DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Satuan Unit Rumah Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. PSU perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau
PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1. Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) 2. Komponen bantuan psu - Jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya - Drainase 3. Persyaratan teknis untuk bantuan PSU meliputi a. lahan untuk bantuan PSU telah tersedia; b. badan atau lapis pondasi bawah untuk jalan dan sarana parkir c. telah terbentuk; d. sumber energi untuk jaringan listrik, dan gas serta penerangan e. jalan umum telah tersedia; f. saluran drainase berupa saluran terbuka atau tertutup dilengkapi g. dengan bangunan pelengkap, harus dihubungkan dengan sistem h. drainase kota atau badan air lainnya; dan i. Persyaratan teknis bantuan PSU dilengkapi dengan perencanaan j. teknis yang terdiri dari gambar rencana teknis dan rencana anggaran biaya.
Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Satuan Unit Rumah Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2012 tentang penyediaan barang/jasa pemerintah, dimana pada pasal 38 ayat 5 huruf h menyatakan bahwa: “Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Lingkungan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh Pengembang/Developer Yang Bersangkutan”, maka untuk pelaksanaan pembangunan fisik bantuan PSU dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan penunjukan langsung kepada pengembang/ developer yang bersangkutan
PRAKARSA KREATIF PERMUKIMAN 100 – 0 – 100
PERMASALAHAN UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
Keterbatasan dan Semakin Mahalnya Tanah
Ketidakkonsistenan Peraturan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Peraturan Terkait lainnya
Manajemen kebijakan Pengembangan perumahan Masih Berorientasi pada Pembangunan Rumah Komersil
Hambatan Keterbatasan Dana/ Penganggaran (APBD)
Hambatan Kelembagaan & SDM
Rendahnya Komitmen dalam Merumuskan Kebijakan Pengembangan Perumahan untuk MBR 6
PERMASALAHAN UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU APA YG TERJADI KALAU PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK JELAS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM KELEMBAGAAN TIDAK JELAS PEMBIAYAAN TIDAK JELAS KEPEGAWAIAN TIDAK JELAS BINWAS TIDAK JELAS PELAYANAN PUBLIK TIDAK JELAS
WHAT NEXT ?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
APA BENAR URUSAN YG DILAKUKAN APA PEMBAGIANNYA SUDAH BENAR APA SUDAH ADA NSPK NYA DAN SPM BAGI URUSAN WAJIB APA UU SEKTOR SUDAH HARMONIS DGN UU OTDA APA KELEMBAGAANNYA SUDAH JELAS APA PERSONIL SUDAH JELAS APA ANGGARAN SUDAH CUKUP APA PELAYANAN PUBLIK YG DIHASILKAN SUDAH JELAS APA BINWAS SUDAH JELAS
ILUSTRASI KONDISI KAWASAN PERMUKIMAN TIDAK TERTATA RAPI
ILUSTRASI KONDISI KONDISI PEMUKIMAN YG LEBIH BAIK
KETERPADUAN Pembangunan PSU PKP
Kerjasama Pemerintah PEMDA PEMDA Pemerintah Badan Hukum
PEMDA Lainnya PEMD A
Badan Hukum Badan Hukum lainnya
PEMELIHARAAN & PERBAIKAN Rumah Pemeliharaan dan Perbaikan dilakukan pada:
PSU di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian & Kawasan Permukiman
PEMELIHARAAN PSU PERUMAHAN & PERMUKIMAN
PERATURAN MENTERI
PEMELIHARAAN SARANA & UTILITAS UMUM LINGKUNGAN HUNIAN
PEMELIHARAAN PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN
PEMDA
SETIAP ORANG PEMERINTAH PEMDA BADAN HUKUM
PEMERINTAH PEMDA BADAN HUKUM
PERBAIKAN RUMAH
PERATURAN MENTERI
RUMAH MILIK SETIAP ORANG
BEBAN TAMBAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN WAJIB PERTIMBANGAN PENILAI AHLI BIDANG KONSTRUKSI
STRATEGI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
Fungsi Koordinasi Memperkuat fungsi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Bidang perumahan dan Kawasan Permukiman
PERAN
Keterpaduan Program Mewujudkan keterpaduan program antara Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka implementasi Kebijakan Bidang perumahan dan Kawasan Permukiman
Keserasian Antar Dokumen Perencanaan Mewujudkan keserasian antara Rencana Bidang perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pemprov dan Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam Perencanaan KEBIJAKAN Bidang perumahan dan Kawasan Permukiman
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
TERIMA KASIH
