2015
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PASCA BENCANA KOTA MANADO
BAB I KETENTUAN UMUM DAN LANDASAN HUKUM A. KETENTUAN UMUM Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat. 5. Lembaga Non pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. 6. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memperhatikan representasi perempuan. 7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non Departemen setingkat Menteri yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 11. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi yang lakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat di dalam dan atau luar kantor; konsultasi; permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian persoalan PEDOMAN UMUM
1
yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan. 12. Kegiatan koordinasi adalah dalam hal mendorong peran serta dan pemahaman masyarakat; koordinasi terhadap kontrol produk/hasil rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; koordinasi dalam penyediaan supra dan infrastruktur pendukung; koordinasi dalam komunikasi setiap kegiatan; koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan; koordinasi dalam penyelidikan jika terjadi penyimpangan; koordinasi dalam penyusunan data dan statistik aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi. 13. Kementerian dan Lembaga adalah kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya. 14. Pengurangan risiko bencana adalah kerangka konseptual dan rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 15. Upaya mengurangi risiko bencana adalah mitigasi yang pengaturannya telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Membangun lebih baik (Build Back Better) adalah sebuah prinsip dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dimana pada saat pembangunan kembali baik aspek kerusakan dan kerugian akibat bencana, wajib dilakukan agar menjadi lebih baik serta berpedoman pada usaha/ upaya mengurangi risiko atau dampak bencana dimasa yang akan datang. 17. Standar pelayanan minimal adalah standar yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan dari setiap masing-masing kementrian atau lembaga pemerintah RI. 18. Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang telah dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). 19. Perencanaan adalah Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 20. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah penentuan tindakan masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pengkajian kebutuhan paska bencana. 21. Integrasi dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat merubah dan atau melengkapi rencana pembangunan yang sedang berjalan baik dalam masa rencana tahunan atau jangka panjang lima tahunan termasuk pendanaannya. 22. Pemantauan dan atau monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifi kasi, serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
PEDOMAN UMUM
2
23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. 24. Keadilan dan kesetaraan gender adalah tindakan atau sikap yang memberi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap perempuan. 25. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB/BPBD bersama Kementrian/Lembaga, SKPD serta pemangku kepentingan terkait. 26. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor perumahan dan permukiman adalah kegiatan pemulihan pasca bencana banjir Manado tahun 2014 khusus untuk pemulihan rumah rusak berat dan rusak sedang, berupa perbaikan dan pembangunan rumah di lokasi asal (insitu) dan pembangunan hunian tetap di lokasi lain yang lebih aman (relokasi). 27. Kegiatan Insitu adalah Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di lokasi asal. 28. Kegiatan Relokasi adalah Rehabilitasi dan Rekonstruksi kegiatan pembangunan hunian tetap bagi warga yang menghuni di area sempadan sungai sampai dengan 15 meter dipindahkan ke lokasi lain yang ditetapkan dan lebih aman dari ancaman bencana. B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dan Perubahan ke-3 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.
PEDOMAN UMUM
3
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor. 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata bangunan dan Lingkungan. 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26/PRT/M/2015 Tentang Pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai. 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 21. Surat Keputusan Walikota Manado No.30/KEP/LT.12/BPBD/2014 tentang Penetapan Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kota Manado.
PEDOMAN UMUM
4
BAB II TUJUAN DAN SASARAN A. Tujuan Pedoman umum penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ini bertujuan untuk : 1. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Manado 2. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar. 3. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peran serta masyarakat. 4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman. B. Sasaran 1. Sasaran kelembagaan : a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di propinsi dan Kota Manado yang mempunyai fungsi perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. Organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi adat dan sosial keagamaan dan dunia usaha; 2. Sasaran operasional adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Manado dan masyarakat di daerah bencana mampu melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik dan benar, dengan pendampingan teknis dari fasilitator dan Tim Pendamping Masyarakat. 3. Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah : a. Aspek kemanusiaan, yang antara lain keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; b. Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dar perbaikan lingkungan daerah bencana, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan budaya; d. Aspek pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat berupa Mapalus (gotong royong), pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan serta pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 4. Lokasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman Manado terletak di sepuluh (10) Kecamatan di wilayah Kota manado yang terdiri dari: 1. Kecamatan Singkil. 6. Kecamatan Wenang 2. Kecamatan Paal Dua 7. Kecamatan Sario 3. Kecamatan Tikala 8. Kecamatan Tuminting 4. Kecamatan Mapanget 9. Kecamatan Malalayang 5. Kecamatan Wanea 10. Kecamatan Bunaken PEDOMAN UMUM
5
BAB III RUANG LINGKUP 1. Ruang lingkup dalam pedoman ini adalah peran koordinasi dan manajemen penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sektor perumahan dan permukiman pasca bencana kota Manado tahun 2014. 2. Koordinasi yang dimaksud dalam poin (1) mencakup koordinasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sektor perumahan dan permukiman. 3. Manajemen penyelenggaraan yang dimaksud dalam poin (1) adalah : a. Input (masukan) berupa Data Korban Bencana Banjir Kota Manado tahun 2014 sesuai SK Walikota Manado No. 30/KEP/LT.12/BPBD/2014, Tentang Penetapan Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan Akibat Banjir Bandang Dan Tanah Longsor Di Kota Manado. b. Proses berupa : (1) Persiapan meliputi kegiatan : i. BPBD Kota Manado melalui PPK melakukan lelang pengadaan Konsultan Manajemen, menetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang harus dilakukan oleh Konsultan Manajemen. ii. Konsultan Manajemen ditugaskan untuk merekrut dan memberikan penguatan kapasitas bagi Fasilitator Pendamping Masyarakat untuk ditugaskan sebagai pendamping masyarakat. iii. Konsultan Manajemen ditugaskan untuk menyusun/mereview Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis sebagai acuan kerja Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman pasca bencana kota Manado TA. 2015 (2) Pelaksanaan : Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman dilaksanakan melalui beberapa tahapan: i. Kegiatan sosialiasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman, mulai dari tingkat Kota Manado melalui kegiatan Lokakarya dan sosialiasi tingkat kecamatan, kelurahan, sampai tingkat masyarakat. ii. Kegiatan update data calon penerima manfaat dari data tahun 2014 dengan mengacu SK Walikota Manado No. 30/KEP/LT.12/BPBD/2014, Tentang Penetapan Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan Akibat Banjir Bandang Dan Tanah Longsor Di Kota Manado. iii. Kegiatan pengorganisasian masyarakat dalam kelompok masyarakat (Pokmas) dan memberikan penguatan kapasitas agar mampu sebagai pelaku utama kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman. iv. Kegiatan penaksiran nilai bangunan (appraisal), identifikasi kebutuhan, dan survey teknis yang dilakukan oleh Pokmas, TPM, serta mendapatkan pendampingan dari Fasilitator. PEDOMAN UMUM
6
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
Penyusunan rencana program berupa penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) oleh Pokmas didampingi oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Fasilitator. Penyusunan Rencana Penataan Permukiman (RPP) oleh Pokmas didampingi oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Fasilitator. Pencairan dan penyaluran dana BDR ke Rekening Pokmas yang kemudian disalurkan untuk membiayai kegiatan yang sudah dituangkan dalam DTPP. Pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah atau pembangunan rumah yang dilakukan oleh Pokmas dengan mendapatkan dampingan teknis dari Tim Fasilitator. BDR yang sudah dicairkan ke rekening Pokmas dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil kegiatan perbaikan atau pembangunan rumah, dan laporan administrasi keuangan.
c. Output (hasil) berupa hasil rehabilitasi dan rekonstruksi, serta terbangunnya kembali hunian tetap warga penerima BDR. d. Outcome (keluaran) berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi bencana alam. e. Impact (dampak) terhadap pencapaian rencana pembangunan daerah dan nasional.
PEDOMAN UMUM
7
BAB IV PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. PRINSIP DASAR Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana : 1. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah; 2. Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana; 3. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat; 4. Melaksanakan kegiatan dengan prinsip dan nilai universal kemanusian serta menjunjung tinggi kearifan lokal yang sudah ada. 5. Mengoptimalkan sumberdaya daerah; 6. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik; 7. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender 8. Pelaksanaan kegiatan yang terencana, tepat waktu, terpadu dan terkoordinasi dengan baik 9. Bantuan Dana Rumah (BDR) dilaksanakan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang berbasis masyarakat. 10. Masyarakat terdampak bencana yang tinggal di daerah rawan bencana. 11. Warga masyarakat yang direlokasi mendapatkan hak atas tanah dan rumah bantuan luas tanah 96 m2, dan rumah type 36 m2, serta kepemilikan hak atas tanah dilokasi asal masih menjadi milik yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti kepemilikan, namun tidak boleh digunakan untuk hunian. B. Kebijakan Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi : 1. Mendorong eksistensi dan efektivitas operasionalisasi BPBD beserta pemangku kepentingan lain serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana; 2. Mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah serta peraturan dan perundangan sistem perencanaan pembangunan nasional; 3. Mengacu pada standart pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah; 4. Mengacu pada rencana tataruang wilayah nasional, provinsi dan kota Manado yang berlaku; 5. Menggunakan pendekatan sosial budaya dan adat istiadat serta sumberdaya setempat; 6. Menggunakan Standart Nasional Indonesia (SNI) dan Petunjuk Teknis Rumah sederhana Tahan Gempa, berdasarkan SK Dirjen Cipta Karya No. 111/KPTS/CK/1993, Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa; 7. Mendorong pemahaman masyarakat akan pengurangan risiko bencana;
PEDOMAN UMUM
8
C. Strategi Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman pasca bencana Manado dilaksanakan dengan pola Pemberdayaan Masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyiapan dan pengorganisasian Masyarakat, agar masyarakat tahu, mampu dan mau berpartisipasi dalam proses kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Perencanaan partisipatif, Kelompok masyarakat didorong agar mampu menyusun Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) dan Dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) dengan pendampingan fasilitator bersama Tim Pendamping Masyarakat (TPM). 3. Pelaksanaan Kegiatan, melibatkan masyarakat secara berkelompok dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap yang dapat dipertanggung jawabkan. 4. Pengendalian, untuk menjamin pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat mencapai target yang diharapkan sesuai dengan prinsip nilai serta sasaran yang telah ditetapkan. 5. Dapat melakukan konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan/atau Perwakilan di daerah untuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
PEDOMAN UMUM
9
BAB V ORGANISASI PENGELOLAAN KEGIATAN Struktur Organisasi Pengelola serta Tata Perannya dalam penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Dan Pemukiman pasca bencana kota Manado, dituangkan dalam Gambar berikut:
Gambar : Organisasi Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman pasca bencana kota Manado TA 2015. Tugas dan tanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman dari pusat sampai daerah sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Pusat (Kepala BNPB) Sebagai Koordinator dan Penanggungjawab kegiatan di tingkat Nasional. Pemerintah pusat mempunyai tugas sebagai berikut : a. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan Rekonstruksi. b. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rekonstruksi. c. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado. 2.
Pemerintah Propinsi (Kepala BPBD Propinsi) Sebagai Penanggungjawab kegiatan di tingkat Propinsi. Pemerintah Propinsi (BPBD Provinsi) mempunyai tugas sebagai berikut : PEDOMAN UMUM
10
a. Menyediakan dan menghibahkan lahan untuk relokasi yang telah disepakati bersama BNPB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Manado. b. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, dan pengaduan masyarakat, terkait penyediaan Lahan Relokasi. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman. 3.
BPBD Kota Manado Tugas BPBD Kota Manado adalah : a. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan kegiatan ini dilaksanakan oleh BPBD melalui pihak ketiga. b. Merencanakan dan menerapkan program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman dengan melibatkan partisipasi masyarakat. c. Menetapkan Pokmas atas nama pemerintah kota Manado d. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, dan pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dan Kelurahan. e. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman.
4.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah personil pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Manado yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan oleh Walikota Manado. Tugas PPK adalah : a. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa b. Melakukan pengendalian konsultan manajemen Insitu dan Relokasi c. Menyusun Pedoman Umum serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman; d. Mengusulkan penetapan SK penerima manfaat kepada Walikota Manado berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta uji publik. e. Mengusulkan penetapan SK Pokmas kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado. f. Memastikan perencanaan pembangunan huntap (site plan) dan perencanaan teknis prasarana lingkungan permukiman. g. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman.
5.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PPTK Sektor perumahan dan permukiman ditetapkan oleh Walikota atas usulan Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado, dengan tugas membantu PPK secara teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman.
PEDOMAN UMUM
11
6.
Tim Pendamping Masyarakat (TPM) TPM merupakan lembaga pimpinan kolektif yang anggotanya antara lain unsur Kecamatan, Koramil, Polsek dan Kelurahan. TPM mempunyai tugas sebagai berikut: a. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah pasca bencana. b. Bersama-sama dengan Fasilitator memfasilitasi pembentukan Pokmas rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman. c. Melakukan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang dilaksanakan oleh Pokmas. e. Melakukan koordinasi dengan Koordinator lapangan dan Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana. f. Bersama fasilitator teknik, membantu masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan huntap, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui. g. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PPTK. h. Berkoordinasi rutin dengan Fasilitator, Pokmas, PPTK, PPK dan lain-lain. i. TPM dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Manado yang anggotanya terdiri dari : 1(satu) orang unsur Kecamatan. 1(satu) orang unsur Koramil setempat 1(satu) orang unsur Polsek setempat. 1 (satu) orang unsur Kelurahan.
7.
Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pokmas merupakan masyarakat penerima manfaat sekaligus pelaksana langsung kegiatan pembangunan rumah dan permukiman pascabencana yang diorganisir dalam kelompok masyarakat yang bekerja secara sukarela, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Anggota Pokmas 15 - 20 KK diusahakan masih satu Lingkungan, bila tidak mencukupi minimal 15 KK, boleh diambil dari KK Lingkungan lain terdekat. b. Pokmas yang terbentuk ditetapkan oleh kepala BPBD atas nama pemerintah kota Manado. c. Keanggotaan Pokmas terdiri dari Ketua sekaligus berperan sebagai koordinator, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pokmas atas persetujuan dari semua anggota dalam pertemuan pembentukan Pokmas. d. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan pembangunan huntap, baik dalam pemilihan prioritas anggota Pokmas, jenis kegiatan maupun pelaksanaannya. e. Pokmas melakukan fasilitasi terjadinya forum musyawarah warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah pasca bencana. f. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola Bantuan Dana Rumah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. g. Pokmas menjamin implementasi pembangunan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
PEDOMAN UMUM
12
h. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk semua permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangunan rumah. i. Pokmas membuat pelaporan pemanfaatan dana kepada TPM. j. Pokmas berkoordinasi dengan TPM, Fasilitator, dll. 8.
Fasilitator Fasilitator adalah pendamping pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman. Fasilitator direkrut oleh Konsultan Manajemen dan ditetapkan oleh PPK berdasarkan kontrak Manajemen guna melaksanakan kegiatan pendampingan Pokmas di tingkat kelurahan. TIM Fasilitator terdiri dari : Senior Fasilitator, 1 orang Fasilitator Teknik, 2 orang Fasilitator Sosial, 1 orang Fasilitator Ekonomi/Administrasi, 1 orang Pengendali Mutu, 2 orang. TIM Fasilitator mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mendampingi 10 s/d. 15 Pokmas. b. Melakukan pendampingan kegiatan teknis pembangunan termasuk pengendalian mutu, administrasi/keuangan dan sosial kemasyarakatan. c. Melakukan pendampingan masyarakat dengan menerapkan pola pemberdayaan masyarakat. d. Berkoordinasi rutin dengan Pokmas dan TPM. e. Memfasilitasi proses penyelesaian masalah tingkat Pokmas terkait dengan huntap. f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan berupa laporan manual, aplikasi dan SIM.
9.
Koordinator Lapangan (KORLAP) Merupakan bagian dari konsultan manajemen yang bertanggungjawab langsung kepada Team Leader. Tugas Koordinator Lapangan adalah : a. Melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, supervisi dan pelaporan seluruh kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan pemukiman b. Mengkoordinir dan mengendalikan TIM Fasilitator. c. Sebagai pelaksana lapangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi d. Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat melalui manajemen dan fasilitasi yang benar kepada Tim fasilitator. e. Menjamin visi, misi, tujuan, strategi, sasaran dan pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. f. Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat serta kekuatan-kekuatan sosial yang ada, termasuk di dalamnya perangkat pemerintah kota, agar memahami esensi dan substansi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat memberikan dukungan maupun kontrol yang memadai. PEDOMAN UMUM
13
g. Menjamin Sistem Informasi Manajemen (SIM) di tingkat konsultan maupun tingkat Pemerintah kota dapat berfungsi dengan baik, melalui pengelolaan dan penyediaan input data yang akurat. 10. Konsultan Manajemen (KM) Konsultan Manajemen adalah penyedia jasa yang ditugaskan untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman kota manado. Tugas Konsultan Manajemen, adalah sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman; b. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman. c. Menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman. d. Melaksanakan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor perumahan dan Permukiman. e. Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah.
PEDOMAN UMUM
14
BAB VI PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI A. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN 1. Persiapan 1. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman. telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Manado dengan menggunakan Dana Hibah dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 2. Pemerintah Kota Manado telah menetapkan pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman, terdiri dari : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM). 3. Pemerintah Kota Manado melalui BPBD telah mengadakan Konsultan Manajemen. 4. Konsultan Manajemen melakukan perekrutan fasilitator dan memberikan pembekalan melalui peningkatan kapasitas. 5. Konsultan Manajemen menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan permukiman dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado. 6. Konsultan Manajemen menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan permukiman 2. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan permukiman harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan. 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Manado TA. 2015 sektor perumahan dan permukiman yang berbasis masyarakat meliputi : a. Lokakarya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tingkat Kota; b. Tahap Sosialisasi Tingkat Kecamatan; c. Tahap sosialisasi Tingkat Kelurahan; d. Tahap Validasi Data Penerima Manfaat; e. Tahap Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS); f. Tahap Penaksiran Nilai Bangunan (Appraisal) khusus untuk Insitu, Identifikasi Kebutuhan dan Survey Teknis; g. Tahap Penyusunan Rencana Penataan Permukiman khusus untuk Relokasi/ Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan; h. Tahap Verifikasi Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan; i. Tahap Pencairan dan Penyaluran dana; j. Pelaksanaan Fisik Kegiatan; k. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; B. PENDANAAN 1. Sumber pendanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sekotr perumahan dan permukiman berasal dari Hibah Pemerintah ke Pemerintah PEDOMAN UMUM
15
Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana: 2. Sumber dana lain (jika tersedia) berupa swadaya masyarakat; 3. Penatausahaan atau tatakelola Hibah Pemerintah ke Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana mengacu pada pengelolaan keuangan daerah. C. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. Kepala BPBD Kota Manado menyampaikan laporan progres triwulan dan laporan akhir ke BNPB, Kementrian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan) tembusan Gubernur sulawesi Utara. 2. Penataan asset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada ketentuan yang berlaku. 3. Kementrian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan), BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Utara mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. 4. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara menyusun laporan pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman disampaikan kepada BNPB ditembuskan kepada Kementrian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan).
PEDOMAN UMUM
16
BAB VII PENUTUP 1. Dengan ditetapkannya Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor perumahan dan permukiman, ini maka pelaksanaan kegiatan dapat dimulai. 2. Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor perumahan dan permukiman ini akan dijabarkan pada Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rekonstruksi Insitu dan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rekonstruksi Relokasi.
Ditetapkan di Manado Pada Tanggal Maret 2016 Oleh Wali Kota Manado
Ir. Royke O. Roring, M.Si
.
PEDOMAN UMUM
17
