KUALIFIKASI TENAGA AHLI PERENCANAAN PERUMAHAN (TAPP) PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I

KUALIFIKASI TENAGA AHLI PERENCANAAN PERUMAHAN (TAPP) PROVINSI JAWA TENGAH 1.

Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan (Kode TAPP 01); Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan Pokja PKP - RP3KP diharapkan memiliki latar belakang pendidikan minimum S-1 bidang Planologi, Teknik Sipil, dan Arsitektur, atau bidang-bidang lain yang relevan. 2. Memiliki pengalaman pendampingan kepada pemerintah daerah bidang pembangunan perumahan minimal 3 tahun, khususnya dalam pendampingan daerah, penguatan kelembagaan, perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data, dan monitoring dan evaluasi.

2.

Tenaga Ahli Fasilitasi Pokja PKP (Kode TAPP 02); Tenaga Ahli Fasilitasi Pokja PKP harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan Pendataan PKP diharapkan memiliki latar belakang pendidikan minimum S-1 bidang Statistik, Ekonomi, Sosial, Teknik, Planologi, Arsitektur, Hukum, Ilmu Komputer, atau bidang-bidang lain yang relevan. 2. Memiliki pengalaman pendampingan kepada pemerintah daerah bidang pembangunan perumahan minimal 3 tahun, khususnya dalam pendampingan daerah, penguatan kelembagaan, perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data, dan monitoring dan evaluasi.

3.

Asisten Tenaga Ahli Fasilitasi Pokja PKP (Kode AAPP 03); Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan Pendataan PKP diharapkan memiliki latar belakang pendidikan minimum S-1 bidang Statistik, Ekonomi, Sosial, Teknik, Planologi, Arsitektur, Hukum, Ilmu Komputer, atau bidang-bidang lain yang relevan. 2. Memiliki pengalaman pendampingan kepada pemerintah daerah bidang pembangunan perumahan minimal 2 tahun, khususnya dalam pendampingan daerah, penguatan kelembagaan, perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data, dan monitoring dan evaluasi.

LAMPIRAN II

TUGAS POKOK TENAGA AHLI PERENCANAAN PERUMAHAN (TAPP) PROVINSI JAWA TENGAH 1.

Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan

Nama Jabatan Masa Penugasan Supervisor

(Kode TAPP 01);

Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan 10 (sepuluh) bulan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi (Randal)

a. Latar belakang Kegiatan Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi adalah Program Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pemberdayaan daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan sebagai amanat UU No. 1 tahun 2011 tentang PKP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan dari kegiatan ini adalah; 1. Penguatan Pokja PKP; 2. Memfasilitasi pembangunan Basis Data PKP; dan 3. Memfasilitasi penyusunan dan review RP3KP baik tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Kegiatan pedataan dan penyusunanan RP3KP akan dilakukan di 33 provinsi serta di beberapa kab/kota terpilih. Untuk mendukung efektivitas pencapaian tujuan tersebut diperlukan peran konsultan ahli bidang perencanaan perumahan yang akan memberikan pendampingan pemangku program di tingkat provinsi.

b.

Tanggungjawab dan Tugas 1. Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP dan Penyusunan RP3KP i. Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP (Tanggungjawab dan Tugas Bersama TAPP Pokja PKP-RP3KP dan Pendataan PKP)  Melakukan review dan konsolidasi rencana aksi Pokja PKP Provinsi sampai dengan tahun 2019 dalam bentuk dokumen.  Mengadvokasi (mendorong) SKPD Perumahan dan Pokja PKP provinsi agar melakukan fasilitasi pembentukan Pokja PKP Kabupaten/Kota yang belum memiliki Pokja PKP.  Menjalin koordinasi dengan Tenaga Ahli Pembiayaan Perumahan dan Tenaga Ahli Program KOTAKU.

       ii.

Memfasilitasi sekretariat Pokja PKP dalam menyusun agenda dan pertemuan rutin internal Pokja. Memfasilitasi Pokja PKP dalam setiap persiapan dan pelaksanaan pertemuan- pertemuan koordinasi yang dilakukan Pokja PKP. Memfasilitasi sekretariat Pokja PKP untuk mengembangkan tata laksana Pokja PKP Mengidentifikasi isu dan permasalahan pembangunan perumahan yang terbaru dan relevan sebagai bahan diskusi Pokja PKP Provinsi. Memfasilitasi kemitraan Pokja PKP dengan media dan stakeholders untuk mempromosikan entitas Pokja PKP dan capaian serta tantangan pembangunan perumahan di daerah. Memfasilitasi Pokja untuk menyediakan informasi terkait perumahan kepada publik. Memfasilitasi pertemuan rutin bulanan Pokja PKP provinsi.

Fasilitasi Penyusunan RP3KP (TAPP Pokja PKP - RP3KP) a. Bagi daerah yang sedang menyusun RP3KP  Menjadi narasumber dalam setiap pembahasan progress penyusunan RP3KP.  Melakukan monitoring selama proses penyusunan RP3KP berlangsung.  Memberikan tanggapan dan masukan perbaikan terhadap hasil sementara penyusunan RP3KP.  Menyampaikan segala kendala dan permasalahan proses penyusunan RP3KP sesegera mungkin ke Pusat. b. Bagi daerah yang sudah memiliki dokumen RP3KP  Melakukan review dokumen RP3KP sesuai panduan yang tersedia.  Memberikan masukan perbaikan dokumen RP3KP atas hasil review. c. Bagi daerah yang baru merencanakan penyusunan RP3KP  Melakukan identifikasi jumlah daerah (kab/kota) yang belum menyusun RP3KP beserta alasannya.  Bersama Pokja PKP melakukan upaya advokasi agar setiap daerah segera menyusun RP3KP.  Memfasilitasi pendistribusian/penyebarluasan panduan penyusunan RP3KP.  Memanfaatkan setiap rapat koordinasi PKP untuk medorong daerah agar segera menyusun RP3KP.  Memanfaatkan proses pendataan PKP untuk dapat dijadikan data dasar penyusunan RP3KP.

iii.

Pendataan PKP (TAPP Pendataan PKP)  Mengkompilasi dan memastikan ketersediaan basis data PKP ( backlog, program sejuta rumah dan RTLH dari BKKBN, BPS serta stakeholders lain) yang kemudian dilaporkan kepada Ditjen Penyediaan Perumahan.  Mengumpulkan data-data progress penyediaan perumahan hunian tapak maupun rusun yang dilakukan oleh masyarakat/pengembang/pemda



untuk dilaporkan dalam program sejuta rumah (*dalam hal rumah yang dibangun oleh masyarakat, data bisa didapat dari IMB yang dikeluarkan oleh dinas setempat). Pengumpulan data-data tentang struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang perumahan termasuk besar alokasi perumahan dari total APBD daerah.

c. Supervisi Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan disupervisi dan bertanggungjawab kepada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi (Randal), mengkonsultasikan rencana kerja yang akan dilakukan dan melaporkan progres pencapaian pekerjaan secara periodik. d. Laporan Laporan Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan terdiri dari Laporan bulanan dan laporan akhir penugasan sesuai uraian tugas yang ditetapkan.

FORMAT FORM PENDAFTARAN

(per Maret 2017)

FORMAT CV Lembar 01

FORMAT CV Lembar 02

Format CV Lampiran 03

Febuari 2017