PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN REHABILATASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA KOTA MANADO TA RELOKASI SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN REHABILATASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA KOTA MANADO TA. 2015 - RELOKASI SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DAFTAR ISTILAH                               

APBN APBD BA BDR BDL BNPB BNBA BP BPBD DTPP HGU KK KM KORLAP LPJ LPD PA POKMAS PPK PPTK PP-SPM RAB RENAKSI RPD RPP SK SKPD SPM SPP SPP-BDR TPM

PETUNJUK TEKNIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berita Acara Bantuan Dana Rumah Bantuan Dana Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana By Name By Adress Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan Hak Guna Usaha Kepala Keluarga Konsultan Manajemen Koordinator Lapangan Laporan Pertanggung Jawaban Laporan Penggunaan Dana Pengguna Anggaran Kelompok Masyarakat Pejabat Pembuat Komitmen Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Rencana Anggaran Biaya Rencana Aksi Rencana Penggunaan Dana Rencana Pengembangan Permukiman Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah Surat Perintah Membayar Surat Permintaan Pembayaran Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah Tim Pendamping Masyarakat

Page | i

DAFTAR ISI Petunjuk Teknis Daftar Istilah

i

Rehab – Rekon Pascabencana Banjir Manado BAB I A. B. C. D.

Pendahuluan

Latar Belakang……………………………………………………………………………………………. 1 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………………………….1 Ruang Lingkup……………………………………………………………………………………………. 1 Pengertian………………………………………………………………………………………………… 2

BAB II

STRATEGI SASARAN DAN KRITERIA

a. Strategi…………………………………………………………………………………………………….. 3 b. Sasaran dan Indikator…………………………………………………………………………………….3 c. Kriteria Penerima Dana hibah RR……………………………………………………………………… 4 BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN KEGIATAN

1. Pengendali dan Pengawasan ditingkat Provinsi………………………………………………........... 5 2. Pelaksana Kegiatan ditingkat Kota Manado…………………………………………………………... 5 a. BPBD Kota……………………………………………………………………………………........... 5 b. PPK……………………………………………………………………………………………........... 6 c. PPTK………………………………………………………………………………………………….. 6 d. TPM…………………………………………………………………………………………………… 6 3. Pelaksanan ditingkat Masyarakat………………………………………………………………………. 8 a. Pokmas……………………………………………………………………………………………….. 8 b. Fasilitator……………………………………………………………………………………………... 8 c. Korlap…………………………………………………………………………………………………. 9 d. Konsultan Manajemen……………………………………………………………………………….10 A. Alur Struktur Organisasi Secara Umum……………………………………………………................. 11 BAB IV 1. 2. 3. 4. 5. 6.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Sosialisasi Tingkat Kecamatan dan Kelurahan……………………………………………………….. 12 Pelaksanaan Validasi Data BPBD Kota Manado……………………………………………………... 16 Finalisasi data Penerima Manfaat & Pembentukan Pokmas………………………………………... 17 Pelatihan Pokmas ……………………………………………………………………………………….. 17 Identifikasi Kebutuhan dan Survei Teknis…………………………………………………………… 19 Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP)………………………………... 19

PETUNJUK TEKNIS

Page | ii

7. Verifikasi Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP)……………………………………. 20 8. Pengajuan BDR Dari Kas Daerah ke Rekening Pokmas……………………………………………. 20 9. Pelaksanaan Kegiatan…………………………………………………………………………………… 20 10. Forum Pertanggung Jawaban dan Kegiatan………………………………………………………….. 21 ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BDR REKONSTRUKSI…………………………………………….. 22 BAB V

Pencairan dan Penyaluran Dana

A. Ketentuan Pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR)………………………………………………… 23 B. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan Dana Rumah (BDR)…………………………….. 24 1. Pencairan Bantuan Dana Rumah (BDR)…………………………………………………………. 24 a. Pengajuan Dana 40 % Tahap I………………………………………………………………. 24 b. Pengajuan Dana 30 % Tahap II……………………………………………………………… 25 c. Pengajuan Dana 30 % Tahap III……………………………………………………………... 25 2. PenyaluranBantuan Dana Rumah (BDR)………………………………………………………… 25 BAB VI

Pelaksanaan Pembangunan Sektor Perum Permukiman

a. Pembangunan Huntap…………………………………………………………………………………… 27 1. Persiapan Pelaksanaan………………………………………………………………………...27 2. Persiapan Konstruksi…………………………………………………………………………... 27 3. Pelaksanaan Konstruksi……………………………………………………………………….. 27 b. Peyusunan Rencana Penataan Permukiman (RPP)………………………………………………… 30 BAB VII

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

a. Pertanggungjawaban…………………………………………………………………………………….. 32 b. Pelaporan…………………………………………………………………………………………………. 32 Bab VIII

Pengendalian ……………………………………………………………………………………. 34

Lampiran

PETUNJUK TEKNIS

Page | iii

BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Rekonstruksi pasca bencana merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Seluruh upaya pemulihan rekonstruksi dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (build back better) dan pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Rekonstruksi. Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Rekonstruksi Pascabencana banjir bandang Manado khususnya pada sector permukiman, perlu disusun petunjuk teknis Rekonstruksi Pascabencana sektor Permukiman sebagai acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat terdampak, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang akan membantu terlaksananyapenyelenggaraan rekonstruksi sector permukiman. b. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penyusunan Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan yang dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama sebagai penjabaran dari Pedoman Umum pada penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kota Manado TA. 2015 sektor Perumahan dan Permukiman berbasis masyarakat. 2. Tujuan Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memastikan tercapainya tujuan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan / peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini mengatur pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kota Manado TA. 2015 sektor Perumahan dan Permukiman berbasis masyarakat yang mengacu pada Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Khususnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan relokasi. PETUNJUK TEKNIS

Page | 1

d. Pengertian Rehabilitasi dan rekonstruksi dengan relokasi adalah kegiatan pembangunan hunian tetap dilokasi lain yang lebih aman dari bencana akibat dari resiko bencana yang akan di hadapi.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 2

BAB II STRATEGI SASARAN DAN KRITERIA Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemulihan sektor permukiman berupa pembangunan hunian tetap (Huntap) yang rusak karena bencana beserta prasarana lingkungannya sudah sepatutnya dijadikan prioritas. a. Strategi 1. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotong royong. Hal ini untuk membangun komunitas, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dilokasi terdampak bencana. 2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat, agar tetap berorientasi pada pengurangan resiko bencana, maka harus dibangun suatu system pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD kota Manado. 3. Berdasarkan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman kota manado b. Sasaran & Indikator Sasaran pemulihan sektor permukiman (hunian tetap dan prasarana lingkungan permukiman) adalah : 1. Terpenuhinya pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana yang memenuhi syarat konstruksi rumah yang ramah gempa. 2. Terbangunnya komunitas dilokasi sasaran yang diharapkan mampu menyelenggrakan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan hunian tetap (huntap). 3. Terciptanya proses interaksi antar warga dalam menanggulangi persoalan bersama dan menumbuh kembangkan solidaritas sosial yang kondusif dalam membangun komunitas. 4. Memperhatikan kearifan local didalam masyarakat sesuai dengan potensi budaya yang sudah ada. Sedangkan indikator capaian adalah terbangunnya hunian tetap (huntap) dan tersusunnya dokumen RPP serta dihuni oleh masyarakat penerima BDR.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 3

c. Kriteria Penerima dana hibah RR Dalam hal pembangunan hunian dilakukan dengan dana bantuan stimulus dari pemerintah, maka kriteria penerima dana bantuan hunian adalah sebagai berikut : 1. Rumah yang berada di bantaran sungai yang ada di Kota Manado dalam radius 15 meter dari sempadan sungai kiri-kanan, serta dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan rumah yang sah. 2. Jika penerima memiliki lebih dari satu rumah, maka bantuan hanya akan di berikan untuk satu rumah. 3. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya dapat menerima satu hunian, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. 4. Apabila rumah di lokasi area terdampak telah terjadi pemindah tanganan hak kepemilikan baik hibah ataupun jual beli, maka kedua belah pihak tidak berhak mendapatkan Bantuan Dana Rumah. 5. Bantuan Dana Rumah diberikan kepada penerima bantuan yang belum dan atau tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan hunian dari sumber pendanaan lain berdasarkan data dari pemerintah kelurahan. 6. Peneriman Bantuan Dana Rumah wajib menunjukkan bukti identitas diri (KTP dan KK yang telah di legalisir oleh pemerintah kelurahan) serta bukti kepemilikan (sertifikat, HGU surat keterangan dari kelurahan dan kecamatan) atau hak guna atas tanah pada lokasi lama yang terdata oleh aparat setempat. 7. Penerima Bantuan Dana Rumah bersedia menempati rumah hunian baru di daerah relokasi dan kepemilikan atas lahan di lokasi asal masih tetap menjadi hak milik yang bersangkutan, selama bisa menunjukkan bukti kepemilikan (sertifikat), dan tidak dapat dihuni kembali. 8. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 9. Penerima BDR berdasarkan SK walikota Manado setelah dilakukan verifikasi dan valiadasi serta uji public.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 4

BAB III ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN Pengorganisasian Pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan sektor perumahan dan permukiman pasca banjir bandang Manado yang menggunakan dana APBN yang telah di alokasikan ke dalam kas daerah di sesuaikan dengan peran dari setiap unsur yang terkait mulai dari tingkat propinsi sampai dengan ke tingkat masyarakat. 1. Pengendali dan pengawasan ditingkat Propinsi BPBD propinsi memiliki tugas pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang dilaksanakan oleh Pokmas. Tugas Utama : a. Menyediakan dan menghibahkan lahan untuk relokasi yang telah disepakati bersama BNPB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Manado. b. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, dan pengaduan masyarakat, terkait penyediaan Lahan Relokasi. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman.

2. Pelaksana Kegiatan ditingkat Kota Manado a. BPBD Kota sebagai pelaksana kegiatan Tugas Utama BPBD Kota : 1. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan kegiatan ini dilaksanakan oleh BPBD melalui pihak ketiga. 2. Merencanakan dan menerapkan program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 3. Menetapkan Pokmas atas nama pemerintah kota Manado 4. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, dan pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dan Kelurahan.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 5

5.

Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman.

b. PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah personil pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BPBD

Kota

Manado

yang

memiliki

sertifikat

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan oleh Walikota Manado. Tugas PPK adalah : a.

Melakukan proses pengadaan barang dan jasa.

b.

Melakukan pengendalian konsultan manajemen Insitu dan Relokasi.

c.

Menyusun Pedoman Umum serta Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Manado TA. 2015 Sektor Perumahan dan Permukiman.

d.

Mengusulkan penetapan SK penerima manfaat

kepada Walikota Manado

berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta uji publik. e.

Mengusulkan penetapan SK Pokmas kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado.

f.

Memastikan perencanaan pembangunan huntap (site plan) dan perencanaan teknis prasarana lingkungan permukiman.

g.

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman.

c. PPTK PPTK Sektor perumahan dan permukiman ditetapkan oleh Walikota atas usulan Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado, dengan tugas membantu PPK secara teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman.

d. TPM (Tim Pendamping Masyarakat) TPM adalah lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun PETUNJUK TEKNIS

Page | 6

pihak luar. Dalam upaya kelancaran pelaksanaan rekonstruksi di tingkat desa peranan serta pimpinan tokoh masyarakat lokal, baik formal maupun informal sangat diperlukan, untuk itu perlu dibentuk TPM yang anggotanya antara lain tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat yang memahami masalah sosial dan teknis konstruksi bangunan rumah. TPM menpunyai tugas sebagai berikut : a. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah pasca bencana. b. Bersama-sama dengan Fasilitator

memfasilitasi pembentukan Pokmas

Pembangunan Permukiman. c. Bersama dengan Fasilitator mengajukan persetujuan pencairan dana BDR Pembangunan Permukiman bantuan Pemerintah yang diajukan Pokmas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. d. Melakukan

pengawasan

pelaksanaan

pembangunan

rumah

yang

dilaksanakan oleh Pokmas Pembangunan Permukiman. e. Melakukan koordinasi dengan KM dan Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana. f. Bersama fasilitator teknik, membantu masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan huntap, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui. g. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PPTK. h. Berkoordinasi rutin dengan Fasilitator, Pokmas, PPTK, PPK dan lain-lain. i.

TPM dibentuk dan ditetapkan oleh BPBD Kabupaten/ Kota yang anggotanya terdiri dari: 1 (satu) orang unsur Kecamatan. 1

(satu) orang unsur Polsek setempat.

1 (satu) orang unsur Koramil setempat

PETUNJUK TEKNIS

Page | 7

3. Pelaksana ditingkat Masyarakat a.

Pokmas merupakan masyarakat penerima manfaat sekaligus pelaksana langsung kegiatan pembangunan rumah dan permukiman pascabencana yang diorganisir dalam kelompok masyarakat yang bekerja secara sukarela, dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Anggota Pokmas 15 - 20 KK diusahakan masih satu Lingkungan, bila tidak mencukupi minimal 15 KK, boleh diambil dari KK Lingkungan lain terdekat.

b.

Pokmas yang terbentuk ditetapkan oleh kepala Pelaksana BPBD Kota atas nama pemerintah kota Manado.

c.

Keanggotaan Pokmas terdiri dari Ketua sekaligus berperan sebagai koordinator, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pokmas atas persetujuan dari semua anggota dalam pertemuan pembentukan Pokmas.

d.

Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan pembangunan huntap, baik dalam pemilihan prioritas anggota Pokmas, jenis kegiatan maupun pelaksanaannya.

e.

Pokmas

melakukan

fasilitasi

terjadinya

forum

musyawarah

warga,

sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah pasca bencana. f.

Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola Bantuan Dana Rumah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

g.

Pokmas menjamin implementasi pembangunan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

h.

Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk semua permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangunan rumah.

b.

i.

Pokmas membuat pelaporan pemanfaatan dana kepada TPM.

j.

Pokmas berkoordinasi dengan TPM, Fasilitator, dll.

Fasilitator Fasilitator adalah pendamping pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman. Fasilitator direkrut oleh Konsultan Manajemen dan ditetapkan oleh PPK

PETUNJUK TEKNIS

Page | 8

berdasarkan kontrak Manajemen guna melaksanakan kegiatan pendampingan Pokmas di tingkat kelurahan. TIM Fasilitator terdiri dari : 

Senior Fasilitator, 1 orang



Fasilitator Teknik, 2 orang



Fasilitator Sosial, 1 orang



Fasilitator Ekonomi/Administrasi, 1 orang



Pengendali Mutu, 2 orang.

TIM Fasilitator mempunyai tugas sebagai berikut : a.

Mendampingi 7 - 10 Pokmas.

b.

Melakukan

pendampingan

kegiatan

teknis

pembangunan

termasuk

pengendalian mutu, administrasi/keuangan dan social kemasyarakatan. c.

Melakukan

pendampingan

masyarakat

dengan

menerapkan

pola

pemberdayaan masyarakat. d.

Berkoordinasi rutin dengan Pokmas dan TPM.

e.

Memfasilitasi proses penyelesaian masalah tingkat Pokmas terkait dengan huntap.

f.

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan berupa laporan manual, aplikasi dan SIM.

c.

Kordinator Lapangan ( Korlap) Merupakan bagian dari konsultan manajemen yang bertanggungjawab langsung kepada Team Leader.

Tugas Koordinator Lapangan adalah : a. Melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, supervisi dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sector perumahan dan pemukiman. b. Mengkoordinir dan mengendalikan TIM Fasilitator. PETUNJUK TEKNIS

Page | 9

c. Sebagai pelaksana lapangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

di

wilayah dampingan (Relokasi). d. Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat melalui manajemen dan fasilitasi yang benar kepada Tim fasilitator. e. Menjamin visi, misi, tujuan, strategi, sasaran dan pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. f. Mengkondisikan

masyarakat,

kelompok-kelompok

masyarakat

serta

kekuatan-kekuatan sosial yang ada, termasuk di dalamnya perangkat pemerintah kota, agar memahami esensi dan substansi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat memberikan dukungan maupun kontrol yang memadai. g. Menjamin Sistem Informasi Manajemen (SIM) di tingkat konsultan maupun tingkat Pemerintah kota dapat berfungsi dengan baik, melalui pengelolaan dan penyediaan input data yang akurat. d. Konsultan Management (KM) Konsultan

Manajemen

menyelenggarakan

adalah

rehabilitasi

penyedia dan

jasa

rekonstruksi

yang sektor

ditugaskan

untuk

perumahan

dan

permukiman kota manado. Tugas Konsultan Manajemen, adalah sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman; b. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman. c. Menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman. d. Melaksanakan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor perumahan dan Permukiman. e. Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah. f. Menyiapkan Siteplan inisiatif. PETUNJUK TEKNIS

Page | 10

e. Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas kordinator lapangan secara berkala.

A.

ALUR STRUKTUR ORGANISASI SECARA UMUM Alur kordinasi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dengan pembangunan huntap khususnya melalui pemberdayaan masyarakat digambarkan sebagaimana terdapat pada gambar dibawah ini :

PETUNJUK TEKNIS

Page | 11

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN Mekanisme penyelenggaraan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat (berbasis komunitas) pascabencana banjir bandang Manado terdiri dari beberapa tahapan kegiatan pokok. 1. Sosialisasi tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sosialisasi tingkat Kecamatan dan kelurahan merupakan kegiatan oleh fasilitator dan TPM untuk memperkenalkan program atau kegiatan yang akan di danai melalui Dana hibah dari pemerintah ke pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sosialisasi Kecamatan merupakan pertemuan antar Kelurahan untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar Kelurahan dalam melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di masing masing Kelurahan.

Tujuan

: a. Mendiseminasikan informasi pokok Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan, b. Menginformasikan rencana program atau proyek dari Kota Manado yang benar-benar akan dilaksanakan di kecamatan, c. Menginformasikan pelaku-pelaku Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat Kelurahan dan antar Kelurahan seperti TPM, dan POKMAS

Waktu

: Sebelum pelaksanaan Sosialisasi atau selambat-lambatnya dua minggu setelah fasilitator pertama kali ditugaskan di kecamatan tersebut.

Tempat

: Kantor Kecamatan atau Balai Pertemuan di Kecamatan, atau tempat lain yang memungkinkan untuk penyelenggaraan pertemuan.

Peserta

:     

PETUNJUK TEKNIS

TPM Pemanfaat BDR LPM atau sebutan lainnya, Tokoh masyarakat, tokoh agama, Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Page | 12

Pemandu

: Fasilitator Kecamatan dan PPTK di bantu Korlap

Metode

: Ceramah, curah pendapat

Materi

:  Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tentang Sosialisasi,  Mengenai Tugas, Tanggung jawab Pelaku Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PerKelurahanian. Pemilihan dan Pengurus POKMAS :  Daftar hadir,  Daftar Penerima BDR : ,

Alat Persiapan

1. PPTK bersama Fasilitator Kecamatan membuat surat undangan yang ditandatangani oleh Camat. Seminggu sebelum pelaksanaan, undangan sudah disebarkan luaskan kepada wakil-wakil Kelurahan dan masyarakat umum melalui papan informasi dan pertemuanpertemuan informal yang ada di Kelurahan 2. Undangan harus memuat: waktu dan tempat pertemuan, tujuan dan agenda pertemuan dan Nama Nama Pemanfaat BDR Yang wajib hadir ,Dalam undangan juga disebutkan bahwa terbuka kesempatan bagi masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir dalam Sosialisasi, 3. PPTK bersama Fasilitator Kecamatan menyiapkan materi yang akan disampaikan, alat dan tempat yang akan digunakan. Usahakan tempat duduk ditata menjadi setengah lingkaran atau seperti huruf ”U”.

Proses Sosialisasi 1. PPTK memberikan pengantar untuk menjelaskan maksud dan tujuan musyawarah, 2. Pembukaan oleh Camat atau yang mewakilinya, 3. PPTK menjelaskan agenda pertemuan musyawarah, 4. Penyampaian informasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PerKelurahanian oleh Fasilitator 5. Tanya jawab dan klarifikasi terhadap hal-hal yang dianggap masih belum jelas oleh peserta, 6. PPTK bersama Fasilitator Kecamatan membacakan kembali hasil pertemuan, 7. PPTK bersama Fasilitator Kecamatan membuat Berita Acara Sosialisasi, (Lihat Lampiran Berita Acara Musyawarah/ Forum Pertemuan  Form.1 ) 8. Penutup.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 13

Hal–hal yang harus Diperhatikan

 

  







Pastikan kehadiran seluruh Penerima BDR dari masing masing Kelurahan dalam mengikuti pertemuan Sosialisasi, Persiapkan secara baik dan lengkap media atau alat bantu serta materi tulis di kertas lebar dengan huruf besar dan mudah dibaca oleh banyak orang dari jarak yang relatif jauh guna memudahkan peserta pertemuan sosialisasi memahami tujuan dan proses pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Atur ruangan pertemuan sehingga memungkinkan peserta pertemuan untuk berinteraksi secara aktif dan demokratis, Hindari hal–hal yang bersifat dominasi terhadap proses pertemuan dari dan oleh siapapun juga, Fasilitator Kecamatan jangan memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan yang belum diketahui persis kepastiannya, apalagi yang berkaitan dengan kebijakan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi , Dokumentasikan secara baik proses dan hasil pertemuan sosialisasi dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui papan-papan informasi yang tersedia,Di Kantor KORLAP Dipastikan bahwa semua Penerima BDR sudah memahami betul tentang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PerKelurahanian, . Hindari penggunaan bahasa asing, pergunakan bahasa dan kebiasaan lokal.

Sosialisasi di tingkat Kelurahan merupakan sosialisasi yang dilaksanakan segera setelah sosialisasi di tingkat kecamatan Sosialisasi ini juga masih bagian dari kegiatan sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kelurahani Tujuan

PETUNJUK TEKNIS

: a. Memperkenalkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada LPM, aparat pemerintah Kelurahani, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Kelurahan b. Menyampaikan hasil Musyawarah Sosialisasi kecamatan c. Memilih dan menyepakati Pengurus dan Anggota POKMAS yang akan bertugas hingga akhir Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi d. Menyepakati dan menetapkan Jadwal Kegiatan POKMAS e. Menyepakati dan menetapkan jadwal Pelaksanaan kegiatan

Page | 14

Waktu

: Setelah pelaksanaan sosialisasi Kecamatan

Tempat

: Balai Kelurahan atau tempat pertemuan yang lazim dipakai.

Peserta

:        

Pemandu

: Fasilitator Kecamatan dan PPTK

Metode

: Ceramah, curah pendapat dan diskusi.

Materi

:  Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Menjelaskan mengenai Tugas, Tanggung jawab dan Proses Pemilihan POKMAS Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Daftar hadir  Bahan-bahan untuk melakukan pemungutan suara tertutup (kertas dan alat tulis,dll). : 1. PPTK bersama Fasilitator Kecamatan memastikan kembali jadwal dan tempat pelaksanaan Sosialisasi dengan Kepala Kelurahan yang bersangkutan. 2. PPTK bersama Fasilitator Kecamatan memastikan caloncalon pengurus POKMAS hasil identifikasi sebelumnya dapat hadir di musyawarah sosialisasi. 3. PPTK bersama Fasilitator Kecamatan memastikan informasi pelaksanaan sosialisasi telah tersebar di masyarakat, baik melalui papan-papan informasi atau media pertemuan– pertemuan yang ada di Kelurahan 4. PPTK bersama Fasilitator Kecamatan menyiapkan materi yang akan disampaikan, alat dan tempat yang akan digunakan. Usahakan tempat duduk ditata menjadi setengah lingkaran atau seperti huruf “U”. 5. Fasilitator Kecamatan memastikan tempat pertemuan dan peralatan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya pertemuan secara efektif. 6. Fasilitator Kecamatan menyiapkan agenda pertemuan, notulen pertemuan dan daftar hadir.

Alat

Persiapan

PETUNJUK TEKNIS

Kepala Kelurahan dan aparat Kelurahan LPM atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM Kelurahani, Wakil perempuan, LSM/ormas, Tokoh masyarakat, tokoh agama, Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Page | 15

Proses Sosialisasi Kelurahan 1. Sambutan oleh Kepala Kelurahan yang sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan, 2. Penjelasan tentang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PerKelurahanian oleh PPTK bersama Fasilitator Kecamatan dengan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya termasuk hasil-hasil Sosialisasi Kecamatan 3. PPTK bersama Fasilitator Kecamatan menjelaskan tentang Tidak adanya dana operasional POKMAS dalam kegiatan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4.

Tanya jawab dan klarifikasi terhadap hal-hal yang dianggap masih belum jelas oleh peserta, Memilih serta menetapkan Pengurus POKMAS Fasilitator Kecamatan dan PPTK melanjutkan pertemuan dengan menjelaskan: Proses pemilihan dan penetapan Pengurus POKMAS Menyampaikan rencana kegiatan selanjutnya sekaligus menutup acara pertemuan, Membuat Berita Acara Musdes Sosialisasi.

5. 6. 7. 8.

Hal–hal yang harus Diperhatikan

 

 

Persiapkan materi (tulis di kertas lebar dengan huruf besar dan mudah dibaca oleh banyak orang dari jarak yang relatif jauh). Gunakan media, alat bantu yang telah tersedia seefektif mungkin agar masyarakat mudah memahami penjelasan tentang pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PerKelurahanian. Hindari penggunaan bahasa asing yang akan menyulitkan masyarakat dalam memahaminya. Pastikan masyarakat yang paling miskin dan perempuan ikut dalam pertemuan.

2. Pelaksanaan Validasi data BPBD Kota Manado Kegiatan validasi data dari BPBD kota manado dilakukan dengan melakukan penyesuaian atau pencocokan data di masing-masing kelurahan terdampak bencana untuk mendapatkan data penerima manfaat yang akan direlokasi.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 16

3. Finalisasi Data Penerima manfaat & Pembentukan Pokmas Kegiatan ini terbagi menjadi dua kegiatan : - Pelaksanaan Validasi data Penerima manfaat Pelaksanaan validasi data penerima manfaat merupakan kegiatan oleh fasilitator dalam rangka validasi dan uji publik data penerima manfaat terhadap data yang telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Walikota. -

Pembentukan Pokmas Dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman ditingkat masyarakat sebagai penerima manfaat harus dibentuk kelompok penerima manfaat sebagai pelaksana langsung kegiatan pembangunan rumah pascabencana melalui proses pengorganisasian warga bersama lurah dibentuk Pokmas pembangunan pemukiman.

4. Pelatihan Pokmas Pelatihan merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada setiap tahapan pelaksanaan akan terjadi proses transfer pengetahuan dan ketrampilan antar pelaku program dan masyarakat, sehingga terjadi proses pembelajaran. Pendekatan pelatihan dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menggunakan pola pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dengan metode yang partisipatif. Untuk meningkatkan kualitas pelaku kegiatan , ada dua jenis strategi pelatihan yang akan digunakan yaitu: (a)

Pelatihan Pra Tugas Para pelaku kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di masyarakat seperti: POKMAS , dan Tukang sebelum menjalankan tugasnya akan mendapat pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan kepada mereka ini lebih banyak akan dipandu dan diberikan oleh Fasilitator dan Koordinator Lapangan Dengan demikian Fasilitator dan Koordinator Lapangan harus mempunyai kompetensi atau pengetahuan dan ketrampilan sebagai seorang pelatih.

(b)

Pelatihan Lanjutan Sebagai bentuk pendampingan dan dukungan teknis di lapangan, Fasilitator dan Konsultan perlu memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangannya kepada POKMAS dan Tukang. Tambahan pengetahuan dan ketrampilan ini dapat diberikan melalui pelatihan lanjutan dengan menggunakan beberapa metode seperti dengan OJT (on-the-jobtraining), IST (in-service-training), kaji silang, asistensi, focus group disscussion (FGD), pembimbingan individu untuk penanganan masalah, curah pendapat, simulasi. Model Pelatihan Lanjutan diberikan POKMAS dan Tukang sambil menjalankan tugas-tugasnya. Pelatihan ini dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan dengan waktu dan materi yang sangat

PETUNJUK TEKNIS

Page | 17

bervariasi Dengan demikian dituntut bagi Fasilitator dan konsultan dapat memperkirakan kebutuhan materi apa yang perlu disampaikan dalam pelatihan lanjutan kepada POKMAS dan Tukang. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan fasilitasi di lokasi sasaran, terdiri atas : 1.

2.

Komponen Kegiatan Sosialisasi : a. Workshop Orientasi Kajian Kawasan; b. Workshop Penyunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota/Kabupaten; c. Workshop Penguatan Kapasitas BPBD d. Workshop Pelembagaan Tanggap Bencana Daerah e. Kegiatan FGD Tematik sesuai Kebutuhan; Komponen Kegiatan Pelatihan : a. Pelatihan Protap dan Rencana Aksi RRPB (Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana); b. Pelatihan Manajemen Konstruksi; c. Pelatihan Rumah Tahan Gempa; d. Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan (O/P); e. OJT untuk Tim Fasilitator sesuai kebutuhan lapang; f. OJT Tukang sesuai kebutuhan lapang. METODE PELATIHAN LANJUTAN

1.

In-Service Training (IST)

In-Service Training adalah pelatihan yang diselenggarakan pada seluruh kesempatan untuk melatih sekelompok peserta selama pelaksanaan tugas. Kesempatan utama terjadi pada setiap rapat bulanan. Bisa juga termasuk kesempatan untuk memanggil seluruh orang untuk diberi sedikit pelajaran tambahan – misalnya cara mengisi format evaluasi. Untuk In-Service Training, konsultan seharusnya menyiapkan rencana pelajaran seperti untuk pelatihan resmi yang lain, tidak hanya sekedar bertanya “mau belajar apa?” Semua aturan pelatihan berlaku: partisipasi peserta, cara menggunaan pertanyaan, kualitas alat peraga, kualitas suara, kendala ruangan, kualitas bahan, kesempatan praktek, pemberian umpan balik, sikap positif, pemberian contoh, dan lain-lain. 2.

On-the-Job-Training (OJT)

OJT dilaksanakan di tempat kerja, dan biasanya dilakukan untuk tim kecil atau untuk masyarakat setempat. OJT dilakukan pada saat kunjungan kerja berdasarkan kebutuhan lokal, sehingga tidak selalu tahu OJT mana akan diberikan. Lebih sering OJT dilakukan apabila dinilai ada kegiatan yang belum dikerjakan dengan baik, misalnya pemasangan batu pengunci untuk jalan Telford.

Process OJT cukup sederhana, terdiri dari empat langah: 1. 2. 3. 4.

Siapkan orang yang mau dilatih (agar mau belajar) Sampaikan kegiatan (pelatih memberi contoh) Coba dilakukan sendiri oleh pekerja (sampai mampu) Tindak lanjut (umpan balik dan pembimbingan, bila perlu )

Tentu saja, sebelum pelatihan dimulai pelatih telah memikirkan urutan pekerjaan, hal-hal yang harus diperhatikan, dan cara mengukur keberhasilan.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 18

5. Identifikasi kebutuhan dan survei Teknis Kegiatan identifikasi kebutuhan dan survei teknis sangat penting dilakukan terhadap lahan relokasi,agar didapat informasi yang lebih lengkap terhadap lokasi yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi , sehingga kegiatan ini lebih diarahkan kepada : 1. Penetapan lokasi relokasi 2. Batas lahan relokasi yang berbatasan langsung dengan lahan pihak lain di ke empat sisi yaitu, Utara, Selatan, Barat, Timur 3. Sumber Air 4. Jalan Akses ke lokasi Relokasi 5. Survey topografi 6. Penyusunan Siteplan defenitif 7. Ketersediaan material local

6.

Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Pokmas, isi dari dokumen tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian pokok yaitu dokumen adminstrasi dan dokumen Detail Engineering Design (DED). Dalam penyusunan DTPP, Pokmas dibantu dan di dampingi langsung oleh fasilitator, dimana isi dari DTPP terdiri dari : 1. Siteplan huntap 2. Model hunian tetap (huntap), beserta tahapan pelaksanaan yang dilakukan secara partisipatif. 3. Rencana Anggaran Biaya pembangunan huntap sehingga tersusun RAB yang efisien dan benar. 4. Rencana kerja pelaksanaan pembangunan huntap termasuk rencana pengadaan bahan. Persyaratan Administrasi berupa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Berita acara pembentukan Pokmas SK Pembentukan Pokmas Identitas anggota Pokmas Surat Kepemilikan / keterangan atas tanah dan bangunan Berita acara penetapan harga satuan bahan dan upah Foto progress 0% Rencana tapak (site plan)

Masing-masing anggota Pokmas membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan huntap dari dana BDR yang diterima bermaterai.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 19

7. Verifikasi Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) Penilaian kelayakan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) a. Tim fasilitator memverifikasi keabsahan DTPP termasuk daftar usulan penerima dana dan selanjutnya diserahkan kepada Korlap. Korlap mengesahkan DTPP yang dinilai layak dengan menandatanganinya, kemudian Korlap mengajukan DTPP yang telah disahkan kepada PPTK. b. Satu Salinan DTPP yang telah disahkan Korlap diteruskan kepada PPTK untuk pembuatan Surat Perjanjian Pengelolaan BDR (SPP-BDR) antara Pokmas dengan PPTK. 8. Pengajuan BDR dari Kas Daerah ke Rekening Pokmas Untuk Pengajuan penyaluran Bantuan Dana Rumah dari Kas Daerah ke Rekening Masyarakat harus memenuhi syarat-syarat, yaitu : 

Menandatangani SPP-BDR (Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah) dengan melampirkan : a. b. c. d.

e. f. g. h.

Daftar Nominatif Anggota Kelompok Masyarakat Rekening Pokmas Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) Administrasi (Berita Acara Pembentukan Pokmas, SK Pembentukan POKMAS,Identitas anggota POKMAS, Surat Kepemilikan Tanah, Berita Acara penetapan harga satuan, foto 0%, site plan) Rencana Penggunaan Bantuan Dana Rumah Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pembangunan Hunian Tetap masing-masing anggota Kelompok Masyarakat. Berita Acara Pembayaran Dana antara PPTK dan Kelompok Masyarakat Kwitansi Tanda Terima Bantuan Dana Rumah Kelompok Masyarakat.

9. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman terdiri dari pembangunan hunian tetap dan prasarana lingkungan. a. Pembangunan hunian tetap (huntap) terdiri dari : - Sosialisasi dan Pelatihan - Persiapan Konstruksi - Pelaksanaan Konstruksi b. Pembangunan prasarana Lingkungan dilaksanakan secara kontraktual oleh BPBD.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 20

10. Forum Pertanggung jawaban & Kegiatan Dalam melakukan Pertanggungjawaban Kegiatan termasuk Pelaporan keuangan POKMAS harus dapat memenuhi syarat sebagai transparansi dan akuntabilitas

PETUNJUK TEKNIS

Page | 21

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BDR RELOKASI Tidak

Musyawarah Kegiatan Validasi Data

Pengajuan usulan prototype rumah

Kegiatan Survey swadaya

Sosialisasi tingkat Kecamatan

YA

tipe 36

   Tidak

Survey Harga Material Survey Ketersediaan tenaga Survey Ketersediaan Material lokal

Penyiapan Dokumen Administrasi

Tidak

Pembuatan DED

Verifikasi Dokumen Proposal

OJT Uji Publik LPJ Tahap I

Pelaksanaan Konstruksi Tahap I

Pencairan Tahap I 40 %

Pelatihan Administrasi & Pelaporan

YA

Ya YA

Musyawarah Pembentukan POKMAS

Pencairan Tahap II 40 %

Pelaksanaan Konstruksi Tahap II

PETUNJUK TEKNIS

Pencairan Tahap III 20 %

Pelaksanaan Konstruksi Tahap III

LPJ Tahap II

LPJ Tahap III

Ya

OJT

Tidak Serah Terima Kunci Kepada Penerima Hibah

TAHAP PERSIAPAN

Kegiatan Pelatihan POKMAS dan Tukang

Pembuatan Rekening POKMAS

Tidak

TAHAP PELAKSANAAN

Page | 22

OJT

BAB V PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Mekanisme pencairan dan penyaluran hibah dari pemerintah ke pemerintah daerah

dalam

rangka

bantuan

pendanaan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

pascabencana mengikuti mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Bantuan Dana Rumah (BDR) dilaksanakan dengan memakai pola pemberdayaan masyarakat melalui Pokmas dan didampingi oleh Tim Fasilitator dan TPM.

A. Ketentuan pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR) 1)

POKMAS diwajibkan membuka rekening pada BANK BRI

berdasarkan

surat rekomendasi dari PPK dengan 3 (tiga) spesimen tanda tangan, yaitu Ketua, Bendahara dan Sekretaris Pokmas. 2)

Proses pencairan BDR dari rekening Pokmas harus ditandatangani secara bersama oleh 2 (dua) orang pengurus Pokmas.

3)

Proses pengajuan BDR harus dilengkapi dengan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Fasilitator dan Korlap.

4)

Dalam BDR tidak dialokasikan dana untuk biaya operasional POKMAS, apabila dalam pelaksanaan BDR tersebut dibutuhkan biaya operasional maka dialokasikan dengan dana swadaya.

5)

Pencairan BDR dari Kas Daerah ke Rekening Pokmas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 30% dan Tahap III sebesar 30% dengan persyaratan sebagai berikut:

TAHAP PENCAIRAN

PERSYARATAN

TAHAP I : 40%

Kemajuan fisik 0%, dengan :  Lokasi sudah jelas, lahan sudah dibersihkan (land clearing) sesuai dengan nama penempatan huntap  Masing-masing anggota POKMAS membuat pernyataan kesanggupan pembangunan huntap dari dana BDR yang diterima bermaterai 6000

PETUNJUK TEKNIS

Page | 23

TAHAP II : 30%

TAHAP III : 30%

Kemajuan fisik terpasang minimal 20% atau penyerapan dana sebesar 80% dari Tahap I yang telah diperiksa oleh Fasilitator, TPM dan disetujui oleh PPTK dengan dibuktikan dengan BA. kemajuan fisik di lapangan. Kemajuan fisik terpasang minimal 60 % atau penyerapan dana sebesar 80% dari Tahap I dan Tahap II yang telah diperiksa oleh fasilitator, TPM dan disetujui oleh PPTK dibuktikan dengan BA. kemajuan fisik di lapangan

B. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan Dana Rumah (BDR) 1. Pencairan Bantuan Dana Rumah (BDR)

Pencairan BDR dilakukan dari Kas Daerah ke rekening kolektif yang ada di POKMAS dengan nama ”Rekening Pokmas BDR RELOKASI” pada BANK BRI. Pencairan BDR dari kas daerah ke rekening Pokmas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni : tahap I 40%; tahap II 30% ; tahap III 30%. Pokmas membuka rekening dengan nama ”Rekening Bantuan Dana Rumah RELOKASI ……”

pada BANK BRI dengan lokasi pelaksanaan

kegiatan sesuai kesepakatan yang akan digunakan untuk menampung BDR. PPTK mengirimkan nama dan contoh tanda tangan Pengurus Pokmas dan unsur Fasilitator yang berwenang menandatangani SPP-BDR kepada Bank Pembayar di wilayah masing-masing. Pembukaan rekening kolektif Pokmas sebaiknya dilakukan sebelum penandatanganan SPP-BDR. Syarat dan Dokumen yang harus disiapkan dalam proses pengajuan pencairan dana BDR dari POKMAS ke PPTK, adalah sebagai berikut : 1.1. Pengajuan Dana 40% Tahap I : 1. Lembar Verifikasi Dokumen Pengajuan Dana [Form 1] 2. Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana[Form 2] 3. SK Walikota, perihal : Penetapan Penerima BDR 4. SK Kepala Pelaksana BPBD, Perihal : Penetapan Pokmas; 5. DTPP (Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan) 6. Rencana Penggunaan Dana Tahap I[Form 3] 7. Surat Perjanjian Pengelolaan - Bantuan Dana Rumah SPP-BDR [Form 4] 8. Daftar Nominatif Anggota POKMAS [Form 5 dan 6] 9. Kuitansi Tanda Terima BDR POKMAS [Form 7]

PETUNJUK TEKNIS

Page | 24

1.2. Pengajuan Dana 30% Tahap II : 1. Lembar Verifikasi Dokumen Pengajuan Dana [Form 1.] 2. Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana[Form 2] 3. Progres Fisik Minimal 20% terpasang dari target 100% [Form 8] 4. Penyerapan dana, minimal 80% dari tahap I dibuktikan dengan Copy Print out Rekening Koran Pokmas. 5. Kwitansi Penerimaan BDR Tahap I per Anggota [Form 9] 6. Laporan Penggunaan Dana[Form 10] 7. Nota Pembelian / Pembayaran Tahap I (Asli) 8. Rencana Penggunaan Dana Tahap II [Form 3] 9. Kuitansi Tanda Terima BDR Pokmas (Asli) 1.3. Pengajuan Dana 30% Tahap III : 1. Lembar VerifikasiDokumen Pengajuan Dana [Form 1] 2. Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana[Form 2] 3. Progres Fisik minimal 50% terpasang dari target 100% [Form 8] 4. Penyerapan dana, minimal 80% dari tahap I dan II dibuktikan dengan Copy Print out rekening koran Pokmas 5. Kwitansi Penerimaan BDR Tahap II per Anggota (Asli) 6. Laporan Penggunaan Dana[Form 10] 7. Nota Pembelian / Pembayaran Tahap II (Asli) 8. Rencana Penggunaan Dana Tahap III[Form 3] 9. Kuitansi Tanda Terima BDR Pokmas (Asli) 2. PenyaluranBantuan Dana Rumah (BDR)

Penyaluran bantuan dana rumah(BDR) adalah aliran dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman berbasis masyarakat dilokasi asal(Insitu) dari rekening kolektif POKMAS kepada setiap anggota pokmas.Pada prinsipnya penyaluran BDR dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Rumah dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh Pokmas dan telah diverifikasi oleh Fasilitator Teknik, dan disetujui oleh Korlap. Namun untuk tertibnya penarikan dana dari rekening pokmas, maka tahapan dan persyaratan administrasinya diatur sebagai berikut : PETUNJUK TEKNIS

Page | 25

TAHAP PENYALURAN Tahap I : 40%

PERSYARATAN -

Tahap II : 30%

-

-

Tahap III : 30%

-

-

-

PETUNJUK TEKNIS

Rencana Penggunaan Dana (RPD) I dibuat oleh Pokmas,diverifikasi oleh FT dan TPM serta disetujui oleh Korlap Foto 0%. Daftar Prioritas unit rumah yang akan dibangun berdasarkan kesepakatan Pokmas. Kemajuan Fisik terpasang minimal 20% dari target 100% Penyerapan dana minimal 90% dari dana tahap I Rencana Penggunaan Dana (RPD) II dibuat oleh Pokmas, diverifikasi oleh FT dan TPM serta disetujui oleh Korlap BA & Daftar Hadir Forum Pertanggungjawaban dana Thp I LPD Tahap I & lampirannya (Pembukuan dan bukti-bukti transaksi yg sah serta foto dokumentasi) yang dibuat Pokmas, diverifikasi Fasilitator dan salah satu unsur TPM Kwitansi tanda terima BDR tahap I dari Pengurus Pokmas kepada anggota pokmas. Kemajuan Fisik terpasang minimal 60% dari target 100% Penyerapan dana minimal 90% dari dana tahap I & II BA & Daftar Hadir Forum Pertanggungjawaban dana Thp II Rencana Penggunaan Dana (RPD) III dibuat oleh Pokmas, diverifikasi Fasilitator dan TPM serta , disetujui oleh Korlap. Laporan Penggunaan Dana & lampirannya (Pembukuan dan bukti-bukti transaksi yg sah serta foto dokumentasi) yang dibuat Pokmas, diverifikasi Fasilitator dan TPM serta disetujui oleh korlap. Kwitansi tanda terima BDR tahap II dari Pengurus Pokmas kepada anggota pokmas.

Page | 26

BAB VI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMUKIMAN

Pelaksanaan pembangunan sektor permukiman terdiri dari pembangunan huntap dan prasarana lingkungan. 1. Pembangunan Huntap Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor permukiman, Tim fasilitator bersama dengan Tim Pengendali Masyarakat (TPM) terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi pengenalan terhadap program kepada kelompok masyarakat terdampak bencana di tingkat kecamatan. Sosialisasi ini di hadiri oleh perwakilan dari masing masing kelurahan di setiap kecamatan terdampak bencana. Maksud sosialisasi ditingkat kecamatan adalah : 1) Memberikan informasi kepada warga mengenai rencana pelaksanaan pembangunan sektor permukiman yang mencakup rencana pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun pasca konstruksi. 2) Mendorong peran aktif warga dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga warga mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang rencana pelaksanaan pembangunan sektor permukiman. 1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan dilakukan ditingkat Kelurahan meliputi : 1) Musyawarah kegiatan pembentukan Pokmas dan juga memberikan pemahaman kepada Pokmas ketika terbentuk akan tugas, fungsi dan tanggung jawabnyanya di dalam program ini. 2) Menyepakati bersama rencana pembangunanan, sehingga warga diharapkan akan mendukung dan berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan sektor permukiman. a. Pelatihan 1) Pelatihan terhadap fasilitator baik fasilitator teknik maupun non teknis dilakukan oleh KM, yang sebelumnya dilakukan pembekalan oleh BPBD kota (Pasca Rekrutmen) 2) Pelatihan Prosedur Tetap (Protap) untuk fasilitator. 3) Pelatihan untuk fasilitator teknis antara mengenai: a. Konstruksi rumah yang lebih aman / tahan gempa b. Gambar rencana dan standar / spesifikasi teknis, RAB dan rencana kerja. c. Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas. d. Teknik pendistribusian barang. e. Teknik pengawasan bangunan. PETUNJUK TEKNIS

Page | 27

4)

Pelatihan untuk fasilitator non teknis antara lain mengenai : a. Administrasi keuangan. b. Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas c. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data. d. Teknik penyusunan laporan.

2. Persiapan Konstruksi. Persiapan pelaksanaan konstruksi pada prinsipnya mengacu pada DTPP (Dokumen Teknis Perencanaan Pemukiman) dan beberapa tambahan serta perubahan bila dibutuhkan termasuk ketentuan teknis lainnya yang berlaku. a. Cakupan pelaksanaan kegiatan Huntap (Non kontraktual), meliputi : 1). Metode pelaksanaan konstruksi untuk sektor permukiman ditetapkan bersama Pokmas, Tim fasilitator dan Konsultan Manajemen. 2). Pelaksanaan konstruksi pembangunan sektor permukiman dilakukan secara swakelola dan gotong royong. 3). Pelaksanaan pengawasan kualitas teknis rumah aman gempa (quality assurance) b. Survey, dengan ruang lingkup:  Mengukur dan mempertegas batas-batas kavling dan mengukur luas kavling.  Menentukan tipe dan jenis model rumah yang paling memberikan manfaat diharapkan dan sesuai keinginan calon penghuni.  Menetapkan arah posisi rumah dan mengukur tapak rencana bangunan.  Dari hasil survey harus tidak mempunyai masalah teknis yang berat untuk pelaksanaan pembangunan konstruksinya.  Tipe dan jenis model rumah dapat dipilih dari beberapa gambar desain yang ditawarkan, warga dapat mengadakan perubahan – perubahan desain, dengan syarat tetap memenuhi kaidah teknis rumah sederhana, sehat dengan struktur tahan gempa. c. Desain Teknis Detail dengan ruang lingkup pekerjaan : 1). Penyiapan gambar-gambar desain (denah tampak, potongan dan detail) 2). Penetapan spesifikasi teknis dan administrasi 3). Penetapan metode kerja berdasarkan kondisi lapangan. 4). Gambar, RAB dan Spesifikasi teknis harus diajukan pada PPTK. 5). Butir 1 s/d 4 termasuk pengembangan terkait dengan dana swadaya. PETUNJUK TEKNIS

Page | 28

3. Pelaksanaan Konstruksi Pelaksanaan konstruksi Huntap dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a.

b.

Pemilihan Prototype rumah Pokmas memilih beberapa prototype Rumah dengan dibantu Tim fasilitator dan tenaga ahli dari Konsultan manajemen untuk memperoleh rumah tipe 36 yang lebih aman gempa, lingkungan yang nyaman, tentram dan sehat. Spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis umum yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor permukiman : 1. Pembangunan pondasi rumah diatas tanah yang stabil, diusahakan tidak pada tanah urugan. Jika berada diatas tanah urugan harus dipadatkan terlebih dahulu dan dilakukan pengecekan kestabilan dan kekuatan tanah. 2. Galian tanah pondasi sampai tanah keras sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Melapisi pondasi dengan pasir urug. 4. Membuat pondasi menggunakan batu pecah / batu setempat yang memenuhi persyaratan teknis dengan campuran spesi 1 : 4 5. Untuk pondasi kamar mandi, wc dan dapur disediakan lubang pada pondasi untuk pipa pembuangan air kotor. 6. Besi beton untuk struktur minimal diameter 12 mm dan besi untuk sengkang / beugel minimal diameter 8 mm. sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan. 7. Tulangan kolom harus menerus sampai pondasi. 8. Sloof di angkur ke pondasi memakai besi beton 12 mm. 9. Dipasang ring balk (balok ring) yang diikat kaku dengan kolom. 10. Seluruh kerangka bangunan harus terikat secara kokoh dan kaku. 11. Dinding pasangan batu batako dipasang angkur setiap jarak vertical 30 cm yang dijangkarkan ke kolom. 12. Setiap luasan dinding 12 m2 harus dipasang kolom praktis/pakai balok pinggang sesuai dengan aturan bangunan ramah gempa. 13. Rangka kuda-kuda gantung, pada titik simpul sambungan kayu diberi baut dan plat pengikat. 14. Bahan adukan/spesi campuran 1 : 4 , untuk beton bertulang campuran 1:2:3 dan beton rabat 1:3:5. 15. Material kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah harus kayu yang sudah kering klas II setara dengan meranti, serta kayu yang digunakan atau jika menggunakan kayu lokal harus mempunyai perijinan dari instansi terkait.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 29

16. Asbes / dana atau bahan material yang mengandung asbes dilarang di gunakan dalam pembangunan rumah. B. Penyusunan Rencana Penataan Permukiman (RPP) Rencana Pembangunan Permukiman (RPP) atau Community Settlement Plan (CSP) adalah rencana pembangunan di tingkat kelurahan untuk kurun waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukimannya serta mendukung kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana. RPP berupa dokumen perencanaan yang dilengkapi dengan peta berskala 1 : 1.000 atau 1 : 5.000 dari suatu kelurahan. RPP harus disusun dan disepakati oleh warga masyarakat dan kesepakatan tersebut disyahkan oleh TPM, Fasilitator RPP, serta Korlap. Sebelum disahkan oleh ketiga pihak tersebut, RPP perlu dikonsultasikan dengan Bappeda dan dinas / instansi terkait untuk memastikan bahwa RPP tersebut telah selaras dan terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan kota secara keseluruhan dan untuk mengelola lingkungan secara baik. RPP disusun sebelum dimulainya konstruksi pembangunan fisik dan setelah dilakukannya pemetaan swadaya (Community-Self Survey). RPP berisi peta kondisi eksisting, peta kerusakan, analisis isu-isu kerusakan lingkungan dan sosial, peta rencana peruntukan lahan, rencana infrastruktur, rencana fasilitas dan utilitas permukiman, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPLS), aturanaturan dan kesepakatan-kesepakatan tentang pembangunan kawasan relokasi, program-program pembangunan kawasan relokasi dan rencana tindak untuk setiap program prioritas yang diantaranya akan diusulkan untuk mendapatkan BDL. RPP merupakan pedoman dan alat kontrol / pengawasan pembangunan kawasan relokasi bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan permukiman di tingkat kelurahan. Dinas terkait (seperti: Dinas Tata Kota, Dinas Lingkungan Hidup/ BAPPEDALDA, BAPPEDA, dsb) yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengelolaan utilitas kota memberikan arahan dan masukan agar RPP dapat menghasilkan perencanaan tata ruang kelurahan yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan sistem pengembangan infrastruktur atau jaringan utilitas kota secara keseluruhan. Penyusunan RPP secara Partisipatif a.

Penyusunan RPP (Rencana Pembangunan Permukiman) akan dilakukan secara partisipatif artinya melibatkan unsur masyarakat dan unsur pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, khususnya memberikan peran yang lebih kepada unsur masyarakat yang untuk siapa pembangunan dilakukan.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 30

b. Proses pelaksanaan adalah segala konsep dan penyiapan kegiatan dirumuskan oleh masyarakat dan selanjutnya akan melakukakn dialog interaktif dengan mengundang unsur pemerintah dan sektor usaha. Syarat – syarat Penyusunan RPP a. Ada Kemauan masyarakat untuk membangun kawasannya secara lebih terencana, memliki tata ruang yang tanggap bencana dan lebih baik dari sebelumnya. b. Tersedianya atau dapat diadakan peta topografi dan penggunaan taah yang berskala 1 : 1.000 atau 1 : 5.000 Tahapan Penyusunan RPP antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sosialisasi ditingkat kelurahan. Penyiapan Peta dasar Tinjauan terhadap dokumen Pemetaan swadaya Analisa resiko bencana Pemecahan masalah dan penyusunan rencana program 5 tahun

PETUNJUK TEKNIS

Page | 31

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Pemerintah provinsi / kabupaten / kota penerima dana bantuan dari APBN wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja. Bentuk lampiran pertanggungjawaban dan pelaporan mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2013 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana . A. Pertanggungjawaban Pokmas wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan dana, pengeluaran dana Rekonstruksi yang di kelolanya. Pembukuan yang disusun oleh Pokmas terdiri dari, Buku Kas Umum, Buku Bank, buku material. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan kedalam Buku kas Umum terlebih dahulu, baru kemudian dicatat kedalam buku-buku pembantu terkait sesuai dengan jenis taransaksi keuangan yang terjadi, yaitu : Buku pembantu bank, buku material, dan lainnya. Pembukuan yang dilaksanakan oleh Pokmas kedalam Buku Kas Umum dan buku-buku pembantunya menjadi sumber data untuk menyusun LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), LPJ dibuat dan di sampaikan kepada fasilitator setiap akhir bulan dengan melampirkan seluruh dokumen yang terkait seperti kutipan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, print out rekening koran. Bukti-bukti pengeluaran tetap disimpan pemeriksaan oleh instansi yang terkait.

oleh

Pokmas,

sebagai

bahan

B. Pelaporan Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang terdiri dari laporan periodic dan laporan akhir, yaitu : 1. Laporan Harian Laporan yang berisi tentang kegiatan harian yang menyangkut kemajuan pekerjaan teknis dan non teknis berupa laporan tertulis dari Pokmas, sesuai dengan instruksi harian dari fasilitator, serta laporan cuaca.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 32

2. Laporan Mingguan Laporan yang berisikan kumpulan kegiatan harian yang dibuat dalm satu format yang telah disediakan untuk dijadikan pedoman kegiatan / monitoring kegiatan yang belum terlaksana. 3. Laporan Bulanan Laporan yang berisikan tentang kegiatan bulanan yang terdiri dari kemajuan kegiatan fisik dan realisasi keuangan, foto-foto pelaksanaan pekerjajaan dan kumpulan aktiftas pekerjaan dari awal bulan sampai akhir bulan (Laporan harian). 4. Laporan Akhir disusun setelah pekerjaan selesai 100 % dan sisa dana di setor ke Kas Negara.

PETUNJUK TEKNIS

Page | 33

BAB VII PENGENDALIAN Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan dan pemukiman pascabencana banjir Manado 2104 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya Dalam pelaksanaannya kegiatan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Manado melibatkan banyak personil/unsur, mencakup banyak aspek kegiatan dengan durasi waktu yang telah ditetapkan, menggunakan banyak peralatan dan instrumen (format isian). Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang teratur. Salah satu instrumen amat penting dalam sistem pengendalian tersebut adalah pelaporan yang efektif, efisien, namun cukup sederhana, sehingga bisa dijalankan oleh para pelaku pelaksana kegiatan hingga ke pelaku tingkat komunitas. Pelaporan semacam ini mesyaratkan pendokumentasian dan penyimpanan dokumen yang rapi dan tertib. Tujuan proses pengendalian adalah untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan terdokumentasikan dan tersimpan secara tertib dan lengkap, dan terlaporkan secara berjenjang ke atas, sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian secara keseluruhan. Dalam konteks pengendalian dan pendokumentasian, seluruh kegiatan yang telah dilakukan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : 1. Kegiatan Tahapan Persiapan, yang meliputi kegiatan-kegiatan : a. Validasi data, b. Sosialisasi tingkat kecamatan/kelurahan, dan c. Pembentukan POKMAS; 2. Kegiatan Tahapan Pelaksanaan, yang meliputi kegiatan-kegiatan : a. Pengajuan usulan prototype rumah, b. Penyiapan dokumen administrasi, c. Verifikasi dokumen, d. Pembukaan rekening POKMAS, e. Pelatihan POKMAS dan Tukang, PETUNJUK TEKNIS

Page | 34

f. Pelatihan adminstrasi pelaporan, g. Proses pencairan dana Tahap I, h. Proses pelaksanaan konstruksi pemanfaatan dana Tahap I, i.

Penyusunan LPJ Tahap I,

j.

Proses pencairan dana Tahap II,

k. Proses pelaksanaan konstruksi pemanfaatan dana Tahap II, l.

Penyusunan LPJ Tahap II,

m. Proses pencairan dana Tahap III, n. Proses pelaksanaan konstruksi pemanfaatan dana Tahap III, o. Penyusunan LPJ Tahap III, dan p. Proses serah terima kunci. Secara

sistematis,

proses

pengendalian

pelaksanaan

Rekonstruksi

Pascabencana Banjir Manado adalah sebagai berikut. Proses Pengendalian 1. Pengendalian Kualitas Persiapan  Validasi data

Instrumen Yang Diperlukan dan Indikator  Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan  Format-format validasi data dan orientasi awal

 Sosialisasi tingkat kecamatan/kelurahan

 Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan  Format-format BA Sosialisasi

 Pembentukan POKMAS

 Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan  Format-format BA Pembentukan POKMAS

2. Pengendalian Kualitas Perencanaan  Pengajuan usulan prototipe rumah

 Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan  Format-format penyusunan proposal

 Penyiapan dokumen administrasi

 Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan  Format-format kelengkapan administrasi

 Verifikasi dokumen

 Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan

PETUNJUK TEKNIS

Page | 35

 Format-format verifikasi dokumen 3. Pengendalian Kualitas POKMAS dan Tukang  Kualitas POKMAS  Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan  Pelatihan POKMAS  Pemahaman terhadap materi pelatihan  Tata cara pembukaan rekening  Tata cara pencairan dan pemanfaatan dana  Tata cara penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana (manajemen keuangan)  Kualitas Tukang

 Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan  Pelatihan Tukang  Pemahaman terhadap materi pelatihan  Tata cara pembangunan rumah sederhana tahan gempa  Tata cara pemahaman kualitas material bangunan  Tata cara penyusunan Laporan Pekerjaan Konstruksi (Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan)  Tata cara pelaksanaan pembangunan secara tepat kualitas, tepat biaya, dan tepat waktu  Tata cara memahami kualitas material bangunan, meliputi : sistem pengadaan material, sistem pembayaran, sistem penyimpanan material, dan sistem pendistribusian  Tata cara memahami kebutuhan peralatan

4. Pengendalian Pengorganisasian Sosial  Masyarakat dan unsur-unsur terkait  Keterlibatan aktif seluruh unsur lainnya komunitas dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam kegiatan rekonstruksi sesuai definisi peran masing-masing dan sejalan dengan rencana yang telah disepakati PETUNJUK TEKNIS

Page | 36

 Informasi secara transparan mengenai perkembangan proses rekonstruksi (kemajuan pekerjaan konstruksi) dan pemanfaatan dana melalui pengaktifan papan-papan informasi dan forum-forum rapat di tingkat kecamatan/kelurahan 5. Pengendalian Mitigasi Struktural Hunian Tahan Gempa  Upaya untuk mengurangi  Kualitas bahan bangunan yang baik kerentanan terhadap bencana  Keberadaan dan dimensi struktur dengan cara rekayasa teknis yang sesuai bangunan tahan bencana (gempa)  Seluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik  Struktur utama meliputi : kuda-kuda kayu, balok keliling/ring dari beton bertulang, ikatan angin, bingkai beton bertulang, gunung-gunung dari pasangan bata, kolom beton bertulang, dan balok pengikat sloop dari beton bertulang

 Mutu pekerjaan yang baik 6. Pengendalian Kesesuaian Pemanfaatan Lahan  Kajian Kawasan  Kesesuaian dengan Rencana Pola Ruang dan Guna Lahan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Utara  Kesesuaian dengan Rencana Pola Ruang dan Guna Lahan dalam RTRW Kota Manado

Form 1 PETUNJUK TEKNIS

Page | 37

Nama Pokmas Kelurahan Kecamatan Propinsi

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN BDR TAHAP I (40%) : ............................................................... : ............................................................... : .............................................................. : ..............................................................

A. Verifikasi dan Kelengkapan Kebenaran Dokumen NO

Jenis Dokumen

Kelengkapan Ada

1

Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana

2

SK Kepala Badan BPBD Kota Manado, perihal : Penetapan Pokmas

3

Surat Pernyataan (Surat Kesanggupan Melaksanakan dan Menyelesaikan Pekerjaan)

4

DTPP (Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan)

5

Surat Perjanjian Pengelolaan–Bantuan Dana Rumah (SPP-BDR)

6

Daftar Nomatif Anggota Pokmas

7

Photocopy Rekening POKMAS

Tidak

Kebenaran Pengisian Data Benar Salah

B. Verifikasi Verifikator No

Level

Nama / NIP

1

TPM

2

Fasilitator

3

KorLap

4

PPTK

(........................................) NIP..................................

5

PPK

(........................................) NIP..................................

Tanda tangan/Cap Lembaga Instansi

Tanggal

Tanda Tangan

PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

Form 1a


LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN BDR TAHAP II (30%) : ............................................................... : ............................................................... : .............................................................. : ..............................................................


Kelengkapan

Jenis Dokumen

Ada 1


2

Laporan Penggunaan Dana Tahap I (Fisik 20% dan Dana 80%)

3

Progress Fisik 20 %

4

Photo Progress 20 %

5

Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Tahap I

6


Tidak

Kebenaran Pengisian Data Benar

Salah


Level

Nama / NIP

1

TPM

2

Fasilitator

3

KorLap

4

PPTK

(........................................) NIP..................................

5

PPK

(........................................) NIP..................................


Tanggal

Tanda Tangan


Form 1b


LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN BDR TAHAP III (30%) : ............................................................... : ............................................................... : .............................................................. : ..............................................................


Kelengkapan

Jenis Dokumen

Ada 1


2

Laporan Penggunaan Dana Tahap I (Fisik 60% dan Dana 80%)

3

Progress Fisik 60 %

4

Photo Progress 60 %

5

Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Tahap II

6


Tidak

Kebenaran Pengisian Data Benar

Salah


Level

Nama / NIP

1

TPM

2

Fasilitator

3

KorLap

4

PPTK

(........................................) NIP..................................

5

PPK

(........................................) NIP..................................


Tanggal

Tanda Tangan


FORM 2 Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tahap I

Kepada Yth, Pejabat PembuatKomitmen Daerah Kota Manado. di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015 Kecamatan .............. Kota Manado, Provinsi……….., dengan ini mengajukan permohonan pencairan Dana ............... sebesar Rp. ……………………,-(Terbilang……………) yang bersumber dari APBD dalam DIPA ........................................................ Tahun Anggaran 2015. Bersama ini kami lampirkan : 1. Surat Perjanjian Pengelolaan-Bantuan Dana Rumah (SPP-BDR). 2. Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP). lengkap 3. Daftar Nomatif Anggota Pokmas 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap I 5. Fotokopi Buku Rekening Bank POKMAS

Demikian permohonan pencairan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diajukan oleh Ketua POKMAS

( ................................................... )

( ……………............................)

Nip.............................................


FORM 2a Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tahap II

Kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen Daerah Kota Manado. di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015 Kecamatan .............. Kota Manado, Provinsi……….., dengan ini mengajukan permohonan pencairan Dana ............... sebesar Rp. ……………………,-(Terbilang……………) yang bersumber dari APBD dalam DIPA ........................................................ Tahun Anggaran 2015. Bersama ini kami lampirkan : 1. Laporan Penggunaan Dana Tahap I 2. Laporan Progres Fisik 20 % dan Dana 80 % 3. Rencana Penggunaan Dana Tahap II 4. Fotokopi Buku Rekening Bank POKMAS

Demikian permohonan pencairan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



( ................................................... )

( ……………............................)

Nip.............................................


FORM 2b Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tahap I

Kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen Daerah Kota Manado. di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015 Kecamatan .............. Kota Manado, Provinsi……….., dengan ini mengajukan permohonan pencairan Dana ............... sebesar Rp. ……………………,-(Terbilang……………) yang bersumber dari APBD dalam DIPA ........................................................ Tahun Anggaran 2015. Bersama ini kami lampirkan : 1. Laporan Penggunaan Dana Tahap II 2. Laporan Progres Fisik 60 % dan Dana 80 % 3. Rencana Penggunaan Dana Tahap III 4. Fotokopi Buku Rekening Bank POKMAS Demikian permohonan pencairan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



( ................................................... )

( ……………............................)

Nip.............................................


FORM 3 RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP I Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Anggota Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi N o 1

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

Uraian Pekerjaan 2

Satua n 3

Volum e 4

Harga Satuan 5

Jumlah Harga 6

JUMLAH Terbilang ............................................................................................................................. .. .................., .............................20......... Fasilitator Pokmas

(...............................)

TPM

Diajukan oleh Anggota

(..................................)

(...................................)

Disetujui oleh : Koordinator Lapangan

(..............................................)


FORM 3a RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP II Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Anggota Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi N o 1

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

Uraian Pekerjaan 2

Satua n 3

Volum e 4

Harga Satuan 5

Jumlah Harga 6


(...............................)

TPM


(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 3b RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP III Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Anggota Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi N o 1

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

Uraian Pekerjaan 2

Satua n 3

Volum e 4

Harga Satuan 5

Jumlah Harga 6


(...............................)

TPM


(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 4 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua POKMAS .............................(isi nama POKMAS) wilayah Desa/Kelurahan ......................... Kecamatan .........................Kota......................... , dengan ini mnyatakan bahwa : 1. Kami akan menyelesaikan kegiatan pembangunan Huntap dalam rangka rekonstruksi pasca bencana banjir sesuai dengan usulan pemanfaatan dana secara tepat waktu. 2. Kami bersedia menyusun dan menyerahkan laporan realisasi setiap tahap penyaluran dana serta bukti-bukti pengeluaranya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yang membuat

Mengetahui

Ketua POKMAS

Tim Pendamping Masyarakat

Materai

(.........................)

(............................................) Fasitator

(........................................) Koordinator Lapangan

(.....................................)


FORM 5 SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN-BANTUAN DANA RUMAH Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Pada hari ini ...........tanggal.......... bulan ............. tahun .......... , kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: ..................................... Alamat : ......................................................................................................... Jabatan : sebagaiPejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Surat Keputusan .................................... No. .................................. Tanggal ..............., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : .................................. Alamat : ......................................................................................................... Jabatan : Ketua Pokmas .............berdasarkan keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado No................................. tanggal...................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POKMAS.................. Kelurahan..... ...............Kecamatan .................... Kota Manado , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian pemberian bantuan langsung masyarakat untuk pembangunan Huntap yang diatur dalam pasalpasal sebagai berikut:

Pasal 1 Penyaluran dana a. PIHAK PERTAMA akan menyalurkan bantuan langsung dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Huntap kepada masyarakat langsung kepada rekening POKMAS. PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

b. PIHAK PERTAMA wajib mengadakan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan dana BLM pembangunan Huntap oleh TPM dan Tim Fasilitator. c. PIHAK PERTAMA melalui KorLap dan fasilitator wajib memberikan bimbingan agar persyaratan kelengkapan memperoleh dana dapat dipenuhi oleh anggota POKMAS. d. PIHAK KEDUA menjamin bahwa usulan pembangunan Huntap benar-benar merupakan usulan dari keluarga korban bencana dan berhak diberikan kepada anggotanya untuk kegiatan pembangunan Huntap. e. PIHAK KEDUA menerima dan bertanggungjawab untuk mendistribusikan dana BLM pembangunan Huntap kepada anggota POKMAS yang akan digunakan untuk pembangunan Huntap yang berhak menerima, diDesa ......................Kecamatan ......................... Kebupaten/Kota ...................., sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pasal 2 Penerima Dana BLM Dana Bantuan akan diberikan kepada anggota POKMAS sebagai berikut : Nama Status Kriteria Jumlah No Kepala Alamat Kepemilikan Kerusakan Bantuan Keluarga

dst JUMLAH :

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban : 1. Berkewajiban mencairkan dan menyalurkan dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir yang diberikan kepada penerima bantuan melalui rekening Kelompok Kerja masyarakat (POKMAS) Kecamatan .................... 2. Berhak melakukan verifikasi terhadap berkas pencairan yang diajukan oleh Kelompok Kerja Masyarakat (POKMAS) Kecamatan ........................ 3. Berhak melaksanakan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir kepada Pihak Kedua sebagai pelaksana dan penerima bantuan. PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

4. Berhak meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban Kelompok Kerja Masyarakat

(POKMAS)

Kecamatan

............................

terhadap

hasil

pelaksanaan penggunaan dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir. 5. Berkewajiban melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Kelompok Kerja (POKMAS) Kecamatan......................, dan mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah verifikasi laporan pertanggungjawaban dari Kelompok Kerja Masyarakat (POKMAS) Kecamatan..................... telah sesuai dengan perjanjian kerjasama ini. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban : 1. Berkewajiban melaksanakan kegiatan dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disampaikan kepada pihak kesatu dan petunjuk teknis. 2. Berkewajiban menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PPTK) selaku pihak kesatu. 3. Berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PPTK)

setelah pekerjan selesai degan

melampirkan : a). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, b). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kelompok Kerja Masyarakat (POKMAS), c). Foto Pekerjaan yang dihasilkan, d). Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana, e). Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. 4. Berkewajiban mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir.


Pasal 4 Jumlah Bantuan Pihak kesatu memberikan dana bantuanRehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjirkepada pihak kedua sebesar Rp……………… (huruf) Pasal 5 Tahap dan Persyaratan Penyaluran dana Penyaluran dana dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dibayarkan kepada anggota POKMAS apabila telah sesuai dengan kesepakatan anggota dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pembangunan Huntap. b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % akan dibayarkan kepada anggota apabila anggota telah memenuhi persyaratan : 1. Berita Acara Progres Fisik pekerjaan minimal 20% atau penyerapan dana sebesar 80% dari dana Tahap I. 2. Laporan Keuangan dan Bukti-bukti pembelian material 3. Rencana kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Huntap selanjutnya. c. Pembayaran Tahap III sebesar 30% akan dibayarkan kepada anggota apabila anggota telah memenuhi persyaratan : 1. Berita Acara Progres Fisik pekerjaan minimal 60% atau penyerapan dana sebesar 80% dari dana Tahap I dan Tahap 2 2. Laporan Keuangan dan Bukti-bukti pembelian material 3. Rencana kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Huntap selanjutnya. d. Apabila anggota yang telah menerima bantuan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pembayaran pada setiap tahap berikutnya dapat ditangguhkan, hingga anggota POKMAS melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 6 Penangguhan dan Pembatalan Penyaluran Dana a. Apabila berdasarkan penilaian fasilitator anggota POKMAS tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka dana bantuan dapat ditangguhkan. b. Dalam hal setelah diberi bimbingan dan kesempatan untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan ternyata anggota POKMAS dinilai masih tidak mampu menunjukan itikad baiknya dalam pengelolaan dana BDR pembangunan PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

Huntap, maka PIHAK PERTAMA berhak pembayaran dana untuk pembangunan Huntap.

melaksanakan

pembatalan

Pasal 7 Kondisi Force Majeure 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi force majeure. 2. Force Majeure sebagaimana dimakasud pada ayat (1), meliputi keadaankeadaan sebagai berikut: a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadiankejadian lain di luar kemampuan manusia ; b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. 3. Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami force majeure, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK KESATU secara tertulis paling lambat dalam waktu 4 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibanya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya force majeure, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya forje majeure. 4. Apabila dalam jangka wakru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian force majeure tidak diberitahukan kepada PIHAK KESATU, maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi.

Apabila

PIHAK

KEDUA

Pasal 8 SANKSI tidak menyampaikan

laporan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pengajuan tahap selanjutnya.


Pasal 9 Lain-lain Hal-hal lain yang belum termasuk dalam pasal-pasal diatas akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan ketentuan tidak menyimpang dari petunjuk teknis dan peraturan perundangan. Demikian Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan iniditandatangani diatas materai secukupnya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PIHAK KEDUA Ketua POKMAS

Materai

(...................................................) NIP. ............................................

(.......................................)


FORM 6 DAFTAR NOMATIF ANGGOTA POKMAS Penerima BDR Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman Kota Manado Propinsi ................... Tahun .................. Nama Pokmas ................. Nama No Anggota Pokmas 1 2

Alamat

Jumlah Bantuan (Rp)

Keterangan

3

4

5

Jumlah : Terbilang : .............................................................................................................................

................,........................20.. Menyetujui, PPK Daerah

PPTK

Mengetahui, Fasilitator


(.........................) (........................) (.............................)

(...............................)


FORM 7 DAFTAR NOMATIF POKMAS Penerima BDR Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman Kota Manado Propinsi ................... Tahun ..................

N o

Nama Pokmas

Alamat Pokmas

1

2

3

Nomor dan Tanggal SK Penetapan POKMAS 4

Nomor Rekening Bank Pokmas 5

Jumlah Dana (Rp)

Keteranga n

6

7

Jumlah : ............, ...........................20...... Menyetujui, PPK Daerah

(.......................................) NIP. ................................

Diajukan oleh, PPTK

(..............................................) NIP. ......................................


FORM 8 KWITANSI TANDA TERIMA BDR POKMAS Rekonstruksi PascaBencana Sektor Permukiman Sudah terima dari

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado

Uang sebesar Terbilang

: Rp. ........................ : ...................................................... rupiah

Untuk pembayaran : Bantuan Dana Rumah Pokmas .......................

................................., .......................20......

Setuju dibayar, PPK Daerah

Bendahara POKMAS

Ketua POKMAS

(..............................)

(...............................)

(...............................)

NIP. ....................


FORM 9 BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : ............................................................. Pada hari ini ...........tanggal.......... bulan ............. tahun .......... , kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Alamat Jabatan

: ..................................... : ......................................................................................................... : sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan(PPTK) sesuai dengan Surat Keputusan ...........No.................................tanggal................. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Alamat Jabatan

: .................................. : ....................................................................................................... : Ketua Pokmas................................berdasarkan keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado No..................................... Tanggal.....................................dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama POKMAS Kelurahan ................. Kecamatan ................ Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Keputusan .................Nomor ..................................Tahun ........... Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Dana Bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir TahunAnggaran 2015 2. Perjanjian Kerjasama nomor...................... tanggal …………………………..

Bahwa kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA berdasarkan hal-hal tersebut di atas berhak menerima pembayaran senilai Rp.................................................. (Terbilang……….) dari PIHAK PERTAMA, 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer melalui rekening bank kepada PIHAK KEDUA, rekening nomor.................................a.n.................................Bank/Cabang………………


Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PIHAK KEDUA KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KEC…………………………………….

................................................. NIP ............................................

............................................................


FORM 10 LAPORAN PENGGUNAAN DANA Tahap I Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

N o

Uraian Pekerjaan

Satu an

Volu me

Dana Tahap ...

Dana Terpakai

1

2

3

4

5

6

Sisa Dana 7

JUMLAH Terbilang ............................................................................................. 1. Progress Fisik Tahap I

= ........%

2. Progress Penyaluran Dana Tahap I

= ........% ..................,

.............................20......... Fasilitator Pokmas

(...............................)

TPM

Diajukan oleh Ketua

(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 10a LAPORAN PENGGUNAAN DANA Tahap II Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

N o

Uraian Pekerjaan

Satu an

Volu me

Dana Tahap ...

Dana Terpakai

1

2

3

4

5

6

Sisa Dana 7

JUMLAH Terbilang ............................................................................................. 1. Progress Fisik Tahap II

= ........%

2. Progress Penyaluran Dana Tahap II

= ........% ..................,

.............................20......... Fasilitator Pokmas

(...............................)

TPM

Diajukan oleh Ketua

(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 10b LAPORAN PENGGUNAAN DANA Tahap III Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

N o

Uraian Pekerjaan

Satu an

Volu me

Dana Tahap ...

Dana Terpakai

1

2

3

4

5

6

Sisa Dana 7

JUMLAH Terbilang ............................................................................................. 1. Progress Fisik Tahap III

= ........%

2. Progress Penyaluran Dana Tahap III

= ........%

.................., .............................20......... Fasilitator Pokmas

(...............................)

TPM

Diajukan oleh Ketua

(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 11 BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

Pada hari .................................., tanggal .....................bulan ..................Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di ........................telah di laksanakan pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS). Dengan hasil sebagai berikut :

Nama POKMAS

: …………………………………….

Alamat POKMAS

: …………………………………….

Kelurahan

: …………………………………….

Kecamatan

: …………………………………….

Kota

: Manado

Provinsi

: Sulawesi Utara

Ketua

: …………………………………….

Sekretaris

: …………………………………….

Bendahara

: …………………………………….

Anggota

: 1. …………………………………. 2. …………………………………. 3. …………………………………. 4. ………………………………….. 5. …………………………………. 6. …………………………………. 7. …………………………………. 8. ………………………………….. 9. ………………………………….. 10. ………………………………….. 11. ………………………………….. 12. ………………………………….. 13. …………………………………..


14. ………………………………….. 15. ………………………………….. 16. ………………………………….. 17. …………………………………...

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, ………………………….. 2016 Tim Pendamping Masyarakat (TPM)

Fasilitator

(……………………………………..)

(……………………………………..)

Mengetahui : Lurah ……………………………..

(…………………………………………..) NIP.............................................


FORM 12 DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

Provinsi Kota Kecamatan Kelurahan Tanggal

No 1.

Nama

: ……………………….. : ……………………….. : ……………………….. : ……………………….. :………………………….

Alamat

Jenis Kelamin (L/P)

Tanda Tangan

1

2. 3.

2 3

4. 5.

4 5

6. 7.

6 7

8. 9.

8 9

10. 11.

10 11

12. 13. 14.

12 13 14


15.

15

16. 17.

16 17

18. 19.

18 19

20. 21. 22.

20 21 22


FORM 13 PROGRESS MINGGUAN PEKERJAAN FISIK RUMAH TIPE 36 KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN KOTA MANADO PROGRESS MINGGUAN KEGIATAN PROGRAM LOKASI NAMA POKMAS PERIODE KE

NO

JENIS PEKERJAAN

PETUNJUK TEKNIS

TOTAL BIAYA (Rp)

BOBOT (%)

PROGRESS FISIK (%) MINGGU LALU

MINGGU INI

S/D MINGGU INI

PROGRESS RENCANA S / D MINGGU INI

DisetujuiOleh PPTK

DibuatOleh Fasilitator

(Nama PPTK)

(Nama Fasilitator)

Page | 0

DEVIASI

FORM 14 DAFTAR HARGA MATERIAL KELURAHAN : ……………………………. KECAMATAN : ……………………………. KOTA NO

NAMA MATERIAL

: ……………………………. MERK

UKURAN

PROPINSI : ……………………….. NAMA : ………………………… TOKO BULAN …………………………

SATUAN

HARGA

KETERANGAN

KELOMPOK MASYARAKAT …………………………………………..

Manado,…………………………. TokoBangunan ………………………………………….

________________________ KETUA POKMAS

_______________________ PEMILIK TOKO

PETUNJUK TEKNIS

Page | 0

FORM 15

DAFTAR PERBANDINGAN HARGA BAHAN /ALAT POKMAS KELURAHAN KECAMATAN KOTA

NO

JENIS BAHAN / ALAT

: : : :

………………………………. ……………………………… ……………………………… ………………………………

TOKO A SPESIFIKASI BAHAN / ALAT

………… HARGA (Rp)

TANGGAL : …………………………….. SURVEY

TOKO B

TOKO C

………....... …………… HARGA HARGA (Rp) (Rp)

HARGA TERMURAH TOKO HARGA ………... (Rp)

Manado,…………………………………….. DisetujuiOleh

___________________________ KetuaPokmas…………………………….


FORM 16 DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH TIPE-36

KEGIATAN

:

PROGRESS

:

POKMAS

:

DibuatOleh FasilitatorTeknik

(………………………………)


Form LaporanCuaca

FORM 17 LAPORAN PENGAMATAN CUACA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN KOTA MANADO LAPORAN PENGAMATAN CUACA KEGIATAN PROGRAM LOKASI PERIODE KE Tanggal

No. Dokumen No. Revisi Tanggal Halaman

08.0 0

09.0 0

CuacaBaik Gerimis Hujan

10.00

S/D 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

19.00

Catatan :

Disetujuioleh, PPTK

Dibuatoleh : Fasilitator

____________________________ (Nama PPTK )

__________________________ (Nama Fasilitator)


20.00

FORM 18 SURAT PERJANJIAN PEMBELIAN BANGUNAN / ALAT No Tanggal

:………………………………. :………………………………

Yang bertandatangan dibawah ini kami : 1. Nama :………………………………………………. Jabatan : KetuaPokmas……………………………. Selanjutnya di sebut PihakPertama 2. Nama Jabatan

:……………………………………………… :PemilikToko / SuplierBahangalian

Selanjutnya disebut Pihakkedua Pihak pertama berdasarkan hasil pembanding harga material dan catatan rapat / Berita Acara RapatNo : …………Tanggal…………..2016 menetapkan pembelian bahan bangunan / Alat untuk pembangunan unit rumah BDR kepada pihak kedua dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis dan Perincian biaya bahan dan alat sebagai berikut : No

Nama / JenisBarang

Volume

HargaSatuan

Total Harga

Keterangan/masa Kirim

*) Pada kolom “Keterangan” dijelaskan spesifikasi barang yang diadakan termasuk merk dagangnya. 2. Tata cara pembayaran diatur dengan rincian (sebagai contoh)**) : a. Tahap I : Pembayaran uang muka maksimum 20 % dari nilai bahan dan alat pada saat Pemesanan dan surat penetapan ini dibuat dan ditandatangani. a. Tahap II : Pelunasan pembayaran bahan / alat yang dipesan, setelah diterima di lokasi dengan Catatan bahan/ dan diterima baik oleh POKMAS.Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan bahan/alat yang diterima . PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

Demikian surat Penetapan pembelanjaan ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dibuat dalam dua lembar dengan satu lembar untuk ditandatangani kedua belah pihak serta berlaku sejak hari dan tanggal tersebut diatas. PihakKedua

PihakPertama POKMAS…………………………

_________________________ ( Nama Suplier / PemilikToko)

__________________________ (Ketua POKMAS)


FORM 19

TINGKAT PERMASALAHAN DAN QUALITY CHECKLIST PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN – RELOKASI PASCABENCANA KOTA MANADO

KEGIATAN : PROGRAM: LOKASI : POKMAS :

QUALITY CHECKLIST – NILAI RATA-RATA DAFTAR PERIKSA PERINGKAT KUALITAS BANGUNAN

NO

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persiapan&Pengukuran BahanBangunan Galian&Urugan PondasiPasanganbatu kali PekerjaanBetonBertulang PekerjaanDinding PekerjaanRangkaAtap PintudanJendela PekerjaanLantai

KODE QC

NILAI

NO

URAIAN

KODE QC

10 11 12 13 14 15 16 17

Plesterandinding Plumbing &Sanitasi InstalasiListrik Septick Tank

NILAI

Catatan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KriteriaNilai : 0 TidakdapatNilai 1 TidakMemenuhi 2 MemenuhiSebagian 3 Memenuhi 4 Melebihi

DikeluarkanOleh Fasilitator Pengawas Mutu Bangunan

DiketahuiOleh, POKMAS………………………………..

(………………………………………….)

(Ketua POKMAS)


FORM 20 BERITA ACARA RAPAT DAN NOTULA POKMAS No. …………………………………………………. Padahariini ………… tanggal ……… bulan…………..tahun 2016, waktu/jam : ……… s/d ……….Kelompok Masyarakat (Pokmas), telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh yang bertandatangan di bawah ini ; Keputusan/kesepakatan rapat : 1. ………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………………… 5. ………………………………………………………………………………………… 6. ………………………………………………………………………………………… 7. ………………………………………………………………………………………… 8. ………………………………………………………………………………………… 9. ………………………………………………………………………………………… 10. ………………………………………………………………………………………… 11. ………………………………………………………………………………………… 12. ………………………………………………………………………………………… 13. ………………………………………………………………………………………… Demikian BA / Notula ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hadir dalam rapat : Tandatangan No Nama Jabatan 1 …………………………. ……………………. 1, …………… 2

………………………….

…………………….

3

………………………….

……………………. 3, ………....

4

………………………….

…………………….

5

………………………….

……………………. 5. , …………

6

………………………….

…………………….

7

………………………….

……………………. 7………………

8

………………………….

…………………….

9

………………………….

……………………. 9……………

10.

………………………….

…………………….

2. …………

4. ………… 6. …………

8. …………

10. ………… PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

FORM 21 RINCIAN PENGGUNAAN DANA RehabilitasidanRekonstruksiSektorPermukiman Pascabencana Kota Manado –Relokasi KEGIATAN : PROGRAM : LOKASI : POKMAS : RPD KE

TANGGAL

BESARAN DANA (Rp)

Komulatif (Rp)

Jumlah Total :

Termin I CairTanggal………... Rp………………….. Pengeluaran Dana s/d Saatini Rp…………………… Termin II Rp………………….. JumlahPencairan Dana Rp…………………… Termin III Saldo Di Bank Rp…………………… JumlahPencairan Dana Rp………………….. Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. KONSULTAN MANAJEMEN KORLAP

KELOMPOK MASYARAKAT KETUA

(…………………………………)

(………………………………….)


BUKU KAS UMUM POKMAS Kelurahan

:

Kecamatan

:

Kota

:

Provinsi

: Penerimaan

No

Tanggal

No.Bukti

Dari Bank

Dari Masy.

Transaksi

Saldo

Pengeluaran Umum

Uraian Tukang

Material

Adm

Biaya Umum

Kas

Total Transaksi Bulan ini Total Transaksi Kumulatif ........................, ..........................2016 Diperiksa oleh

PETUNJUK TEKNIS

Dibuat oleh,

F-Kec/FT-Kec

Ketua POKMAS

(................................)

(................................)

Page | 0

Bendahara Pokmas

(..................................)

UNIT PENGELOLA KEGIATAN BUKU BANK Kelurahan

:

Kecamatan

:

Kota

:

Provinsi

:

No

Tanggal

Bulan :

No.Bukti

Uraian

Transaksi

PEMASUKAN

PENGELUARAN SALDO

Terima dari

Bunga Bank

Setor ke

Pajak & Adm

Total Transaksi Bulan ini Total Transaksi Kumulatif

Tanggal ............................................. Diperiksa oleh :

(Fasilitator Kecamatan)

Dibuat oleh :

(Ketua Pokmas)

(Bendahara Pokmas)


BUKU MATERIAL / BAHAN Kelurahan/Kecamatan/Kota : ........................................../.................................................../.............................................. Jenis Material : ........................

Target Volume : ..............................

Material / Bahan yang Diterima No.

Tanggal

(

Nama

Nomor

Suplier

Bukti/DO

Material yang Dibayar Volume

Jumlah

Tanda

Tanggal

Kumulatif

√

Pembayaran

No.Bukti

Volume

Diketahui

Disetujui

Dibuat Oleh:

F-Kec/FT-Kec

Ketua Pokmas

Sekretaris Pokmas

)

(

)

(

) PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

Catatan Harian Penerimaan Material / Bahan Kelurahan / Kecamatan /Kota : ......................................................... Jenis Material

:

Tanggal : .....................

Jumlah Volume : Lembar ke .... dari ....

No

No. Polisi

Nomor

Ukuran

Kendaraan

Bukti / DO

PxLxT

Jam

Volume

Keterangan

Disetujui

Pengirim

(

Penerima 1

) Pemasok

(

Penerima 2

)

(

Ketua Pokmas

) Sekretaris Pokmas

Catatan : Catatan harian ini digunakan sebagai lampiran untuk menyusun Buku Material.


FORM 22 PROFIL PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN DAN SOSIAL Kelurahan Kecamatan Kota

: : :

Berikut ini adalah Profil Prasarana dan Sarana Lingkungan berdasarkan pembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat kelurahan pada hari tanggal jams/d bertempat di yang dihadiri oleh peserta(terlampir). No

Sektor

1

Jalan

2

AirBersih

3

Drainase

4

Limbahmanusia

5

Persampahan

6

Saranasosial

7

Sarana Ekonomi

UraianPersoalan

Lokasi

Catatan

*)BentukdanTampilanTabeldisesuaikandengankebutuhansertadilengkapidenganpeta&uraian deskriptif Mengetahui: Lurah

( ………………….) PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

DAFTAR POTENSIKELURAHAN/DESA Desa/Kelurahan Kecamatan Kota:

: :

BerikutiniadalahProfilPotensiKelurahanberdasarkanpembahasanhasilSurveiSwadayayang diselenggarakan oleh masyarakat kelurahan pada hari jams/d bertempat di yang dihadiri oleh (terlampir). No

Potensi SDM

Lokasi (alamat/RT/RW/ Pedukuhan)

tanggal peserta

Catatan

………………. ………………. ……………….

SDA

………………. ………………. ……………….

SDE

………………. ………………. ……………….

*)BentukdanTampilanTabeldisesuaikandengankebutuhansertadilengkapidenganpeta&uraian deskriptif



PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN REHABILATASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA KOTA MANADO TA RELOKASI SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Recommend Documents