DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Konsep Entitas Objek Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Lebih dari satu satuan perumahan serta fungsi kegiatan pendukung
6
Substansi Pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2011
Penyelenggaraan Perumahan
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Pasal 19-55
Pasal 56-85
PELAKU
PERAN
SUMBER DANA
Pemerintah
• •
pembinaan tugas dan wewenang
Pemerintah Daerah
Masyarakat
memberikan masukan melalui forum
APBN, APBD dan sumber dana lainya yang sah
7
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Perkotaan
Perdesaan
Mewujudkan fungsi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung yang terpadu dan berkelanjutan, melalui : Pengembangan yang telah ada Pembangunan baru Pembangunan kembali
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN 4
PENGENDALIAN
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Pengawasan dan Pengendalian
PENCEGAHAN Pemberdayaan Masyarakat
Dilakukan atas kesesuaian terhadap : 1. Perizinan 2. Standar Teknis 3. Kelaikan Fungsi
Pemugaran
PENINGKATAN
PENETAPAN LOKASI Proses pendataan oleh Pemda dan Masyarakat
Peremajaan Pemukiman Kembali
PENGELOLAAN dilakukan untuk menjaga agar tdk kembali kumuh
diatur oleh Perda
9
6
Strategi Penanganan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan RPJPN 2005-2025
RPJPN 2025-2045
Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) menuju KOTA LAYAK HUNI
KOTA BERKELANJUTAN 100 % Indikator KOTA CERDAS yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota
100 % Indikator KOTA HIJAU terwujud di seluruh kota
2015
2025
2035
2045
Path to the Future Cities
1
Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indicator kota layak huni
2
Pemenuhan indikator kota hijau berketanan iklim dan bencana
3
Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya berdaya saing
7
8
9
PERMEN PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Penjabaran UU No.1/2011 (Pasal 94-104) PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Indikator Permukiman Kumuh
1
Kriteria Bangunan Gedung
2
Kriteria Jalan Lingkungan
3
Kriteria Penyediaan Air Minum
4
Kriteria Drainase Lingkungan
5
Kriteria Pengelolaan Air Limbah
6
Kriteria Pengelolaan Persampahan
7
Kriteria Pengamanan Kebakaran
8
Ruang Terbuka Publik
Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Perizinan
Pendampingan
Standar Teknis
Pelayanan Informasi
Kelaikan Fungsi
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
1)
Penetapan Lokasi
2)
Pola Penanganan
a. Pemugaran b Peremajaan c Pemukiman Kembali 3)
Pengelolaan
10
Tipologi
(Permen PU No.2 Tahun 2016 Pasal 13-14)
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh NO
TIPOLOGI
BATASAN
1
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
2
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
3
4
5
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah
1
Permukiman Kumuh Atas Air Banjarmasin
3
2
Permukiman Kumuh Tepi Air Jakarta
Permukiman Kumuh Perbukitan- Jayapura
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
4
Permukiman Kumuh Rawan Bencana - Jogjakarta
5
Permukiman Kumuh Dataran Rendah - Jakarta
Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi menurut bio-region. 11
Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rapermen PUPR dilakukan antara lain: 1.PENCEGAHAN (pasal 95) Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, terdiri atas: a.Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b.Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi 2.PENINGKATAN KUALITAS (pasal 97) Pola penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dgn penetapan lokasi kumuh, tdd : a.Pemugaran : Dilakukan untuk memperbaiki dan atau pembangunan kembali agar menjadi permukiman yang layak huni; memperbaiki dan atau memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal. b.Peremajaan : Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal ataupun ilegal. c.Pemukiman kembali : Dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang dan orang: melakukan pemindahan dan permukiman kembali dengan status lahan legal ataupun ilegal. 3.PENGELOLAAN Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat juga difasilitasi oleh Pemerintah daerah: Pemeliharaan dan atau perbaikan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang
12
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
TERIMA KASIH
