Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa & BPD Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa salah satunya mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Desa. Dalam rangka memberikan apresiasi terkait gropu yang ke 600 ini saya telah melakukan kajian terkaut dengan Kades dan BPD mengani tugas dan tanggung jawa dalam (UU Desa, PP 43 Tahun 2014 dan Pemendagri No. 14 Tahun 2014). Berikut lebih kurang terkait dengan hasil kajian tersebut: 4.3.3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa adalah: 1. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa melakukan penyelenggara Pemerintahan Desa; 2. Bersama BPD membahas dan menyepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa; 3. Mengkoordinasikan sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan; 4. Menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa; 5. Membentuk dan menetapkan pemembentuka Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa; 6. Menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; 7. Memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa; 8. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa; 9. Mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 10. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa; 11. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; 12. bersama dengan kepala desa lainya melakukan kerja sama antar Desa;
13. Memeriksa dokumen rancangan RKP Desa; 14. Mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa apabila diras perlu; 15. Menyetujui rancangan RKP untuk dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 16. Memberi arahan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 17. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa; 18. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa; 19. Menyampaikan daftar usulan RKP kepada bupati/walikota melalui camat; 20. Mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa; 21. Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa; 22. Mempunyai kewenangan mengurus pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa; 23. Mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa; 24. Mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa; 25. Memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa; 26. Bersama Pelaksana kegiatan bertugas dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan; 27. Menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan dan; 28. Membuat LKPj dan LPPD Kades,
4.3.3.2. Tugas dan Tanggung Jawab BPD atau sebutan lain adalah: 1. Mensosialisasikan kebijakan Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; 3. Menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa; 4. Menyampaikan tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan; 5. Bersama Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan dan masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa; 6. Melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 7. Menyenggarakan musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 8. Bersama Kepala Desa dibahas dan disepakati Peraturan Desa; 9. Bersama unsur masyarakat secara partisipatif pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa; 10. Mendapat laporan dari Kepala Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; 11. Menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa; 12. Mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 13. Bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 14. Menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa; 15. Bersma Kepala desa membahas dan menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa; 16. Mendapatkan pembimbingan teknis;
17. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa; 18. Mendapat penyampaian dari Kepala Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan; 19. Bersama Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa; 20. Memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan; 21. Melakukan pengendalian dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa secara menyeluruh.
[R. Purwoko/Lakerdin]
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
