KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN PERTANAHAN
ASISTEN DEPUTI PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2017
1
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tenaga Pendukung Administrasi Bidang Perumahan dan Pertanahan
I. Pendahuluan Selama ini pemerintah seringkali mengalami kesulitan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan
karena terkendala dalam pengadaan tanah
sehingga tidak mendorong terjadinya kerjasama pemerintah swasta. Undang – Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini akan menstimulus berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol Trans Jawa, kereta bandara, dan lainnya menjadi semakin cepat. Debottlenecking regulasi dalam pengadaan tanah harus juga diikuti pemenuhan ketersediaan dana untuk pembangunan dimaksud. Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan infrastruktur, baik dengan pembiayaan oleh APBN maupun melalui skema KPS. Hal-hal yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari APBD akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari APBN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Kepala BPN akan membahas mengenai petunjuk teknis tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur untuk pembangunan, diperlukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Perekonomian berperan untuk mengawal proses koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur.
II.
Tujuan dan Sasaran 2.1.
Tujuan
Membantu tugas Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur dalam hal administratif dan pengumpulan data/informasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan mengenai pembiayaan infrastruktur secara berkelanjutan 2
melalui pemantauan dan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi serta sosialisasi kebijakan Pembiayaan Infrastruktur. 2.2.
Sasaran
(1)
Teridentifikasinya kondisi dan permasalahan pembangunan pembiayaan infrastruktur di Indonesia;
(2)
Tersusunnya rekomendasi dan materi untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi
dan
perbaikan
perencanaan
kebijakan
pembiayaan
infrastruktur dalam hubungannya dengan infrastruktur di Indonesia; (3)
Melakukan sosialisasi awal rekomendasi pembiayaan infrastruktur secara berkelanjutan,
bagi
pemerintah
pusat
dan
daerah
serta
pelaku
pembangunan 2.3.
Keluaran
Keluaran yang dihasilkan berupa tersusunya dokumen-dokumen dengan Filling yang baik, teragendakannya jadwal kegiatan, dan terselesaikannya proses administrasi
di
Keasdepan
Perumahan,
Pertanahan,
dan
Pembaiyaan
Infrastruktur.
III.
Ruang Lingkup Pekerjaan 1) Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian yamg berkaitan dengan bidang pembiayaan infrastruktur. 2) Menyiapkan lembar verbal pada kegiatan korespondensi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengendalian. 3) Menginventarisir dan memelihara bahan/data/ informasi/dokumen kerja terkait kegiatan Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur dengan instruksi/disposisi dari atasan untuk mempermudah pencarian dan pendistribusian; 4) Membantu mengelola penerimaan tamu Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan; 5) Membantau mengagendakan / mengatur kegiatan Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur; 6) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan tugas dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan 3
Pembiayaan Infrastruktur, Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
IV.
Kebutuhan Tenaga Pendukung Administrasi Bidang Perumahan dan Pertanahan, dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Jasa Individual Tenaga Pendukung Administrasi Keasdepan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasi Jasa Pengadministrasian Umum terdiri dari : a. Kualifikasi Umum 1. Pendidikan Minimal D3 Sekretaris atau S1 semua jurusan; 2. Memiliki motivasi kerja yang baik; 3. Menguasai Ms. Office (word, excel, Power Point) dan menguasai pekerjaan administrasi perkantoran; 4. Memiliki pengalaman kerja yang mendukung di bidang terkait, akan diprioritaskan; 5. Mampu bekerja independent dan efektif bekerja dalam tim; 6. Mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris (Minimal Bahasa Inggris Pasif). b. Kualifikasi Administrasi Persyaratan Tenaga Pendukung Administrasi Keasdepan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur adalah: Ijazah, transkrip nilai, daftar riwayat hidup, fotocopy KTP, dan fotocopy NPWP, dan fotocopy Rekening.
V.
Periode Penugasan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 8 (delapan) bulan efektif kalender.
4
VI.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Administrasi
Bidang
Pembiayaan
Infrastruktur
Keasdepan
Perumahan,
Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur tersebut dibebankan kepada Kegiatan Koordinasi Pengembangan Urusan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur (Kegiatan 2527), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2017.
Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
Bastary Pandji Indra
5
