinsi NTB, Gempa,22Juni 2013 Kekuatan 5,4 SR Kab.Lombok Utara
II. Provinsi Aceh, Gempa 2Juli 2013 Kekuatan 6,2 SR Aceh Tengah/Takengon Bener Meriah
III. Provinsi Maluku, Banjir Bdang 28Juli2013 Way Ela Maluku Tengah
IV. Provinsi NTT, Gn.Erupsi 10Agust 2013 Gn.Rokatenda…Kab Sikka
Telah dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penyusunan Rencana Aksi: 1. 2. 3. 4. 5.
Stimulan Perumahan Kegiatan Pelatihan Agama Pendampingan Ekonomi Gelar Budaya Pendampingan Phsycologi
Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2014
Provinsi SULUT, Banjir Bndang, 15Jan 2014 Kota. Menado
Provinsi SUMUT, Erupsi 15Setp2013Skrg Gn.Sinabung..Kab. Karo
Provinsi JATIM, Erupsi 10Agust 2013 Gn.Kelud.Kab.Malang,Kediri Blitar
Telah dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penyusunan Rencana Aksi: 1. 2. 3. 4.
Land Clearing lahan Kegiatan Pelatihan Agama Gelar Budaya Pendampingan Phsycologi
INA - DRI INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK Sejarah : Tumbuhnya Kesadaran PRB sejak Tsunami Aceh 2004, HFA 20052015, UU 24/207 PB Perpres 8/2008 tentang BNPB Visi : Menuju Indonesia Tangguh Pengalaman dalam penanggulangan bencana secara holistik, terencana, dan terpadu untuk Build back better and safer Pemulihan pasca bencana dilaksanakan secara terencana dan terpadu melalui Renaksi yang resposive PRB Bagaimana mengukur capaian build back better and safer? Monev dan pengendalian pelaksanaan program pemulihan masih didominasi indikator output bukan outcome RR lebih dilihat sebagai pembangunan fisik, bukan manusia/masy tangguh InaDRI/Indonesia Disaster Recovery Index atau Indek Pemulihan Pasca Bencana Indonesia ( IP Pasna)
INA - DRI INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
Tujuan Ina-DRI (1) Baseline data : Mengetahui kondisi masyarakat terdampak sebelum dan sesudah terjadinya bencana Instrumen Monev berkala: perkembangan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di wilayah terdampak perkembangan ketangguhan masy di wilayah beresiko tinggi Instrumen Pengambilan keputusan : Menyediakan data dan rekomendasi secara berkala untuk pengembangan kebijakan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya untuk RR paskabencana yang mengarusutamakan PRB
Keluaran InaDRI >Instrumen Pengendalian : Data dan rekomendasi secara berkala untuk pengembangan kebijakan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyesuaian kembali rencana aksi RR paska bencana yang responsive RPB >Penilaian : Angka relatif Disaster Recovery Index / Indeks Pemulihan Bencana yang responsive PRB; yang mengukur tingkat pemulihan sejak bencana terjadi dan dukungan pemulihan digulirkan. > Informasi tentang kemajuan pulihnya : akses masyarakat korban bencana pada kebutuhan dasar ketangguhan masyarakat korban bencana secara berkala di wilayah yang beresiko tinggi sejak Renaksi RR dilaksanakan.
>Informasi tentang kemajuan pulihnya : akses masyarakat korban bencana pada kebutuhan dasar ketangguhan masyarakat korban bencana secara berkala di wilayah yang beresiko tinggi sejak Renaksi RR di laksanakan.
>Kerjasama strategis yang dibutuhkan guna mendukung pemenuhan kebutuhan percepatan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak bencana •Kementerian/Lembaga
•Pemerintah Daerah •Swasta •Universitas •Komunitas Internasional
Peran Ina-DRI Pada Proses PB >Menunjang pembuatan kebijakan pemerintah dalam bidang permukiman, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan bidang sosio-ekonomi dan lainnya dan pada keseluruhan proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana >Menentukan perubahan masa pelaksanaan Renaksi RR dan penyesuaian bagi pengalihan otoritas dari pusat ke daerah
INA - DRI INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK Peraturan Kepala BNPB No 17/2010 Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 8 Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
•Penyesuaian •Dukungan lanjutan •Hand over pusatdaerah
INA - DRI INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
INA - DRI INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
Tantangan InaDRI (1) > Ketersediaan instrumen dan variabel yang sesuai dengan kebutuhan pengukuran tingkat pemulihan pascabencana, dan ketersediaan data baseline > Perbaikan formula InaDRI yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan kompatibel dengan index-index yang selama ini digunakan di Indonesia (HDI, Governance Index, dst.)
Tantangan InaDRI (2) > Belum tersedianya Manual-SOP untuk secara efektif dan tepat guna membantu implementasi dan replikasi Longitudinal Study dan InaDRI di kejadian bencana di Indonesia > Kesiapan pemangku kepentingan yang akan berperan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan InaDRI > Mekanisme yang mendukung pemanfaatan hasil LS/InaDRI untuk mendukung perencanaan ulang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
INA - DRI INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
Terima Kasih BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEDEPUTIAN BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Jl. Ir. H.Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 Telp.
: 021-3458400
Fax.
: 021-3458500
Email
:
[email protected]
Website
: www.bnpb.go.id
Facebook
: www.facebook.com/bnpb.indonesia
Twitter
: @BNPB_Indonesia
YouTube
: BNPBIndonesia
