PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU

PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Konsep Entitas Objek Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Lebih dari satu satuan perumahan serta fungsi kegiatan pendukung

6

Substansi Pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2011

Penyelenggaraan Perumahan

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Pasal 19-55

Pasal 56-85

PELAKU

PERAN

SUMBER DANA

Pemerintah

• •

pembinaan tugas dan wewenang

Pemerintah Daerah

Masyarakat

memberikan masukan melalui forum

APBN, APBD dan sumber dana lainya yang sah

7

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Perkotaan

Perdesaan

Mewujudkan fungsi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung yang terpadu dan berkelanjutan, melalui :  Pengembangan yang telah ada  Pembangunan baru  Pembangunan kembali

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PEMANFAATAN 6

PENGENDALIAN

Pencegahan & Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh

Pengawasan dan Pengendalian

PENCEGAHAN Pemberdayaan Masyarakat

Dilakukan atas kesesuaian terhadap : 1. Perizinan 2. Standar Teknis 3. Kelaikan Fungsi

Pemugaran

PENINGKATAN

PENETAPAN LOKASI Proses pendataan oleh Pemda dan Masyarakat

Peremajaan Pemukiman Kembali

PENGELOLAAN dilakukan untuk menjaga agar tdk kembali kumuh

diatur oleh Perda

9

Penyediaan Tanah Dilakukan melalui : a)pemberian hak atas tanah; b)konsolidasi tanah; c)peralihan atau pelepasan hak atas tanah; d)pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah BMN/D; e)pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau f)pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

11

10

Ketentuan Pidana Larangan terhadap: 1.

2.

3. 4.

Pejabat yang mengeluarkan ijin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang; Orang perorangan yang menolak/menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali yang telah ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dgn kesepatan masyarakat; Badan Hukum yang mengalihfungsikan PSU diluar fungsinya; Badan Hukum yang menjual satuan permukiman tetapi belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian.

16

DASAR PEMBENTUKAN PP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun untuk melaksanakan ketentuan UU No.1/2011, sbb : Pasal

Amanat UU No.1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 27

Perencanaan dan Perancangan Perumahan

Pasal 31

Perencanaan PSU

Pasal 50 ayat (3)

Tata cara penghunian dengan sewa menyewa dan cara bukan sewa menyewa rumah

Pasal 53 ayat (3)

Pegendalian Perumahan

Pasal 55 ayat (6)

Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR

Pasal 58 ayat (4)

Arahan pengembangan kawasan permukiman

Pasal 84 ayat (7)

Tata cara pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman

Pasal 85 ayat (5)

Bentuk dan tata cara pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pengenaan sanksi

Pasal 90

Pemeliharaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman dan PSU

Pasal 93

Perbaikan umah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman dan PSU

Pasal 95 ayat (6)

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pasal 104

Syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pasal 113

Konsolidasi Tanah

Pasal 150

Jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif.

11

SISTEMATIKA PP No.14/2016

PENGERTIAN BAB I KETENTUAN UMUM

LINGKUP BAB II PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

BAB III PENYELENGGARAAN KAW. PERMUKIMAN PP No.14/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUJUAN PEMBANGUNAN ARAHAN PENGEMBANGA PKP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PEMANFAATAN BAB IV PEMELIHARAAN & PERBAIKAN BAB V KETERPADUAN PSU PKP

PENGENDALIAN

PEMELIHARAAN PERBAIKAN

BAB VI PENCEGAHAN & PENINGKATAN KUALITAS KUMUH

PENCEGAHAN

BAB VII KONSOLIDASI TANAH

PENINGKATAN KUALITAS

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

PERENCANAAN

PEMANFAATAN PENGENDALIAN KEMUDAHAN BAGI MBR

HAL-HAL PENTING DALAM PP 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai dasar penyelenggaraan perumahan. Pentingnya keberadaan Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dilakukan dengan mengacu kepada RTRW (ps. 57) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) dilakukan dengan mengacu kepada dokumen RKP (ps.8) Keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berjenjang dari pusat hingga daerah Konsolidasi lahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Bantuan Kemudahan Pembangunan dan atau perolehan rumah bagi MBR

PERATURAN TURUNAN PP 14/2016 PP No.14/2016 Tentang Penyelenggaraan PKP

FAMILY TREE IMPLEMENTASI PP 14/2016 UU Penataan Ruang (UU No.26 Tahun 2007) 1. Perencanaan Ruang 2. Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Ruang

Pemanfaatan Ruang/ Konstruksi Ruang

UU PKP (UU No.1 Tahun 2011)

PP PKP (PP No.14/2016)

Tujuan Penyelenggaraan PKP dalam PP 14/2016: a. ketertiban dalam penyelenggaraan PKP; b. kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan PKP; dan c. keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam penyelenggaraan PKP.

Perpres Jakstranas Antara Lain: 1. kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan 2. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Permen PUPR tentang RKP 1. Muatan Teknis RKP 2. Tata Cara Penyusunan RKP 3. Tata Cara Review & Amandemen RKP

Penetapan RKP oleh Bup/Wal 1. Jakstra pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman 2. Rencana lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan 3. Rencana keterpaduan PSU 4. Indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman

Permen PUPR tentang RP3 1. Muatan Teknis RP3 2. Tata Cara Penyusunan RP3

Penetapan RP3 oleh Bup/Wal 1. Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan 2. Rencana kebutuhan penyediaan rumah 3. Rencana keterpaduan PSU 4. Program pembangunan dan pemanfaatan

Permen PUPR tentang Keterpaduan Ketentuan Keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Standar Teknis PSU Perumahan & Kaw. Permukiman 1. Komponen PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kriteria Teknis PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tugas dan Fungsi

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (Permen PUPR No.15/PRT/M/2015)

Tugas :

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus. - Permukiman Kumuh - Kampung Nelayan

Fungsi: a.Penyusunan, penyiapan, pelaksanaan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan; b.Bimbingan teknis dan supervisi; c.Norma, standar, prosedur, dan kriteria; d.Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat; dan e.Tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

- Inkubasi Kota Baru

Perkotaan

- Kota Layak huni - KOTAKU

- Kws. Pusat Pertumbuhan . Agropolitan . Minapolitan - Desa Nelayan

- PISEW - Kws. Perbatasan

Perdesaan - Kws. Pulau Pulau Kecil Terluar

- Kws. Rawan Bencana - Kws. Permukiman pada daerah wisata(KSPN)

Khusus

16

Target Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2015-2019 TIPOLOGI Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Permukiman Khusus

TARGET SASARAN • Penurunan kumuh perkotaan menjadi 0 %; • Penataan 11 kawasan kampung nelayan; • Pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, & Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan; • Pendampingan pemberdayaan masyarakat di 11.067 Kelurahan; dan • Inkubasi 10 Kota Baru Meningkatnya kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha Meningkatnya kualitas permukiman khusus seluas 3.099 Ha • berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan • meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah (terutama transportasi, informasi, tekekomunikasi, energi, dan air bersih) dan sosial dasar (terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan) di 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) • meningkatnya kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil/terluar melalui pengembangan ekonomi dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas layanan dasar (31 pulau-pulau kecil terluar) • tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan permukiman dengan Indeks Risiko Bencana tinggi • meningkatnya kualitas 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 17 diantaranya melalui pembangunan kawasan permukiman

REALISASI DAN GAP CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA Dit. PKP TA. 2017 TARGET RENSTRA CK 2015-2019

REALISASI 2015-2016

RKA-KL 2017

SISA TARGET RENSTRA 2018-2019

10 NSPK

4 NSPK

2 NSPK

4 NSPK

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman




507 Kab/Kota

507 Kab/Kota

507 Kab/Kota

507 Kab/Kota

Turbinwas PKP

Turbinwas PKP

Turbinwas PKP

Turbinwas PKP

38.431 Ha

5.603 Ha

1.161 Ha

31.667 Ha

Peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan




78.384 Ha

75.665 Ha

913 Ha

1.806 Ha

Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan




3.099 Ha

704 Ha

1.216 Ha

1.179 Ha

Peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan khusus




11.067 Kelurahan

11.067 Kelurahan

11.067 Kelurahan

11.067 Kelurahan

Penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat




10 Kota Perintisan inkubasi kota baru


3 Kota (Perencanaan) 2 Kota (Fisik lanjutan) Perintisan inkubasi kota baru


18 Kota, 12 Kws Perkotaan Metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan

-

-

Fasilitasi dalam pemenuhan SPP dan kota layak huni


18 Kota, 12 Kws Perkotaan Metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan


Fasilitasi dalam pemenuhan SPP dan kota layak 18huni

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017

19

KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL TA.2017 KEGIATAN PERKOTAAN

PEKERJAAN Penataan PERMUKIMAN KUMUH Perkotaan menjadi 0%

Penataan 8 kawasan KAMPUNG NELAYAN (Pontianak, Tegal, Bengkulu, Indramayu, Banjarmasin, Jayapura, Makassar dan Semarang)

KETERANGAN

UPAYA PERCEPATAN

RPJMN

Percepatan dengan pendekatan beberapa kegiatan PKP (KOTAKU, dll)

Direktif Presiden

Pengkajian Untuk mempercepat dengan MYC dan selesai TA. 2018

RPJMN


Mitra Kerja

Mempercepat penetapan SK Lokasi Sasaran

Direktif Presiden


Direktif Presiden


Pembangunan Infrastruktur Permukiman KOTA BARU di 2 Kota (Pontianak dan Tanjung Selor)

PERDESAAN

KHUSUS

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 400 Kecamatan

Pengembangan Infrastruktur Permukiman di 9 KSPN (Wakatobi, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung dan Morotai) Pembangunan Kawasan Permukiman Perbatasan di 9 kawasan (Long Apari, Sebatik, Aruk, Entikong, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, dan Skouw)

20

21

Strategi Penanganan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan RPJPN 2005-2025

RPJPN 2025-2045

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) menuju KOTA LAYAK HUNI

KOTA BERKELANJUTAN 100 % Indikator KOTA CERDAS yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota

100 % Indikator KOTA HIJAU terwujud di seluruh kota

2015

2025

2035

2045

Path to the Future Cities

1

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indicator kota layak huni

2

Pemenuhan indikator kota hijau berketanan iklim dan bencana

3

Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya berdaya saing

22

23

Roadmap Pembangunan Kota Baru 2015-2019

Arahan Inkubasi Kota Baru

TA. 2016 1. Pontianak 2. Tanjung Selor

TA. 2017 1. Palembang 2. Manado 3. Makassar

24

25

26

PERMEN PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Penjabaran UU No.1/2011 (Pasal 94-104) PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Indikator Permukiman Kumuh

1

Kriteria Bangunan Gedung

2

Kriteria Jalan Lingkungan

3

Kriteria Penyediaan Air Minum

4

Kriteria Drainase Lingkungan

5

Kriteria Pengelolaan Air Limbah

6

Kriteria Pengelolaan Persampahan

7

Kriteria Pengamanan Kebakaran

8

Ruang Terbuka Publik

Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Perizinan

Pendampingan

Standar Teknis

Pelayanan Informasi

Kelaikan Fungsi

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1)

Penetapan Lokasi

2)

Pola Penanganan

a. Pemugaran b Peremajaan

c Pemukiman Kembali 3)

Pengelolaan

27

Tipologi

(Permen PU No.2 Tahun 2016 Pasal 13-14)

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh NO

TIPOLOGI

BATASAN

1

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.

2

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.

3

4

5

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah

1

Permukiman Kumuh Atas Air Banjarmasin

3

2

Permukiman Kumuh Tepi Air Jakarta

Permukiman Kumuh Perbukitan- Jayapura

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%.

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.

4

Permukiman Kumuh Rawan Bencana - Jogjakarta

5

Permukiman Kumuh Dataran Rendah - Jakarta

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi menurut bio-region. 28

Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rapermen PUPR dilakukan antara lain: 1.PENCEGAHAN (pasal 95) Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, terdiri atas: a.Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b.Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi 2.PENINGKATAN KUALITAS (pasal 97) Pola penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dgn penetapan lokasi kumuh, tdd : a.Pemugaran : Dilakukan untuk memperbaiki dan atau pembangunan kembali agar menjadi permukiman yang layak huni; memperbaiki dan atau memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal.

b.Peremajaan : Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal ataupun ilegal. c.Pemukiman kembali : Dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang dan orang: melakukan pemindahan dan permukiman kembali dengan status lahan legal ataupun ilegal.

3.PENGELOLAAN Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat juga difasilitasi oleh Pemerintah daerah: Pemeliharaan dan atau perbaikan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang

29

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU

TERIMA KASIH

PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Recommend Documents