5.2 KOMPOSISI DAN PENUGASAN TENAGA AHLI

Lampiran 1

5.1

MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan

dilaksanakan oleh pihak kedua (konsultan). Pemberi kerja/pengguna jasa adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan. Pekerjaan ini

dilakukan

dengan

melibatkan

peran

serta

masyarakat

(perwakilan

masyarakat)dalam proses perencanaan dan pengendaliannya yang didampingi oleh Pemerintah Kota Medan sebagai fasilitasor (sebagaimana diamanatkan oleh UU RI No. 26/2007, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI No. 19/SE/M/2007 dan Kepmen Kimpraswil No. 327/2002). Selain itu dilakukan penyebaran informasi secara merata kepada masyarakat di Kota Medan, sehingga masyarakat diberikan kesempatan yang sama. Oleh karenanya, konsultan harus

terus

berkonsultasi

dengan

pemerintah

daerah

dalam

melaksanakan pekerjaan ini. Agar seluruh komponen masyarakat merasa memiliki terhadap produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, maka partisipasi masyarakat perlu difasilitasi.Dalam penyelenggaraanya diperlukan pembahasan yang intensif dengan para Stakeholdersatau penyelenggara jasa.Penyedia jasa harus mengadakan konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan.

5.2

KOMPOSISI DAN PENUGASAN TENAGA AHLI Pada dasarnya penentuan komposisi tenaga ahli seperti yang telah

ditetapkan, disusun berdasarkan penilaian pemahaman masing-masing tenaga ahli terhadap pekerjaan yang dilakukan. Pendekatan terhadap personalia yang akan dibentuk didasarkan atas penilaian berikut : a. Menciptakan suatu tim perencana yang bersifat multi disiplin;

Universitas Sumatera Utara

b. Menciptakan tim yang mampu diberbagai tindakan perencanaan, baik dalam perumusan strategi hingga pada tahap penyusunan rencana. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, susunan tenaga ahli yang terlibat menanganinya serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tenaga ahli diuraikan sebagai berikut : TABEL V.1 KEBUTUHAN TENAGA AHLI No.

Tenaga ahli

Jumlah

1

Perencanaan Wilayah dan Kota (Ketua Tim)

1 orang

2

Perencanaan Wilayah dan Kota

1 orang

3

Prasarana Wilayah/Infrastruktur

1 orang

4

Teknik Lingkungan

1 orang

5

Geodesi/Geografi

1 orang

6

Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

1 orang

Asisten Tenaga Ahli 1

Perencanaan Wilayah dan Kota

2 orang

2

Prasarana Wilayah/Infrastruktur

1 orang

Tenaga Pendukung 1

Office Manager

1 orang

2

Sekretaris Billingual

1 orang

3

Operator Komputer

2 orang

4

Drafter

1 orang

5

Surveyor

5 orang

6

Office Boy

1 orang

Adapun kualifikasi tenaga ahli tersebut adalah sebagai berikut:


1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota sebagai Ketua Tim Kualifikasi yang dibutuhkan adalah sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi/Urban

Planner)

yang

telah

berpengalaman

dan

pernah

mengerjakan perencanaan kota di negara-negara maju dan diharapkan berpendidikan S3, diutamakan berpengalaman dan berpendidikan di luar negeri dan telah berpengalaman selama 10 tahun. 2. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Kualifkasi yang dibutuhkan adalah sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi/Urban Planner) yang telah berpengalaman selama 7 tahun dan berpendidikan S2, diutamakan lulusan luar negeri. 3. Ahli Prasarana Wilayah/Infrastruktur Tenaga ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagi Kota Metropolitan yang ideal, berpengalaman pernah merencanakan infrastruktur kota metropolitan baik dalam maupun luar negeri dan berpengalaman minimal 7 tahun dan berpendidikan S2. 4. Ahli Lingkungan Urban Environment, berijazah teknik lingkungan memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman di bidangnya minimal 7 tahun dan berpendidikan S2. 5. Ahli Geodesi/Geografi S2 Geodesi atau Geografi berpengalaman minimal 7 tahun yang menguasai sistem informasi berbasis komputer, terutama GIS, perpetaan dan kondisi tutupan lahan serta teknologi-teknologi mutakhir lainnya. 6. Ahli Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Regional Development Economist, berijazah ilmu ekonomi, berpengalaman dibidang analisis ekonomi dan pengembangan wilayah minimal 7 tahun. Uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tenaga ahli tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : TABEL V.2


URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA AHLI NO 1

TENAGA AHLI Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (team leader)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Sebagai koordinator bertanggungjawab untuk : • Memimpin

Pelaksanaan

pekerjaan

dari

sejak

perencanaan sampai terselesaikan pekerjaan hingga diterima dengan baik oleh pemberi kerja. • Penyiapan jadwal rinci • Penyiapan metodologi kerja • Penyiapan outline dan kisi-kisi laporan • Melakukan sintesa laporan • Penyiapan materi presentasi dan temu wicara dengan

stakeholder • Editing dan quality control laporan • Mengkoordinir diskusi, presentasi dan temu wicara • Mengkoordinasi

pelaksanaan

tugas

masing-masing

tenaga ahli sehingga tercipta suasana pekerjaan yang harmonis dan efektif • Menetapkan kerangka studi yang menjadi acuan kerja

tenaga ahli lainnya • Memberi masukan kepada tenaga ahli lain tentang jenis-

jenis analisa yang harus dilakukan untuk menunjang pekerjaan ini • Bersama tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja

dan kerangka laporan. 2

Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Bertugas untuk membantu Team Leader dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk membuat jadwal kerja dan menggordinasikan antara tenaga-tenaga ahli lainnya dengan Team Leader pada setiap tahapan pekerjaan supaya target pekerjaan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sebagai Ahli Perencanaan Wilayah dan kota bersama tim bertugas untuk : • Mengevaluasi kondisi pemanfaatan ruang • Mengkaji permasalahan yang ada pada kawasan • Mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian RTRWK


NO

TENAGA AHLI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • Mengkaji langkah operasional penanganan lingkungan • Menetapkan prioritas penanganan di bidang penataan

ruang berdasarkan kondisi geografis, tingkat kerawanan dan tingkat bahaya 3

Ahli Prasarana Wilayah/ Infrastruktur

• Melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder

mengenai prasarana dan sarana tranportasi wilayah kota; • Melakukan

kajian terhadap kebutuhan prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi;

• Melakukan

kajian terhadap penentuan pembangunan prasarana transportasi;

prioritas

• Perencanaan teknis jaringan jalan dan menetapkan

fungsi dan dimensi perencanaan;

jaringan

jalan

pada

wilayah

• Merencanaan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah

dan kota; • Mendesain saluran drainase dan air buangan kota; • Bersama dengan tim menyusun kebijakan dan stategi

pengembangan transportasi wilayah; • Bersama

dengan tim merumuskan pelaksanaan pembangunan prasarana transportasi wilayah yang dibutuhkan;

• Bersama

dengan tim transportasi kawasan;

4

Ahli Teknik Lingkungan

menyusun

rencana

sistem

• Mengkaji batas ambang serta pencemaran lingkungan

yang dapat terjadi pada masa yang akan datang • Menganilisis sistem pelayanan

persampahan secara

integral • Memberikan rekomendasi dibidang lingkungan • Mendesign penanganan lingkungan perumahan • Merencanakan

sektor utilitas kota sesuai dengan bidangnya yaitu, membuat konsep-konsep rencana dibidang teknik penyehatan antara lain : perencanaan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, kesehatan lingkungan dan sebagainya


NO 5

TENAGA AHLI Ahli Geodesi/Geografi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • Sebagai

koordinator lapangan termasuk dalam pengumpulan data, pekerjaan survei lapangan maupun pembuatan peta dasar wilayah perencanaan (pembuatan peta dasar dan peta fisik wilayah Kota Medan dengan Ground Survey dengan GPS;

• Melakukan

pengolahan data elektronik, sehingga informasi mengenai karakteristik wilayah perencanaan dengan mudah dapat ditampilkan dan dianalisa;

• Menyiapkan bahan untuk diskusi dan presentasi • Mongkoordinasikan

pembuatan dan penggambaran peta, termasuk peta eksisting, analisis, rencana dan album peta.

• Menganalisis keadaan/karaktiristik sosial budaya, adat

istiadat maupun kaidah-kadah dan norma-norma yang belaku pada masyarakat di wilayah Perencanaan termasuk pola hidup dan pola permukiman; • Menganalisis

kependudukan dan memproyeksikan jumlah penduduk untuk mengetahui akan kebutuhan ruang pada masa yang akan datang;

6

Ahli Ekonomi Pembangunan

• Menganalisa pergeseran dan prospek perkembangan

kota • Menganalisa sistem simpul, kondisi simpul koleksi-

distribusi di wilayah perencanaan • Menganalisis

sektor perekonomian kawasan dan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan

• Menilai kecenderungan dan perkiraan dimasa depan tiap

sektor kegiatan ekonomi dalam hal kapasitas investasi, penyerapan tenaga kerja; produksi dan perkiraan kebutuhan investasi; • Mengidentifikasi

komponen-komponen kegiatan pendanaan/pembiayaan program pengembangan prasarana;

• Menyusun strategi pembiayaan prasarana dan sarana

kawasan • Merencanakan

sarana

penunjang

aktivitas

perekonomian kota • Melakukan kajian aspek ekonomi yang berhubungan

dengan perkembangan perkotaan

5.3

RENCANA KERJA


Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Penyempurnaan RTRW Kota Medan Tahun 2008-2028 direncanakan selesai dalam waktu 3 (tiga) Bulan Kalender atau 90 (sembilan puluh) hari kalender. Untuk mencapai target kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka perlu di buat schedule/jadwal pelaksanaan pekerjaan secara rinci untuk masing-masing tahapan kegiatan. Kegiatan ini harus melalui beberapa tahapan kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal. Setiap tahapan kegiatan harus dikonsultasikan dan didiskusikan dengan Pemberi Kerja, serta setuju dengan dukungan mereka dan terlibat dalam rencana kerja. Secara garis besar tahapan kegiatan Penyusunan Penyempurnaan RTRW Kota Medan Tahun 2008-2028 ini terdiri dari empat tahapan kegiatan utama, yaitu; tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap penyusunan rencana dan tahapan konsultansi berupa diskusi, FGD, seminar dan sosialisasi rencana. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana kerja untuk masing-masing tahapan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: 1.Minggu Ke 1 : Pada minggu pertama hari kerja (setelah dikeluarkannya SPMK), rencana kerja yang akan dilaksanakan lebih difokuskan pada pekerjaan persiapan. Dalam tahap persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan, seperti: 

Menyusun dan mempersiapkan metodologi dan rencana kerja;



Mempersiapkan dan membagi tugas kepada personil/tim untuk survei dan pengumpulan data;



Mobilisasi peralatan, tenaga ahli dan tenaga pendukung;



Mempersiapkan peralatan survei;



Melakukan kajian literatur sebagai pemahaman awal terhadap wilayah perencanaan;



Mempersiapkan laporan pendahuluan.

Pada tahap persiapan berfokus pada pemantapan rencana kerja dan metoda pelaksanaan pekerjaan yang rill. Kegiatan awal dari tahap persiapan dimulai


dengan mobilisasi tim konsultan dan koordinasi awal dengan pemberi kerja serta melakukan kajian literatur untuk menyamakan persepsi. Setelah diperoleh kesamaan persepsi tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka mulai dilakukan kajian makro untuk memperoleh isu permasalahan serta pengenalan awal kondisi wilayah studi, sebagai masukan bagi penyusunan persiapan survei, dan sebagai masukan pula terhadap informasi identifikasi permasalahan dan perwujudan ruang wilayah. Pada minggu pertama tersebut sebagian tim sudah mulai melakukan kunjungan awal keberbagai instansi pemerintah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan survei dan pengumpulan data. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, antara lain: 

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Kota Medan)

dan

instansi

Penyempurnaan

terkait

RTRW

Kota

lainnya Medan

mengenai Tahun

adanya

kegiatan

2008-2028,

yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Kota Medan yang bekerjasama dengan pihak konsultan perencana; 

Selanjutnya pihak konsultan akan meminta saran dan masukan dari pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan, termasuk kelengkapan surat-menyurat yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan, seperti: surat ijin, surat survei, surat tugas dan sebagainya;



Rencana kerja dan koordinasi awal dengan pihak aparat pemerintah daerah, dan selanjutnya akan dilakukan fasilitasi pembentukan tim teknis di daerah.

2. Minggu ke 2 : Pada minggu kedua hari kerja (setelah dikeluarkannya SPMK), rencana kerja yang akan dilaksanakan lebih difokuskan pada pekerjaan survei dan pengumpulan

data.

Survei

dan

pengumpulan

data

dilakukan

untuk

mengumpulkan data-data sekunder dan data-data primer. Pengumpulan data sekunder atau studi literatur adalah metoda pengumpulan data yang


dilakukan dengan mengambil data sekunder dari berbagai instansi atau dari laporan

beberapa

instansi

terkait.

Misalnya

data

dari

kantor/instansi/dinas/badan yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Medan serta instansi vertikal lainnya. Data-data sekunder yang akan dikumpulkan pada tahap ini antara lain:

1. Data Rencana dan Kebijakan Pembangunan, meliputi : 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara;



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MedanTahun 2006-2016;



RPJP dan RPJM Daerah;



Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

lainnya

yang

berkaitan

dengan materi dan wilayah perencanaan. 2. Data mengenai kondisi fisik dasar wilayah perencanaan, meliputi: 

Letak georafis dan batas administrasi Kota Medan;



Keadaan topografi dan kemiringan lereng;



Kondisi geologi dan jenis tanah;



Keadaan iklim dan cuaca;



Keadaan hidrologi;

3. Aspek tata guna tanah yang secara umum dirinci menurut jenis-jenis penggunaan

perumahan,

pemerintahan

dan

bangunan

umum,

perdagangan, jasa, pelayanan sosial, jalur hijau atau ruang terbuka hijau, transportasi, penggunaan khusus seperti pariwisata, industri atau pergudangan dan lain sebagainya. 4. Data mengenai keadaan sosial dan kependudukan, yang meliputi: 

Pertumbuhan penduduk;



Distribusi dan kepadatan penduduk;



Struktur penduduk menurut jenis kelamin;



Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan;




Struktur penduduk menurut usia dan kelompok umur;



Struktur penduduk menurut agama;



Struktur penduduk menurut mata pencaharian;



Adat Istiadat/budaya yang ada di wilayah perencanaan;

5. Data mengenai keadaan perekonomian kota, meliputi: 

Jumlah dan perkembangan PDRB;



Pendapatan perkapita;



APBD;



Sektor unggulan maupun kegiatan-kegiatan usaha yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Medan, seperti sektor jasa, industri, perdagangan, dan sebaginya;



Keadaan

besarnya

sektor-sektor

kegiatan

perekonomian

dan

penyebarannya; 

Sistem hubungan antar sektor kegiatan;



Perkembangan keadaan perekonomian dalam hal besarnya produksi dan tingkat pertumbuhannya,

6. Aspek fasilitas pelayanan antara lain : 

Jenis-jenis fasilitas, jumlah dan penyebarannya di wilayah kota baik untuk melayani kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi.



Jenis-jenis prasarana dan sarana perhubungan dan prasarana lingkungan seperti jalan, listrik, drainase, air minum, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya.



Perkembangan mengenai keadaan fasilitas dan prasarana/sarana, baik dalam hal kualitas, kwantitas maupun sumber dana yang dipergunakan bagi pembiayaan pembangunannya.

7. Aspek administrasi/pengelolaan pembangunan, antara lain : 

Keadaan

struktur

organisasi,

tata

kerja,

khususnya

yang

menggambarkan mekanisme dan tata kerja unit pelaksana teknis yang berfungsi dalam pengendalian pelaksanaan rencana kota.




Keadaan keuangan kecamatan, mengenai volume pajak dan restribusi ditinjau menurut sumber beserta perkembangannya.



Keadaan status pemilihan tanah secara umum.



Keadaan tanah dan bangunan secara umum.



Peraturan-peraturan daerah atau kebijaksanaan pemerintah daerah tentang pelaksanaan pembangunan.

Selain mengumpulkan data-data sekunder juga dilakukan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer pada dasarnya juga dapat dilakukan dengan menggunakan metoda-metoda seperti (wawancara dan diskusi/FGD). Namun untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan kondisi faktual lapangan maka dilakukan metoda observasi lapangan yaitu melakukan peninjauan langsung kelapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat observasi lapangan adalah: 1. Kondisi infrastruktur kawasan, perumahan dan permukiman, prasarana perkonomian, pola lalu lintas dan aliran barang, sarana dan prasana transportasi, kondisi fasilitas dan utilitas kawasan dan pola penggunaan lahannya. Data-data dan kondisi fisik lapangan tersebut sedapat mungkin dituangkan dalam peta eksisting, seperti; 

Peta Daya Dukung Pengembangan Fisik;



Peta Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung;



Peta Sebaran Kegiatan Eksisting;



Peta Pemanfaatan dan Kecenderungan Perubahan Lahan;



Peta Sebaran Penduduk;



Peta

Sebaran

Pelayanan

Kegiatan

Kawasan

(Perdaganagan,

Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Rekreasi, Olahraga, Ruang Terbuka Hijau); 

Peta Jaringan Transportasi dan Pergerakan;



Peta Jaringan Persampahan;



Peta Jaringan Listrik;



Peta Jaringan Air Hujan;




Peta Jaringan Air Bersih;



Peta Jaringan Air Limbah;



Peta Jaringan Telepon;



Peta Jaringan Irigasi dan sebagainya

2. Melihat kondisi dan perkembangan fisik Kota Medan, seperti: kondisi topografi dan kemiringan lereng;kawasan yang sering terjadi genangan atau

rawan

banjir;

kawasan

lindung;

kawasan

konservasi

dan

sebagainya. Data-data dan kondisi fisik lapangan tersebut sedapat mungkin dituangkan dalam peta eksisting dan dijadikan sebagai bahan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang wilayah Kota Medan; 3. Mengidentifikasi

potensi

dan

permasalahan

pembangunan

dan

perwujudan ruang wilayah Kota Medan; 4. Pengumpulan data primer dapat juga dilakukan dengan pembagian quiesionar, wawancaa terstruktur dan mendalam(in-depth interview), Forum Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD), diskusi dan sebagainya kepada berbagai sumber, seperti tokoh masyarakat, kelompok pengusaha dan stakeholders lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dan menjaring aspirasi dari masyarakat dan stakeholders lainnya, khususnya dari perasaan dan pendapat secara mendalam. 3. Minggu ke 3 : Pada minggu ketiga hari kerja (setelah dikeluarkannya SPMK), rencana kerja yang akan dilaksanakan lebih difokuskan pada penyerahan Laporan Pendahuluan dan melakukan diskusi Laporan Pendahuluan. Hal-hal yang akan didiskusikan pada tahap tersebut antara lain: metoda dan rencana kerja tim konsultan. Pada tahap ini, diharapkan terdapat beberapa kesepakatan dengan pemberi kerja, antara lain: 

Tersepaktinya desain, metoda dan rencana kerja selanjutnya;




Terpahaminya gambaran awal permasalahan dan isu fisik maupun non fisik

wilayah

serta

keterkaitannya

dengan

wilayah

sekitarnya

(berdasarkan sintesa dan hipotesa); 

Review terhadap produk-produk rencana tata ruang yang sudah disusun sebelumnya (RTRWK Medan 2006-2016) dan rencana tata ruang wilayah terkait (Mebidang);



Tersedianya data-data untuk analisis awal antara lain, kondisi fisik kawasan, keadaan sosial dan kependudukan, keadaan fasilitas dan utilitas kota, kegiatan perekonomian dan sistem transportasi;



Terwujudnya identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang wilayah.

Sosialisasi

dan

Pembahasan/Diskusi

Laporan

Pendahuluan

tersebut

dilakukan dengan mengundang seluruh Dinas terkait, Pakar, Akademis, BUMN, Ahli Profesi, Camat dan Lurah, Pemerhati Kota dan stakeholders lainnya. Dan setelah Pembahasan/Diskusi Laporan Pendahuluan tersebut dapat dilakukan survei lanjutan untuk melengkapi data berdasarkan masukan-masukan dari forum diskusi. Lebih jelasnya mengenai rencana kerja dan tahapan kegiatan pengumpulan data, dapat dilihat pada Gambar 5.1.

4. Minggu Ke 4 sampai Minggu ke 6 : Pada minggu ke empat sampai dengan minggu ke enam atau 1,5 (satu setengah)bulan setelah dikeluarkannya SPMK, rencana kerja yang akan dilaksanakan lebih difokuskan pada tahap analisis. Tahap analisis adalah merupakan tahap lanjutan dari pengumpulan data. Data-data yang telah dikumpulkan pada tahap pengumpulan data, ditabulasi dan sedapat mungkin dipetakan untuk mempermudah analisis. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini antara lain: a. Analisis regional dilakukan untuk memahami kedudukan dan keterkaitan Kota Medan dalam sistem regional yang lebih luasdalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya;


b. Analisis ekonomi dilakukan untuk mewujudkan ekonomi wilayah yang sustainable melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam sistem ekonomi wilayah yang lebih luas; GAMBAR 5.1 RENCANA KERJA DAN TAHAP KEGIATAN PENGUMPULAN DATA PADA PENYUSUNAN PENYEMPURNAAN RTRW KOTA MEDAN TAHUN 2008-2028

TAHAPAN

TAHAP PENGUMPULAN DATA

KEGIATAN

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN RUANG Mobilisasi T. Ahli

Tabulasi dan Analisa Data:

Kajian Literatur

KEGIATAN PENDUKUNG

Persiapan Survei

Pelaksanaan Survei Lapangan dan Pemetaan

• • •

KEGIATAN PENYUSUNAN PENYEMPURNA AN RTRW KOTA MEDAN 20082028

c.

•

•

Menyamakan Persepsi

Identifikasi potensi dan Permasalahan Pembangunan dan Perwujudan Ruang

KEGIATAN PENJARINGAN ASPIRASI

Identifikasi Data Survei lapangan

Perumusan permasalahan rinci pengembangan wilayah

Penentuan prioritas penanganan permasalahan pengembangan

Perkiraan Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan • • • • •

Fasilitasi Pembentukkan Tim Teknis

Koordinasi Lapangan

Kondisi fisik; Sosial dan kependudukan; Fasilitas dan utilitas kota Kegiatan perekonomian Sistem transportasi

Pengembangan penduduk; Ekonomi perkotaan; Fasilitas sosial ekonomi; Lahan perkotaan; Sarana dan prasarana kota

Diskusi Laporan Pendahuluan dengan Stakeholder Terkait

Analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memahami aspek-aspek kependudukan terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan perkembangan sosial dan ekonomi;


d. Analisis sistem prasarana transportasi

untuk memperoleh gambaran

mengenai : •

Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kota, antar kawasan baik dalam wilayah maupun antar wilayah Kota, dengan melihat pengumpul hasil produksi, pusat kegiatan transportasi, dan pusat distribusi barang dan jasa;

•

Kecenderungan perkembangan prasarana transportasi yang ada;

•

Aksesibilitas lokasi-lokasi kegiatan di wilayah Kota.

e. Analisis sistem permukiman dilakukan untuk memahami kondisi, jumlah, jenis, letak, ukuran, dan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di wilayah Kota yang digambarkan dengan sistem hirarki dan fungsi kawasan permukiman. f.

Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya dan lindung;

g. Analisis pembiayaan pembangunan dilakukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber

pembiayaan

pembangunan

dan

besaran

biaya

pembangunan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan dan pinjaman luar negeri, perkiraan sumber-sumber pembiayaan masyarakat, dan sumbersumber pembiayaan lainnya. Pada prinsipnya tahap ini akan dilaksanakan secara parallel dengan tahap survei/pengumpulan data, dimana data-data yang sudah diperoleh langsung diolah/analisis. Maksud

pelaksanaan secara parallel adalah untuk lebih

mengefektifkan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan kata lain ketika data lapangan telah diperoleh (walaupun proses keseluruhan survai belum tuntas) dengan segera pentabulasian dan penstrukturan data akan dilaksanakan, terutama pemetaan situasi dan kondisi lapangan. Pada tahapan

pelaksanaan pekerjaan ini akan menghasilkan perkiraan

kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil


analisis kependudukan, sektor/kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan. Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup: 1. Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan; 2. Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi kota; 3. Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi kota; 4. Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan kota; •

kebutuhan ekstensifikasi;

•

kebutuhan intensifikasi;

•

perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan.

5. Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana kota. Hasil dari analisis di atas selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah laporan, yang disebut dengan istilah Laporan Antara/Analisis. Setelah laporan tersebut diserahkan pada pemberi kerja maka selanjutnya akan dilaksanakan Seminar Laporan Antara dengan mengundang seluruh Dinas terkait dan Tim Teknis untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana kerja dan tahapan kegiatan analisis pada pekerjaan penyusunan Penyempurnaan RTRW Kota Medan, dapat dilihat pada diagram berikut:


GAMBAR 5.2 RENCANA KERJA DAN TAHAP KEGIATAN ANALISIS PADA PENYUSUNAN PENYEMPURNAAN RTRW KOTA MEDAN

TAHAP ANALISIS

TAHAPAN KEGIATAN

PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Tabulasi dan Analisa Data:

KEGIATAN PENDUKUNG

Identifikasi Data Survei lapangan

• • • • •

Kondisi fisik kawasan; Sosial dan kependudukan; Fasilitas dan utilitas kota Kegiatan perekonomian Sistem transportasi Perumusan Konsep Pengembangan Kota: Perkiraan Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan

KEGIATAN PENYUSUNAN PENYEMPURNA AN RTRW KOTA MEDAN 2008-


Penentuan prioritas penanganan permasalahan pembangunan

• • • • •

Pengembangan penduduk; Ekonomi perkotaan; Fasilitas sosial ekonomi; Lahan perkotaan; Sarana dan prasarana kota

Diskusi Laporan Antara dengan Stakeholder Terkait

•

Tujuan Pemanfaatan Ruang

•

Rencana Struktur Ruang

•

Rencana Pola Ruang;

•

Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan

•

Pedoman Pengendalian pemanfaatan ruang

Persiapan seminar konsep rencana

4. Minggu Ke 7 sampai Minggu ke 10 : Pada minggu ke tujuh sampai dengan minggu ke sepuluh atau 2,5 (dua setengah)bulan setelah dikeluarkannya SPMK, rencana kerja yang akan dilaksanakan lebih difokuskan pada tahap penyusunan konsep rencana.


Setelah melakukan tahap analisis dan diskusi laporan antara selanjutnya disusun konsep dan skenario pengembangan Kota Medan yang meliputi : A. Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Medan Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Medan dirumuskan sesuai dengan

permasalahan

dan

arahan

kebijakan

berdasarkan

urgensi/keterdesakan penanganan wilayah tersebut. B. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Medan, meliputi : 1. Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk Arahan distribusi penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk Wilayah Kota Medan hingga akhir tahun perencanaan (tahun 2028) yang selanjutnya dirinci dalam distribusi pada setiap kawasan, sesuai dengan daya dukungnya. 2. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Rencana ini merupakan susunan yang diharapkan dari unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam perkotaan, lingkungan

sosial

perkotaan, dan lingkungan buatan perkotaan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang Wilayah Kota, yang meliputi distribusi penduduk per unit permukiman perkotaan, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan (fungsi primer dan sekunder).Pengelompokan materi yang diatur, adalah : •

Perdagangan yang terdiri dari : perdagangan skala regional; perdagangan skala kota; perdagangan skala sebagian kota atau lokal.

•

Pendidikan yang terdiri dari : perguruan tinggi, sekolah lanjutan tingkat atas; sekolah lanjutan tingkat pertama; sekolah dasar.

•

Pelayanan kesehatan yang terdiri dari : rumah sakit umum, pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu.


•

Pelayanan rekreasi dan atau olah raga yang terdiri dari : pelayanan skala kota; pelayanan skala lokal atau sebagian kota.

3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Meliputi

Rencana

Sistem

jaringan

pergerakan

dan

prasarana

penunjang bagi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan udara, seperti: a.Angkutan jalan raya, terdiri dari: • Jaringan arteri sekunder, jaringan kolektor sekunder, sistem primer; • Terminal angkutan barang, terminal angkutan penumpang skala regional, terminal angkutan penumpang kota sampai dengan terminal madya; • Trayek angkutan umum penumpang dan mikro bus penumpang, lintasan angkutan barang dan ternak. b.Angkutan kereta api, terdiri dari: • Jaringan jalan kereta api; • Stasiun kereta api; • Depo atau balai yasa. c. Angkutan laut, terdiri dari: • Pelabuhan laut; • Jalur pelayaran. d.

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari: • Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; • Jalur pelayaran sungai.


e.

Angkutan udara, terdiri dari: • Bandar udara; • Jalur aman terbang (conicle surface).

4.Rencana Sistem Jaringan Utilitas (telekomunikasi, energi, pengairan, prasarana pengelolaan lingkungan) Meliputi rencana sistem jaringan utilitas dalam Wilayah Kota Medan sampai dengan akhir tahun perencanaan, yang terdiri dari: a.

Sistem saluran telepon, terdiri dari: • Stasiun telepon otomat; • Saluran primer; • Rumah kabel; • Saluran sekunder.

b.

Sistem jaringan listrik, terdiri dari: • Bangunan pembangkit; • Gardu induk ekstra tinggi; • Gardu induk; • Saluran udara tegangan ekstra tinggi; • Saluran udara tegangan tinggi; • Jaringan transmisi menengah.

c.

Sistem jaringan gas, terdiri dari: • Pabrik gas; • Seluruh jaringan gas.

d.

Sistem penyediaan air bersih terdiri dari:


• Bangunan pengambil air baku; • Saluran atau pipa transmisi air baku; • Instalasi produksi; • Pipa transmisi air bersih utama; • Pipa transmisi air bersih sekunder; • Bak penampung; • Pipa distribusi utama; • Pipa distribusi sekunder. e.

Sistem pembuangan air hujan, terdiri dari: • Saluran primer; • Saluran sekunder; • Waduk penampungan.

f.

Sistem pembuangan air limbah, terdiri dari: • Saluran primer; • Saluran sekunder; • Bangunan pengolahan; • Waduk penampungan.

g.

Sistem persampahan, terdiri dari: • Tempat pembuangan akhir; • Bangunan pengolahan sampah; • Penampungan sementara.

C. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota


Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan merupakan bentuk pemanfaatan ruang Wilayah Kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam, antara lain:

a.Kawasan Budidaya Perkotaan, meliputi: •

Perumahan dan permukiman, yang dirinci menurut ketinggian bangunan,

jenis

penggunaan,

pengelompokan

berdasarkan

besaran perpetakan; •

Perdagangan,

yang

dirinci

menurut

jenis

dan

bentuk

bangunannya, antara lain pasar, pertokoan, mal, dll; •

Industri, yang dirinci menurut jenisnya;

•

Pendidikan, yang dirinci menurut tingkatan pelayanan mulai dari pendidikan tinggi, SLTA, SLTP, SD, dan TK;

•

Kesehatan, yang dirinci menurut tingkat pelayanan mulai dari RS Umum kelas A,B,C,D; puskesmas, puskesmas pembantu;

•

Peribadatan, yang dirinci menurut jenisnya mulai dari mesjid, gereja, kelenteng, pura, vihara;

•

Rekreasi, yang dirinci menurut jenisnya, antara lain taman bermain, taman rekreasi, taman lingkungan, taman kota, dll;

•

Olahraga, yang dirinci menurut tingkat pelayanannya, antara lain stadion, gelanggang, dlll;

•

Fasilitas sosial lainnya, yang dirinci menurut jenisnya, seperti panti asuhan, panti werda, dll;

•

Perkantoran

pemerintah

dan

niaga,

yang

dirinci

menurut

instansinya; •

Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, stasiun

kereta

api,

pelabuhan

sungai,

pelabuhan

danau,


pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara, dan sarana transportasi lainnya; •

Kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan;

•

Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan;

•

Tempat pembuangan sampah akhir.

b. Kawasan Lindung dalam Kota, meliputi: •

Kawasan

resapan

air

dan

kawasan

yang

memberikan

perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya; •

Sempadan pantai, sungai, sekitar danau dan waduk, sekitar mata air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;

•

Cagar alam/pelestarian alam, dan suaka margasatwa;

•

Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam lainnya;

•

Kawasan cagar budaya;

•

Kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir.

D. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan Rencana ini mencakup rencana penanganan lingkungan perkotaan, arahan kepadatan bangunan, dan arahan ketinggian bangunan. a. Rencana Penanganan Lingkungan, meliputi :

jenis penanganan

lingkungan dan jaringan pergerakan serta utilitas untuk tiap unit lingkungan dan atau kawasan yang akan dilaksanakan dalam kota, seperti : •

Rencana pengembangan lingkungan/kawasan baru, kawasan yang dikonversi, kawasan yang diremajakan, kawasan resettlement, dsb;


•

Rencana kawasan yang dikembangkan dengan metoda konsolidasi tanah perkotaan, guided land development, dll;

•

Rencana jaringan pergerakan dan atau utilitas kawasan yang akan diperbaiki;

•

Rencana jaringan pergerakan dan atau utilitas kawasan yang akan diperbaharui, dll.

b. Arahan Kepadatan Bangunan, yaitu : perbandingan luas lahan yang tertutup

(bangunan dan prasarana serta lainnya seperti : jalan,

perparkiran, dll) dalam tiap unit lingkungan dan atau kawasan dengan luas kawasan (land coverage), antara lain : •

Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan sangat tinggi (lebih besar dari 75%);

•

Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan tinggi (60% 75%);

•

Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan menengah (45 % - 60%);

•

Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan rendah (30% - 45 %);

•

Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan sangat rendah (30%).

c. Arahan Ketinggian Bangunan, yaitu: arahan ketinggian bangunan untuk setiap kawasan kota, sesuai dengan daya dukung kawasan. d. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumber Daya lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan sumber daya buatan. Rencana penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang memperhatikan keterpaduan sumber daya manusia dan sumber daya buatan; mencakup penguasaan, penggunaan dan


pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya (termasuk arahan baku mutu udara, air; pemanfaatan udara bagi jalur penebangan dan komunikasi; pemanfaatan air dan penggunaannya) E. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang

berdasarkan

mekanisme

perijinan,

pemberian

insentif

dan

disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi, antara lain: •

Mekanisme advis planning perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi kegiatan perkotaan;

•

Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang didorong

pengembangannya,

kawasan

yang

dibatasi

pengembangannya, serta terhadap upaya-upaya perwujudan ruang yang

menjaga

konsistensi

pembangunan

dan

keserasian

perkembangan Bagian Kawasan Perkotaan dengan Kota/Kawasan Perkotaan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; •

Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;

•

Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;


•

Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang;

•

Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;

•

Mekanisme pengenaan sanksi mencakup sanksi administratif, pidana dan perdata.

Seluruh tahapan kegiatan diatas akan dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemberi kerja. Selain melakukan konsultasi rutin dengan pemberi kerja, pihak konsultan juga akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya di Kota Medan, yang disebut dengan istilah FGD (focus group discussion) untuk memperoleh masukan-masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai baian

dari

proses

perencanaan

partisipatif.Setelah

konsep

rencana

diseminarkan maka konsep rencana ditetapkan menjadi rencana, melalui Peraturan Daerah. Untuk lebih jelasnya tahap penyusunan konsep rencana dapat dilihat pada gambar berikut.


GAMBAR 5.3 RENCANA KERJA DAN TAHAP KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PADA PENYUSUNAN PENYEMPURNAAN RTRW KOTA MEDAN TAHUN 2008-2028

TAHAPAN

TAHAP PENYUSUNAN RENCANA

KEGIATAN

PERUMUSAN KONSEP PENGEMBANGAN

PENETAPAN RENCANA

Perumusan Konsep Pengembangan Kota:

KEGIATAN PENDUKUNG

•

Tujuan Pemanfaatan Ruang

•

Rencana Struktur Ruang

•

Rencana Pola Ruang;

•

Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan

•

Pedoman Pengendalian pemanfaatan

KEGIATAN PENYUSUNAN PENYEMPURNA AN RTRW KOTA MEDAN 20082028


Seminar konsep Rencana

PEMBAHASAN DRAFT LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MEDAN •

Perda (SK Walikota) tentang RTRW Kota Medan Tahun 2008-2028;

•

Pembentukan kelembagaan pengawasan, pemantauan dan pengendalian rencana

Diskusi dan fasilitasi Stakeholders

Pemilihan alternatif konsep Rencana

5. Minggu Ke 11 dan 12: Pada minggu ke 11 sampai dengan minggu ke 12 atau 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya SPMK, rencana kerja lebih difokuskan pada perbaikan rencana sesuai dengan hasil seminar dan serah terima pekerjaan. Beberapa produk yang akan diserahkan pada tahap ini, antara lain: 

Buku Rencana Penyempurnaan RTRW Kota Medan Tahun 2008-2028, yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil seminar akhir;




Album Peta Rencana Penyempurnaan RTRW Kota Medan Tahun 20082028;



Soft Copy Laporan Akhir dalam bentuk CD;



Draft Ranperda Tentang Penyempurnaan RTRW Kota Medan Tahun 2008-2028.

5.4

SISTEM PELAPORAN Wujud nyata dari hasil pelaksanaanPekerjaanPenyusunan Penyempurnaan

RTRW Kota Medan Tahun 2008-2028 harus dituangkan dalam laporan yang selanjutnya menjadi arsip diberbagai institusi terkait. Oleh sebab itu kami akan menyusun dan menyerahkan laporan kepada Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan selaku Pengguna Jasa, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja & Rencana Anggaran Biaya yang telah kami buat. Adapun jenis-jenis laporan yang harus diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, terdiri dari : 1. Laporan Pendahuluan Dalam tahap ini, konsultan sudah melakukan koordinasi dalam merumuskan rencana kerja dan pembagian tugas diantara tenaga ahli yang terlibat. Laporan Pendahuluan tersebut secara garis besar berisikan : 

Pemahaman

konsultan

terhadap

lingkup

substansi

dan

wilayah

perencanaan; 

Rencana kerja;



Metoda dan analisis yang akan digunakan;



Data-data dasar termasuk peta-peta yang memadai untuk analisis awal. Data dan peta tersebut harus sudah terlampir pada saat Laporan Pendahuluan didiskusikan;



Pembagian dan pendistribusian tugas;



Uraian/penjabaran tugas oleh masing-masing tenaga ahli;



Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan serta jadwal pengumpulan data yang harus dilakukan.


Laporan Pendahuluan tersebut harus diserahkan konsultan kepada Pemberi Kerja sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran A4 dan dicetak warna. Selanjutnya konsultan akan mendiskusikan laporan tersebut dalam forum diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD)untuk memperoleh masukan, tanggapan serta persetujuan untuk dilanjutkan lebih jauh. 2. Laporan Antara/Analisis Pada tahap ini konsultan telah melakukan pengumpulan data dan analisis serta merumuskan skenario pengembangan Kota Meda. Secara garis besar Laporan Antara/Analisis tersebut berisikan: •

Data : primer dan sekunder, spasial dan non spasial;

•

Rumusan permasalahan dan isu-isu strategis wilayah Kota Medan;

•

Hasil analisis deskriptif, statistik dan spasial;

•

Skenario pengembangan Wilayah Kota Medan;

•

Konsep Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan.

Laporan Antara/Analisis tersebut harus diserahkan konsultan kepada Pemberi Kerja sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran A3 dan dicetak warna. Selanjutnya konsultan akan mendiskusikan laporan tersebut dalam forum

diskusi

kelompok

terarah

(focus

group

discussion/FGD)untuk

memperoleh masukan, tanggapan serta persetujuan untuk dilanjutkan lebih jauh. 3. Laporan Draft Rencana Laporan Draft Rencana, merupakan Draft Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2008-2028. Laporan tersebut akan didiskusikan pada forum seminar bersama Tim Teknis dan instansi terkait serta para pelaku pembangunan di wilayah Kota Medan untuk memperoleh masukan dan tanggapan.Laporan Draft Rencana diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran A3 dan dicetak berwarna. Laporan tersebut juga dilampiri dengan buku ringkasan sebagai bahan untuk seminar.: 4. Laporan Akhir/Buku Rencana


Sejak diterimanya masukan, saran, serta persetujuan tentang konsep rencana, konsultan harus menyerahkan Laporan Akhir yang berisikan rencana untuk mengantisipasi kecenderungan yang ada dan juga sebagai panduan bagi arah pengembangan yang dilengkapi dengan peta-peta rencana yang sudah disempurnakan baik dari segi substansi ataupun format teknisnya. Muatan yang harus tertuang dalam laporan ini adalah : 1. Tujuan pemanfaatan ruang, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat sampai pertahanan dan keamanan; 2. Rencana struktur dan pola ruang, meliputi : 

Struktur pemanfaatan ruang meliputi : hirarki pusat pelayanan wilayah, seperti : sistem-pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal serta kelas terminal,



Pola pemanfaatan ruang, yang memuat delinasi (batas-batas) kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan jasa (perniagaan, pemerintahan, transportasi, pariwisata, dII), kawasan perindustrian;

3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Medan, meliputi : 

Rencana pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;



Rencana pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu;



Rencana sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;



Rencana penatagunaan tanah, air, udara, hutan dan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan sumber daya buatan;



Rencana kegiatan ekonomi pembangunan;

4. Pedoman pengendalian pembangunan kawasan perkotaan;




Pedoman

perijinan

pemanfaatan

ruang/pengembangan

wilayah

kota/kawasan perkotaan bagi kegiatan pembangunan di wilayah dan kota/kawasan perkotaan (pedoman pemberian ijin lokasi); 

Pedoman pemberian konpensasi, serta pemberian intensif dan pengenaan disintensif di wilayah kota/kawasan perkotaan;



Pedoman pengawasan (pelaporan, pemantauan dan evaluasi) dan penertiban (termasuk pengenaan sanksi) pemanfatan ruang di wilayah kota/kawasan perkotaan.

Laporan Akhir diserahkan 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan SPMK. Laporan ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dengan ukuran A3 dan dicetak berwarna. 5. Album Peta Bersamaan dengan diserahkannya buku Laporan Akhir (Rencana), konsultan juga harus menyerahkan album peta yang berisi Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2008-2028 6. Soft Copy Konsultan juga harus menyerahkan Soft Copy dalam bentuk media optikal (DVD/CD) dari data, informasi, hasil analisis, dan hasil kajian lainnya yang sudah terstruktur dan terklasifikasi dengan baik, termasuk tabel-tabel maupun peta-peta digital. 7. Executive Summary Konsultan harus menyerahkan ringkasan masing-masing laporan yang digunakan sebagai bahan untuk diskusi dan seminar. 8. Draft Ranperda Konsultan juga harus menyerahkan Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2008-2028.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 1. Bagaimana tahapan penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031?


2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031? 3. Siapa saja yang seharusnya terlibat dalam penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031? 4. Bagaimana mekanisme pelibatan publik dalam penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031? 5. Pada tahap apa saja publik dapat berpartisipasi dalam penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031? 6. Darimana publik dapat mengetahui informasi mengenai penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031? 7. Apa bentuk partisipasi yang diberikan oleh public dalam penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031? 8. Apa saluran partisipasi yang digunakan untuk enyeampaikan opini/masukan mengenai penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031? 9. Bagaimana komunikasi antara public dan pemerintah penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031? 10. Apa yang menjadi hambatan untuk berpartisipasi penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031?


5.2 KOMPOSISI DAN PENUGASAN TENAGA AHLI

Recommend Documents