KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA, TENAGA PENDUKUNG, DAN TENAGA AHLI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN(TAPP)

Lampiran I Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 02Tahun 2011 Tanggal : 21 Februari 2011

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA, TENAGA PENDUKUNG, DAN TENAGA AHLI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN(TAPP)

I.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB A.

Tim Pelaksana 1. Ketua a)

Melaksanakan sebagian tugas kepala SKPD Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan rangkaian pertemuan dalam pembentukan Pokja PKP Provinsi, manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukimanProvinsi;

b)

Menyiapkan dan menyusun draf dokumen kelembagaan Pokja PKP Provinsi, profilperumahan dan kawasan permukimanprovinsi dan drafdokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsiserta menyampaikan kepada SKPD Provinsi;

c)

Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d)

Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Provinsi.

2. Anggota

B.

C.

a)

Membantu pelaksanaan kegiatan rangkaian pertemuan dalam pembentukan Pokja PKP Provinsi, manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsi di daerahsesuai arahan ketua Tim;

b)

Membantu dalam penyiapan dan penyusunan draf dokumen kelembagaan Pokja PKP Provinsi, profil perumahan dan kawasan permukimanprovinsi dan drafdokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsi;

c)

Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

Tenaga Pendukung SKPD Provinsi a)

Membantu SKPD Provinsi dalam teknis pelaksanaan dan pelaporan seluruh kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian sesuai arahan Kepala SKPD Provinsi;

b)

Membantu Tim Pelaksana;

c)

Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Provinsi.

Tenaga AhliPerumahan dan Permukiman (TAPP)

www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.154

II.

2

a)

Membantu SKPD Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian;

b)

Melaporkanhasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a setiap bulan kepadaSekretaris Kementerian setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD Provinsi;

c)

Bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian.

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DEKONSENTRASI Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi sebagaimana baganberikut:

MENTERINEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

SUHARSO MONOARFA

Lampiran II Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

www.djpp.depkumham.go.id

3

2011, No.154

Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal : 21 Februari 2011

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN I.

UMUM A. Pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada kebijakan, standar, pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian. B. Pelaksanaan Dekonsentrasi melalui koordinasi antara Kementerian dengan Pemerintah Provinsi khususnya dengan SKPD Provinsi agar Dekonsentrasi Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik. C. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi agar lebih awal menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan antara lain menetapkan perangkat pengelola keuangan, sehingga DIPA Dekonsentrasi dapat segera dilaksanakan. D. SKPD Provinsi agar memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian. E. SKPD Provinsi harus mempunyai rencana kerja yang rinci, komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satuan Kerjanya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup jadwal kegiatan utama, personil yang akan melaksanakan kegiatan, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal lain yang diperlukan. F. SKPD Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia. G. SKPD Provinsi melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi oleh perangkat pengelola keuangan dilaksanakan dengan menganut prinsipefektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. I.

Sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan di Tingkat Pusat, maka SKPD Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu, lengkap dan faktual yang berkaitan dengan manajerial, akuntabilitas dan teknis dengan mengacu pada semua format sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun format yang dikeluarkan oleh Kementerian.

J.

Menteri melalui Sekretaris Kementerian bersama dengan Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara maksimal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang ditentukan serta tercapainya tertib administrasi sehingga hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

K. Pengawasan terhadap SKPD Provinsi dilakukan oleh Inspektorat Kementerian yang dalam pelaksanaannya dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. L. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir K), Kepala SKPD Provinsi harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan. M. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi yaitu Sekretaris Kementerian, dengan alamat sebagai berikut: Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat

www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.154

4

Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 2 Wing 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 No. Telp./Fax: (021) 72800145, 7397727 E-mail: [email protected]

II.

KEBIJAKAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah, terdapat bagian urusan Pemerintah yang bersifat kongkuren (concurrent) atau urusan pemerintahan yang penanganannya,untuk bagian atau bidang tertentu, dapat dilaksanakan dan dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Dengan demikian di dalam setiap urusan yang bersifat kongkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat PKP, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kementerian melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui Dekonsentrasi khusus untuk kegiatan sosialisasi kebijakan bidang PKPdan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP. Pembangunan PKP di daerah masih belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan pemahaman yang kurang akan pentingnya pembangunan perumahan oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal penyediaan perumahan yang layak huni. Selain itu, adanya perbedaan persepsi di antara pemangku kepentingan bidang PKP menyebabkan pembangunan PKP di daerah selama ini masih kurang sinergis. Untuk mengatasi hal tersebut, selama ini Kementerian melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Namun agar kegiatan ini dapat dijalankan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan maka Kementerian melimpahkan sebagian kegiatan sosialisasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi. Permasalahan lain dalam pembangunan PKP yaitu kurangnya koordinasi di antara pemangku kepentingan penyelenggara PKP. Koordinasi di antara pemangku kepentingan tersebutmerupakan faktor penting agar terwujudsinergitas dalam pelaksanaan siklus pembangunan PKP yang terdiri dari pendataan, perencanaan dan pengendalian.Akan tetapi, siklustersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah. Melalui Dekonsentrasi, Kementerian menyiapkan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitasdi Provinsi yang meliputi: 1. Pembentukan Pokja PKP Provinsi; 2. Pelatihan manajemen pendataan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 4. Pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

www.djpp.depkumham.go.id

5

2011, No.154

III. TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN Tujuan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang PKP. Sasaran Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang PKP; dan

2.

Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP.

KeluaranDekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1.

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan bidang PKP;dan

2.

Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan peningkatan kapasitaspemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP.

IV. LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011, meliputi:

V.

a.

Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP;

b.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP, meliputi: a.

Pembentukan PokjaPKP Provinsi;

b.

Manajemen pendataan PKP;

c.

Pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan PKP;

d.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP provinsi.

INDIKATOR KELUARAN Indikator keluarandari kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan RakyatTahun 2011 adalah sebagai berikut: 1.

Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di 33 provinsi;

2.

Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi;

3.

Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan di 33 provinsi;

4.

Prosiding Lokakarya Konsep Pokja PKP Provinsi di 33 provinsi;

5.

Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi di 33 provinsi;

6.

Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi;

7.

Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi;

8.

Prosiding Konsinyasi Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi;

9.

Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi.

10. Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi 11. Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi;

www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.154

6

12. Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Secara keseluruhan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011adalah 9 (sembilan) bulan kalenderterhitung mulai bulan Maret 2011 sampai dengan November 2011.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan RakyatTahun 2011 adalah SKPD Provinsi dan dibantu oleh Tim pelaksana, Tenaga Pendukung dan TAPP sebagai Fasilitator.Alur pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:

ALUR PELAKSANAAN LAPORAN TRIWULAN I Lap. Manajerial Lap. Akuntabilitas

LAPORAN TRIWULAN II Lap. Manajerial Lap. Akuntabilitas

LAPORAN TRIWULAN III Lap. Manajerial Lap. Akuntabilitas

LAPORAN TRIWULAN IV DAN LAPORAN AKHIR TAHUN Lap. Manajerial Lap. Akuntabilitas

KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN

LAPORAN TEKNIS

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SKPD PROVINSI

LAPORAN PELAKSANAAN

PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI LOKAKARYA ANALISIS ISU DAN PERMASALAHAN

LOKAKARYA KONSEP POKJA

RANGKAIAN PERTEMUAN

DRAF DOKUMEN KELEMBAGAAN POKJA

DOKUMEN KELEMBAGAAN POKJA

LOKAKARYA PEMBENTUKAN POKJA

PROFIL PERUMAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

MANAJEMEN PENDATAAN PKP LOKALATIH MANAJEMEN PENDATAAN

RANGKAIAN PERTEMUAN

PROSIDING KEGIATAN

DRAF AWAL PROFIL PERUMAHAN

PELATIHAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PKP LOKALATIH MONEV

KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LOKALATIH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

RANGKAIAN PERTEMUAN

KONSINYASI PROFIL DAN DOKUMEN PERENCANAAN

KONSULTASI PUBLIK PROFIL DAN DOKUMEN PERENCANAAN

DRAF AWAL DOKUMEN PERENCANAAN

www.djpp.depkumham.go.id

7

2011, No.154

Secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas SKPD Provinsiuntuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:

Penjelasan (i) (ii)

Pelaksana Peserta

: :

(iii) (iv) (v) (vi)

Materi Narasumber Waktu Pelaksanaan Bentuk Pelaporan

: : : :

SKPD Provinsi - Tingkat provinsi: DPRD, Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKPlainnya - Tingkat kabupaten/kota: Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. Bahan Tayang Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP Kementerian Perumahan Rakyat 2 (dua) hari Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP

www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.154

8

2. Pembentukan PokjaPKP Provinsi Alur pelaksanaan kegiatansebagaimana bagan berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

9

2011, No.154

www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.154

10

Penjelasan a) Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan (i) (ii)

Pelaksana Peserta

: :

(iii) (iv)

Panduan Narasumber

: :

(iv) (v)

Waktu Pelaksanaan Bentuk Pelaporan

: :

SKPD Provinsi - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) BappedaKabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu 2 (dua) hari Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Masalah

b) Lokakarya Konsep Pokja (i) (ii)

Pelaksana Peserta

: :

(iii) (iv)

Panduan Narasumber

: :

(v) (vi)

Waktu Pelaksanaan Bentuk Pelaporan

: :

SKPD Provinsi - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) BappedaKabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu 2 (dua)hari Prosiding Lokakarya Konsep Pokja

c) Rangkaian Pertemuan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Pelaksana Peserta Panduan Narasumber Waktu Pelaksanaan Bentuk Pelaporan

: : : : : :

SKPD Provinsi Hasil kesepakatan pada Lokakarya Konsep Pokja Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi Fasilitator 1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan - Risalah setiap pertemuan (3 Risalah) - Draf Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi

d) Lokakarya Pembentukan PokjaPKPProvinsi (i) (ii)

Pelaksana Peserta

: :

(iii)

Panduan

:

SKPD Provinsi - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) BappedaKabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi

www.djpp.depkumham.go.id

11

(iv) (v)

Materi Narasumber

(vi) Waktu Pelaksanaan (vii) Bentuk Pelaporan

: : : :

2011, No.154

Draf Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu 2 (dua)hari - Prosiding Lokakarya Pembentukan PokjaPKP Provinsi - Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi

3. ManajemenPendataanPKP – Pelatihan Monitoring dan EvaluasiPembangunan PKP Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.154

12

Penjelasan a) Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan PKPdan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKP

(i)

Pelaksana

:

SKPD Provinsi

(ii)

Peserta

:

-

-

-

Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 1 orang dari Tim Pendataan dan Monitoring Dekonsentrasi Tahun 2010 (diutamakan) atau dari Bappeda Kabupaten/Kota Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.

(iii)

Panduan

:

-

Modul Manajemen Pendataan PKP Modul Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKP

(iv)

Narasumber

:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu

(v)

Waktu Pelaksanaan

:

3 (tiga)hari

(vi)

Bentuk Pelaporan

:

Prosiding Lokakarya PendataanPKP dan Pembangunan PKP

dan Pelatihan Manajemen Monitoring dan Evaluasi

b) Rangkaian Pertemuan Penyusunan Profil PKP

(i)

Pelaksana

:

SKPD Provinsi

(ii)

Peserta

:

Hasil kesepakatan Pendataan

(iii)

Narasumber

:

Fasilitator

(iv)

Panduan

:

Modul Manajemen Pendataan PKP

(v)

Waktu Pelaksanaan

:

1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan

(vi)

Bentuk Pelaporan

:

-

pada

Lokalatih

Manajemen

Risalah setiap pertemuan (3 Risalah) Draf Awal Profil PKP Provinsi

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPKP Alur pelaksanaan kegiatansebagaimana bagan berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

13

2011, No.154

1 (satu) hari di ibukota provinsi

www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.154

14

Penjelasan a) LokalatihPenyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPKP Provinsi

(i)

Pelaksana

:

SKPD Provinsi

(ii)

Peserta

:

-

-

Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya Maksimal 3 (tiga) BappedaKabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.

(iii)

Panduan

:

Modul Penyusunan Dokumen Pembangunan PKP Provinsi

Perencanaan

(iv)

Narasumber

:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu

(v)

Waktu Pelaksanaan

:

2 (dua) hari

(vi)

Bentuk Pelaporan

:

Prosiding Lokakarya dan PelatihanPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

b) Rangkaian Pertemuan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (i)

Pelaksana

:

SKPD Provinsi

(ii)

Peserta

:

Hasil kesepakatan pada lokalatih penyusunan dokumen

(iii)

Panduan

:

Modul Penyusunan Dokumen Pembangunan PKP Provinsi

(iv)

Narasumber

:

Fasilitator

(v)

Waktu Pelaksanaan

:

1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan

(vi)

Bentuk Pelaporan

:

-

Perencanaan

Risalah pertemuan (3 Risalah) Draft Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

c) Konsinyasi Profil PKP dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKPProvinsi

(i)

Pelaksana

:

SKPD Provinsi

(ii)

Peserta

:

-

-

(iii)

Panduan

:

-

Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya Maksimal 3 (tiga) BappedaKabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. Modul Manajemen Pendataan PKP Modul Penyusunan Dokumen Pembangunan PKP Provinsi

Perencanaan

www.djpp.depkumham.go.id

15

2011, No.154

(iv)

Materi

:

-

(v)

Narasumber

:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu

(vi)

Waktu Pelaksanaan

:

2 (dua) hari

:

Prosiding Konsinyasi Profil PKP dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

(vii) Bentuk Pelaporan

Draft Awal Profil PKP Provinsi Draft Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

d) Konsultasi Publik Profil PKP dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

(i)

Pelaksana

:

SKPD Provinsi

(ii)

Peserta

:

-

-

(iii)

Panduan

:

Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya Maksimal 3 (tiga) BappedaKabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.

-

Modul Manajemen Pendataan PKP Modul Penyusunan Dokumen Pembangunan PKP Provinsi

Draft Awal Profil PKP Provinsi Draft Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

Perencanaan

(iv)

Materi

:

-

(v)

Narasumber

:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu

(vi)

Waktu Pelaksanaan

:

1 (satu) hari

:

-

(vii) Bentuk Pelaporan

-

Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi Profil PKP Provinsi Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.154

16

VIII. PELAPORAN Pelaporan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan RakyatTahun 2011dengan ketentuan sebagai berikut: 1. BentukPelaporan a) Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dekonsentrasi, risalah rapat/pertemuan, evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dekonsentrasi dan rekomendasi yang dianggap perlu.Laporan ini dilengkapi dengan: 1) Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi; 2) Profil PKP Provinsi; 3) Dokumen Perencanaan Pembangunan PKPProvinsi. b) Prosiding Kegiatan Prosidingsekurang-kurangnya memuat pendahuluan, penyelenggaraan kegiatan, rumusan hasil penyelenggaraan kegiatan, dan kesimpulan serta rekomendasi. Prosiding ini dilengkapi dengan sambutan-sambutan, daftar hadir peserta, bahan tayangan, notulensi dan dokumentasi. Prosiding yang harus disiapkan oleh SKPD Provinsi adalah sebagai berikut: 1) Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2)

Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan;

3)

Prosiding Lokakarya Konsep Pokja PKP Provinsi;

4)

Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi;

5)

Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6)

Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

7)

Prosiding Konsinyasi Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8)

Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Jumlah Laporan Laporan Pelaksanaan danProsidingkegiatan, beserta lampiran pendukung digandakan dengan rincian sebagai berikut: - dua eksemplar dan sepuluh keping Compact Disk (CD) disampaikan kepada MenteriNegara Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; - satu eksemplar dansatu keping CD disampaikan kepada Gubernur; - satu eksemplar dansatu keping CD disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi; - satu eksemplar dansatu keping CD disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi; - satu eksemplar dansatu keping CD disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman; - satu eksemplar dansatu keping CD untuk SKPD Provinsi.

www.djpp.depkumham.go.id

17

2011, No.154

3. Waktu Penyampaian Laporan a. Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasibeserta Lampiran disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan Kepala DinasProvinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukimanselambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember 2011. b. Prosiding kegiatan disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan Kepala DinasProvinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukimanselambat-lambatnya2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.

IX.

PENUTUP Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan disiplin apabila ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan. Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. MENTERINEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

www.djpp.depkumham.go.id