Dokumen Rencana Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) ini disusun dengan maksud sebagai rujukan bagi pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman. Rentang waktu perencanaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Sebagai bagian dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM) Mandiri Perkotaan, kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di wilayah Kelurahan Rejomulyo ini diarahkan pada upaya pembentukan kemandirian masyarakat untuk merencanakan dan mengelola pelaksanaan serta pengendalian pembangunan permukiman. Dokumen ini merupakan produk perencanaan partisipatif dan kolaborasi dari berbagai pihak, yakni masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tenaga Inti Partisipasi Masyarakat (TI PP) dan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP). Melalui berbagai pertimbangan dan kriteria yang telah disepakati, wilayah RW 6 ditetapkan sebagai wilayah penataan. Penetapan tahun 2019 sebagai rentang waktu pelaksanaan PLPBK juga diselaraskan dengan target atau Standar Pelayanan Minimal pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya- Kementerian Pekerjaan Umum yang dikenal dengan Target 100-0-100, yakni meningkatkan akses air bersih hingga 100%, mengurangi jumlah permukiman kumuh hingga o%, dan meningkatkan pelayanan dan kualitas sanitasi permukiman hingga 100% pada akhir tahun 2019. Sebagai panduan perencanaan jangka menengah lima tahun, dokumen ini memuat tahapan program untuk tiap tahun, dimana pada tahun 2015 (tahun pertama) dana pembangunan sebagian besar bersumber dari dana stimulan dari Direktorat Jederal Cipta Karya- Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun-tahun berikutnya, sejalan dengan program pemasaran kegiatan, diharapkan berbagai pihak yang mewakili berbagai kepentingan akan turut ambil bagian secara proaktif dalam kegiatan PLPBK di Kelurahan Rejomulyo ini. Semoga kegiatan PLPBK sebagai wujud perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis komunitas ini menjadi model pembangunan permukiman berkelanjutan yang berjalan dengan baik sesuai amanat Target Pembangunan Milenium (Milenium Development Goals) dalam rangka mengurangi angka kemiskinan penduduk, khususnya di negara berkembang.
Semarang, Januari 2015 Tim Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP)
Penga bagi n masih menjadi persoalan yang hingga kini belum dapat diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah. Tingginya pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi di wilayah perkotaan membawa konsekuensi meningkatnya permintaan lahan bagi permukiman. Tidak tersedianya lahan siap bangun dengan harga yang terjangkau memicu masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah, untuk mendirikan bangunan rumah tinggal di area yang belum memiliki kepastian status hukum pemanfaatan maupun kepemilikannya. Area seperti ini lam bat laun kian menjadi padat dan menyebar di berbagai sudut perkotaan. Keterbatasan atau bahkan ketiadaan sarana prasarana permukiman berakibat pada buruknya kondisi lingkungan permukiman tersebut. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Pada akhirnya, situasi kekumuhan menjadi hal yang tidak terhindarkan. Keberadaan permukiman kumuh di berbagai kota menjadi tantangan yang perlu diselesaikan dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, artinya target perbaikan bukan hanya pada aspek fisik saja, melainkan juga pada aspek sosial dan ekonomi. Peran masyarakat dalam perbaikan dan pengelolaan lingkungan harus dikedepankan dalam setiap program penataan permukiman kumuh. Hanya dengan keterlibatan penuh dari masyarakat, program penataan permukiman bisa berjalan secara berkelanjutan. PLPBK sebagai program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas merupakan bentuk komitmen pemerintah yang bertujuan bukan saja untuk menyelesaikan kekumuhan permukiman kota, namun juga untuk mengentaskan kemiskinan. Permukiman di Kelurahan Rejomulyo mewakili salah satu permukiman kumuh di Kota Semarang. Status lahan yang telah berkembang selama puluhan tahun tersebut hingga kini belum ada kepastian hukumnya. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut menghadapi risiko untuk jika saat tergusur. Penataan kawasan permukiman seperti ini tentu saja memerlukan pendekatan khusus dimana masyarakat sejak awal diberi pemahaman, bahwa pada satu sisi area tempat mereka tinggal secara hukum belum memiliki kepastian untuk berfungsi sebagai kawasan permukiman, namun pada sisi yang lain rendahnya kualitas sanitasi lingkungan perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Oleh karenanya, pengelolaan program penataan lingkungan permukiman ilegal wajib melibatkan warga setempat mulai dari tahap perencanaan program hingga pelaksanaan dan pemantauan. Dengan demikian, komunitas tersebut akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap setiap ide dan keputusan yang diambil, terutama menyangkut kepastian hukum lahan.
Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pembangunan partisipatif yang menjadi landasan dasar program PLPBK dilakukan melalui serangkaian tahapan diskusi kelompok. ldentifikasi awal terhadap isu dan permasalahan serta potensi dan kendala perencanaan menjadi rujukan bagi perumusan program. Di satu sisi, keberadaan wilayah perencanaan menjadi satu tantangan yang perlu dicermati, di sisi lain, potensi lokasi dan sumberdaya lokal menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi lokal.
Pemilihan Wilayah Studi
Survei dan Anal isis Lapangan
Usulan Pemerintah Kota Semarang
Penetapan dan Verifikasi oleh Ditjen Cipta Karya
ldentifikasi Karakteristik Wilayah Perencanaan
Aspek Sosial
Aspek Ekonomi
Aspek Fisik
Struktur Demografi lkatan Sosial Tingkat Pendidikan Kelembagaan Masy.
Mata Pencaharian Tingkat Pendapatan Lokasi Tempat Kerja Kewirausahaan
Kondisi Geografis Lokasi dan Akses Sarana dan Prasarana Kerawanan Bencana
Pendekatan Penataan Lingkungan Permukiman
FGD II Pendekatan Fisik -Rehabilitasi Sanitasi -Pembangunan Ruang Terbuka Publik -Pola Permukiman Hijau (Green Neighborhood)
Pendekatan Sosial -Komunitas Hijau (Green Community) -Keswadayaan Pembangunan -Masyarakat Tangguh Bencana (Resilient Community)
Pendekatan Ekonomi -Pembangunan Fasilitas Ekonomi -Pelatihan Kewirausahaan -Pengembangan Akses Permodalan untuk lndustri rumah tangga
-BKMTIPPTAPP
FGD Ill Perencanaan Partisipatif
- BKM, TIPP, TAPP, dan Masyarakat
Direktorat Jenderal
Kementerian
.
[
Kawasan Kumuh
Kawasan Permukiman Kumuh
l
-
Diatas Tanah Legal/Slum Area
-
Diatas Tanah Ilegal/Squatter Area
-
. ...
:.
Perbaikan/Peningkatan Kualitas Lingkungan ..., Kumuh Ringan
-
- Kumuh Sedang r--
Kumuh Berat
l Peremajaan Kawasan/ Renewal Rusunawa
2014
2019
12% Kawasan Kumuh
o% Kawasan Kumuh o Penduduk
>33it Penduduk
Meningkatkan kapasitas dari pelaku-pelaku lokal untuk mengelola pembangunan yang Pro-poor di wilayanya, termasuk permukimannya
Dukungan pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan kerangka pengaturan dalam pembangunan kota (Local Good Governance) Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman Kota yang Berkelanjutan
Membuka akses masyarakat miskin untuk (Partnership and berpartisipasi dalam proses Neighborhood Development) pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari pembangunan perkotaan (Participatory
Pro-poor
Development)
Governance pada
level kota
Pro-poor Governance pada
level kelurahan Public, Private, and Community Partnership
Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) diharapkan mampu memfasilitasi harapan dan impian masyarakat Kelurahan Rejomulyo dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya di lingkungan RW 6. PLPBK yang merupakan program penataan lingkungan perkotaan dari pemerintah bertujuan untuk menata kembali kawasan permukiman menjadi lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Melalui PLPBK inilah masyarakat Kelurahan Rejomulyo akan menjadi pelaku utama yang akan menyelesaikan permasalahan, baik melalui gagasan dan konsep perencanaan, hingga tahap pembangunan secara mandiri. Penataan permukiman berbasis komunitas merupakan pendekatan pembangunan yang ideal dimana pemerintah sebagai fasilitator member kesempatan sepenuhnya kepada masyarakat untuk berperan sebagai aktor utama yang menentukan rencana aksi dan program penataan lingkungan permukiman. Kegiatan PLPBK diharapkan menjadi penggerak awal bagi pembangunan Kelurahan Rejomulyo yang berkelanjutan di waktu-waktu mendatang dalam lingkup dan skala yang lebih luas dan menyeluruh. Local Institutional Development
Rencana aksi yang telah disusun masyarakat Kelurahan Rejomulyo telah didasarkan pada kajian menyeluruh terhadap potensi dan permasalahan wilayah. Fasilitasi pemerintah kota Semarang diwujudkan melalui penempatan Tim Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) untuk mendampingi kelompok penggerak di tingkat komunitas yakni Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TI PP) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam merumuskan Rencana Aksi Penataan Lingkungan, terutama dalam menyusun Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). Pendampingan oleh tim ahli yang ditunjuk pemerintah, juga dimaksudkan untuk mengawal agar dokumen perencanaan yang dihasilkan sejalan dengan tujuan PLPBK dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan tentang penataan lingkungan permukiman dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang serta peraturan daerah terkait lainnya. Pendekatan pembangunan partisipatif dalam penataan lingkungan permukiman Rejomulyo nampak nyata melalui peran BKM dan Tl PP yang secara proaktif mendukung perumusan rencana penataan, diawali dengan penyiapan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi awal PLPBK, dilanjutkan dengan pengumpulan data wilayah berupa peta swadaya masyarakat hingga mobilisasi masyarakat dalam forum-forum diskusi aspirasi yang dilakukan secara intensif selama proses penyusunan dokumen RTPLP.
1.3 Pembangunan Permukiman Berkelanjutan Kegiatan PLPBK pada hakikatnya merupakan bagian dari program pembangunan perkotaan untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Merujuk kepada target Pembangunan Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019, yang meliputi 3 (tiga) hal, yakni penyediaan air bersih 100%, berkurangnya permukiman kumuh hingga o%, dan akses penduduk terhadap sanitasi perkotaan 100% (100-0-100) dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunankan angka kemiskinan sebesar 6,5% hingga 8%, maka PLPBK diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah di dalam pembangunan permukiman. Dua aspek yang menjadi penentu pembangunan permukiman yang ingin dicapai melalui program PLPBK adalah aspek layak huni dan aspek keberlanjutan. Pendekatan pada aspek layak huni dilakukan melalui program penataan fisik dan perbaikan sanitasi permukiman, sedangkan aspek keberlanjutan bisa diwujudkan melalui penguatan kapasitas ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat. Subsidi pemerintah pusat dalam bentuk dana stimulan hendaknya diikuti dengan peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat agar program PLPBK bukan menjadi kegiatan pembangunan sesaat, mengingat target permukiman layak huni dan berkelanjutan hanya bisa tercapai melalui upaya terus-menerus dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang hendaknya saling bersinergi. Pembentukan Komunitas Bangun Perkotaan (KBP) sebagai wadah komunikasi dan kerjasama antar pihak lintas kepentingan di tingkat kota yang diharapkan akan menjadi agen perubahan dan pembangunan perkotaan yang akan mendukung terciptanya permukiman layak huni dan berkelanjutan. Untuk itu, kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur permukiman harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan. Pada akhirnya, arah dan kebijakan pembangunan akan diinspirasi oleh dinamika pada aras bawah, dimana kelembagaan pembangunan masyarakat berperan sebagai motor penggerak dan garda depan pembangunan .
DATA NASIONAL
•
- Dalam 5 tahun ke depan harus terjadi tambahan akses air minum 35% - Rerata tambahan akses air minum per tahun sekitar 7% - Dalam 5 tahun ke depan harus terjadi penurunan permukiman kukuh 12% - Rerata penurunan permukiman kumuh per tahun sekitar 2,4% - Dalam 5 tahun ke depan harus terjadi tambahan akses sanitasi 40% - Rerata tambahan akses sanitasi per tahun sekitar 8%
•
2.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah Kelurahan Rejomulyo, terutama wilayah perencanaan RW 6 merupakan kawasan permukiman yang memiliki letak yang strategis dan menguntungkan. Area ini diapit oleh jalan nasional dan jalan provinsi, yakni jalan Raden Patah di sisi Selatan dan jalan Pengapon di sisi Utara. Kedua jalan tersebut merupakan jalur regional yang menghubungkan Kota Semarang dengan wilayah Timur hingga Kota Surabaya. Keunggulan lokasi ini tentu saja merupakan potensi bagi pengembangan wilayah Rejomulyo. Secara administratif, Kelurahan Rejomulyo berbatasan dengan wilayah Kelurahan Kemijen di sebelah Utara dan Kelurahan Mlatiharjo dan Mlatibaru di sebelah Selatan. Keempat kelurahan tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Serna rang Timur.
Gambar2.2 Peta Administrasi Kelurahan Rejomulyo
2.1.2
Gambar 2.3 Kondisi Bangunan Rumah
Kondisi Fisik Dasar
a. Kondisi Penggunaan Lahan Wilayah perencanaan meliputi satu RW yakni RW 6 yang meliputi 5 RT yakni RT 1 sampai dengan RT 5· Penggunaan lahan seluruhnya adalah permukiman. Di sebelah Timur dari wilayah RW 6 terdapat Pasar lkan Rejomulyo yang merupakan pusat perdagangan ikan segar terbesar di Kota Serna rang. Selain pasar ikan, area di sisi Timur RW 6 merupakan ruang terbuka yang akan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau dan Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Umum Swasta Nasional Karangturi yang merupakan salah satu sekolah favorit di Semarang. Sedangkan di sebelah Utara, tepatnya di wilayah Kelurahan Kemijen terdapat depo minyak milik Pertamina yang merupakan fasilitas distribusi minyak untuk wilayah Jawa Tengah, selebihnya merupakan kawasan permukiman padat. Sementara itu, sisi Selatan yang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Mlatibaru dan Mlatiharjo juga didominasi oleh fungsi permukiman, di samping industri jamu Nyonya Meneer dan Sekolah Menengah Pertama Kobong. Secara umum, sepanjang jalur jalan Pengapon dan Raden Patah didominasi oleh fungsi perdagangan dan jasa.
d. Sarana Umum Di samping sarana pendidikan yang tersebar di sekitar wilayah Kelurahan Rejomulyo serta sarana ekonomi berupa Pasar lkan Rejomulyo dan Pasar Kobong, pada wilayah perencanaan terdapat beberapa sarana yang kondisinya masih sangat memadai seperti bangunan masjid. Sedangkan fasilitas sanitasi yang berupa MCK umum berjumlah 2 (dua) buah yang masing-masing terletak di wilayah RT 1 dan RT 4 kondisinya juga masih relatif baik, walaupun ada beberapa bagian yang perlu dibenahi seperti kelengkapan pintu atau perbaikan lantai. Bangunan MCK dengan 2 (dua) bilik tersebut masih berfungsi cukup baik untuk memenuhi kebutuhan warga yang tidak memiliki MCK pribadi. Masing-masing MCK tersebut memiliki septictank dan sumur.
Anal isis dan Pendekatan Perencanaan
Network
Man
Human Settlement
Shells
-
Society
Rencana penataan lingkungan permukiman Rejomulyo selain mengacu kepada visi dan misi yang telah dirumuskan juga menggunakan prinsip Tribina. Konsep ini yang akan menjadi pendekatan penataan permukiman di RW 6 Kelurahan Rejomulyo, konsep perencanaan memiliki 3 elemen penting yaitu bina lingkungan, bina sosial dan bina ekonomi.Konsep pembangunan Tribina ini diarahkan pada peran masyarakat secara partisiapatif dan swadaya dalam perbaikan atau pembangunan permukiman untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.Konsep ini mengedepankan pendekatan Community Based Development yang dilaksanakan secara komperehensif, terpadu dengan melibatkan peran masyarakat lokal.
*I nternalisasi
Pendekatan Pembangunan Tribina Aspek fisik lingkungan, sosial dan ekonomi menjadi bagian integral yang menjadi domain perencanaan dan sekaligus menjadi target pembangunan dalam Program PLPBK ini. Pada aspek fisik, penataan lingkungan permukiman diawali dengan kegiatan perbaikan sanitasi menjadi titik tolak perencanaan. Pada tahap selanjutnya, proses pembangunan menuju lingkungan permukiman (human settlement) yang berkelanjutan akan dirumuskan sesuai dengan potensi dan kendala geografis lingkungan fisik (nature) yang ada. Target pembangunan kualitas hunian (shells) tentunya menjadi fokus penataan fisik di samping peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung fungsi permukiman. Pada aspek sosial, kebutuhan akan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyikapi kerawanan bencana, khususnya bencana banjir dan rob maupun bencana kebakaran menjadi target pembanguann pada dimensi sosial. Pengembangan kelembagaan swadaya masyarakat untuk mengelola pembangunan permukiman dan mitigasi bencana seyogyanya menjadi target yang harus dicapai menuju kepada masyarakat madani (society) yang proaktif dan tanggap bencana. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan kawasan yang ramah lingkungan perlu menjadi dasar pemikiran dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sosial. Kampanye hidup sehat dan lingkungan hijau sesuai dengan Target Pembangunan Milenium (M DGs) perlu dikembangkan dalam bentuk kegiatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, terutama terkait kualitas sanitasi dan kondisi hunian. Terkait aspek ekonomi, peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan peluang kerja dan tumbuhnya semangat kewirausahaan menjadi titik tolak pembangunan. Potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sumberdaya tambak dan pantai hendaknya menjadi sumberdaya dan inspirasi untuk mewujudkan keragaman dan diversifikasi ekonomi lokal. Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan kesempatan berusaha merupakan target yang harus dicapai untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial ekonomi. Aspek keadilan dan pemerataan menjadi ukuran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan aspek ekonomi. Pada skala kota Semarang, upaya untuk menguatkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif menjadi strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan. Pada akhirnya, pembentukan jejaring komunikasi antar komunitas (network) menjadi wadah berbagi dan tukar informasi yang akan sangat berharga di dalam membangun kepedulian antarwarga, baik dalam skala kawasan maupun skala kota. Sinergi antar aktor pembangunan dan penentu kebijakan tentunya menjadi katalisator bagi daya guna dan daya hasil program PLPBK yang berbasis Tri Bina ini. Pada akhirnya, visi pembangunan lingkungan permukiman berkelanjutan yang berkeadilan sosial yang tertuang pada pelaksanaan program PLPBK ini juga harus mampu menjamin kelangsungan kesejahteraan antargenerasi. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun peraturan pengendalian pembanguan dan pemanfaatan sumberdaya alam sedemikian rupa sehingga keanekaragaman hayati yang menjadi sumber ekonomi tetap mampu dipertahankan dan terhindar dari pola pemanfaatan yang eksploitatif. Hanya dengan pendekatan konservatif seperti inilah stabilitas lingkungan alamiah dan keberlanjutan potensi ekonomi yang dimilikinya tetap dapat dipertahankan.
14
25
3·1 Ana/isis
s\V"V'OTStrategi ~
Perencanaan
Analisis SWOT adalah identitikasi berbagai faktor- faktor sistematis untuk merumuskan strategi sebuah organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength), dan Peluang (opportunities), Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknessess) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, dan kebijakan program- program sebuah organisasi. Dengan demikian perencana strategis (Strategic planner) harus menganalisis faktor- faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Model yang paling populer saat ini adalah analisis SWOT. Tabellll.1 Analisis SWOT
INTERNAL
Strategi S - 0 • Pengembangan pusat permukiman baru dengan pendekatan intensifikasi Ia han untuk menyelesaikan persoalan kekumuhan di wilayah Rejomulyo dan sekitarnya • Pengembangan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai pusat aktivitas publik dan komersial yang diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wilayah Rejomulyo dan sekitarnva Strategi S- T • Pengembangan permukiman di Ia han eks makam merupakan langkah untuk membangun permukiman baru be bas banjir yang pasti akan diminati karen a keunggulan lokasinya • Pengembangan lahan eks makam untuk ruang terbuka publik disamping akan membangun citra dan peran Rejomulyo dalam skala kota, juga akan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat Rejomulyo melalui pengembangan fasilitas ekonomi
Strategi W- 0 • Perbaikan lingkungan dan sanitasi yang menunjang fungsi pengembangan baru bagi aktivitas permukiman dan komersial • Pengusahaan jaminan dan kepastian hukum lahan
Strategi W- T • Peningkatan kualitas dan penambahan Iebar jalan lingkungan Sumurbong dengan cara menutup sa luran secara fleksibel agar bisa dibuka sewaktu-waktu untuk pembersihan dan perawatan saluran • Penutupan saluran sekaligus akan memperbaiki kondisi sanitasi lingkungan, membebaskan lingkungan dari bau air kotor dan mencegah berjangkitnya penyakit endemic seperti demam berdarah, disentri, kolera dan beberapa penyakit kulit • Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan ketrampilan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
Sebagai arah dalam perumusan kebijakan dan strategi penataan lingkungan permukiman, maka ditetapkan visi dan misi yang mewakili aspirasi dan harapan masyarakat terhadap wujud lingkungan permukiman yang akan dicapai. Visi dan misi tersebut akan menjadi rujukan dan dasar bagi setiap program yang akan dijalankan. Berikut rumusan visi dan misi wilayah perencanaan :
••
Terwujudnya Rejomulyo sebagai model pengembangan permukiman perkotaan ideal yang dilengkapi dengan fasilitas publik untuk mendukung peningkatan ekonomi di tahun 2020
Sebagai penjabaran dari pendekatan Bina Fisik/Lingkungan, penataan lingkungan permukiman Kelurahan Rejomulyo dibagai dalam dua skala, yakni skala mikro dan skala makro. Cakupan wilayah perencanaan pada skala mikro hanya mencakup Lingkungan sekitar Sumurbong, tepatnya di wilayah RW 6. Sedangkan untuk skala makro, wilayah perencanaannya mencakup lahan eks makam yang dinilai memiliki potensi sebagai area pengembangan baru yang dapat melayani bukan hanya masyarakat Sumurbong, tetapi juga masyarakat sekitarnya terutama di Kelurahan Mlatiharjo, Mlatibaru, Kemijen dan Tanjung Mas. Keuntungan lokasi wilayah Rejomulyo hendaknya dioptimalkan melalui konsep pengembangan terpadu untuk mewujudkan penataan permukiman yang tidak hanya fokus pada Kelurahan Rejomulyo. Keberadaan lahan eks makam merupakan peluang bagi pengembangan baru yang nantinya bisa meningkatkan peran kawasan terhadap Kota Semarang. Lahan eks makam dan lokasi yang strategis merupakan modal utama untuk pengembangan skala kota. Fasilitas yang bisa dikembangkan bukan saja akan mengatasi masalah permukiman kumuh, tetapi sedapat mungkin harus diarahkan pada upaya untuk menciptakan pusat pelayanan baru bagi wilayah Semarang bagian Timur. lntegrasi antara perencanaan skala mikro dan skala makro tersebut diharapkan akan menjadikan Wilayah Rejomulyo sebagai kawasan baru yang akan menjadi model pengembangan permukiman dan fasilitas publik yang bukan saja melayani kebutuhan lokal, namun juga menjadi pusat aktivitas ekonomi perkotaan. Pengembangan kawasan baru tersebut dipastikan akan menambah daya tarik investasi di wilayah Semarang Timur yang saat ini kurang berkembang, khususnya untuk sektor jasa.
3· Pelebaran jalan lingkungan Jalan lingkungan yang hanya selebar 100-150 em terlalu kecil untuk menunjang aktivitas pergerakan. Oleh karena itu, penutupan saluran secara fleksibel (bisa dibuka-tutup) merupakan alternative yang bisa dilaksanakan untuk memperlebar jalan lingkungan. 4· Pengadaan air bersih Sebagai salah satu komponen sanitasi, air bersih PDAM mutlak diperlukan, sekalipun warga masyarakat saat ini menggunakan air sumur. Keberadaan saluran air kotor dan septic tank yang terlalu dekat dengan sumur bisa berpotensi menimbulkan pencemaran air. 5· Pengadaan hidran Disamping sebagai sumber air bersid dari PDAM, hid ran juga akan berfungsi sebagai supplai air pada saat terjadi kebakaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kerapatan antar bangunan rumah tinggal serta adanya beberapa rumah tinggal yang masih menggunakan dinding kayu yang rawan kebakaran. 6. Pengelolaan sampah Sampah rumah tangga harus mampu dibuang secara rutin pada TPS yang telah disediakan. Demikian pula harus dipastikan tersedianya kontainer sampah tertutup dalam jumlah yang memadai. Sarana pengangkut sampah rumah tangga juga harus diadakan untuk menjamin agar sampah rumah tangga tidak pernah terlambat diangkut. 7· Pengembangan permukiman baru dan ruang terbuka publik Keberadaan lahan eks makam hendaknya dijadikan sarana bagi pengembangan ruang terbuka publik dan permukiman baru. Pembangunan rumah susun merupakan ide yang bisa diwujudkan untuk mengatasi kekumuhan dan sekaligus menjadikan wilayah Rejomulyo dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan baru skala kota. 8. Penghijauan lingkungan Gerakan penghijuan lingkungan harus diwujudkan bukan saja pada Ruang Terbuka Hijau, namun juga melibatkan peran serta setiap anggota masyarakat.
Pusat Kuliner dan Cinderamata Ruang Terbuka Publik Sarana Rekreasi dan Olahraga Rumah Susun
6 Buildings
Gambar 3·5 Rencana Zonasi Kawasan Perencanaan
4.1 Konsep Pelaksanaan Program Program penataan lingkungan permukiman di Kelurahan Rejomulyo ini seperti yang telah diuraikan di depan tidak terbatas pada lingkungan RW 6 saja, melainkan akan mencakup pengembangan kawasan Rejomulyo. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya potensi lokasi dan ketersediaan lahan yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan permukiman dan kegiatan jasa. Pengembangan kawasan Rejomulyo diarahkan pada upaya pembangunan skala kota yang diharapkan akan menjadi pusat pelayanan baru bagi wilayah Semarang bagian Timur. Pengembangan permukiman dan sektor jasa didasarkan pada potensi dan permasalahan kawasan. Konsentrasi pemukiman kumuh di sekitar Rejomulyo hingga ke wilayah Semarang bagian Utara memerlukan penanganan yang komprehensif. Merujuk kepada strategi efisiensi lahan dan paradigma permukiman berkelanjutan, maka lahan eks makam bisa dikembangkan menjadi kawasan rumah susun yang dapat menampung warga masyarakat permukiman kumuh yang tinggal di beberapa kelurahan terutama Kelurahan Mlatiharjo, Mlatibaru, Tanjung Mas, Kemijen. Potensi lokasi menjadi daya tarik utama yang tentunya akan menjadi nilai positif bagi warga masyarakat terkait kedekatan lokasi dengan pusat kota dan kemudahan transportasi. Selama ini, kegagalan relokasi warga permukiman kumuh umumnya disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan Ia han yang memiliki lokasi yang memberi kemudahan bagi mereka melangsungkan kegiatan sehari-hari. Lokasi yang strategis tersebut juga perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan fasilitas perkotaan yang mampu memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
La han terbuka yang merupakan eks-Makam Kobong diusulkan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Permukiman Terpadu. Pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) atau rumah susun milik (Rusunami) akan diintegrasikan dengan ruang terbuka hijau dan fasilitas komersial, seperti pusat kuliner dan cindera mata atau kerajinan tangan. Dengan demikian akan tercipta suatu kawasan permukiman baru bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, khususnya mereka yang sebelumnya tinggal di lingkungan permukiman kumuh. Ruang terbuka publik akan menjadi sarana bagi masyarakat sekitar Rejomulyo dan wilayah Semarang Timur untuk bersosialisasi dan berekreasi, khususnya di sore hari sambil menikmati berbagai menu yang ditawarkan di pusat kuliner. Pada pagi hari, masyarakat di rumah susun bisa berolah raga di ruang hijau sambil makan pagi di pusat kuliner. Pengintegrasian fasilitas hunian dan fasilitas ekonomi ini ini diharapkan menjadi pendekatan yang ideal bagi pengentasan kemiskinan. Fasilitas ekonomi bisa menjadi sarana bagi pengembangan wirausaha masyarakat. Pengembangan Kawasan Permukiman Terpadu ini kiranya akan menjadi model bagi pengembangan permukiman masa depan bagi Kota Semarang. Dengan lahan yang terbatas, kita bisa mengembangkan sekaligus fasilitas hunian yang menyatu dengan runag terbuka hijau dan sarana ekonomi. Konsep seperti ini merupakan perwujudan Tri Bina yang sangat efisien dan efektif, di mana pendekatan fisik lingkungan, sosial dan ekonomi bisa sekaligus dicapai. Menyatunya hunian dan ruang usaha ini menjamin keberlanjutan permukiman di masa depan.
Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
4· 3 Tahapan Perencanaan Secara umum, program PLPBK yang akan dijalankan selama kurun waktu 2015-2019 nanti merupakan penjabaran dari visi dan misi perencanaan memperhatikan keseimbangan capaian pembangunan pada 3 (tiga) aspek atau dimensi pembangunan (tribina), yakni bina fisik, bina sosial dan bina ekonomi. Rumusan program disusun dengan pertimbangan ideal dan komprehensif, bukan sekadar penyelesaian target parsial dan inkremental, oleh karenanya konsekuensi pendanaan dan pendekatan sosial untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sejahtera dan berkelanjutan menjadi tantangan paling utama di masamasa mendatang.
Tabel IV.1 Timeline Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Rejomulyo Tahun 2015-2019
Penanganan banjir Pengadaan tempat sampah tertutup di setiap rumah ""~~,,....~, ~ Perbaikan sanitasi lingkungan
Pengadaan tempat sampah umum di sekitar blik
n Renovasi MCK umum Penutupan drainase Kampung Sumurbong Perbaikan drainase dan jalan lingkungan
Pengadaan air bersih dan hidran umum
dan nem n luba kontrol untuk Pelebaran jalan dengan perkerasan beton diatas drainase dan lan Pengadaan akses PDAM untuk antisipasi kebakaran
Pembangunan kawasan permukiman terpadu di lahan eks
Pengembangan kewirausahaan
~~~~~--~~~~--------------4----+----~--4----+--~1
Pemberian modal guna usaha untuk industri rumah ... ..,~,,....~,.., Pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil