LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEKALAN TENAGA AHLI
I.
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan mewujudkan aspirasi
rakyat mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis karena memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 tugas DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi bukan hanya membahas Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Pemerintah tetapi DPR diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang berupa RUU inisiatif DPR. Dalam melaksanakan fungsi Anggaran, DPR tidak hanya menyetujui usulan anggaran negara yang diajukan pemerintah tetapi turut membahas dan bahkan dapat menolak usulan anggaran yang diajukan. Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut diperlukan suporting system yang akan memberikan dukungan keahlian, teknis dan administrasi. Ketiga dukungan tersebut telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, namun karena beban dan volume pekerjaan DPR secara lembaga maupun Anggota DPR secara indifidu semakin meningkat seiring dengan amandemen UUD 1945 dan dinamika tuntutan peningkatan kinerja maka untuk memaksimalkan dukungan tersebut DPR RI sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dapat merekrut kelompok Ahli/Tenaga Ahli yang bertugas memberikan dukungan keahlian bagi DPR dalam upaya meningkatkan kinerja. Secara khusus kelompok Ahli atau Tenaga Ahli ini mempunyai tugas untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi kepada Anggota Dewan, Alat kelengkapan Dewan, dan Fraksi-fraksi yang ada di DPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan rincian tugas yang terkait dengan dukungan keahlian tersebut antara lain:
1|Page
1. Mengolah dan menelaah masalah-masalah di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari Anggota, Alat Kelengkapan maupun Fraksi dalam bentuk informasi dan data atau analisis. 2. Memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahanpermasalahan yang mendapat perhatian DPR baik diminta maupun tidak. 3. Memberikan bantuan kepada Anggota, Alat Kelengkapan dan Fraksi di DPR, dalam penyiapan bahan-bahan untuk keperluan rapat, kunjungan kerja, penyerapan aspirasi, dan lain-lain. 4. Mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPR RI. Sesuai dengan yang diatur dalam Pedoman Umum Pengelolaan Tenaga Ahli, agar tercipta efektivitas dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, maka Tenaga Ahli telah mendapatkan pembekalan.
B.
Tujuan Adapun tujuan dilaksanakannya pembekalan bagi Tenaga Ahli Anggota Dewan,
Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi-fraksi adalah: 1. Memberikan informasi dan pemahaman tentang lingkup tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2. Memberikan informasi dan pemahaman tentang manajemen keparlemenan. 3. Memberikan informasi dan pemahaman tentang perkembangan peran dan tugas sistem pendukung DPR RI 4. Memberikan informasi dan pemahaman tentang tugas dukungan keahlian dari Tenaga Ahli DPR sebagai salah satu sistem pendukung DPR RI. 5. Memberikan informasi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban Tenaga Ahli dalam kegiatan memberi dukungan keahlian.
2|Page
C.
Sasaran Sasaran dari diadakannya kegiatan pembekalan ini adalah Tenaga ahli DPR yang
baru akan bekerja dapat memperolehinformasi dan pemahaman dasar yang sama mengenai DPR dan sistem pendukungnya.
II.
PELAKSANAAN KEGIATAN
A.
Waktu Pembekalan Pembekalan Tenaga Ahli DPR telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang
ditetapkan sebelumnya, yaitu selama tiga hari berturut-turut mulai 25 – 27 April 2011, pukul 09.00 – 15.30 WIB. Waktu pelaksanaannya dilakukan pada saat Anggota DPR melakukan kegiatan konstutusionalnya di luar gedung DPR yaitu pada masa reses masa sidang ke III.
B.
Tempat Pembekalan dilaksanakan di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto 6 Jakarta. Teknis
pelaksanaannya dilakukan dengan mengunakan 4 (empat) ruang sidang yang berbeda.
C.
Materi Pembekalan Materi pembekalan berupa pengetahuan dasar yang perlu diketahui para Tenaga
Ahli DPR Anggota. Adapun materi yang disajikan adalah mengenai Pelaksanaan Fungsi-fungsi DPR, Manajemen Keparlemenan, Agenda Penguatan Kelembagaan DPR, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system lembaga DPR, Hak dan Kewajiban Tenaga Ahli dan Fasilitas penunjang kerja dalam mendukung Kinerja DPR.
D.
Pembicara Materi dasar tentang Pelaksanaan fungsi-fungsi DPR disampaikan oleh beberapa
Anggota DPR. Materi tentang Sekretariat Jenderal sebagai supporting system dan fasilitas pendukung kerja serta Hak dan Kewajiban Tenaga Ahli disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dan para Deputi yang membidangi.
3|Page
E.
Peserta Pembekalan ini diikuti oleh....... Tenaga Ahli DPR baru bekerja yang terdiri dari: 1. Tenaga ahli Alat Kengkapan Dewan. 2. Tenaga Ahli anggota. 3. Tenaga Ahli Fraksi
III.
EVALUASI KEGIATAN
A.
Agenda Pembekalan Waktu pelaksanaan pembekalan sudah tepat, karena dilaksanakan bertepatan
dengan tidak adanya kegiatan Anggota DPR yang dilaksanakan di gedung DPR Jakarta, sehingga pembekalan ini tidak mengganggu pelayanan Asisten Anggota kepada Anggotanya.
B.
Tempat Tempat pelaksanaan pembekalan sudah representatif dan pembagian ke dalam 4
(empat) kelas sudah tepat meninggat peserta yang cukup banyak. Hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi adalah kemungkinan untuk mengunakan gedung di luar DPR agar tingkat kehadiran dan partisipasi peserta pada setiap sesi dapat semakin baik.
C.
Pembicara Pembicara
pada
pembekalan
secara
umum
menguasai
materi
yang
disampaikannya sehingga informasi yang disampaikan dapat dengan jelas diterima peserta.
D.
Materi Pembekalan 1. Materi Program legisasi nasional (prolegnas) telah diberikan oleh narasumber yang memahami substansi dan prosesnya sehingga memberikan pemahaman kepada peserta tentang pelaksanan fungsi legislasi DPR.
4|Page
2. Terkait
dengan
pelaksanaan
fungsi
anggaran,
telah
diberikan
oleh
narasumber yang memahami substansi dan prosesnya sehingga memberikan pemahaman kepada peserta tentang pelaksanan fungsi anggaran DPR. 3. Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, telah diberikan oleh narasumber yang memahami substansi dan prosesnya sehingga memberikan pemahaman kepada peserta tentang pelaksanan fungsi pengawasan DPR. 4. Materi manajemen keparlemenan membahas tentang dinamika perubahan sistem ketetanegaraan dan dampaknya terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Materi ini disampaikan oleh narasumber yang terlibat langsung dengan pembahasan UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sehingga telah memberikan pemahaman tentang aspek filosofis, sosiologis dan yuridis tentang Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks kekinian. 5. Materi penguatan kelembagaan membahas tentang bagaimana Tenaga Ahli dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan dukungan keahlian. Materi ini diberikan oleh narasumber yang merupakan Pimpinan BURT yang terkait langsung dengan penyusunan kebijakan Tenaga Ahli. Pemberian materi ini telah memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi Tenaga Ahli serta menjadi masukan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dalam mendorong peningkatan kinerja DPR. 6. Materi tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membahas tentang jenis dukungan administrasi,
keahlian dan
teknis yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Materi ini langsung diberikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dan telah memberikan pemahaman kepada Tenaga Ahli bahwa mereka akan berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Sekretariat Jenderal. 7. Materi tentang data dan informasi. Materi ini diberikan langsung oleh Deputi yang membawahi tentang data dan informasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.
5|Page
Materi ini menjadi informasi penting bagi Tenaga Ahli ketika meereka membutuhkan data dan informasi. 8. Materi tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Ahli. Materi ini diberikan oleh Deputi Legislasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Materi ini telah memberikan pemahaman kepada Tenaga Ahli tentang hak dan kewajiban mereka.
E.
Peserta Peserta pembekalan dikelompokkan ke dalam 4 kelas, dan rata-rata tiap kelas
diikuti oleh 150-250 orang. Pemberian materi dalam kelas dilaksanakan secara paralel. Setiap hari, tiap kelas mendapatkan tiga materi pembekalan. 1. Kehadiran Hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi adalah masalah kehadiran peserta, dimana pada hari pertama peserta pembekalan hanya mencapai rata-rata 80% pada setiap kelas. Pada hari ke dua peserta hanya mencapai rata-rata 65% pada setiap kelas dan pada hari ketiga hanya mencapai rata-rata 50% pada setiap kelas. Kehadiran ini secara akurat hanya dapat dibuktikan dengan tanda tangan absensi yang diberikan panitia. Sangat disayangkan banyak peserta yang secara fisik hanya datang untuk tanda tangan absensi saja. Secara umum disiplin tenaga ahli untuk hadir sebagai peserta pembekalan kurang.
2. Partisipasi dalam Kelas Peserta pembekalan memperhatikan dan merespon setiap materi dengan baik yang dibuktikan dengan aktifnya para peserta untuk bertanya atau mengajukan pendapat/komentar cukup tinggi pada setiap sesi materi yang disampaikan. Hanya saja masih banyak pertanyaan dan pendapat/komentar dari peserta yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan upaya untuk meningkatkan peranannya dalam memberi dukungan keahlian bagi DPR. Pertanyaan atau komentar banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis, yang bukan merupakan tugas keahlian, misalnya: 6|Page
a. Mengusulkan adanya kenaikan gaji. b. Ikut di dalam penyusunan anggaran DPR. c. Meminta agar dalam pengambilan gaji, dalam slip tidak perlu ada tanda tangan anggota. d. Mengharapkan agar mereka mendapatkan fasilitas seperti laptop dan dapat mengakses informasi yang disediakan Sekretariat Jenderal. e. Meminta
adanya
peningkatan
pelayanan
kesehatan
tidak
hanya
pelanyanan di poliklinik DPR tetapi juga layanan ASKES serta asuransi kecelakaan jika tanaga ahli mendapat kecelakaan pada saat mengikuti perjalanan dinas kunjungan kerja anggota ke daerah pemilihan. f.
Mempertanyakan apakah mereka dapat membentuk assosiasi tenaga ahli.
g. Hal yang mendasar, ada keinginan tenaga ahli khususnya tenaga ahli anggota untuk tidak berada secara langsung di bawah anggota, alasannya agar anggota tidak semena-mena terhadap tenaga ahli.
IV.
PENUTUP
A.
Kesimpulan Dari kegiatan pembekalan dapat disimpulkan bahwa: 1. Dari perspektif penyelenggaraan, pelaksanaan pembekalan tenaga ahli memiliki manfaat untuk mengetahui kondisi tenaga ahli atas dua hal yaitu: a. kedisiplinan dan pemahaman tenaga ahli atas keberadaanya sendiri, terhadap DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. b. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPR. 2. Jumlah hari untuk penyelenggaraan pembekalan yang dikaitkan dengan materi yang harus diberikan dirasakan cukup. 3. Berdasarkan disiplin kehadiran belum menggambarkan bahwa mereka memiliki tingkat disiplin yang dapat menggambarkan profesionalitas atau keahlian. 4. Peserta belum terlihat karakter atau sifat keahlian dari tenaga ahli, mereka lebih cenderung sebagai “job seeker”. 7|Page
B.
Rekomendasi Berasarkan masukan yang diterima, baik dari pemberi materi dan peserta dapat
diajukan rekomendasi sebagai berikut: 1. Perlu segera disusun Pedoman Kerja bagi Tenaga Ahli, agar memperjelas tugas dan fungsi dari Tenaga Ahli. 2. Perlu segera menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai tanaga ahli termasuk di dalamnya tata tertib atau kode etik tenaga ahli. 3. Perlu dipertimbangkan tentang: a. Pemberian pembekalan materi lebih lanjut yang terkait penyusunan undang-undang, perancangan APBN. Namun demikian perlu diatur tentang mekanisme pelaksanaannya dengan memperhatikan jumlah peserta. b. Antisipasi kajian tentang kemungkinan penambahan indeks honorarium tenaga ahli, pemberian tunjangan kesehatan dan teknis lainnya sesuai dengan masukan peserta.
8|Page
