BUKU PANDUAN BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BUKU PANDUAN BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN Jalan Raden Patah I No. 1, Telp. (021) 72788108 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Selatan 12110

0

BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2012

KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau. Salah satu isu permasalahan strategis yang dihadapi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman saat ini adalah masih tingginya angka backlog atau akumulasi kebutuhan rumah yang sudah mencapai 800.000 unit per tahun, yang merupakan isyarat bahwa upaya-upaya penyiapan kawasan perumahan dan permukiman sangat mendesak untuk dilakukan. Sehubungan dengan hal di atas, Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan para pelaku pembangunan. Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan dalam rangka mendorong terbangunnya rumahrumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk perumahan bagi PNS, TNI dan POLRI. Untuk pelaksanaan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah disusun Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pihak. Buku Panduan ini terutama berisikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan, kriteria lokasi yang ditangani, serta jadwal pelaksanaan, yang dapat juga diakses melalui situs www.kemenpera.go.id. Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 ini dapat tersusun dan disajikan. Besar harapan kami, Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan. Jakarta, Januari 2013 Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

Dr. Hazaddin TS

1


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, rumah yang layak huni merupakan dasar dan salah satu komponen penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sesuai dengan tupoksinya, akan membantu dan memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam suatu kawasan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai. Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Satuan Unit Rumah

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

2


Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. PSU perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Oleh karena itu, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan sesuai dengan Rencana Strategis Kemenpera Tahun 2010 – 2014 akan memberikan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2012 tentang penyediaan barang/jasa pemerintah, dimana pada pasal 38 ayat 5 huruf h menyatakan bahwa: “Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Lingkungan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh Pengembang/ Developer Yang Bersangkutan”, maka untuk pelaksanaan pembangunan fisik bantuan PSU TA 2013 dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan penunjukan langsung kepada pengembang/developer yang bersangkutan.

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud Maksud Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman ini adalah untuk mendorong terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang serasi, seimbang dan selaras yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum, khususnya perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 1.2.2. Tujuan Tujuan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi MBR melalui dukungan penyediaan PSU dalam rangka pembangunan rumah-rumah baru.

3


1.3.

DASAR HUKUM Peraturan perundang-undangan yang mendasari Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat; 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 20102014;

1.4.

TARGET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

PSU

PERUMAHAN

DAN

KAWASAN

Fasilitasi pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 adalah 161.616 unit rumah, dari total target 700.000 unit rumah yang akan diberikan stimulan PSU sepanjang tahun 2010-2014, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat. Namun target ini merupakan target tahun jamak (multi years), dimana kekurangan pelaksanaan tahunan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai tahun 2014 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

4


Tabel Jumlah Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Total

PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (unit) 90.374 117.010 145.000 161.616 186.000 700.000

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014

Skema Koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

5


BAB 2 PROSEDUR BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 2.1.

TUGAS DAN WEWENANG Sejalan dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa perumahan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah daerah, maka pemangku kepentingan dalam Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Kementerian Perumahan Rakyat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku pembangunan (setiap badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan).

2.1.1. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Tugas dan Wewenang Kemenpera meliputi: a. melakukan sosialisasi dan koordinasi program bantuan PSU kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pengembang; b. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi pra konstruksi untuk penetapan lokasi; c. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi paska konstruksi untuk pencairan dana; d. menetapkan lokasi penerima bantuan PSU; e. mengalokasikan anggaran bantuan PSU; f. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; g. melakukan verifikasi dan audit terhadap pelaksanaan pembangunan PSU sebelum serah terima pekerjaan (PHO dan FHO); h. melakukan pencairan dana sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan PSU sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati; i. menyerahkan hasil bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota; j. untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka penyerahan hasil bantuan PSU dilaksanakan kepada pemerintah daerah provinsi; k. melakukan evaluasi terhadap pembangunan rumah dan proses KPR melalui FLPP dan atau proses kredit lainnya serta memberikan sanksi bila target pembangunan rumah tidak tercapai; l. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan, penyimpangan, dan/atau penyelewengan dalam bantuan PSU; dan m. melakukan pembinaan bantuan PSU.

6


2.1.2. Pemerintah Provinsi Tugas dan Wewenang pemerintah provinsi meliputi: a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada Kementerian berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota; b. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi; c. melakukan koordinasi pengelolaan hasil bantuan PSU yang berada pada 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota; d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; e. melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan PSU; f. mensinergikan program pembangunan PSU dengan program perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota; g. melakukan pembinaan bantuan PSU. 2.1.3. Pemerintah Kabupaten/Kota Tugas dan Wewenang pemerintah kabupaten/kota meliputi: a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah daerah provinsi tembusan kepada Kementerian; b. melakukan koordinasi dengan Kementerian, pemerintah daerah provinsi dan pengembang untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota; e. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU kepada Kementerian melalui pemerintah provinsi; f. mensinergikan program pembangunan PSU dengan program perumahan dan kawasan permukiman; g. melakukan pembinaan bantuan PSU. 2.1.4. Pelaku Pembangunan Tugas pelaku pembangunan meliputi: a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota dan tembusan kepada Kemenpera; b. membuat surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang; c. melaksanakan perjanjian kerjasama operasional dengan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan PSU; d. melaporkan hasil pembangunan rumah yang telah KPR dan atau SP3K;

7


e. menyerahkan lahan yang akan dibangun PSU kepada pemerintah sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melaksanakan pembangunan PSU sesuai kontrak yang telah disepakati bersama antara pengembang dan pejabat pembuat komitmen (PPK); g. membangun unit rumah baru sesuai dengan jumlah usulan bantuan PSU; h. Menanam 1 (satu) pohon buah-buahan pada setiap unit rumah yang mendapatkan bantuan PSU; i. menyerahkan bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.2.

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI

2.2.1. Kriteria lokasi perumahan dan kawasan permukiman, meliputi: a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; c. status tanah tidak dalam sengketa; d. luas lokasi rumah tapak sesuai dengan rencana tapak sekurangkurangnya 6 (enam) hektar atau memiliki daya tampung rumah sekurangkurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah; e. bagi lokasi yang memiliki luas kurang dari 6 hektar atau daya tampung kurang dari 300 unit wajib melakukan kerjasama dengan pengembang lain dalam satu wilayah kabupaten/kota yang memiliki lokasi masingmasing minimal 2 hektar sehingga mencapai 6 hektar yang disahkan dengan akta notaris; f. kesanggupan membangun rumah dengan ukuran luas lantai bangunan dan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah; g. rumah susun umum telah terbangun dan dinyatakan selesai 100% pembangunannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang memberikan penilaian h. kesanggupan pengembang untuk dilakukan audit oleh Auditor Pemerintah. 2.2.2. Persyaratan pemberian Bantuan ketentuan, sebagai berikut:

PSU

kepada

pengembang

dengan

a. pengembang yang belum mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya namun sudah membangun sejumlah unit rumah KPR FLPP terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2012, dapat mengajukan bantuan PSU pada tahun 2013 sejumlah unit yang telah KPR dan/atau proses Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2012 s.d 30 November tahun 2013; b. pengembang yang akan mengajukan bantuan PSU pada tahun 2013 namun sudah pernah mendapatkan bantuan PSU pada tahun 2012 dan telah menyelesaikan kewajiban membangun rumah KPR s.d tanggal 30 Juni tahun 2013, maka pengembang tersebut dapat mengajukan bantuan PSU sesuai dengan jumlah unit rumah yang telah KPR FLPP dan atau

8


KPR proses kredit lainya maupun proses SP3K terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2013 s.d 30 November tahun 2013 diluar unit rumah yang telah mendapatkan bantuan PSU tahun 2012; c. pengembang yang sudah mendapatkan bantuan PSU tahun 2012 namun s.d akhir bulan Juni tahun 2013 belum menyelesaikan kewajiban membangun unit rumah sejumlah yang diusulkan dalam bantuan PSU tahun 2012, tidak diperkenankan untuk mengajukan kembali bantuan PSU pada tahun 2013; 2.2.3. Kriteria kabupaten/kota, yang mendapat bantuan sudah memiliki: a. rencana rinci tata ruang kawasan (RRTR); b. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP); dan/atau c. dokumen perencanaan perumahan lainnya. 2.3.

PROSES PENGUSULAN (1) Usulan bantuan PSU untuk Rumah Tapak dilaksanakan melalui tahapan: a. pelaku pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota, tembusan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian (Lampiran 1); b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian (Lampiran 2); c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian (Lampiran 3); d. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup materi verifikasi administrasi. (2) Pengajuan usulan bantuan PSU rumah susun umum sewa dilaksanakan melalui tahapan: a. pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, yayasan dan badan hukum lainnya mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian; b. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian; c. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup pemeriksaan administrasi dan teknis. (3) Pengajuan usulan bantuan PSU rumah susun umum milik dilaksanakan melalui tahapan: a. Pengembang mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota, tembusan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian; b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian; c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian;

9


d. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup mencakup pemeriksaan administrasi dan teknis. 2.4.

PENGISIAN KUESIONER Pengisian kuesioner pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang detail mengenai kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang diusulkan, khususnya mengenai kondisi eksisting dan kebutuhan PSU yang diperlukan. Kuesioner disusun sesuai dengan kriteria pemilihan lokasi bantuan PSU sebagaimana disampaikan di atas. Selanjutnya, hasil isian kuesioner akan menjadi salah satu bahan penilaian terhadap penetapan lokasi. Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan para pelaku pembangunan perumahan, baik yang belum atau sudah tergabung dalam asosiasi pengembang, seperti Perumnas, REI, APERSI, APERNAS, dll, diharapkan dapat mengisi kuesioner dengan informasi yang jelas dan terkini.

2.5.

VERIFIKASI Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi teknis yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu Verifikasi Pra Konstruksi dan Verifikasi Pasca Konstruksi. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari: 1. Tim verifikasi pra konstruksi keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan 2. Tim verifikasi paska konstruksi keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan serta dapat melibatkan Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

2.5.1. Tim Verifikasi Pra Konsturksi Verifikasi pra konstruksi dilaksanakan dalam rangka melihat memeriksa kelengkapan administras dan teknis yang dilaksanakan sebelum lokasi tersebut ditetapkan mendapat bantuan PSU. Tim Verifikasi pra konstruksi melaksanakan verifikasi administrasi berdasarkan kelengkapan administrasi yang diusulkan, meliputi: a. surat usulan; b. surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang; c. surat pernyataan bahwa rumah yang dibangun akan dijual kepada MBR melalui KPR; d. dokumen legalitas usaha;

10


e. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan; f. dokumen teknis proyek perumahan; dan g. dokumen kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang telah diisi. Kemudian, Tim Verifikasi pra konstruksi melaksanakan verifikasi teknis untuk melihat langsung kondisi fisik dan mengecek keakuratan administrasi. Verifkasi teknis rumah tapak meliputi: a. lahan yang telah dimatangkan; b. lahan untuk daerah milik jalan dan bangunan pelengkapnya, badan jalan atau lapis bawah telah tersedia; dan c. kaveling rumah dan PSU yang telah terbentuk sesuai dengan rencana tapak dan sesuai dengan sertipikat yang akan diterbitkan oleh instansi terkait. Verifkasi teknis rumah susun meliputi: a. kondisi pembangunan rumah susun umum; b. lahan untuk pembangunan bantuan PSU telah dimatangkan; c. ruang luncur lift bagi rumah susun umum di atas 5 (lima) lantai; d. sumber energi untuk jaringan listrik, gas serta penerangan jalan umum; dan e. Saluran air baku untuk jaringan air minum dan hidran pemadam kebakaran. 2.5.2. Tim Verifikasi Pasca Konsturksi Verifikasi Pasca Konstruksi dilaksanakan dalam rangka pencairan dana bantuan PSU, yang ditindaklanjuti dengan: a. pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi; b. pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi.

pelaksanaan

Pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi, sekurangkurangnya melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan pencairan dana bantuan PSU dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam lembar hasil pemeriksaan. Pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap: a. pengukuran volume pekerjaan; b. berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan pimpinan perusahaan; c. as built drawing yang disahkan oleh pengawas pekerjaan d. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) oleh Bank; dan e. Persetujuan KPR oleh Bank. Berdasarkan hasil verifikasi paska konstruksi, Tim Verifikasi menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan.

11


Apabila hasil verifikasi paska konstruksi ternyata jumlah KPR dan/atau SP3K lebih rendah dibandingkan dengan jumlah unit yang diusulkan, maka proses pembayarannya akan dihitung berdasarkan jumlah unit yang telah terbit KPR dan/atau SP3K pada akhir bulan November Tahun 2013. Berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran sesuai peraturan perundangundangan.

2.6.

PENETAPAN Penetapan lokasi bantuan PSU berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan bantuan PSU ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. Pengembang yang telah ditunjuk langsung untuk melaksanakan pembangunan PSU, memiliki kesanggupan untuk diaudit oleh Auditor Pemerintah.

12


13


BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMN

3.1 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan DED ini adalah memberikan acuan teknis bagi pelaksanaan pembangunan fisik PSU perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pembangunan PSU tersebut dapat mendorong terciptanya keterpaduan sistem kegiatan maupun jaringan infrastruktur di sekitarnya. Penyusunan DED dilaksanakan oleh masing-masing pengembang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya yang mengacu pada harga satuan dasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. DED dan RAB yang ada adalah bagian dari dokumen pengusulan bantuan. 3.2 KOMPONEN BANTUAN PSU Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dibangun mengacu pada rekomendasi RRTR/Siteplan dan sesuai dengan DED. Namun, hal ini pada dasarnya akan disesuaikan dengan analisis kebutuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman. (1)

Komponen Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk rumah tapak meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen: a. Jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya 1) Persyaratan teknis untuk jalan: pembangunan baru jalan lingkungan atau penyediaan bangunan pelengkap prasarana jalan lingkungan; 2) kriteria teknis untuk jalan meliputi: lahan untuk daerah milik jalan telah tersedia; jenis konstruksi jalan yang dapat dibantu berupa jalan dengan laburan aspal atau jalan dengan lapis penetrasi makadam, beton atau paving blok; tidak termasuk pekerjaan pembentukan badan jalan: dan ketentuan mengenai kriteria teknis jalan sesuai pedoman teknis yang berlaku. b. Drainase 1) Persyaratan teknis untuk drainase: penyediaan prasarana drainase dan bangunan pelengkap pada perumahan dan kawasan permukiman; penyediaan saluran drainase lingkungan 2) Kriteria teknis untuk drainase meliputi: saluran drainase merupakan saluran terbuka dilengkapi dengan bangunan pelengkap;

14


sistem drainase harus dihubungkan dengan badan air penerima, sehingga drainase dapat berfungsi dengan baik, dan stabilitas komponen penerima tidak terganggu; badan air penerima dapat merupakan sungai, laut, kolam, danau dan drainase kawasan/perkotaan; dan ketentuan mengenai kriteria teknis jalan sesuai pedoman teknis yang berlaku. (2)

Komponen Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk rumah susun meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen: i. Jalan akses; ii. drainase; iii. air limbah; iv. tempat pembuangan sampah sementara; v. air bersih; vi. sarana parkir kendaraan; vii. lift; viii. jaringan listrik; ix. penerangan jalan umum; x. jaringan gas; xi. pemadam kebakaran; xii. ruang terbuka serbaguna. a. Pengadaan komponen bantuan PSU untuk rumah susun harus memenuhi standar pelayanan minimal . b. Ketentuan mengenai kriteria teknis komponen bantuan PSU sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)

Persyaratan teknis untuk bantuan PSU meliputi: lahan untuk bantuan PSU dan ruang luncur lift telah tersedia; badan atau lapis pondasi bawah untuk jalan dan sarana parkir telah terbentuk; sumber energi untuk jaringan listrik, dan gas serta penerangan jalan umum telah tersedia; saluran drainase berupa saluran terbuka atau tertutup dilengkapi dengan bangunan pelengkap, harus dihubungkan dengan sistem drainase kota atau badan air lainnya; dan Persyaratan teknis bantuan PSU dilengkapi dengan perencanaan teknis yang terdiri dari gambar rencana teknis dan rencana anggaran biaya.

3.3 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN PSU a. Penetapan pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan fisik PSU Rumah Tapak dilakukan dengan penunjukan langsung, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pasal 38.

15


b. Pelaku Pembangunan melaksanakan perjanjian kerjasama operasional dengan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan c. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional, penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan PSU.

dilakukan

d. Kontrak pelaksanaan bantuan PSU ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat dengan pimpinan perusahaan yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan. e. Pelaksanaan pembangunan bantuan PSU dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). f. Bantuan PSU untuk rumah tapak dilaksanakan oleh pengembang melalui proses penunjukan langsung. g. Bantuan PSU untuk rumah susun umum sewa dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi melalui proses pelelangan umum. h. Bantuan PSU untuk rumah susun umum milik dapat dilaksanakan oleh pengembang melalui proses penunjukan langsung. i. Dalam pelaksanaan pembangunan bantuan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. j. Pelaksanaan pembangunan bantuan PSU sesuai dengan spesifikasi teknis komponen bantuan PSU dan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan kontrak

3.4 SUPERVISI BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pelaksanaan supervisi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dalam upaya meningkatkan komitmen kegiatan. Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk mengawal dan menjamin pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan permukiman agar tepat sasaran, mutu dan waktu.

16


LAMPIRAN I 2012

KOP PELAKU PEMBANGUNAN Nomor Lampiran

: :

.................., ................ 20…

Kepada Yth. Walikota/Bupati…………. di – ……………….

Perihal

:

Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20.. untuk Perumahan ……………..

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20......, sebagai berikut: Usulan Lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner Stimulan PSU Perumahan ……lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RRTR, Site plan (rencana tapak), dan DED PSU - Surat pernyataan Pengembang akan menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun rumah - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Direktur Utama PT ……………………. ………………………… Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Gubernur Provinsi……….. 4. Arsiparis.

17


LAMPIRAN II 2012

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Nomor Lampiran

: :

.................., ..............20....

Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal

:

Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20...., Kabupaten/Kota ……………..

Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....., sebagai berikut: -

Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) …..

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman per lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RP4D, RRTR, site plan (rencana tapak), dan DED - Surat Pernyataan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 20… dan kesiapan tanah/lahan (clean and clear) - Surat pernyataan Pengembang untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun dari Pengembang - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Bupati/Walikota …………………….

………………………………. Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Arsiparis.

18


LAMPIRAN III 2012

KOP PEMERINTAH PROVINSI Nomor Lampiran

: :

..........., ............. 20..

Kepada Yth. Menteri Perumahan Rakyat Cq. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Perihal

: Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20...., Provinsi .......

Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kabupaten/kota dan lokasi yang perlu mendapat bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi………….pada TA 20......., adalah sebagai berikut: - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota …………… Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Gubernur Provinsi …………………….

………………………………. Tembusan Yth. : 1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Walikota/Bupati ……… 4. Arsiparis

19


LAMPIRAN IV 2012

SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN PT. .......................................................

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20........., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT............................................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ........................................................, dengan total luas lahan yang dimiliki*) ................ (...........................................................) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan.......................................,Kecamatan............................................. ....., Kabupaten/Kota ......................................., Provinsi .................................................., menyatakan akan merealisasikan pembangunan bantuan PSU serta proses KPR dan/atau SP3K sesuai usulan sejumlah .................. (..........................................................) unit rumah MBR, serta menyatakan telah/akan memanfaatkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan atau Fasilitas Kredit lainnya dengan harga jual sebesar-besarnya sesuai ketentuan Pemerintah pada Tahun Anggaran 20..... serta bersedia untuk diaudit. Apabila sampai dengan perjanjian kerja berakhir kami belum dapat menyelesaikan proses KPR dan/atau SP3K, maka kami bersedia dibayar sesuai dengan jumlah unit yang telah KPR dan/atau proses SP3K dan jika sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah perjanjian kerja berakhir kami belum dapat menyelesaikan proses KPR dan/atau pembangunan rumah, maka kami bersedia membayar kembali sesuai dengan jumlah unit yang belum KPR dan/atau belum selesai dibangun. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Jakarta, ...................................... Yang Membuat Pernyataan Direktur PT................................. Materai Rp. 6000,................................................. Hp. No. .....................................

20


LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN UNTUK MENANAM TANAMAN KERAS BUAH-BUAHAN DI PERUMAHAN …………………………….. PT.......................................

Dalam rangka pelaksanaan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2013, dan mendukung kebijakan pro-lingkungan, maka bersama ini, kami selaku Direktur PT. ................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ................................., yang berlokasi di Desa/Kelurahan ......................................., Kecamatan ............................................, Kabupaten/Kota .........................................., Provinsi ..............................., menyatakan akan menanam tanaman buah-buahan tinggi + 1 meter pada masing-masing unit rumah yang akan/sedang dibangun dan mendapatkan bantuan PSU di lingkungan perumahan ...................... Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. ......................, ................................... Yang Membuat Pernyataan PT .......................................... Materai

Nama Pembuat Pernyataan Direktur Diketahui oleh,

21

Perwakilan Pemerintah Provinsi ….............................. Dinas/Badan …..............................

Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota…...................... Dinas/Badan …..............................

.......................................... NIP.

.......................................... NIP.


LAMPIRAN VI

SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN MEMANFAATKAN KPR FLPP TAHUN 2012 DAN 2013 DARI BANK ........................................... DI PERUMAHAN …………………………….. OLEH PT.......................................

Dalam rangka pelaksanaan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2013, dan pelaksanaan bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuditas Pembangunan Perumahan (FLPP) bersama ini, kami selaku Direktur PT. ................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ................................., yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....................................., Kecamatan ............................................, Kabupaten/Kota .........................................., Provinsi ..............................., menyatakan bahwa perumahan tersebut telah dan akan memanfaatkan bantuan KPR FLPP pada; Tahun 2012 sejumlah ........ unit, dan Tahun 2013 sejumlah ........ unit. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Nama Kota/kabupaten, ...............2013. Diketahui oleh BANK ...…..............................

Yang Membuat Pernyataan PT .......................................... Materai

Nama ..................................... Kepala .......

22

Nama Pembuat Pernyataan Direktur


LAMPIRAN VII

BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 20..... 1. Nama Perumahan 2. Nama Pengembang Kota/Kabupaten (coret salah satu) Provinsi * √ Checklist salah satu

(KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN) DIISI OLEH,

(

I.

siapa berdasarkan K-1

DATA UMUM 23


)

1.

Alamat Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi

2.

Luas Kawasan (Hektar)

3.

Kesediaan Pemda untuk sharing

Bersedia

Kesediaan Pemda untuk MoU

Bersedia

4.

Tidak Bersedia

Tidak Bersedia 5.

Jumlah Rumah 5.1. Rencana Daya Tampung Rumah

5.3. Rumah Belum Terbangun

5.1.1. Rumah sederhana

unit 5.2.1. Rumah sederhana

unit 5.3.1. Rumah sederhana

unit

5.1.2. Rumah menengah

unit 5.2.2. Rumah menengah

unit 5.3.2. Rumah menengah

unit

5.1.3. Rumah mewah

unit 5.2.3. Rumah mewah

unit 5.3.3. Rumah mewah

unit

Total 6.

5.2. Rumah Terbangun

Total

Total

Jalan 6.1. Jalan kawasan

6.2. Jalan lingkungan

6.1.1. Rencana

6.2.1 Rencana

Panjang

m

Panjang

m

Lebar

m

Lebar

m

Jenis Perkerasan

Jenis Perkerasan

6.1.2. Eksisting

6.2.2 Eksisting

Panjang

m

Panjang

m

Lebar

m

Lebar

m

Jenis Perkerasan

Jenis Perkerasan

6.1.3. Kondisi jalan

6.2.3 Kondisi jalan

Baik

m

Baik

m

Rusak ringan

m

Rusak ringan

m

Rusak berat

m

Rusak berat

m

6.1.4. Usulan Panjang

24

6.2.4 Usulan m

Panjang


m

Lebar

m

Lebar

Jenis Perkerasan

m

Jenis Perkerasan

Estimasi biaya jalan

Rp.


Rp.

Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi jalan 7.

Drainase 7.1 Drainase kawasan

7.2 Drainase lingkungan

7.1.1 Rencana

7.2.1 Rencana

Panjang

m

Panjang

m

Lebar

m

Lebar

m

7.1.2 Eksisting

7.2.2 Eksisting

Panjang

m

Panjang

m

Lebar

m

Lebar

m

7.1.3 Kondisi drainase

7.2.3 Kondisi drainase

Baik

m

Baik

m

Rusak ringan

m

Rusak ringan

m

Rusak berat

m

Rusak berat

m

7.1.4 Usulan

7.2.4 Usulan

Panjang

m

Panjang

m

Lebar

m

Lebar

m

Estimasi biaya drainase

Rp.

Estimasi biaya drainase

Rp.

Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi drainase 8.

Jaringan Air Minum 8.1 Skala kawasan

8.2 Skala lingkungan

8.1.1 Terbangun dan telah melayani

8.2.1 Terbangun dan % dari total telah melayani rencana liter/detik 8.2.2 Kapasitas

8.1.2 Kapasitas 8.1.3 Usulan fasilitasi

8.2.3 Usulan fasilitasi

Panjang

m

Kapasitas Estimasi biaya

liter/de tik Rp.

Panjang

Estimasi biaya

Sanitasi Lingkungan 9.1 Eksisting

25

m

Kapasitas

Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan air minum 9

% dari total rencana liter/detik


liter/de tik Rp.

9.1.1 Terbangun dan telah terlayani

% dari total rencana

Sanitasi individu Sanitasi komunal 9.1.2 Kondisi sanitasi komunal Baik Sedang Buruk 9.2 Usulan fasilitasi 9.2.1 Volume komunal

unit

9.2.2 Estimasi biaya

Rp.

Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi sanitasi lingkungan 10.

Persampahan 10.1 Eksisting 10.1.1Terbangun dan telah melayani

% dari total rencana

10.1.2Jumlah TPS

unit

10.1.3Kapasitas Cukup Kurang 10.1.4Kondisi Baik Sedang Buruk 10.2 Usulan fasilitasi 10.2.1Jumlah TPS

unit

10.2.2Estimasi biaya

Rp.

Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi persampahan 11.

Jaringan listrik 11.1 Skala Kawasan 11.1.1Eksisting Daya Gardu Kondisi

26

Skala Lingkungan % dari total 11.1.1Eksisting rencana KVA Daya unit

Trafo Kondisi

Berfungsi

Berfungsi

Tidak berfungsi

Tidak


KVA unit

Jumlah tiang Panjang kabel

m

11.1.2Usulan fasilitasi

buah

Panjang kabel

m

11.1.2Usulan fasilitasi

Jumlah tiang

buah

Panjang kabel Estimasi biaya

berfungsi Jumlah tiang

buah

Jumlah tiang

m

buah

Panjang kabel

Rp.

Estimasi biaya

m Rp.

Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan listrik 12 Penerangan jalan umum 12.1 Eksisting Jumlah tiang

buah

Jumlah lampu

buah

12.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang

buah

Jumlah lampu

buah

Estimasi biaya

Rp.

Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum 13 Potensi Sumber Daya Eksisting 13.1 Akses menuju lokasi Sudah tersedia Sedang dikembangkan Belum tersedia 13.2 Ketersediaan sumber air bersih 13.2.1 Air perpipaan Volume/debit air Mencukupi Tidak mencukupi 13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ) Volume/debit air Mencukupi Tidak mencukupi 13.2.3 Air tanah Volume/debit air Mencukupi Tidak mencukupi

27


Kedalaman air tanah

m

13.2.4 Sumber air lainnya, sebutkan Volume/debit air Mencukupi Tidak mencukupi 13.3 Ketersediaan daya listrik dari PLN watt

Ada. Kapasitas Tidak ada II.

PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

14 Perencanaan, Kebijakan dan Program 14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota Ada

Perda Tahun :

Dalam proses Sedang disusun Belum ada 14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP Perda Tahun :

Ada Dalam proses Sedang disusun Belum ada 14.3 Renstrada bidang perumahan Ada

SK Bupati/Walikota Tahun :

Belum ada 14.4 Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan Ada

Jenis infrastruktur :

Tidak ada 14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH 14.5.1 Ada Bebas retribusi IMB Bebas BPHTB

28


Lainnya. Sebutkan : 14.5.2 Tidak ada 14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Pernah

No. Surat :

Belum pernah 14.7 Aspek legalitas lokasi Ada

SK Bupati/Walikota Tahun :

Tidak ada 14.8 Kelembagaan Pemda yang menangani Setingkat Eselon II (Kepala Dinas) Setingkat Eselon III (Kepala Bidang) Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi) Tidak ada 14.9 Lembaga pengelola kawasan Sudah ada

Untuk tanah milik Pemda. SK Bupati/Walikota No. : Untuk tanah swasta. Ijin lokasi No. :

Belum ada 14.10

Alokasi APBD untuk pembangunan PSU Sudah ada. Rp. Sedang disusun Tidak ada

III.

PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI

15 Kesiapan Perencanaan Kawasan 15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW) Tidak sesuai 15.2 Status kepemilikan tanah (dilampirkan copy sertifikat) 15.2.1 Milik perseorangan

Ha

15.2.2 Milik badan usaha

Ha

Perum Perumnas 29

Ha


Anggota REI

Ha

Anggota APERSI

Ha

Dikuasai negara

Ha

Lainnya,_____ _____

Ha

15.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan Tahun berjalan Pemerintah pusat

unit

Pemda

unit

Perum Perumnas

unit

Anggota REI

unit

Anggota APERSI

unit

Lainnya,_____ _____

unit

15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Ada Tidak ada 15.5 Dokumen RRTR kawasan/ site plan lingkungan perumahan Sudah ditetapkan

SK Bupati/ Walikota No. :

Dalam proses penetapan Sedang disusun Belum ada 15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan Ada

Disahkan oleh :

No. :

Dalam proses pengesahan Sedang disusun Belum ada

16 Kesiapan Pelaksanaan Rencana

30


16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya Ada

unit

Tidak ada 16.2 Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya

31

Pemda

unit

Perum Perumnas

unit

Anggota REI

unit

Anggota APERSI

unit

Lainnya,_____ _____

unit


PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER HALAMAN MUKA Nama Perumahan Nama Pengembang Kota/Kabupaten Provinsi (Kota/Kabupaten) (Tanggal/Bulan/Tahun) Tanda Tangan

: Isilah nama perumahan yang diusulkan : Isilah nama pengembang yang mengusulkan : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi pengisian kuesioner : Isilah tanggal, bulan dan tahun pengisian kuesioner : Isilah nama lengkap direktur atau yang mewakili dalam mengisi kuesioner

I. DATA UMUM 1. Alamat Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi 2. Luas Kawasan (hektar) 3. Kesediaan Pemda untuk sharing 4. Kesediaan Pemda untuk MoU

: Isilah nama jalan alamat lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kelurahan/desa lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kecamatan lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kota/kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah luas kawasan lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan hektar (Ha) : Isilah kesedian pemerintah daerah setempat untuk sharing dalam kegiatan : Isilah kesediaan pemerintah daerah setempat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan

5. Jumlah Rumah 5.1 Rencana Daya Tampung Rumah 5.1.1 Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan 5.1.2 Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan 32


5.1.3 Rumah mewah

Total

5.2 Rumah Terbangun 5.2.1 Rumah sederhana

5.2.2 Rumah menengah

5.2.3 Rumah mewah

Total

5.3 Rumah Belum Terbangun 5.3.1 Rumah sederhana

5.3.2 Rumah menengah

5.3.3 Rumah mewah

Total

6. Jalan 6.1 Jalan Kawasan 6.1.1 Rencana Rencana Panjang

Rencana Lebar

Rencana Jenis Perkerasan

: Isilah jumlah unit rumah mewah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rencana daya tampung rumah di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah menengah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah mewah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah menengah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah mewah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan

: Isilah rencana panjang jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana jenis perkerasan jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan

6.1.2 Eksisting 33


Eksisting Panjang

Eksisting Lebar

Eksisting Jenis Perkerasan

6.1.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik

Kondisi Jalan Rusak Ringan

Kondisi Rusak Berat

6.1.4 Usulan Usulan Panjang Usulan Lebar Usulan Jenis Perkerasan Estimasi biaya lain

6.2 Jalan Lingkungan 6.2.1 Rencana Rencana Panjang

Rencana Lebar

Rencana Jenis Perkerasan

6.2.2 Eksisting Eksisting Panjang

Eksisting Lebar

Eksisting Jenis Perkerasan

34

: Isilah panjang eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan jenis perkerasan jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan kawasan di perumahan yang diusulkan

: Isilah rencana panjang jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah panjang eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi


perumahan yang diusulkan 6.2.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik

Kondisi Jalan Rusak Ringan

Kondisi Rusak Berat

6.2.4 Usulan Usulan Panjang Usulan Lebar Usulan Jenis Perkerasan


Lampiran peta lokasi usulan jalan 7. Drainase 7.1 Drainase Kawasan 7.1.1 Rencana Rencana panjang

Rencana lebar

7.1.2 Eksisting Eksisting panjang

Eksisting lebar

7.1.3 Kondisi Kondisi baik

Kondisi rusak ringan

Kondisi rusak berat

35

: Isilah kondisi jalan lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan jenis perkerasan jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan lingkungan di perumahan yang diusulkan : Lampirkan peta trase jalan yang diusulkan di lokasi perumahan usulan

: Isilah rencana panjang drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah panjang eksisting drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah kondisi drainase kawasan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan


7.1.4 Usulan Usulan panjang Usulan lebar Estimasi biaya drainase

7.2 Drainase lingkungan 7.2.1 Rencana Rencana panjang

Rencana lebar

7.2.2 Eksisting Eksisting panjang

Eksisting lebar

7.2.3 Kondisi Kondisi baik

Kondisi rusak ringan

Kondisi rusak berat

7.2.4 Usulan Usulan panjang

: Isilah usulan panjang drainase kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar drainase kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan drainase kawasan di perumahan yang diusulkan

: Isilah rencana panjang drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah panjang eksisting drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah kondisi drainase lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan

Lampiran peta lokasi usulan drainase

: Isilah usulan panjang drainase lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar drainase lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan drainase lingkungan di perumahan yang diusulkan : Lampirkan peta trase drainase yang diusulkan di lokasi perumahan usulan

8. Jaringan Air Minum 8.1 Skala Kawasan 8.1.1 Terbangun dan telah melayani

: Isilah persentase pelayanan air minum yang telah terbangun dari total rencana

Usulan lebar Estimasi biaya drainase

36


8.1.2 Kapasitas 8.1.3 Usulan fasilitasi Panjang

Kapasitas

Estimasi biaya

8.2 Skala Lingkungan 8.2.1 Terbangun dan telah melayani

8.2.2 Kapasitas

8.2.3 Usulan fasilitasi Panjang

Kapasitas

Estimasi biaya

Lampiran peta lokasi usulan jaringan air minum 9. Sanitasi Lingkungan 9.1 Eksisting 9.1.1 Terbangun dan telah terlayani

: Isilah panjang jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan meter : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan liter/detik : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan : Isilah persentase pelayanan air minum yang telah terbangun dari total rencana pembangunan jaringan air minum untuk skala lingkungan : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik

: Isilah panjang jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan meter : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan : Lampirkan peta trase jaringan air minum yang diusulkan di lokasi perumahan usulan

: Isilah persentase pelayanan sanitasi lingkungan yang telah terbangun dari total rencana pembangunan sanitasi

Sanitasi individu

: Isilah dengan mencentang sanitasi individu jika di lokasi terdapat sanitasi individu

Sanitasi komunal

: Isilah dengan mencentang sanitasi komunal jika di lokasi terdapat sanitasi komunal

9.1.2 Kondisi sanitasi komunal Baik

37

pembangunan jaringan air minum untuk skala kawasan : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala kawasan dalam satuan liter/detik

: Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong baik


Sedang Buruk 9.2 Usulan fasilitasi 9.2.1 Volume komunal 9.2.2 Estimasi biaya Lampiran peta lokasi sanitasi lingkungan 10. Persampahan 10.1 Eksisting 10.1.1 Terbangun dan telah melayani 10.1.2 Jumlah TPS 10.1.3 Kapasitas Cukup

Kurang 10.1.4 Kondisi Baik Sedang Buruk 10.2 Usulan Fasilitasi 10.2.1 Jumlah TPS 10.2.2 Estimasi biaya Lampiran peta lokasi persampahan 11. Jaringan listrik 11.1 Skala kawasan 11.1.1 Eksisting

Daya

Gardu

38

: Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong sedang : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong buruk : Isilah jumlah unit sanitasi komunal yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan sanitasi komunal : Lampirkan peta lokasi sanitasi yang diusulkan

: Isilah persentase pelayanan persampahan yang telah terbangun dari total rencana pembangunan persampahan : Isilah jumlah unit TPS eksisting : Isilah dengan mencentang kolom jika kapasitas persampahan tergolong cukup : Isilah dengan mencentang kolom jika kapasitas persampahan tergolong kurang : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi persampahan tergolong baik : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi persampahan tergolong sedang : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi persampahan tergolong buruk : Isilah jumlah unit TPS yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitasi persampahan : Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan pembangunan persampahan

: Isilah persentase pelayanan jaringan listrik yang telah terbangun dalam skala kawasan dari total rencana pembangunan jaringan listrik : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala kawasan dalam satuan KVA : Isilah jumlah unit gardu listrik yan g telah terbangun pada skala kawasan


Kondisi Berfungsi Tidak berfungsi 11.1.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Panjang kabel Estimasi biaya 11.2 Skala lingkungan 11.2.1 Eksisting

Daya

Trafo Kondisi Berfungsi Tidak berfungsi

11.2.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Panjang kabel Estimasi biaya

Lampiran peta jaringan listrik 12. Penerangan Jalan Umum 12.1 Eksisting Jumlah tiang Jumlah lampu 12.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang

39

: Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala kawasan berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala kawasan tidak berfungsi : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun dalam skala kawasan : Isilah panjang kabel listrik dalam skala kawasan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik skala kawasan : Isilah persentase pelayanan jaringan listrik yang telah terbangun dalam skala lingkungan dari total rencana pembangunan jaringan listrik : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala lingkungan dalam satuan KVA : Isilah jumlah unit trafo listrik yan g telah terbangun pada skala lingkungan : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala lingkungan berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala lingkungan tidak berfungsi : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun dalam skala lingkungan : Isilah panjang kabel listrik dalam skala lingkungan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik skala lingkungan : Lampirkan peta lokasi listrik eksisting dan usulan pembangunan jaringan listrik

: Isilah jumlah unit tiang penerangan jalan umum eksisting : Isilah jumlah unit lampu penerangan jalan umum eksisting : Isilah jumlah tiang penerangan jalan umum yang diusulkan


Jumlah lampu Estimasi biaya Lampiran peta penerangan jalan umum

: Isilah jumlah lampu penerangan jalan umum yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan penerangan jalan umum : Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum

13. Potensi Sumber Daya Eksisting 13.1 Akses menuju lokasi Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan Sedang dikembangkan : Isilah dengan mencentang kolom jika sedang dikembangkan sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan 13.2 Ketersediaan sumber air bersih 13.2.1 Air perpipaan Volume/debit air mencukupi : Isilah dengan mencentang kolom jika volume/debit air perpipaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air perpipaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ) Volume/debit air mencukupi : Isilah dengan mencentang kolom jika volume/debit air permukaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air permukaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.2.3 Air tanah Volume/debit air mencukupi : Isilah dengan mencentang kolom jika volume/debit air tanah mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air tanah tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Kedalaman air tanah : Isilah kedalaman air tanah eksisting dalam satuan meter 13.2.4 Sumber air lainnya : Isilah sumber air lain pada lokasi perumahan yang diusulkan Volume/debit air mencukupi : Isilah dengan mencentang kolom jika volume/debit sumber air lain mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit sumber air lain tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 40


13.3

Ketersediaan daya listrik dari PLN Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tersedia daya listrik dari PLN dan besaran daya listrik dalam satuan watt Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak tersedia daya listrik dari PLN

II PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 14. Perencanaan, Kebijakan dan Program 14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota Ada

Dalam proses

Sedang disusun

Belum ada

: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan tahun legalitas : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota

14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RP4D atau RP3KP dan tahun legalitas Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP dalam proses Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP sedang disusun Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RP4D atau RP3KP 14.3 Renstrada bidang perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen rencana strategis daerah bidang perumahan di lokasi usulan dan tahun legalitas Belum ada

: Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana strategi daerah bidang perumahan di kabupaten/kota di lokasi usulan

14.4 Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur 41


Tidak ada

pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan disertai jenis infrastruktur : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan

14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH Ada. Bebas retribusi IMB : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan retrbusi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Ada. Bebas BPHTB : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Ada. Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH lainnya Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH 14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah mengajukan permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Belum pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah 14.7 Aspek legalitas lokasi Ada

Tidak Ada

: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan dan tahun pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan

14.8 Kelembagaan Pemda yang menangani Setingkat Eselon II : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala dinas Setingkat Eselon III : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala bidang Setingkat Eselon IV : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala seksi Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat satuan kerja perangkat daerah yang 42


menangani program usulan 14.9 Lembaga pengelola kawasan Sudah ada untuk tanah : Isilah dengan mencentang kolom jika pemda terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik pemerintah daerah dan nama dokumen legalitas terkait Sudah ada untuk tanah : Isilah dengan mencentang kolom jika swasta terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik swasta dan nomor dokumen legalitas terkait Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat lembaga pengelola kawasan 14.10Alokasi APBD untuk pembangunan PSU Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU dan besarannya dalam rupiah Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika alokasi APBD sedang disusun Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU III PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI 15 Kesiapan Perencanaan Kawasan 15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan sesuai dengan tata ruang dan dilampirkan peta RTRW kabupaten/kota Tidak Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan tidak sesuai dengan tata ruang 15.2 Status kepemilikan tanah 15.2.1 Milik perseorangan

15.2.2 Milik badan usaha Milik badan usaha perumnas Milik badan usaha REI Milik badan usaha APERSI

Milik negara Milik lainnya

43

: Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik persorangan dan dilampirkan copy sertifikat : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha Perum Perumnas dan dilampirkan copy sertfiikat : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha REI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik negara : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha lain


15.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan tahun berjalan Pemerintah pusat : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah pusat Pemerintah daerah : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah daerah Perum perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah Perum Perumnas Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota REI Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota APERSI Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan merupakan pihak lainnya 15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan 15.5 Dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan Sudah ditetapkan : Isilah dengan mencentang kolom jika telah ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan

Dalam poses penetapan

Sedang disusun

Belum ada

: Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan dalam proses penetapan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika belum ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan

15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen DED PSU lokasi 44


Dalam proses pengesahan

Sedang disusun

Belum ada

perumahan yang diusulkan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses penyusunan : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan

16. Kesiapan pelaksanaan rencana 16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya Ada : Isilah dengan mencetang kolom jika terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan 16.2 Pihak yang melaksanaan pembangunan perumahan tahun berikutnya Pemda : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah pemerintah daerah Perum Perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah Perum Perumnas Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota REI Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota APERSI Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah badan usaha/lembaga lainnya

45


LAMPIRAN VIII

CHEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PSU 1 PROVINSI

:

2 KABUPATEN / KOTA

:

3 NAMA PERUMAHAN

:

3 NAMA PERUSAHAAN/PENGEMBANG

:

4 NAMA DIREKTUR (SESUAI AKTE PERUSAHAAN)

:

5 ALAMAT PERUSAHAAN

:

6 NO. TELEPON KANTOR/FAX

:

7 NO. HANDPHONE

:

8 ALAMAT EMAIL

:

9 NAMA YANG HADIR (fotocopy identitas diri)

:

# ALAMAT YANG HADIR

:

# JABATAN DALAM PERUSAHAAN

:

# SURAT KUASA (apabila mewakili)

: KETERANGAN

# KELENGKAPAN DATA I. PERSYARATAN USULAN BANTUAN PSU 1. Surat Usulan Pemkab/ Pemkot

:

Copy

ADA

TIDAK ADA

2. Surat Usulan Pemprov

:

Copy

ADA

TIDAK ADA

:

Copy

ADA

TIDAK ADA

:

Copy

ADA

TIDAK ADA

1. Akte Perusahaan

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

2. Sertifikat Badan Usaha (SBU)

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

9. Dukungan Bank (Pernyataan Pengembang tentang jumlah unit KPR)

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

10 Daftar Pengalaman Perusahaan

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

3. Surat Pernyataan Pengembang Perumahan 4. Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan per Provinsi II. DOKUMEN LEGALITAS BADAN USAHA

4.

Laporan Pajak 3 Bulan (Juni,Juli,Agustus) atau Keterangan Fiskal 2012

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili 7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Keterangan Usaha

46


III. DOKUMEN LEGALITAS PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) induk atas nama badan hukum

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

2. Izin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB)

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

3. Bukti Pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

4. Surat Izin Lokasi

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

Asli

ADA

TIDAK ADA

Copy

ADA

TIDAK ADA

ADA

TIDAK ADA

:

5. Daftar Surat Pesanan calon konsumen sebanyak : minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah PSU yang diusulkan 6. Surat Keterangan dari Bank berupa Surat : Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

IV. DOKUMEN TEKNIS PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN 1. Data Lokasi Desa Kelurahan Kecamatan Koordinat Lokasi Luas Lokasi Proyek Daya Tampung Usulan jumlah unit tipe 36 Harga rumah tipe 36

: : : : : : : : :

Asli ....................................... ....................................... ....................................... ..................................... .............................. Ha .............................. Unit .............................. Unit Rp...................................

2. Rencana tapak proyek perumahan yang telah disetujui oleh pemkab/pemkot

:

Copy dilegalisir

ADA

TIDAK ADA

3. Peta lokasi trase jalan dan saluran yang akan dibantu PSU 2013

:

Copy

ADA

TIDAK ADA

:

Asli

ADA

TIDAK ADA

5. Detail Engineering Design (DED) Pembangunan : Bantuan PSU Tahun 2013

Asli

ADA

TIDAK ADA

4. Jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan dari Agustus s.d 30 November 2013

6. Usulan Biaya

: Rp...................................

(terbilang ..........................................................................................

7. Biaya yang disepakati

: Rp...................................

(terbilang ..........................................................................................

Catatan:

Siap tetapi tidak lengkap, akan dilengkapi tanggal ...

........., ....................... 2013 PENGEMBANG/ DEVELOPER Direktur PT. ..........................

(...........................................) No.Hp:

47


BUKU PANDUAN BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013

Recommend Documents