Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan • Permasalahan: Terdapat paket-paket yang semestinya bisa dilelang namun pelaksanaan pengadaannya dilaksanakan dengan pengadaan langsung misalnya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp.237.253.500,-. • Rekomendasi: PA dan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan terutama pemaketan dan metode pemilihan agar mengacu Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya agar tidak terjadi pemecahan paket pengadaan.
Dinas Kesehatan • Permasalahan: Terdapat paket-paket yang semestinya bisa dilelang namun pelaksanaan pengadaannya dilaksanakan dengan pengadaan langsung misalnya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp.237.253.500,-. • Rekomendasi: PA dan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan terutama pemaketan dan metode pemilihan agar mengacu Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya agar tidak terjadi pemecahan paket pengadaan.
Dinas Tenaga Kerja • Permasalahan: Pada DPA per masing-masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta . • Rekomendasi: Untuk paket pengadaan diatas 50 juta sudah memakai SPK • Permasalahan : ada pengadaan yang seharusnya melalui e purchasing tetapi tidak dilakukan melalui e catalog • Rekomindasi : karena harga die catalog lkpp lebih mahal dari pada pengadaan langsung (pengadaan laptop Rp 34.000.000)
Dinas Perikanan • Pengadaan yang pagunya diatas 50 juta sudah sesuai perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya dan sudah dibuatkan dalam 1 paket pengadaan • 2) Terdapat pengadaan yang seharusnya melalui e-purchasing tetapi tidak dilakukan melalui ecatalog karena harga di e-catalog LKPP lebih mahal dari pada pengadaan langsung, sudah sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil • Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta (Belanja Sewa Mobilitas, Belanja Papan Elektronik, dst). • Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta memakai SPK. • Permasalahan: ada pengadaan yang seharusnya melalui e purchasing tetapi tidak dilakukan melalui e catalog (Pengadaan Tablet PC, TV, Notebook) dengan alasan Spesifikasi tidak ada / kurang lengkap di e catalog, Harganya di e catalog lebih mahal daripada lewat pengadaan langsung ( penyedia lokal ), Instalasi/ Mantainance/After Sales Service lebih mudah karena penyedia lokal di Buleleng. • Rekomendasi: Sudah Sesuai dengan Surat Edara Kepala LKPP No 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa secara e Purchasing
Dinas Kebudayaan • Permasalahan: Di SIRUP sudah diinput paket pengadaan sesuai pagu, namun terdapat 1 paket pengadaan salah dalam menggunakan metode pemilihan penyedia yaitu belanja hibah barang atau jasa pagu Rp.7.725.000.000,- dengan metode pemilihan pengadaan langsung semestinya dengan e-purchasing. • Rekomendasi: PA / KPA kedepan agar menggunakan metode pemilihan penyedia sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya
Dinas Lingkungan Hidup • Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta (Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Persampahan, dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor) • Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta agar memakai SPK. • Permasalahan: Ada perbedaan nama paket di SIRUP dengan di DPA yaitu Nama di SIRUP Belanja Jasa Konsultasi Penelitian ( Penyusunan KLHS ( Kajian lingkungan hidup Strategis ) Kabupaten Buleleng , di DPA Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pengukuran kualitas air dan Pengukuran Kualitas udara • Rekomendasi: Mohon untuk di periksa kembali dan nama paket di sirup disesuaikan dengan DPA.
Dinas Sosial • Permasalahan: Jumlah pagu pengadaan yang diumumkan di Sirup melebihi pagu belanja, terdapat double input. • Rekomendasi: PA, PPK dan operator Sirup kedepan agar melakukan cross cek kembali Sirup sebelum diumumkan.
Sekretariat DPRD • Permasalahan: Pada Belanja Per Rincian Obyek belanja yang pagunya diatas 50 juta , tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainkan SPJ/paket pengadaannya dipecah pecah. • Keterangan: • Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 4.00.02.4.00.02.02.01.007.5..2.2.01.000 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 84.913.900,- pengSPJ-an tidak memakai SPK , tetapi dipecah pecah . • Kegiatan Penyediaan ATK No. Rek. 4.00.02.4.00.02.02.01.010 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 183.100.000,- tidak memakai SPK tetapi dipecah pecah. • Kegiatan Reses Kode Rekening 4.00.02.4.00.02.0215.005.5.2.2.11.0002 belanja makan dan minuman rapat konsumsi prasmanan reses 1 Tahun Rp. 3.240.000.000,- dilaksanan secara di pecah pecah ( pemecahan Paket ) • Rekomendasi: Untuk Pengaadaan Barang diatas 50 juta memakai SPK, untuk Pengadaan diatas 200 juta dilaksanakan secara tender/ lelang.
Dinas Ketahanan Pangan • Permasalahan: terdapat pengadaan yang seharusnya melalui e purchasing tetapi tidak dilakukan melalui e catalog (Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan seperti Pengadaan AC, Komputer, Printer, Kamera, Tablet, Handycamp, Pengadaan LCD Proyektor ,Televisi, Tape Wire Less, Intercom, Faxmili, tidak dilaksanakan secara e purchasing karena spesifikasi tidak sesuai di e catalog dan harganya sama atau kurang dari harga di e catalog dan lebih mudah dalam instalasi/ pemasangan / pelayanan after sales service karena penyedia ada di Buleleng). • Rekomendasi: Sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E Purchasing mengatur tentang ketentuan e purchasing dan perkecualiannya.
Dinas Pendidikan • Permasalahan: terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta Yaitu Belanja Pakaian Olah Raga Rp. 58.000.000,- dan Pembangunan Gedung Perpustakaan tidak menggunakan SPK • Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta memakai SPK
BPMPD •
• •
• • • • •
Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta (Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Taman Sekretariat PKK dan Darma Wanita, Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan Buku ilmu pengetahuan Umum, Pengadaan Buku Peraturan Perundangan, Pengadaan Kendaraan Roda Empat, Pengadaan Sembako, Sewa Kendaraan PKK, dan Belanja Cetak). Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta agar memakai SPK. Permasalahan: Terdapat Belanja Per Rincian Obyek belanja yang pagunya diatas 50 juta, tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainkan SPJ/paket pengadaannya dipecah pecah (Belanja Pemeliharaan Gedung/ Lingkungan Kantor, Rehab Ruang Rapat Dinas PMD, dan Rehab Ruang Kepala Dinas PMD) Rekomendasi: agar digabung Menjadi Satu RP.100.000.000 karena lokasi sama. Permasalahan: Belanja dengan rincian objek belanja berbeda tetapi kualifikasi sama , tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainkan dipecah pecah (Belanja Pemeliharaan Gedung/ Lingkungan Kantor, Rehab Ruang Rapat Dinas PMD, dan Rehab Ruang Kepala Dinas PMD) Rekomendasi: agar digabung Jadi satu Rp 100.000.000 karena kualifikasi penyedia sama dan lokasi sama. Permasalahan: terdapat pengadaan yang seharusnya melalui e purchasing tetapi tidak dilakukan melalui e catalog (Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan seperti Komputer dan Laptop tidak e purchasing karena tidak ada tindak lanjut dari penyedia e catalog) Rekomendasi: agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E Purchasing
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM • • • • • • • • • • • • • • •
Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta Yaitu : 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp. 152.280.000,2. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 206.709.400 3. Belanja Modal Pengadaam Komputer Rp. 75.000.000 4. Belanja Modal Pengadaan lemari Rp. 180,000,000,5. Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp. 80.000.000,Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta s/d 200 juta dengan metode Pengadaan langsung dgn SPK dan Pengadaan Diatas 200 juta dengan metode lelang sederhana dengan Kontrak/ Surat Perjanjian Permasalahan: Belanja yang pagunya diatas 50 juta sudah dibuat dalam 1 paket pengadaan Rekomendasi: Sudah Sesuai Permasalahan: Belanja kualifikasi penyedia sama sudah dibuat dalam 1 paket pengadaan Rekomendasi: Sudah Sesuai Permasalahan: Pengadaan Printer Rp. 25.000.000,- dengan Alasan Kesulitan maintanance/ after Sales Service dan Harganya menyesuaikan dengan Harga yang ada di E catalog Rekomendasi: Sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E Purchasing
Dinas Perhubungan • Permasalahan: Untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat , paket • pekerjaan : Peningkatan pengaspalan areal terminal Banyuasri Rp. 900.000.000,- di SIRUP ditulis lelang Sederhana • Rekomendasi: Untuk Pengadaan Jasa Kontruksi diatas Rp 200.000.000,- dilaksanakan dengan metode Pemilihan Langsung, Lelang sederhana dipakai untuk pengadaan barang diatas Rp. 200.000.000
Badan Kesbang Pol Linmas • Permasalahan: Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional , paket pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Rp. 213.000.000,- metode pemilihan penyedia di SIRUP ditulis Pengadaan Langsung. • Rekomendasi: Sesuai Ketentuan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya barang – barang yang ada di e catalog LKPP metode pemilihan dilaksanakan secara e Purchasing.
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah • Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta yaitu : Pengadaan Buku Peraturan Perundang undangan Rp. 175.000.000, Belanja Modal Pengadaan Almari Rp. 59.050.500, Belanja Sewa Mobil Avansa Rp. 54.360.000. • Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta agar memakai SPK.
BAPPEDA • Permasalahan: Belanja dengan rincian obyek belanja berbeda tetapi kulifikasi sama,tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainnkan dipecah – pecah. • Rekomendasi: Untuk pengadaan jasa kontruksi dengan kualifikasi yang sama di atas 200 juta dilakukan dengan pemilihan langsung oleh Pokja Bagian Layanan Pengadaan.
Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP • • • • • • • •
Permasalahan: Paket pengadaan barang/kontruksi diatas 50 juta memakai SPK. Rekomendasi: Sesuai perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya untuk pengadaan diatas 50 juta memakai SPK Permasalahan: Harga di e-catalog LKPP lebih mahal dari pada pengadaan langsung ( Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp. 90.000.000). Rekomendasi: Sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JAsa Melalui E Purchasing, bahwa jika harga e-catalog lebih mahal dari pada pengadaan langsung maka pengadaan dilakukan melalui pengadaan langsung.
KOMINFO • Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta • Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta memakai SPK ( sudah Sesuai Perpres 54 )
Sekretariat Daerah • Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta • Rekomendasi : Untuk pengadaan diatas 50 juta memakai spk • Permasalahan: Belanja Per Rincian Obyek belanja yang pagunya diatas 50 juta , tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainkan SPJ/paket pengadaannya dipecah pecah • Rekomendasi: Agar pemaketan pekerjaan memperhatikan anggaran selama 1 (satu) tahun, dan jika pagunya diatas 50 juta agar dilakukan dengan membuat SPK.
