KUALIFIKASI TENAGA AHLI ( untuk program BSPS 2017 )
Tenaga Ahli Manajemen ( sebagai Team Leader ) − Pendidikan minimal : − Sarjana (S2) jurusan Manajemen Proyek dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; atau − Sarjana (S1) semua jurusan dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun di semua bidang dan program pemberdayaan masyarakat. − Usia dibawah 48 tahun per Maret 2017. − Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme dan substansi program BSPS. − Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap operasional perbankan. − Berpengalaman bekerja bersama masyarakat dan atau pemerintah daerah. − Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat. − Mampu bekerja sama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara team work. − Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan. − Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program aplikasi perkantoran dan software database. − Bersedia bekerja fulltime di Provinsi sesuai dengan penugasan, tidak sedang menjalani kontrak dengan instansi/lembaga lain, serta tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/pengajar/dosen. − Diutamakan yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS; untuk 2 (dua) tahun terakhir. TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN − − − −
− −
Pendidikan minimal Sarjana (S1) Ilmu Sosial dengan pengalaman kerja di bidang program pemberdayaan masyarakat minimal 6 (enam) tahun. Usia dibawah 48 tahun per Maret 2017. Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme dan substansi program BSPS. Memiliki kemampuan dalam melakukan interaksi yang terus menerus kepada fasilitator dan masyarakat sehingga terjadinya proses perubahan pola pikir yang diprakarsai oleh kesadaran diri masing-masing individu. Berpengalaman bekerja bersama masyarakat dan atau pemerintah daerah. Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat.
− − − −
−
Mampu bekerja sama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara team work. Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program aplikasi perkantoran. Bersedia bekerja fulltime di Provinsi sesuai dengan penugasan, tidak sedang menjalani kontrak dengan instansi/lembaga lain, serta tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/pengajar/dosen. Diutamakan yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS; untuk 2 (dua) tahun terakhir.
TENAGA AHLI KONSTRUKSI / TEKNIK PERUMAHAN − − − − − − − − −
−
Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Teknik Sipil/Teknik Arsitektur dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 6 (enam) tahun. Usia dibawah 48 tahun per Maret 2017. Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme dan substansi program BSPS. Berpengalaman bekerja bersama masyarakat dan/atau pemerintah daerah. Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat. Mampu bekerja sama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara team work. Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program aplikasi perkantoran. Bersedia bekerja fulltime di Provinsi sesuai dengan penugasan, tidak sedang menjalani kontrak dengan instansi/lembaga lain, serta tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/pengajar/dosen. Diutamakan yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS; untuk 2 (dua) tahun terakhir.
KUALIFIKASI Assisten TENAGA AHLI ( untuk program BSPS 2017 )
Assiten TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN − − − −
− − − − − −
−
Pendidikan minimal Sarjana (S1) semua jurusan dengan pengalaman kerja di bidang program pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun. Usia dibawah 47 tahun per Maret 2017. Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme dan substansi program BSPS. Memiliki kemampuan dalam melakukan interaksi yang terus menerus kepada fasilitator dan masyarakat sehingga terjadinya proses perubahan pola pikir yang diprakarsai oleh kesadaran diri masing-masing individu. Berpengalaman bekerja bersama masyarakat dan atau pemerintah daerah. Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat. Mampu bekerja sama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara team work. Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program aplikasi perkantoran. Bersedia bekerja fulltime di Provinsi sesuai dengan penugasan, tidak sedang menjalani kontrak dengan instansi/lembaga lain, serta tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/pengajar/dosen. Diutamakan yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS; untuk 2 (dua) tahun terakhir.
Assiten TENAGA AHLI KONSTRUKSI / TEKNIK PERUMAHAN − − − − − − − −
Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Teknik Sipil/Teknik Arsitektur dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun. Usia dibawah 47 tahun per Maret 2017. Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme dan substansi program BSPS. Berpengalaman bekerja bersama masyarakat dan/atau pemerintah daerah. Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat. Mampu bekerja sama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara team work. Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program aplikasi perkantoran.
−
−
Bersedia bekerja fulltime di Provinsi sesuai dengan penugasan, tidak sedang menjalani kontrak dengan instansi/lembaga lain, serta tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/pengajar/dosen. Diutamakan yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS; untuk 2 (dua) tahun terakhir.
Assiten TENAGA AHLI SISTIM INFORMASI MENEJEMEN − − − − − − −
−
Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Teknik Informatika atau Teknik Komputer dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun. Usia dibawah 47 tahun per Maret 2017. Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme dan substansi program BSPS. Menguasai program komputer baik software maupun hardware. Mampu mengelola dan mengaplikasikan data base. Mampu bekerja sama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara team work. Bersedia bekerja fulltime di Provinsi sesuai dengan penugasan, tidak sedang menjalani kontrak dengan instansi/lembaga lain, serta tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/pengajar/dosen. Diutamakan yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS; untuk 2 (dua) tahun terakhir.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KONSULTAN INDIVIDUAL AHLI MANAJEMEN KEGIATAN BSPS
(SWAKELOLA)
TAHUN ANGGARAN 2017
DIREKTORAT SWADAYA DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) KONSULTAN INDIVIDUAL AHLI MANAJEMEN KEGIATAN BSPS Kementerian Negara/Lembaga
:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Eselon I
:
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Program
:
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
Hasil (Outcome)
:
Terlaksananya kegiatan BSPS yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
Unit Eselon II/Satker
:
Direktorat Rumah Swadaya / Satker Penyediaan Perumahan
Kegiatan
:
Pembinaan Teknis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Konsultan Individual.
Jenis Keluaran (Output)
:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Volume Keluaran
:
Laporan
1.
LATAR BELAKANG a.
Dasar Hukum 1)
Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945;
2)
Undang-Undang
(UU)
Nomor
17
Tahun
2007,
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 3)
Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4)
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 04 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5)
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015
tentang
Organisasi
Dan
Tata
Laksana
Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan; 1
7)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
168/PMK.05/2015
tentang
Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 8)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13
Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
b.
Gambaran Umum Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang menjadi salah satu tanggungjawab pemerintah. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah yaitu memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Rumah Swadaya berupaya melaksanakan amanat dari Undang-undang No.1 Tahun 2011 tersebut melalui Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Maksud kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk meningkatkan prakarsa dan upaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Sedangkan tujuan dari kegiatan BSPS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.
2
c.
Alasan Kegiatan Dilaksanakan Penyediaan rumah layak huni bagi MBR melalui kegiatan BSPS melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pelaksanaan program agar tepat sasaran, penggunaan, dan tepat waktu, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan BSPS. Sebagai penyelenggara pelaksanaan BSPS di Provinsi, PPK Rumah Swadaya Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tersebut. Dalam melakukan tugas dan fungsinya PPK Rumah Swadaya perlu dibantu oleh pihak ketiga yang dalam hal ini yaitu Konsultan Individual.
2.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a.
Uraian Kegiatan Konsultan Individual Ahli Manajemen bertugas membantu dan mendukung PPK Rumah
Swadaya
dalam
menjamin
terlaksananya
kegiatan
dan
tertibnya
administrasi kegiatan BSPS di daerah agar hasil pelaksanaan program dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.
Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Individual Ahli Manajemen Program BSPS adalah : 1)
Bertanggungjawab kepada PPK Rumah Swadaya;
2)
Berkoordinasi secara intensif dan menjalankan instruksi dari PPK Rumah Swadaya dalam pelaksanaan lingkup tugas;
3)
Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Teknik dan Tenaga Ahli Pemberdayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari PPK Rumah Swadaya.
4)
Menyusun strategi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja serta tindak lanjut terkait teknis pelaksanaan BSPS mengacu pada jadwal nasional;
5)
Berperan aktif membantu PPK Rumah Swadaya dalam penyiapan administrasi subtantif mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan BSPS;
6)
Membantu PPK Rumah Swadaya dalam memberikan advis teknis administrasi pelaksanaan Program BSPS kepada para penyelenggara program di daerah;
3
7)
Melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahun berjalan (T-0) terhadap administrasi tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang meliputi : −
Identifikasi administrasi calon penerima bantuan;
−
Pengumpulan administrasi perbankan seperti pembuatan rekening atas nama penerima bantuan;
−
Menyusun kartu kendali Korfas dan TFL dalam melaksanakan kunjungan lapangan;
−
Menyiapkan kelengkapan berkas bahan pemeriksanaan untuk audit internal maupun eksternal;
−
Menyiapkan bahan progress/kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan pelaksanaan BSPS.
8)
Bertanggung jawab terhadap pengisian dan analisa data progres pelaksanaan kedalam aplikasi Sistem Informasi Rumah Swadaya (SIRus);
9)
3.
Membantu PPK dalam melakukan kegiatan BSPS Tahun 2018 (T-1) meliputi: −
Menyusun rencana T-1;
−
Melaksanakan kegiatan T-1.
MAKSUD DAN TUJUAN a.
Maksud Kegiatan Membantu PPK Rumah Swadaya dalam administrasi pelaksanaan program BSPS di daerah agar hasil pelaksanaan program dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.
Tujuan Kegiatan Terlaksananya seluruh tahapan kegiatan BSPS secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.
INDIKATOR KELUARAN a. Indikator Keluaran (Kualitatif) Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu.
4
b. Keluaran (Kuantitatif) Indikator Keluaran dapat dilihat dari jumlah laporan yang dihasilkan. Adapun jumlah dan jadwal penyerahan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan ini sebagai berikut: 1)
Laporan Mingguan Memuat progres kegiatan BSPS yang meliputi progres tahapan kegiatan, capaian fisik dan keuangan. Disampaikan paling lambat setiap hari Jumat pagi kepada PPK untuk diteruskan ke Direktorat Rumah Swadaya.
2)
Laporan Bulanan Muatan Laporan Bulanan antara lain administrasi pelaksanaan program BSPS yang meliputi progres fisik dan keuangan serta tindak turun tangan. Laporan Bulanan diserahkan selambat-lambatnya setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh). Laporan Bulanan disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar setiap bulannya.
3)
Berkas Kelengkapan Administrasi kegiatan BSPS dari Kelompok Penerima Bantuan meliputi : Proposal Calon Penerima Bantuan, SK Penerima Bantuan, Identitas Penerima Bantuan, Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap I dan II, Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I dan II, serta laporan progress fisik pembangunan 30% dan 100% dalam bentuk hard copy dan soft copy.
c. Tata Hubungan Pelaporan
5
5.
STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN a. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan Konsultan Individual Ahli Manajemen dilakukan melalui : 1)
studi terhadap literatur dan peraturan terkait;
2)
pengumpulan data dan informasi;
3)
peninjauan lapangan;
4)
analisis permasalahan dan penyusunan rencana tindak lanjut;
5)
pelaporan
b. Tahapan Kegiatan Tahapan
pelaksanaan
kegiatan
untuk
pekerjaan
Konsultan
Individual
Ahli
Manajemen terdiri dari: 1)
Koordinasi dengan PPK Rumah Swadaya.
2)
Penyusunan strategi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja berdasarkan Master Schedule.
3)
Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang meliputi : −
Identifikasi administrasi calon penerima bantuan;
−
Pengumpulan administrasi perbankan seperti pembuatan rekening atas nama penerima bantuan;
−
Menyusun kartu kendali Korfas dan TFL dalam melaksanakan kunjungan lapangan;
−
Menyiapkan kelengkapan berkas bahan pemeriksanaan untuk audit internal maupun eksternal;
−
Menyiapkan bahan progress/kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan pelaksanaan BSPS.
6.
4)
Monitoring dan evaluasi kegiatan.
5)
Pendokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan.
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN Lokasi pelaksanaan kegiatan yaitu di Provinsi Jawa Tengah.
6
7.
PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN 1) Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan Konsultan Individual Ahli Manajemen terdiri dari Tenaga Ahli Manajemen sebanyak 1 (satu) orang, dengan kualifikasi : − Pendidikan
minimal
Sarjana
(S2)
jurusan
Manajemen
Proyek
dengan
pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun. − Sarjana (S1) semua jurusan dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun di semua bidang dan Program pemberdayaan masyarakat. − Usia dibawah 48 tahun per Maret 2017. − Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme dan substansi program BSPS. − Berpengalaman bekerja bersama masyarakat dan atau pemerintah daerah. − Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat. − Mampu bekerja sama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara team work. − Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan. − Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program aplikasi perkantoran dan software database. − Bersedia bekerja fulltime di Provinsi sesuai dengan penugasan, tidak sedang menjalani kontrak dengan instansi/lembaga lain, serta tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/pengajar/dosen. − Diutamakan yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS.
2) Penanggungjawab Kegiatan Penanggungjawab kegiatan Konsultan Individual Ahli Manajemen adalah PPK Rumah Swadaya.
3) Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Pusat, PPK Rumah Swadaya Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah Korfas dan TFL program BSPS serta masyarakat penerima bantuan.
4)
Tata Hubungan Kerja Secara struktural posisi dari masing-masing personil digambarkan pada bagan berikut : 7
8.
JADWAL KEGIATAN a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) bulan, yang dimulai pada bulan Februari 2017 s/d November 2017.
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Adapun matrik pelaksanaan kegiatan Konsultan Individual Ahli Manajemen yaitu sebagai berikut : No
1 2 3 4
KEGIATAN
BULAN FEB
MAR APR
MEI
JUN
JUL AGS
SEP
OKT
NOV
Tandatangan kontrak kerja dengan PPK Konsultasi dengan Tim Teknis Pelatihan Koordinator Fasilitator Kab/Kota dan TFL Supervisi Pelaksanaan BSPS Pengumpulan Berkas
5
Kelengkapan Administrasi pelaksanaan kegiatan BSPS
6
Laporan Bulanan
8
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KONSULTAN INDIVIDUAL AHLI PEMBERDAYAAN KEGIATAN BSPS
(SWAKELOLA)
TAHUN ANGGARAN 2017 DIREKTORAT RUMAH SWADAYA DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) KONSULTAN INDIVIDUAL AHLI PEMBERDAYAAN KEGIATAN BSPS Kementerian Negara/Lembaga
:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Eselon I
:
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Program
:
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
Hasil (Outcome)
:
Terlaksananya kegiatan BSPS yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
Unit Eselon II/Satker
:
Direktorat Rumah Swadaya / Satker Penyediaan Perumahan
Kegiatan
:
Pembinaan Teknis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Konsultan Individual.
Jenis Keluaran (Output)
:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Volume Keluaran
:
Laporan
1.
LATAR BELAKANG a.
Dasar Hukum 1)
Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945;
2)
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
3)
Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4)
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 04 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5)
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
1
6)
Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
dan Perumahan
Rakyat
Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan; 7)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
b.
Gambaran Umum Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang menjadi salah satu tanggungjawab pemerintah. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah yaitu memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Rumah Swadaya berupaya melaksanakan amanat dari Undang-undang No.1 Tahun 2011 tersebut melalui Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Maksud kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk meningkatkan prakarsa dan upaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Sedangkan tujuan dari kegiatan BSPS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang
2
didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.
c.
Alasan Kegiatan Dilaksanakan Penyediaan rumah layak huni bagi MBR melalui kegiatan BSPS melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pelaksanaan program agar tepat sasaran, penggunaan, dan tepat waktu, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan BSPS. Sebagai penyelenggara pelaksanaan BSPS di Provinsi, PPK Rumah Swadaya Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tersebut. Dalam melakukan tugas dan fungsinya PPK Rumah Swadaya perlu dibantu oleh pihak ketiga yang dalam hal ini yaitu Konsultan Individual.
2.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a.
Uraian Kegiatan Konsultan Individual Ahli Pemberdayaan bertugas membantu dan mendukung PPK Rumah Swadaya dalam melakukan tugas pembinaan terhadap fasilitator dalam melakukan pendampingan, penyiapan calon penerima bantuan dan mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan BSPS agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.
Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Individual Ahli Pemberdayaan Program BSPS adalah : 1)
Bertanggungjawab kepada PPK Rumah Swadaya;
2)
Berkoordinasi secara intensif dan menjalankan instruksi dari PPK Rumah Swadaya dalam pelaksanaan lingkup tugas;
3)
Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Teknik dan Tenaga Ahli Manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari PPK Rumah Swadaya.
4)
Menyusun strategi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja serta tindak lanjut terkait teknis pelaksanaan BSPS;
5)
Berperan aktif dalam memberikan bantuan baik subtantif maupun teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan BSPS kepada PPK Rumah Swadaya;
3
6)
Bertanggung jawab menyiapkan modul dan memberikan pembekalan kepada para fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dalam program BSPS.
7)
Melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahun berjalan (T-0) terhadap pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kepada masyarakat calon penerima Bantuan yang meliputi : −
Sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
−
Verifikasi terhadap calon penerima bantuan;
−
Pembentukan kelompok penerima bantuan;
−
Membimbing dan membantu masyarakat dalam memutuskan/menetapkan tindakan;
−
Menjadi motivator untuk mendorong dan menggerakan keswadayaan masyarakat.
8) Membantu PPK Rumah Swadaya dalam pengawasan terhadap kinerja Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; 9)
Mendampingi secara intensif dan mengarahkan Korfas dan TFL dalam pelaksanaan program BSPS pada setiap tahapannya;
10) Melakukan supervisi terhadap kinerja Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL); 11) Mengumpulkan
laporan
Koordinator
Fasilitator
dan
Tenaga
Fasilitator
Lapangan (TFL) melalui buku kerja fasilitator untuk diserahkan kepada PPK Rumah Swadaya; 12) Melakukan kunjungan lapangan secara rutin untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan; dan 13) Membantu PPK dalam melakukan kegiatan BSPS Tahun 2018 (T-1) meliputi:
3.
−
Perekrutan dan pembekalan fasilitator
−
Pendampingan penyiapan proposal
−
Pemeriksaan proposal
MAKSUD DAN TUJUAN a.
Maksud Kegiatan Membantu PPK Rumah Swadaya dalam membantu dan mendukung PPK Rumah Swadaya dalam melakukan tugas pembinaan terhadap fasilitator dalam melakukan pendampingan, penyiapan calon penerima bantuan dan mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan BSPS agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4
b.
Tujuan Kegiatan Terlaksananya peningkatan kapasitas fasilitator dan keswadayaan masyarakat penerima bantuan guna mendukung pelaksanaan program BSPS yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.
INDIKATOR KELUARAN a.
Indikator Keluaran (Kualitatif) Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu.
b.
Keluaran (Kuantitatif) Indikator Keluaran dapat dilihat dari jumlah laporan yang dihasilkan. Adapun jumlah dan jadwal penyerahan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan ini sebagai berikut: 1)
Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Laporan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
berisikan
dokumentasi
kegiatan
pelaksanaan pemberdayaan, profil dan evaluasi kinerja fasilitator, kendala dan permasalahan serta tindak turun tangan. Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan Pemberdayaan. Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
2)
Laporan Mingguan Memuat progres pelaksanaan tahapan pendampingan yang disampaikan kepada PPK melalui Konsultan Individual Ahli Manajemen.
3)
Laporan Bulanan Muatan
Laporan
Bulanan
antara
lain
progres
pelaksanaan
tahapan
pendampingan masyarakat, kendala dan permasalahan serta tindak turun tangan. Laporan Bulanan diserahkan selambat-lambatnya setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh). Laporan Bulanan disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar setiap bulannya.
5
c.
5.
Tata Hubungan Pelaporan
STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN a. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan Konsultan Individual Ahli Pemberdayaan dilakukan melalui : 1)
studi terhadap literatur dan peraturan terkait;
2)
pengumpulan data dan informasi;
3)
peninjauan lapangan;
4)
analisis permasalahan dan penyusunan rencana tindak lanjut;
5)
pelaporan
b. Tahapan Kegiatan Tahapan
pelaksanaan
kegiatan
untuk
pekerjaan
Konsultan
Individual
Ahli
Pemberdayaan terdiri dari : 1)
Koordinasi dengan PPK Rumah Swadaya.
2)
Penyusunan strategi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja.
3)
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendampingan fasilitator kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) :
4)
Monitoring dan evaluasi kegiatan.
5)
Pendokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan.
6
6.
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN Lokasi pelaksanaan kegiatan yaitu di Provinsi Jawa Tengah.
7.
PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN 1) Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan Konsultan Individual Ahli Pemberdayaan terdiri dari : Tenaga Ahli Pemberdayaan sebanyak 1 (satu) orang, dengan kualifikasi : −
Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Ilmu Sosial dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 6 (enam) tahun.
−
Usia dibawah 48 tahun per Maret 2017.
−
Memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap prosedur, mekanisme dan substansi program BSPS.
−
Memiliki kemampuan dalam melakukan interaksi yang terus menerus kepada fasilitator dan masyarakat sehingga terjadinya proses perubahan pola pikir yang diprakarsai oleh kesadaran diri masing-masing individu.
−
Berpengalaman bekerja bersama masyarakat dan atau pemerintah daerah.
−
Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat.
−
Mampu bekerja sama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara team work.
−
Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan.
−
Mampu
mengoperasikan
komputer
dan
menguasai
program
aplikasi
perkantoran. −
Bersedia bekerja fulltime di Provinsi sesuai dengan penugasan, tidak sedang menjalani kontrak dengan instansi/lembaga lain, serta tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/pengajar/dosen.
−
Diutamakan yang pernah terlibat dan berpengalaman dalam menangani program BSPS.
2) Penanggungjawab Kegiatan Penanggungjawab kegiatan Konsultan Individual Ahli Pemberdayaan adalah PPK Rumah Swadaya.
3) Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Pusat, PPK Rumah Swadaya Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, Korfas dan TFL program BSPS serta masyarakat penerima bantuan. 7
4)
Tata Hubungan Kerja Secara struktural posisi dari masing-masing personil digambarkan pada bagan berikut :
8.
JADWAL KEGIATAN a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) bulan, yang dimulai pada bulan Februari 2017 s/d November 2017.
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Adapun matrik pelaksanaan kegiatan Konsultan Individual Ahli Pemberdayaan yaitu sebagai berikut : BULAN No
KEGIATAN FEB MAR APR MEI JUN JUL
1
Tandatangan kontrak kerja dengan PPK
2
Konsultasi dengan Tim Teknis
3 4 5 6
AGS SEP OKT NOV
Pelatihan Koordinator Fasilitator Kab/Kota dan TFL Supervisi Pelaksanaan BSPS Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Laporan Bulanan
8
(per Maret 2017)
FORMAT CV Lembar 01
FORMAT CV Lembar 02
Format CV Lampiran 03
Febuari 2017
