PERENCANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Kementerian Perumahan Rakyat

PERENCANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

arsip harimawan.com

ALUR PRESENTASI 1.

LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012

2.

REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006 - 2014

3.

RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013

4.

SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE

arsip harimawan.com

1


MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD KEGIATAN Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dalam memfasilitasi BSPS Tahun 2013.

TUJUAN KEGIATAN Meningkatkan dan menyamakan pemahaman Pemerintah Daerah tentang sistem penyelenggaraan BSPS tahun 2013, Meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanakan BSPS tahun 2013.

arsip harimawan.com

1


MEKANISME PELAKSANAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Triwulan I Pelaksana

SKPD PROVINSI

Laporan Triwulan II

Laporan Triwulan III

FASILITASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Diseminasi Kebijakan Pengembangan Perumahan Swadaya Rangkaian Pertemuan

Laporan Triwulan IV dan Laporan Akhir Tahun

LAPORAN TEKNIS

Laporan Pelaksanaan

Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rangkaian Pertemuan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat

Prosiding Kegiatan

Rangkaian Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya arsip harimawan.com

1


TAHAPAN KEGIATAN SKPD

Rangkaian Pertemuan

DISEMINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN SWADAYA

Pelaksana: Deputi Bid. Perumahan Swadaya Peserta: SKPD Dekon & Urusan Perumahan Provinsi Lokasi Pelaksanaan: Jakarta

Waktu : 29 – 31 Agustus 2012

Rangkaian Pertemuan

PEMBINAAN TEKNIS VERIFIKASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Rangkaian Pertemuan

PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT Rangkaian Pertemuan

EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Rangkaian Pertemuan

Pelaksana: SKPD Dekonsentrasi dan Provinsi Peserta: SKPD Urusan Perumahan & Bappeda Kab/Kota Lokasi Pelaksanaan: Provinsi

Waktu : September 2012 Pelaksana: SKPD Dekonsentrasi Provinsi Peserta: SKPD Urusan Perumahan & Bappeda Kab/Kota Lokasi Pelaksanaan: Provinsi

Waktu: Oktober 2012 Pelaksana: Deputi Bid. Perumahan Swadaya Peserta: SKPD Dekon & Urusan Perumahan Provinsi Lokasi Pelaksanaan: Jakarta

Waktu: Akhir November 2012 arsip harimawan.com

1


TUJUAN KEGIATAN 1.

DISEMINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN SWADAYA

a. Memberikan arahan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 b. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan/Penanganan Perumahan Swadaya (mekanisme pengusulan dan siklus BSPS) c. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam kemitraan dan keswadayaan perumahan

2.

PEMBINAAN TEKNIS VERIFIKASI BSPS

a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan registrasi dan verifikasi BSPS Tahun 2013 b. Mengidentifikasi dan mengoordinasi penggalangan sumber pendanaan lain dalam penanganan rumah tidak layak huni

arsip harimawan.com

1


TUJUAN KEGIATAN (2) 3.

PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT

a. Menginformasikan gambaran umum dan mekanisme pendampingan masyarakat dalam BSPS 2013 b. Melaksanakan simulasi dan pelatihan pendampingan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya; dan c. Merumuskan kriteria , pola rekrutmen, dan pembinaan TPM dalam rangka mendukung pelaksanaan BSPS.

4.

EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI KEGIATAN BSPS

a. Melakukan pengujian rekomendasi hasil verifikasi dan klarifikasi Tahap I b. Mengevaluasi rangkaian pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012

arsip harimawan.com

2

REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006-2014

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI BSPS TAHUN 2006-2011 40,000

36,738

35,000 30,000 25,000 BSP2S (unit)

20,000

16,403

15,000

12,000 9,950 10,000 8,925

10,000 5,000

PKP (unit)

3,550

3,780

4,867 4,950

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Catatan : 1. Jumlah realisasi pelaksanaan PKP sudah termasuk penanganan PSU 2. Realisasi BSP2S dan PKP Tahun 2011 sudah mencakup capaian pelaksanaan Direktif Presiden di NTT (BSPS2S : 5.488 unit dan PKP : 2.688 unit) arsip harimawan.com

2

REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006-2014

RENCANA CAPAIAN FISIK KEGIATAN FASILITASI BSPS TAHUN 2012-2014 450,000

400,000

400,000

400,000

350,000

300,000 250,000

230,000 PK (unit)

200,000

PB (unit)

150,000

100,000

100,000 50,000

20,000

100,000

196.748

Pagu Berdasarkan Renja 2013

0

2012

2013

20.000

2014

Catatan : 1. Pembangunan Baru = Rehabilitasi Total atau Rusak Berat 2. Peningkatan Kualitas = Rusak Sedang arsip harimawan.com

3


RENCANA ALOKASI, KELOMPOK SASARAN DAN KOMPONEN BANTUAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013 RENCANA TARGET BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2013 (RENCANA KERJA 2013)

500.000 UNIT

KELOMPOK SASARAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN

KOMPONEN BANTUAN arsip harimawan.com

3


UNIT COST BSPS TAHUN 2013 1. PENINGKATAN KUALITAS REGULER

Rp 8.500.000,00

BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH

Rp 7.500.000,00

BIAYA OPERASIONAL/UNIT RUMAH

Rp 1.000.000,00

PENANGANAN PAPUA DAN PAPUA Rp 31.000.000,00 BARAT BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH

Rp 30.000.000,00


Rp 1.000.000,00

2. PEMBANGUNAN BARU = Rp 16.000.000,00 BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH

Rp 15.000.000,00


Rp 1.000.000,00

3. PSU = Rp 4.000.000,00 BANTUAN STIMULAN/UNIT PSU

Rp 4.000.000,00 arsip harimawan.com

3


RANCANGAN PENGANGGARAN BSPS TAHUN 2013

1. DEKONSENTRASI  PROVINSI a. Melaksanakan sosialisasi program BSPS kepada pemerintah kabupaten/kota; b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada SKPD yang membidangi perumahan di kabupaten/kota; c. Melakukan klarifikasi terhadap usulan BSPS dari Kabupaten/Kota d. Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan pelaksanaan BSPS; e. Melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan BSPS melalui SKPD yang membidangi perumahan di kabupaten/kota; dan f. Melakukan pelatihan tenaga pendamping masyarakat (TPM).

2. TUGAS PEMBANTUAN (TP)  KABUPATEN/KOTA a. Melaksanakan sosialisasi program dan diseminasi pelaksanaan BSPS kepada UPK/BKM dan KSM; b. Melakukan verifikasi calon penerima BSPS yang dibantu oleh TPM; c. Merekrut dan mengarahkan TPM dalam melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya dengan bantuan stimulan; d. Memfasilitasi KSM dalam membuat gambar kerja didampingi TPM Sumber : Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 dan 02

arsip harimawan.com

1 TAHUN

T-1

KPB (KELOMPOK PENERIMA BANTUAN)

UPK/BKM Sosialisasi Kepada Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TPM

(03)

Pendampingan KPB dan UPK/BKM Membuat (1) Permohonan/ Data BNBA

SKPD: Sosialisasi Program, Pember dayaan Masyarakat dan UPK/BKM serta TPM

Menerima Permohonan dari UPK/BKM Verifikasi Administrasi Usulan

Meneruskan Permohonan Usulan Sesuai Usulan UPK/BKM

KPPN JAKARTA II

KEMENTERIAN

SKPD : Sosialisasi Program Kepada Kabupaten/ Kota

BANK PENYALUR

DPS: Sosialisasi Program Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota

Menerima Permohonan Usulan dari Kabupaten/ Kota

Pendataan dan menjaring penerima bantuan

Mengusulkan Calon Penerima Bantuan (formulir BNBA)

PEMERINTAH PROVINSI

DPS: Validasi Administrasi Usulan Provinsi atau Kabupaten/Kota

Klarifikasi Administrasi Usulan Kabupaten/ Kota (3)

Membuat Daftar Nominasi Calon Penerima Bantuan

Menyampaikan Daftar Calon Penerima Bantuan

A arsip harimawan.com

2 TAHUN


UPK/BKM

TPM


PEMERINTAH PROVINSI

KPPN JAKARTA II

KEMENTERIAN

BANK PENYALUR

A

Pendampingan Menyusun GK & RTK

T=0 Membantu TPM dan SKPD Verifikasi Lapangan.

Membantu SKPD Verifikasi Lapangan

Menteri: Menetapkan Alokasi Kabupaten/Kota Penerima Bantuan

Memfasilitasi KPB dan TPM Membuat Gambar Kerja (GK) dan Rencana Tindak Komunitas (RTK)

PPK: Meminta Gambar Kerja

Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan Menyetujui GK dan RTK (2)

Membentuk KPB Penerima Bantuan

B

Pendampingan UPK/BKM Membentuk KPB

Menyampaikan Hasil Verifikasi Lapangan dan GK serta RTK kepada PPK Memohon Pembayaran Atas Nama Penerima Bantuan

Meminta Verifikasi Lapangan dan Mengajukan Permintaan Pembayaran dilengkapi Persyaratan kepada SKPD Kabupaten/Kota Verifikasi Pembayaran Menetapkan SK Penerima Bantuan Mengajukan SPP Menerbit kan SP2D arsip harimawan.com (3)

PP-SPM: Menerbitkan SPM -LS

C

3 TAHUN


UPK/BKM

TPM


PEMERINTAH PROVINSI

KEMENTERIAN

KPPN JAKARTA II

BANK PENYALUR

C

B

Menerima Transfer Bantuan Dana

Menyusun GK dan RTK

T=0 Menerima Bantuan

Menyetujui Penarikan Tabungan

Penarikan Tabungan (Tahap I dan II)

Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan

Melakukan Pembangunan Secara Berkelompok (KPB)

Membuat Laporan Pembangunan

Membuat Tabungan Atas Nama PB dan Menyerahkan Bantuan

Pelayanan Penarikan Tabungan

Pendampingan Pembuatan Laporan Kompilasi Laporan KPB dan Menyampaikan Laporan Kepada PPK

Menyetujui Laporan

Evaluasi Laporan PPK: Evaluasi Laporan

Membuat Laporan Penyaluran dan Penarikan Dana BSPS

arsip harimawan.com

3


KRITERIA UMUM CALON LOKASI STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA a. Daerah tertinggal; b. Tingkat kemiskinan; c. Jumlah kekurangan (backlog) rumah; d. Jumlah rumah tidak layak huni; e. Indeks pembangunan manusia (IPM); dan f. Produk domestik regional bruto (PDRB);

Sumber : Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 dan Kriteria Umum Calon Lokasi Stimulan Perumahan Swadaya oleh BPSharimawan.com Tahun 2012 arsip

3


Sandingan Usulan Musrenbang dengan Alokasi Pagu Sementara BSPS 2013 (status 27 Agustus 2012)

Jumlah Provinsi 33 Provinsi

Total Usulan BSPS Hasil Musrenbang Tahun 2012 (unit) PK

PB

PK

PB

Jumlah Kota/Kabupa ten Lulus Kriteria Umum

329.183

102.956

150.000

20.000

360

Alokasi Pagu Sementara BSPS 2013

Catatan.: 1. Provinsi yang belum membagi alokasi usulan PK dan PB BSPS Tahun 2013 pada saat Musrenbang, total usulan dialokasikan seluruhnya ke PK 2. Alokasi pagu sementara untuk BSPS 2013 berjumlah 216.748 unit dan sebanyak 46.748 merupakan alokasi untuk program khusus arsip harimawan.com

3


LOKASI SASARAN REGULER

PROGRAM KHUSUS

Pernyataan Komitmen Bupati/Walikota dalam Rangka Pelaksanaan BSPS 2013

MoU dengan K/L, Non K/L dan Ormas

Usulan Kabupaten/Kota

Penanganan Kawasan Kumuh (PLP2K-KBK) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat arsip harimawan.com

3


BUPATI/WALIKOTA PENANDATANGAN SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENANGANAN TUNTAS RTLH TAHUN 2013 (STATUS HINGGA 27 AGUSTUS 2012) RIAU: 2 SUMBAR: 2

KALSEL: 2

SUMUT: 2

JAMBI: 2

SULBAR: 2

KALBAR: 2 Kep. RIAU: 2

NAD: 2

BABEL: 2

GORONTALO: 2

KALTIM: 0

SULUT: 2

MALUT: 2

SULTENG: 2

KALTENG: 2

PAPBAR: 1

PAPUA: 2

JABAR: 2 JATENG: 2

BENGKULU: 2

BALI: 2 MALUKU : 2

SULSEL: 2 SUMSEL: 2 LAMPUNG: 2 BANTEN: 2

JATIM: 2 NTT: 1 DKI: 0

DIY : 2

NTB: 2

SULTRA: 2

JUMLAH : 60 Kabupaten/Kota dari 66 Kabupaten/Kota Prioritas 2013 arsip harimawan.com

3


MOU DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN NON KEMENTERIAN/LEMBAGA (2012) NON KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Kem. Kelautan dan Perikanan 2. Kem. Pembangunan Daerah Tertinggal

Kab/Kota yang bukan penandatangan Surat Pernyataan Komitmen, tetapi lulus kriteria umum, tetap dapat menangani perumahan swadaya melalui cara: 1. Sendiri (dana APBD prov/kab/kota) 2. Bekerjasama dengan pihak lain (Mobilisasi dana CSR dan PKBL-BUMN, pihak III) 3. MoU dengan Kemenpera

Organisasi Masyarakat (Ormas) Ormas dapat mendukung kegiatan pembangunan perumahan swadaya setelah terlebih dahulu menandatangani MoU arsip harimawan.com

3


USULAN BSPS 2012 YANG DILUNCURKAN PADA TAHUN 2013 DITERIMA

REGISTRASI DAN VERIFIKASI ONLINE UNTUK DILUNCURKAN TAHUN 2013

Usulan BNBA 2012

DIKEMBALIKAN (UNTUK DIPERBAIKI) Sandingan Lokasi Hasil Usulan Musrenbang, Lokasi Prioritas Tahun 2013 dan Usulan BSPS 2012 yang Diluncurkan pada Tahun 2013 arsip harimawan.com

4


ALUR PROSES SISTEM PENGELOLAAN BSPS ‘ONLINE’ UMUM

DECISION SUPPORT SYSTEM

EKSEKUTIF

SUB-SISTEM MONITORING DAN EVALUASI 1. 2.

Pengolahan data

SUB-SISTEM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BSPS 1. 2. 3.

Sub-sistem Registrasi Sub-sistem Verifikasi (Administrasi dan Lapangan) Sub-sistem Pencairan Proposal Pembayaran

Cash Management System SMS Centre

Pengolahan data

Data Warehouse

SUB-SISTEM DUKUNGAN PENGELOLAAN BSPS Call Centre

arsip harimawan.com

4


DESAIN SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE Database Storage

Server Aplikasi b Database Lokasi di Kemenpera

1. 2.

5

1

Internet

TPM

3. UPK/BKM

4

2

4.

3 5.

Pusat

SKPD Kab/Kota

SKPD Povinsi

UPK/BKM melakukan entry data CPB, SKPD Kab/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan CPB. SKPD Provinsi melakukan evaluasi/klarifikasi terhadap kuota yang diberikan kepada provinsi Pusat melakukan validasi terhadap usulan BSPS yang sudah melewati tahap verifikasi dan klarifikasi. TPM melakukan penyusunan proposal pembayaran berdasarkan hasil validasi Pusat

*) Apabila di wilayah UPK/BKM tidak terdapat jaringan internet, maka SKPD Kab/Kota harus memfasilitasi entry data arsip harimawan.com CPB bersama dengan UPK/BKM

4


JADWAL PELAKSANAAN BSPS 2013 No 1 2 3 4 5

6 7

8 9

Uraian Penyiapan Sistem Sosialisasi Pelatihan Penyusunan Usulan Pelaksanaan Verifikasi 1. Proses Verifikasi 2. Pendampingan 3. Supervisi Proses penetapan SK lokasi dan alokasi Pelaksanaan bantuan stimulan 1. Pelaksanaan fisik 2. Pendampingan 3. Monev Pencairan Pelaporan

Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Pelaksanaan BSPS 2013 periode September 2012 - Mei 2013) Pelaksanaan BSPS 2013 periode Desember 2012 - November 2013)

arsip harimawan.com

JADWAL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP DI PROVINSI 1.

PELAKSANA  SKPD DEKON DAN URUSAN PERUMAHAN TINGKAT PROVINSI

2.

PESERTA  SKPD URUSAN PERUMAHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG MENANGANI PELAKSANAAN BSPS

3.

MATERI

a. Pembinaan Teknis Registrasi dan Verifikasi BSPS b. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

4.

NARASUMBER DAN ASISTEN  PUSAT

5.

JADWAL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TINGKAT PROVINSI

SKPD Provinsi dapat menyampaikan materi lain terkait tema pelaksanaan dekonsentrasi selain yang disampaikan Narasumber Pusat arsip harimawan.com

TERIMA KASIH Sekretariat Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012 Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

No. Telp/Fax : (021) 72800145, 7397727, 7264461 E-mail : [email protected] , [email protected] Contact Person: Sukirno (08561150661) Rendy Trigantara (085716600736) arsip harimawan.com

PERENCANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Recommend Documents