KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN PERKOTAAN KABUPATEN NGAWI

MEDIA SOERJO Vol. 5 No. 2. Oktober 2009 ISSN 1978 – 6239

93

KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN PERKOTAAN KABUPATEN NGAWI Oleh Bambang Hutojo Universitas Soerjo Ngawi ABSTRAK Di Kabupaten Ngawi, wilayah yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan Kecamatan Ngawi karena di kawasan ini didominasi oleh pusat-pusat kegiatan dan merupakan orientasi pergerakan bagi penduduk yang ada di wilayah sekitarnya. Mengingat pentingnya keberadaan suatu kawasan permukiman terutama di daerah perkotaan yang merupakan kawasan konsentrasi penduduk dan kegiatannya yang rawan akan konflik sosial, perlu adanya penanganan terhadap kualitas perumahan perkotaan. Tujuan studi studi ini adalah menganalisis dan merencanakan penanganan permasalahan di perkotaan. Pada tahap analisis, dilakukan analisis terhadap potensi potensi yang ada di Kabupaten Ngawi yakni Tata Guna Lahan, penduduk, perumahan, sarana dan prasarana permukiman,serta permasalahan yang ada saat ini. Selanjutnya dilakukan tahap analisis terhadap potensi-potensi di atas untuk mengetahui kondisi saat ini, prediksi kebutuhan untuk pengembangan serta permasalahan yang akan di timbulkan. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi saat ini, maka di peroleh hasil bahwa mayoritas kecamatan di Kabupaten Ngawi masih memerlukan lahan untuk permukiman terutama di Kecamatan Sine, Ngawi dan Geneng. Selain lahan untuk permukiman, sarana dan prasarana permukiman juga sangat diperlukan antara lain prasarana transportasi,drainase, air bersih, sanitasi & sampah, jaringan listrik, sedangkan sarana meliputi perdagangan, pendidikan, peribadatan, kesehatan dan ruang hiaju terbuka. Pada umumnya kondisi saat ini di Kabupaten Ngawi untuk ketersedian sarana dan prasarana tersebut masih kurang baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selanjutnya untuk menangatasi kekurangan tersebut serta untuk mengantiusispasi perkembangan kondisi yang akan datang, perlu dilakukan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak antara lain, pemerintan (instansi terkait), masyarakat dan swasta. Peran serta instansi dan stakeholder dalam perencanaan permukiman dapat dilakukan pada beberapa tahap penyelenggaran permukiman perkotaan. Supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas dan hak antar pihak, maka keterlibatan pihak/instansi dalam tahapan penyelenggaran permukiman perkotaan disesuaikan dengan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak/instansi. Kata Kunci: Perumahan, Ngawi

Bambang Hutoyo, Koordinasi Perenncanaan Penanganan Perumahan Perkantoran Kabupaten Ngawi

MEDIA SOERJO Vol. 5 No. 2. Oktober 2009 ISSN 1978 – 6239 1. PENDAHULUAN

94

1. Mengidentifikasi

1.1 Latar Belakang Perumahan dan permukiman selain sebagai kebutuhan dasar juga memiliki fungsi yang strategis sebagai pusat pendidikan dalam keluarga, persemaian kebudayaan dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan permukiman dengan kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain transportasi, kesehatan, pendidikan, perdagangan, jasa, perkantoran dan pemerintahan Di Kabupaten Ngawi, wilayah yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan Kecamatan Ngawi karena di kawasan ini didominasi oleh pusat kegiatan dan merupakan orientasi pergerakan bagi penduduk yang ada di wilayah sekitarnya. Mengingat pentingnya keberadaan kawasan permukiman terutama di daerah perkotaan yang merupakan kawasan konsentrasi penduduk dan kegiatannya yang rawan akan konflik sosial, perlu adanya penanganan terhadap kualitas perumahan perkotaan. Adapun hal yang perlu di perhatikan adalah aspek pemilihan lokasi (sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW), penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, aksesibilitas (kemudahan) bagi penduduk untuk melakukan kegiatan dan sebagainya. 1.2 Tujuan dan Sasaran Studi A. Tujuan Tujuan dari studi ini adalah:

karakteristik perumahan perkotaan di Kabupaten Ngawi. 2. Mengevaluasi potensi dan permasalahan perumahan perkotaan Kabupaten Ngawi. 3. Merencanakan perumahan perkotaan beserta sarana prasarana permukiman di Kabupaten Ngawi. B. Sasaran Sasaran dari studi ini adalah : 1. Teridentifikasi karakteristik permukiman di Kabupaten Ngawi. 2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan perkotaan di Kabupaten Ngawi. 3. Tersusunnya rencana perumahan perkotaan beserta sarana prasarana permukiman di Kabupaten Ngawi 1.3 Ruang Lingkup A. Ruang Lingkup Wilayah Wilayah studi yang dikaji dalam koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Perkotaan adalah Kabupaten Ngawi yang memiliki batas administrasi. Sebelah Utara : Kab. Bojonegoro (JawaTimur), Kab. Grobogan, Kab. Blora (Jawa Tengah) Sebelah Timur : Kab. Madiun Sebelah Selatan : Kab. Madiun dan Kab. Magetan Sebelah Barat : Kab. Karanganyar dan Kab. Sragen (Jawa Tengah) B. Ruang Lingkup Studi Lingkup pekerjaan dalam kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Perkotaan ini meliputi dua hal utama, yaitu mengevaluasi kondisi perumahan eksisting dan penyusunan rencana pengambangan perumahan di masa mendatang.


MEDIA SOERJO Vol. 5 No. 2. Oktober 2009 ISSN 1978 – 6239 2.

METODOLOGI

2.1 Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran yang dipakai untuk memenuhi maksud dan tujuan pelaksanaan studi ini mencakup hal-hal sebagai berikut : 1) Tahap Pendahuluan • Survai primer Survei ini dilakukan dengan melakukan survey langsung dilapangan meliputi lokasi, inventarisasi sarana dan prasarana perumahan • Survai sekunder Survei untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi (data Sosek, data penduduk, RTRW, TGL dan lain-lain) 2) Kompilasi data 3) Tahap analisis Tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut : • Analisis kondisi parasarana dan prasarana perumahan eksisting. • Analisis kebutuhan perumahan • Analisis perencanaan sesuai SNI 4) Tahap rekomendasi berupa arahan terhadap penanganan permasalahan dan arahan sesuai standart (SNI) da RTRW

95

Sebelah Utara : Kab. Bojonegoro (Jawa Timur), Kab. Grobogan, Kab. Blora (Jawa Tengah) Sebelah Timur : Kab. Madiun Sebelah Selatan : Kab. Madiun dan Kab. Magetan Sebelah Barat : Kab. Karanganyar dan Kab. Sragen (Jawa Tengah) B. Penggunaan Lahan Kawasan studi mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang relatif masih rendah, hanya terkonsentrasi pada kawasan perkotaan saja atau menyebar pada sisi kanan atau sisi kiri jaringan jalan utama Kabupaten Ngawi. Penggunaan lahan didominasi oleh kegiatan pertanian kemudian perumahan, pertokoan, perkantoran dan lain sebagainya. Luas area pertanian terbesar terdapat di Kecamatan Ngawi seluas 45,18 Ha sedangkan terkecil terdapat di Kecamtan Pitu dengan luas 0,3 C. Kependudukan A. Jumlah Penduduk Berikut ini di tampilkan komposisi penduduk dari tahun 2002-2005 di Kabupaten Ngawi rata-rata per tahun sebesar 0,48%.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Umum Wilayah A. Geografis Secara geografis wilayah Kabupaten Ngawi terletak di antara 1110 07’ - 1110 40’ Bujur Timur dan 7 0 21’ 7031’ Lintang Selatan. Adapun batasbatas wilayah kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:



3.2 Gambaran Umum Perumahan Pola perkembangan permukliman di Kabupaten Ngawi yaitu mengikuti pola jaringan jalan utama maupun jalan lokal yang ada di Kabupaten Ngawi. Sedangkan untuk kondisi rumah di Kabupaten Ngawi dibedakan atas rumah lengkap dan tidak lengkap. Definisi rumah lengkap adalah rumah yang memiliki unsur-unsur dan persyaratan lengkap sebagaimana layaknya rumah tinggal. Sedangkan rumah tidak lengkap memiliki unsurunsur yang tidak lengkap, sebagaimana rumah dengan kondisi sementara / darurat.

3.3 Gambaran Umum Permukiman

Prasarana

A. Jaringan Jalan Sistem transportasi yang terdapat di kabupaten Ngawi lebih banyak ditunjang oleh sistem transportasi darat yaitu jalan dan kereta api, sedangkan transportasi udara saat ini masih belum

96

ada. Secara keseluruhan sistem transportasi di Kabupaten Ngawi masih didominasi oleh angkutan jalan raya. Prasarana dan sarana trnasportasi yang ada, pada prinsipnya telah menjangkau daerah-daerah penting di kabupaten termasuk wilayah pedesaan. Dalam perkembangannya sampai saat ini, sarana dan prasarana transportasi semakin ditingkatkan. B. Drainase Kondisi jaringan saluran drainase di Kabupaten Ngawi sangat dipengaruhi oleh aspek fisik dasar di wilayah ini. Aspek fisik dasar yang menjadi fokus utama dalam hal ini adalah kondisi topografi dan hidrologi di wilayah ini. Kondisi hidrologis di Kabupaten Ngawi yang dilintasi oleh Sungai Bengawan Solo dan Kali Madiun memberikan sarana saluran primer bagi jaringan drainase di Kabupaten Ngawi. C. Air Bersih Untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Ngawi akan air bersih, sebagian dari PDAM dan sebagian besar masih dipenuhi dari sumur gali, sumur pompa serta lainnya dari sumber mata air dan sungai. Rumah yang sudah memiliki sarana air bersih berarti sudah memiliki syarat rumah lengkap. Jumlah pelanggan PDAM mengalami peningkatan dari 16716 pelanggan pada tahun 2006 menjadi 17263 pelanggan pada tahun 2008. pada tahun 2008 pemakaian tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 363.502 m3. D. Sanitasi dan Sampah Persampahan yang ada di Kabupaten Ngawi untuk wilayah kota sudah memiliki sistem persampahan


MEDIA SOERJO Vol. 5 No. 2. Oktober 2009 ISSN 1978 – 6239 secara terorganisir, yaitu mulai dari timbunan sampah, pengumpulan oleh tukang sampah/ pasukan kuning, pewadahan, dan pengangkutan sampah ke TPS kemudian diangkut menuju TPA dengan menggunakan truk sampah yang dilakukan setiap hari. Sedangkan untuk wilayah pedesaan dengan menggunakan sistem tradisional yaitu dibakar, ditimbun dan dibuang langsung ke sungai.

97

2. Pendidikan Salah satu program yang tengah digalakkan di Kabupaten Ngawi adalah sektor pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Ngawi khususnya generasi penerus

E. Jaringan Listrik Jumlah pelanggan yang sudah menggunakan fasilitas penerangan listrik pada tahun 2007 sebanyak 3102 pelanggan atau mengalami peningkatan sebesar 13,72% dari tahun 2006. Perkembangan kelistrikan di Kabupaten Ngawi sampai pada tahun akhir 2007 tercatat mengalami peningkatan dari jumlah pelanggan, daya yang terpasang dan juga listrik yang diproduksi F. Sarana Permukiman 1. Perdagangan Kegiatan lapangan usaha perdagangan dan jasa di Kabupaten Ngawi dapat dilihat dari penerbitan surai ijin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2003 – 2007

3. Peribadatan Jumlah fasilitas peribadatan yang terdapat di Kabupaten Ngawi, terdiri dari masjid, mushola, gereja, kuil dan Klenteng(Wihara)



4. Kesehatan Salah satu program utama Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang lain adalah kesehatan, di mana diharapkan tercipta Kabupaten Ngawi yang sehat pada masa-masa mendatang. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. 3.4 ANALISIS A. Analisis Perkembangan Guna Lahan Permukiman Pada saat ini perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Ngawi masih bersifat horisontal sehingga menyebabkan adanya peralihan fungsi lahan. Peralihan fungsi tersebut sebagian besar mengarah kepada peralihan fungsi permukiman. Perkembangan lahan permukiman cenderung ke arah pusat-pusat kegiatan, terutama pada pusat kegiatan di wilayah kota hirarki I. Arah perkembangan tersebut disebabkan kemudahan aksesibilitas terhadap fasilitas dan pelayanan yang mudah di pusat-pusat kota.

98

B.

Analisis Proyeksi Jumlah Penduduk Untuk mengetahui jumlah penduduk pada sepuluh tahun yang akan datang, maka dari data jumlah penduduk tersebut dilakukan perhitungan proyeksi penduduk dengan menggunakan berbagai metode perhitungan proyeksi, yaitu berdasarkan rata-rata tingkat pertumbuhan pertahun, model pertumbuhan linier dan model pertumbuhan eksponensial.

C. Analisis Perumahan Tujuan dari analisis perumahan adalah untuk mengevaluasi antara ketersediaan rumah dengan jumlah penduduk tahun 2008. Evaluasi kondisi eksisting jumlah rumah dengan jumlah penduduk menggunakan standar SNI 03-1733-2004, yaitu 5 jiwa/rumah.



99

D. Analisis Kebutuhan Perumahan Berdasarkan analisis perumahan, diketahui beberapa kecamatan memerlukan penambahan jumlah rumah untuk memenuhi kebutuhan penduduk sampai tahun 2008 Proyeksi kebutuhan rumah ini didasarkan melaluI perhitungan sebagai berikut : Jumlah penduduk tahun hasil proyeksi – Jumlah penduduk tahun-n Kebutuhan Unit Rumah = =

perubahan jumlah penduduk rasio tingkat hunian

Sehingga diketahui jumlah kebutuhan perumahan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

E. Analisis Sarana Permukiman 1. Sarana Perdagangan Secara umum kebutuhan masyarakat untuk sarana perdagangan dalam skala lingkungan sudah tercukupi oleh keberadaan toko dan warung. Lebih jelas mengenai kebutuhan sarana perdagangan Kabupaten Ngawi tahun 2013 sebagai berikut.

Dengan mengacu pada standar perbandingan 1 : 3 : 6 dan tipe luasan rumah akan diperoleh komposisi kebutuhan rumah sebagai berikut:



2. Sarana Pendidikan Berdasarkan standar dapat diketahui ketersediaan sasaran pendidikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai berikut.

100

4.Sarana Peribadatan Analisis sarana peribadatan bertujuan mengetahui ketersediaan sarana peribadatan terhadap kebutuhan masyarakat tahun 2008 dan untuk mengetahui kebutuhan sarana peribdatan pada tahun 2011

3.Sarana Kesehatan Analisis sarana kesehatan betujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana terhadap kebutuhan penduduk tahun 2008 dan untuk mengetahui kebutuhan sarana kesehatan pada tahun 2013 5. Prasarana Permukiman a. Drainase Permasalahan utama drainase di wilayah studi adalah tersumbatnya saluran-saluran drainase oleh sampah penduduk serta adanya system pengaliran buruk dimana tidak tersedianya saluran penampung yang baik sehingga menimbulkan permasalahan genangan bahkan banjir saat musim hujan. Untuk mengatasi permasalahan drainase seperti disebutkan diatas, maka perlu adanya perbaikan dan penambahan saluran sekunder di beberapa lokasi perumahan, terutama perumahan di pusat kota.



b. Air Bersih Dari analisis kondisi eksisting mengenai pelayanan PDAM kepada penggunanya, dapat dikemukakan masalah yang dihadapi pihak PDAM dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan distribusi pada para pelanggannya di wilayah studi, antara lain : a. Pelayanan terhadap pelanggan terkait dengan masalah kualitas dan kuantitas air yang dihasilkan. b. Reaksi terhadap keluhan warga. PDAM dinilai sangat lambat dalam memberikan tindak lanjut terhadap masalah yang dialami warga, terutama untuk masalah debit air yang kecil/mati, kualitas air yang sering berbau, dan kotor. c. Preferensi masyarakat dalam pemilihan sumber pemenuhan kebutuhan air dan kebiasaan masyarakat dalam hal daya konsumsi. c. Sanitasi dan sampah Adapun alur pengelolaan sampah di wilayah studi adalah sebagai berikut :

101

Untuk penanganan sampah yang lebih baik, diharapkan adanya suatu pengolahan yang baik mulai dari pengumpulan, pengangkutan yang rutin serta pengolahan yang berdasarkan pada konsep 3R (Reduse, Reuse dan Recycle). d.Jaringan Listrik Pemenuhan kebutuhan akan listrik telah mencapai 85 % dari total kebutuhan masyarakat akan listrik. Pemenuhan kebutuhan akan listrik disuplai oleh gardu sumber yang berada pada gardu induk kota yang dialirkan melalui kabel tegangan tinggi yang dialirkan pada kabel-kabel tegangan menengah yang kemudian dialirkan ke masyarakat melalui kabelkabel tegangan rendah 3.2 Rencana Perumahan Berdasarkan perhitungan standar kebutuhan rumah dan luas lahan perumahan, diketahui kebutuhan perumahan masing-masing kecamatan sebagai berikut.



3.5 Rencana A. Pengembangan Prasarana Permukiman Rencana Jaringan Transportasi Strategi pengembangan sistem transportasi dalam wilayah Kabupaten Ngawi pada dasarnya meliputi 2 hal, yaitu perbaikan kualitas sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Berikut beberapa strategi khusus terkait pengembangan sistem transportasi dalam wilayah internal Kabupaten Ngawi: • Pengaturan rute arus pergerakan/ lalu lintas melalui peraturan khusus • Pembangunan pola jaringan jalan yang lebih menjangkau daerahdaerah di luar pusat perkembangan • Peningkatan kualitas fisik jalan yang berada pada kondisi yang menghambat kelancaran lalu lintas • Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum Rencana Drainase Rencana pengembangan jaringan drainase Kabupaten Ngawi sebagai berikut : • Pembangunan dan perbaikan saluran drainase terutama sepanjang jaringan jalan • Penertiban kawasan sempadan sungai dan pembuatan plengesengan pada saluran drainase sekunder Rencana Air Bersih Rencana untuk pelayanan air bersih sebagai berikut : • Pembuatan jaringan baru • Pelayanan PDAM harus tetap memperhatikan sistem kompleks yang terdiri dari 3 komponen utama

102

yaitu: sumber, distribusi

transmisi

dan

Rencana Sanitasi dan Sampah Konsep pengelolaan sampah didasarkan pada 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) : • Reduse : Mengurangi konsumsi Membuang lebih sedikit Memakai barang yg berumur panjang Menggunakan Kemasan ramah lingkungan Penciptaan produk2 yang awet & menggunakan sedikit bahan mentah • Reuse : Penggunaan barang bekas (Refilling botol, Reusing kotak, kaleng dan Reusing kertas) Memperbaiki barang yg telah rusak Menjual ke pemulung • Recycle : Mengubah material yg tidak terpakai (sampah) menjadi barang yang dapat digunakan kembali dalam wujud yang lain

B. Pengembangan Sarana Permukiman 1. Sarana Perdagangan Kebutuhan sarana perdagangan Kabupaten Ngawi tahun 2013 sebagai berikut.



2. Sarana Pendidikan Berdasarkan hasil analisis, sarana pendidikan di beberapa kecamatan masih kurang sehingga perlu ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk. Sedangkan kebutuhan sarana pendidikan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

103

D. Sarana Peribadatan Proyeksi kebutuhan sarana peribadatan tahun 2013 untuk Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut.

E. Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Sarana Olahraga Berdasarkan SNI 03-6981-2004 , beberapa sarana ruang terbuka yang diperlukan pada suatu lingkungan permukiman adalah taman, parkir, tempat pangkal becak, tempat pemberhentian kendaraan umum, jalur hijau dan makam. Berikut adalah standar untuk sarana ruang terbuka, taman dan olahraga.

C. Sarana Kesehatan Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan sampai tahun 20131 adalah sebagai berikut.



4. KESIMPULAN Berikut adalah beberapa permasalahan permukiman perkotaan di Kabupaten Ngawi : • Pola perkembangan masih bersifat linear mengikuti jaringan jalan • Alokasi sarana , terutama sarana pendidikan yang tidak merata • Peningkatan kebutuhan prasarana • Kualitas pelayanan air bersih PDAM • Kurangnya koordinasi antar instansi/stakeholder untuk pengelolaan dan penyediaan permukiman perkotaan Dalam penyelesaian permasalahan perumahan tersebut membutuhkan koordinasi antar instansi Instansi yang Terkait Beberapa pihak yang terlibat dalam penyediaan perumahan perkotaan adalah : • BAPPEDA • Dinas PU/Cipta Karya • Masyarakat • Swasta Sinergi dalam Perencanaan Peran serta instansi dan stakeholder dalam perencanaan permukiman dapat dilakukan pada beberapa tahap penyelenggaran permukiman perkotaan. Supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas dan hak antar pihak, maka keterlibatan pihak/instansi dalam tahapan penyelenggaran permu-

104

kiman perkotaan disesuaikan dengan tanggung jawab dan hak masingmasing pihak/instansi. Berikut adalah tahapan penyelenggaraan permukiman yang terpadu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 34 tahun 2006. • Tahap Pra Perencanaan Tahapan pra perencanaan adalah kegiatan yang harus dilaksanakan guna mengantisipasi kondisi di lapangan saat ini dan yang akan datang • Tahap Perencanaan Tahapan perencanaan adalah kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan • Tahap Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan adalah tahapan yang menyangkut pelaksanaan fisik, dan proses pengaturan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. • Tahap Pengelolaan Tahapan Pengelolaan adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan prasarana dan sarana yang telah berfungsi agar berkelanjutan • Tahap Pengendalian Tahapan Pengendalian adalah kegiatan pengawasan dan tindak turun tangan yang dilakukan sejak dari perencanaan sampai dengan pengelolaan DAFTAR PUSTAKA SNI 03 – 1733 – 2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan UU Nomor 4 /1992, Penataan Perumahan dan Permukiman


MEDIA SOERJO Vol. 5 No. 2. Oktober 2009 ISSN 1978 – 6239 PP Nomor 80/1999, Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri Kep.Men PU Nomor 468/KPTS/1998, Persyaratan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan UU Nomor 24/1992, Penataan Ruang


105

KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN PERKOTAAN KABUPATEN NGAWI

Recommend Documents