KOORDINASI PERENCANAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KOORDINASI PERENCANAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ANUNG SUGIHANTONO DIRJEN KESEHATAN MASYARAKAT KEMENKES RI DISAMPAIKAN PADA RAKOR DINKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PALANGKARAYA – 16-17 FEBRUARI 2016 Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

1

POKOK BAHASAN 1. KEBIJAKAN GLOBAL : SDGs 2015 – 2030 2. PROGRAM INDONESIA SEHAT : GERAKAN MASYARAKAT SEHAT & KELUARGA SEHAT 3. PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KEMKES – ANTISIPASI DAERAH 4. ANGGARAN YANG DI DAERAHKAN 5. ISSUES PRIORITAS 6. PENUTUP

Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

2

KEBIJAKAN GLOBAL

MDGS KE SDGS Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

3

LESSON LEARNT MDGs 17

2030

PENTINGNYA SDGs: 5P : PEOPLE, PLANET, PEACE, PROSPERITY AND PARTNERSHIP a. Meningkatnya kesadaran isu kesehatan global b. Meningkatnya anggaran kesehatan global c. Terarahnya pembangunan kesehatan secara global d. Muncul instrumen monev dengan tenggat waktu yang jelas Anung untuk Koordinasi Perencanaan

Kalimantan Tengah

4

KELANJUTAN MDGs 2000 MDGs

2030

2015 Goals

Target

Indikator

TOTAL

8

18

63

KESEHATAN

5

9

32

SDGs

Goals

Target

Indikator

TOTAL

17

169

±220-300

KESEHATAN

4

19

31

TERKAIT KESEHATAN

5

22

20

SASARAN SDG BIDANG KESEHATAN

Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah 5

INDONESIA SEHAT GERAKAN MASYARAKAT SEHAT – KELUARGA SEHAT


6

TRISAKTI: Mandiri di Bidang Ekonomi; Berdaulat di Bidang Politik; Berkepribadian dlm Budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

VISI DAN M ISI PRESIDEN

Agenda ke 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA

PROGRAM INDONESIA SEHAT

PROGRAM INDONESIA PINTAR

RENCANA STRATEGIS KEMENKES 2015-2019

PENERAPAN PARADIGMA SEHAT

PENGUATAN PELAYANAN KES

KELUARGA SEHAT Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

DTPK 7

12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT


8

PENDEKATAN KELUARGA Cara kerja Puskesmas yg tdk hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di DLM GEDUNG, melainkan juga KELUAR GEDUNG dg mengunjungi KELUARGA di wilayah kerjanya (tdk hanya mengandalkan UKBM yg ada) Pendekatan pelayanan yg mengintegrasikan UKP & UKM Secara berkesinambungan Dgn target keluarga Didasari data & informasi dari profil kes keluarga

TUJUAN: 1. Meningkatkan akses keluarga thd pelayanan kes yg komprehensif 2. Mendukung pencapaian SPM kab/kota & SPM Provinsi 3. Mendukung pelaksanaan JKN 4. Mendukung tercapainya program Indonesia Sehat Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

9

PENGUATAN PERAN PUSKESMAS


10

PERMENKES 75 TAHUN 2014 tentang PUSKESMAS  Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;  Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Pasal 1);  Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat (Pasal 4); Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

11

 Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas (Pasal 2) bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: a. b. c. d.

memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

 Prinsip penyelenggaraan Puskesmas (Pasal 3) meliputi: a. b. c. d. e. f.

Paradigma sehat; Pertanggungjawaban wilayah; Kemandirian masyarakat; Pemerataan; Teknologi tepat guna; dan Keterpaduan dan kesinambungan.

 Berdasarkan prinsip paradigma sehat Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.  Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

12

 Puskesmas berwenang (Pasal 7) untuk: a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu; b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; c. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

 Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) meliputi: a. b. c. d. e.

Pelayanan promosi kesehatan; Pelayanan kesehatan lingkungan; Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; Pelayanan gizi; dan Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

13

UPAYA PUSKESMAS MENCAPAI KECAMATAN SEHAT Manajemen Puskesmas (P-1, P-2, P-3)

Pembangunan wilayah berwawasan kesehatan & UKM

Rekam Medik SIMPUS

Pemberdayaan masyarakat

SIKKa (Sistem Informasi Kesehatan Keluarga)

Pemberdayaan keluarga

IMS ITS UKBM IKS IIS

Desa /Kelu rahan Sehat

Pelayanan kesehatan perorangan tk pertama (UKP)

: INDIKATOR MASYARAKAT SEHAT : INDIKATOR TATANAN SEHAT : UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT : INDEKS KELUARGA SEHAT : INDIKATOR INDIVIDU SEHAT


IMS

ITS UKBM IKS

Kecamatan Sehat

IIS

14

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN


15

PERMENKES NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN 1. 2. 3. 4.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan; Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; dan Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN STAF AHLI

MENTERI KESEHATAN

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT ITJEN

BIRO BIRO PERENCANAAN KEUANGAN DAN DAN BARANG MILIK ANGGARAN NEGARA

INSPEKTORAT

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BIRO KEPEGAWAIAN

BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DITJEN

BIRO UMUM

SEKRETARIAT DITJEN DIT DIREKTORAT

DIT DIREKTORAT

DIT DIREKTORAT

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

SEKRETARIAT BADAN

SEKRETARIAT BADAN PUSAT

PUSAT

PUSAT DATA DAN INFORMASI

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN SEKRETARIAT DITJEN

SEKRETARIAT DITJEN DIT DIREKTORAT

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

PUSAT KRISIS KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN HAJI


16

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA

DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT

DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Promotif) Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

17

RANCANGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH

Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas (Rakorpimtas) Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tanggal, 11 Pebruari 2016


18

TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH PRINSIP 1. Setiap Urusan Pemerintahan di laksanakan oleh 1 (satu) DINAS 2. Setiap Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh 1 (satu) BADAN 3. DINAS dan BADAN dikategorikan kedalam TIPE A, B DAN C. 4. Tidak dikenal lagi Perumpunan Dinas dan Badan.

PENGECUALIAN : Mengingat KESEHATAN merupakan URUSAN WAJIB yang melaksanakan PELAYANAN DASAR maka Organisasi DINAS KESEHATAN, MINIMAL pada Kategori TIPE C Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

19

NOMENKLATUR DAN KOMPETENSI PERANGKAT DAERAH 1. Nomenklatur Unit Kerja pada PERANGKAT DAERAH ditetapkan dengan MEMPERHATIKAN Pedoman yang ditetapkan oleh KEMENTERIAN /Lembaga yang membidangi URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT ( PASAL 211 UU No 23 Tahun 2014) 2. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS Kepala dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat daerah DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN /Lembaga yang membidangi URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT 3. Semua KEPALA perangkat daerah HANYA dapat di isi oleh PNS. 4. Kepala Perangkat Daerah PROVINSI disi dari PNS yang memenuhi syarat di SELURUH INDONESIA. 5. Kepala Perangkat Daerah KABUPATEN/KOTA diisi oleh PNS yang memenuhi syarat DALAM SATU PROVINSI Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

20

P E R B E DA A N O RG A N I SA S I P E R A N G K AT DA E R A H M E N U R U T U U 2 3 / 2 0 1 4 DA N P P 4 1 / 2 0 0 7 DIMENSI

PP 41/2007

UU 23/2014

Nomenklatur

1. Setda dan Set DPRD 2. Inspektorat 3. Bapeda 4. Dinas 5. Lemtekda : Badan, Kantor & RS 6. Kecamatan utk kab/kota 7. Kelurahan utk kab/kota

1. 2. 3. 4. 5.

Perumpunan

Perumpunan Dinas, Badan dan kantor

Tidak ada perumpunan

Tipologi

Tidak ada

Ada tipologi dinas dan badan (A,B dan C)

Lembaga lain yang diperintahkan perUU.

Dapat dibentuk menjadi perangkat daerah

Digabung menjadi bagian perangkat daerah yang ada


Setda dan Set DPRD Inspektorat Dinas Badan Kecamatan untuk kab/kota

21

RPP PARAGRAF 4 DINAS DAERAH KAB/KOTA • Rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. DINAS DAERAH PROVINSI • Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

22

STRUKTUR TIPOLOGI LEMBAGA DAERAH (Rancangan Kemendagri) URUSAN PEMERINTAHAN

Setiap Jabatan ditetapkan sesuai Kompetensi yang dibutuhkan (Ps 16 ASN)

KEPALA PERANGKAT DAERAH

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH

TYPE A : (Ps 217 & 219 UU 23/2014 JPT PRATAMA

TYPE B : (Ps 217 & 219 UU 23/2014 JPT PRATAMA

JABATAN ADMINISTRASI

ADMINISTRASI Administrator: 4 Pengawas : 8 Pelaksana: ?

ADMINISTRASI Administrator: 2 Pengawas : 6 Pelaksana: ?

JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSIONAL Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan



TYPE C : (Ps 217 & 219 UU 23/2014 ADMINISTRATOR ADMINISTRASI Pengawas : 5 Pelaksana: ?

FUNGSIONAL Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan 23

P E N Y U S U N A N P E TA J A B ATA N PROVINSI URUSAN PEMERINTAHAN Setiap Jabatan ditetapkan sesuai Kompetensi yang dibutuhkan (Ps 16 ASN)

TYPE A : (Ps 217 & 219 UU 23/2014 JPT PRATAMA (II A) JABATAN ADMINISTRASI

JABATAN FUNGSIONAL

Administrator: Sekretariat(1) Bidang (4) Pengawas : Sub bag (3) Seksi (3) Pelaksana: ?

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH TYPE B : (Ps 217 & 219 UU 23/2014 JPT PRATAMA

Administrator: Sekretariat (1) Bidang (3) Pengawas : Sub bag (2) Seksi (3) Pelaksana: ?

FUNGSIONAL FUNGSIONAL Ketrampilan Ketrampilan Keahlian Keahlian Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan

TYPE C : (Ps 217 & 219 UU 23/2014 ADMINISTRATOR Administrator : Sekretariat (1) Bidang (2) Pengawas : Sub bag (2)

Seksi (3) Pelaksana: ?


24

P E N Y U S U N A N P E TA JA BATA N K A B U PAT E N / KOTA URUSAN PEMERINTAHAN Setiap Jabatan ditetapkan sesuai Kompetensi yang dibutuhkan (Ps 16 ASN)

TYPE A : (Ps 217 & 219 UU 23/2014 JPT PRATAMA (II A) JABATAN ADMINISTRASI

JABATAN FUNGSIONAL

Administrator: Sekretariat (1) Bidang (4) Pengawas : Sub bag (3) Seksi (3) Pelaksana: ?

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH TYPE B : (Ps 217 & 219 UU 23/2014 JPT PRATAMA Administrator: Sekretariat (1) Bidang (3) Pengawas : Sub bag (2) Seksi (3) Pelaksana: ?

FUNGSIONAL FUNGSIONAL Ketrampilan Ketrampilan Keahlian Keahlian Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan

TYPE C : (Ps 217 & 219 UU 23/2014 ADMINISTRATOR Administrator : Bidang (2) Pengawas : Sub bag TU (1)

Seksi (2) Pelaksana: ?


25

Rancangan STRUKTUR ORGANISASI DINKES

TIPE A (Prov dan Kab/Kota)

Dinas Kesehatan

Sekretariat SubBagian Program

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

SubBagian Keuangan dan Perlengkapan

SubBagian Hukum ,Kepegawaian dan Umum

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Kefarmasian , Alkes dan SDM Kesehatan

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Seksi Kefarmasian dan Alkes

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

Seksi SDM Kesehatan

Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR JAFUNG

JAFUNG

UPTD Contoh : RS,

JAFUNG

JAFUNG

Rancangan STRUKTUR ORGANISASI

DINKES TIPE B (Prov dan Kab/Kota)

Dinas Kesehatan

Sekretariat SubBagian Program dan SDM Kesehatan


Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OLah Raga

JAFUNG

SubBagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum


Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan Alkes

Seksi Surveilans dan Imunisasi


Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa

JAFUNG

UPTD Contoh : RS

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Seksi Obat , Kefarmasian dan Alkes

JAFUNG

Rancangan STRUKTUR ORGANISASI

DINKES TIPE C (Kab/Kota) Dinas Kesehatan Sub Bag Tata Usaha

Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan Alkes

Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Promosi Kesehatan Seksi Penyehatan Lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit

JAFUNG

Seksi Farmasi dan Alkes

UPTD Contoh : RS

JAFUNG

TATA HUBUNGAN KERJA PUSAT, PROVINSI,KAB/KOTA, KECAMATAN Presiden Gubernur

Bupati/ Walikota

BPJS Pusat BPJS Prov

Kementerian Kesehatan

BPJS Kab/Ko Dinas Kes Provinsi

Sekretaris Jendral

Dinas Kes Kab/Kota Camat

Sekretaris Sekretaris Ditjen YANKES

Puskesmas

Ditjen Binfar

Bidang…….

Ditjen Kesmas

Bidang……

Dirjen P2P

Bidang…..

Bidang…..

Bidang…..

Bidang ……

Badan Litbang

Bidang….. Bidang …..

Badan PPSDM Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

29

ANGGARAN KESEHATAN YANG DI DAERAH KAN DAK DANA DEKONSENTRASI


30

DANA ALOKASI KHUSUS TA 2016 DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN AKAN MENJADI DANA ALOKASI KHUSUS DAK merupakan PENGIKAT antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar program nasional terimplementasi di daerah

PENGATURAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

1 PENGALOKASIAN (KEBIJAKAN UMUM DAN KHUSUS) 2 PEMANFAATAN DANA (KEBIJAKAN TEKNIS)

KEMENTERIAN KEUANGAN

3 TATA KELOLA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN KESEHATAN


31

PERUBAHAN BOK BOK 2011 - 2015 • Penyaluran : TUGAS PEMBANTUAN • Mekanisme APBN

BOK 2016 dst nya • Penyaluran : DAK NON FISIK (bersama Jampersal, Akreditasi Pusk&RS)

Dasar Hukum • UU No 23/2014, DAK FISIK dan NON FISIK • PP 55 dan 58 /2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah – akan REVISI

• Perpres 137 thn 2015 tentang Rincian APBN 2016 • Permendagri No 52 thn 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 – Proses Revisi • Permenkes no 82 tahun 2015 Juknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjangsubbidang sarpras kesehatan tahun anggaran 2016 • SE MENDAGRI : Juknis Penganggaran DAK Non Fisik pada APBD 2016 (PROSES) Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah 32

RUANG LINGKUP DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016 DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar,

a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),

b. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan,

b. Akreditasi Puskesmas,

c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian.

d. Jaminan Persalinan (Jampersal).

c. Akreditasi Rumah Sakit,


33

DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), diarahkan untuk:

1) Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif; 2) Dukungan Manajemen di Puskesmas; 3) Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan Kab/Kota. b. Akreditasi Puskesmas, diarahkan untuk: 1) Pendampingan Akreditasi Puskesmas; 2) Survei Akreditasi Puskesmas. c. Akreditasi Rumah Sakit, diarahkan untuk: 1) Pendampingan Akreditasi Rumah Sakit; 2) Survei Akreditasi Rumah Sakit. Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

34

DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN d. Jaminan Persalinan (Jampersal), diarahkan untuk:

1) Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); 2) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di rumah tunggu kelahiran; 3) Biaya transportasi dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya.


35

PENGGUNAAN BOK BOK dapat digunakan untuk membayar 1 orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan, dengan ketentuan  Pendidikan minimal D3 Kes/jur peminatan kesmas, diutamakan jur/peminatan promosi kesehatan/ilmu perilaku, dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya;  Honor minimal sesuai Upah Minimum di kab/kota yang berlaku dgn target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance)  Diberikan hak/fasilitas setara dengan Puskesmas lainnya termasuk JKN  Lama kontrak maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerja


36


37

ALOKASI DAK TA 2016 NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat

15 Kalimantan Tengah 16 Kalimantan Selatan 17 Kalimantan Timur

BOK 88.299.845 150.151.034 63.531.938 52.341.564 41.747.000 82.418.406 42.352.594 82.666.784 17.000.000

DAK NON FISIK JAMPERSAL 41.813.131 105.950.318 39.273.662 50.618.076 23.452.294 61.773.150 13.903.005 51.019.548 15.035.910

261.011.385 233.460.610 28.113.000 249.540.445 67.073.000

51.294.000

6% Alokasi BOK 280.739.470 untuk manaj BOK 172.718.180 dan Jampersal 17.245.088 206.176.793 42.310.350

19.629.396

59.611.532 30.916.200 Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah 44.164.000 24.850.431

Dalam ribuan DAK FISIK YANDAS 437.594.630 413.002.270 183.967.510 43.026.800 101.344.520 200.331.170 128.558.810 130.824.020 487.393.140 430.420.890 23.626.710 437.333.490 239.561.820

108.522.870 55.706.520 47.719.530

38

REKAPITULASI KEGIATAN DEKONSENTRASI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT TA 2016 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dalam ribuan

NO

DIREKTORAT

PENINGKATAN NSPK SDM

BIMBINGAN TEKNIS

SISTEM INFORMASI & SUVEILANS

SARANA & DUKUNGAN PRASARANA MANAJEMEN

TOTAL

1 KESEHATAN KELUARGA

0

7.689.199

736.436

3.142.335

0

0

11.567.970

2 KESEHATAN LINGKUNGAN

0

2.143.196

3.599.600

466.685

0

0

6.209.481

KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

0

739.980

685.375

0

0

936.645

2.362.000

4 GIZI MASYARAKAT

0

1.516.922

745.408

4.220.233

71.000

2.646.890

9.200.453

PROMOSI KESEHATAN DAN 5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

0

1.170.400

329.290

0

886.520

1.706.523

4.092.733

6 SETDITJEN

0

0

0

0

0

2.215.000

2.215.000

0

13.259.697

6.096.109

7.829.253

957.520

7.505.058

35.647.637

3

TOTAL

KEBIJAKAN OPERASIONAL DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT 1.

Acuan : rencana pembangunan kesehatan nasional (RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016);

2.

Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dekonsentrasi harus TERINTEGRASI, TERPADU dengan kegiatan yang berasal dari sumber anggaran lainnya, TIDAK BOLEH DUPLIKASI; dilakukan secara TERTIB, TAAT PADA PERATURAN perundangundangan, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, dan BERTANGGUNG JAWAB.

3.

Untuk meningkatkan kinerja dinas kesehatan provinsi dalam pemanfaatan dana dekonsentrasi, dinas kesehatan provinsi MELIBATKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA dan Puskesmas dalam melaksanakan kegiatannya. Dinas kesehatan provinsi sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan;

4.

Dinas Kesehatan Provinsi melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mulai dari perencanaan agar terjadinya sinkronisasi dan keberlanjutan program, kemudian pelaksanaan kegiatan dan pemantauan evaluasi program kesehatan masyarakat ke Puskesmas secara Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah 40 berkala.

KEBIJAKAN OPERASIONAL DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT 5.

Dana dekonsentrasi digunakan untuk kegiatan PERENCANAAN PROGRAM, PELAKSANAAN dan PEMANTAUAN EVALUASI program secara berkala dan berjenjang.

6. Ruang lingkup kegiatan dalam pedoman ini bersifat PILIHAN. daerah juga diberikan KELELUASAAN untuk menetapkan kegiatannya sendiri. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas permasalahan di daerah, prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang kesehatan, khususnya program pembinaan kesehatan masyarakat; 7.

Dapat dipergunakan untuk PENGADAAN BARANG PENUNJANG kegiatan dekonsentrasi selama tidak menjadi aset (belanja modal);

8.

Dinas kesehatan provinsi harus mempunyai KOMITMEN untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat seoptimal mungkin dalam rangka pencapaian target indikator nasional program pembinaan kesehatan masyarakat.


41

ANGGARAN KESEHATAN YANG DI DAERAHKAN HANYALAH

BANTUAN DAERAH TETAP MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN AMANAH UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (TERUTAMA PEMBIAYAAN KESEHATAN) Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

42

ISU ISU PRIORITAS


43

KAMPANYE GIZI NASIONAL 2015 - 2017 MODEL

KAMPANYE Intervensi tingkat kabupaten dan desa didukung oleh media massa untuk menjangkau audiens nasional • Komunikasi antarpribadi & kegiatan berbasis masyarakat merupakan komponen utama • Kampanye media massa untuk memperkuat penetrasi pesan dan menjangkau khalayak nasional


44

LOKASI KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN DAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT PKGBM - MCA-I di PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 8 Kabupaten 46 Kecamatan 63 Puskesmas …… Desa 14.999 km

Kapuas: - 10 kecamatan - 8 puskesmas

Lamandau: - 5 kecamatan - 6 puskesmas

Katingan: - 7 kecamatan - 8 puskesmas

Gunung Mas: - 5 kecamatan - 8 puskesmas

Barito Utara: - 4 kecamatan - 7 puskesmas

Seruyan: - 5 kecamatan - 11 puskesmas

Pulang Pisau: - 5 kecamatan - 6 puskesmas

Murung Raya: - 5 kecamatan - 9 puskesmas

Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah 45

ISU ISU STRATEGIS


46

AGENDA PENTING 2016 • PIN POLIO 8 – 15 MARET 2016 SUMBER PENDANAAN BOK TA 2016 DAN DANA APBD • PEKAN OLAHRAGA NASIONAL , PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN DI JAWA BARAT, 9 – 20 SEPTEMBER 2016


47

RANGKUMAN PERTEMUAN PRA RAKERKESNAS 1-3 FEBRUARI 2016 1.

Penguatan Puskesmas dalam mendukung upaya promotif dan preventif guna terimplementasinya pendekatan keluarga dalam pembangunan kesehatan; 2. Penguatan peran lintas sektor secara terintegrasi untuk mendukung gerakan masyarakat sehat; 3. Upaya pencapaian target akreditasi Puskesmas (1 Kecamatan minimal 1 Puskesmas) dan akreditasi rumah sakit (1 Kabupaten/Kota minimal 1 RS terakreditasi); 4. Pemenuhan, pemerataan, retensi dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk mendukung primary health care dan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit ; 5. Sinkronisasi dan integrasi Sumber Daya Kesehatan termasuk anggaran antara pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan kesehatan; 6. Sinkronisasi SOTK Kemenkes dengan SOTK Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, terkait dengan UU No 23/2014; 7. Pengendalian dan peningkatan kewaspadaan penyakit serta penanggulangan risiko KLB; 8. Kesiapan bidang kesehatan dalam penertiban tenaga kesehatan WNA dalam pelayanan kesehatan; 9. Pengawalan penggunaan pelaksanaan anggaran DAK Bidang Kesehatan baik fisik maupun non fisik tahun 2016 termasuk penguatan monev dan pelaporannya; 10. Mendukung pelaksanaan JKN, dengan mempersiapkan fasilitas kesehatan yang bermutu. Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

48

PENUTUP


49

RANGKUMAN Meningkatnya Kes Masy

INDIKATOR RENSTRA Gizi Kesehatan Keluarga Kesja OR Promkes Kesehatan Lingkungan

TARGET PROVINSI TARGET KAB/KOTA TARGET PUSKESMAS RUMAH SAKIT

KEGIATAN TAHUN 2016 Daya ungkit tinggi – keg spesifik – lokus prioritas – efisien – efektif 50 Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

JUMLAH KAMATIAN IBU dan NEONATUS PROV. KALTENG TAHUN 2014-2015 Th. 2014

Th. 2015

KEMATIAN IBU 101

10 5 KT War Bar

1111 KT War Tim

2

0

Skmara

Th. 2014

54

14

Palangka Raya

1929 Katingan

4

5

8

Lamandau

6

Sruyan

1614 Katingan

5

6

Plg Pisau

2014 Kapuas

Th. 2015

6172

5943

KT Wartim KT Warbar

5

3

Gng Mas

5

1

Brt Utara

2

2

Brt Selatan

2

4

Brt Raya

7

7

Murung Ry

4

3

KT PLRaya

KEMATIAN NEONATUS

1235

2119

1511

Seruyan

Lamandau

Sukamara

6

6

Pulang Pisau

4952 Kapuas

1614 Gunung Mas


6

3

Barito Timur

81

Kalteng

356 349

6 11 Barito Selatan

1312

1928

Barito Utara

Murung Raya

KALTENG

51

LANGKAH LANGKAH 2016 1. Identifikasi permasalahan prioritas – Cek yang masih NA, belum tercapai, analisis penyebab/akar masalah 2. Identifikasi seluruh sumber daya yang ada 3. Susun Prioritas kegiatan 4. Susun rencana detail kegiatan  RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN 5. Pengawalan/penggerakan pelaksanaan kegiatan (LIBATKAN KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI) Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

52

IDENTITAS DIRI Nama

:

Dr Anung Sugihantono MKes

NIP

:

19600320 198502 1002

Pangkat/Golongan

:

Pembina Utama/IVE

Status

:

Menikah (anak – 2 orang )

RIWAYAT PENDIDIKAN SD

:

SD Ngadirejo I Temanggung – Lulus 1971

SMP

:

SMP Negeri II Temanggung – Lulus 1974

SMA

:

SMA Negeri IV Yogyakarta – Lulus 1977

Sarjana/Profesi

:

Fakultas Kedokteran Undip Semarang – Lulus 1984

Pasca Sarjana

:

Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta – Lulus 2001

ALAMAT Rumah

:

Jl Udan Riris I/34 Tlogosari Semarang – Telp 6719127

Kantor

:

Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan

Email

:

[email protected] dan/atau [email protected] – Anung untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah 53 HP 081.2293.6774

RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN 1

Kepala Puskesmas Kec Pancur Kab Rembang

1985 – 1986

2

Kepala Puskesmas Kec Sumber Kab Rembang

1986 – 1992

3

Kepala Puskesmas Kec Sarang Kab Rembang

1992 – 1993

4

Kepala Seksi Usaha Kesehatan Sekolah Dinkes Prov Jateng

1993 – 1998

5

Kepala Seksi Usaha Kesehatan Institusi Dinkes Prov Jateng

1998 – 1999

6

Kepala Subdin P2M Dinkes Prov Jateng

1999 – 2001

7

Ka Bagian Sosial Biro Kesra Setda Prov Jateng

2001 – 2002

8

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Jateng

2002 – 2004

9

Kepala Biro Pembangunan Setda Prov Jateng

2004 – 2006

10

Wakil Kepala Bappeda Prov Jateng

2006 – 2007

11

Kepala Bappeda Prov Jateng

2007 – 2008

12

Kepala Badan Litbang Prov Jateng

2008 – 2009

13

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov Jateng

2009 – 2011

14

Kepala Dinas Kesehatan Prov Jateng

2011 – 2014

15

Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA Kemenkes

2014 – 2016

16

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

13 Januari 2016

Anungdi untuk Koordinasi Kalimantan Tengah Staf Pengajar Promosi Kesehatan FKM (S1 &Perencanaan S2) Undip

1993 - sekarang

54

USULAN TIM STRUKTUR ORGANISASI

DINKES TIPE A Kepala Dinas Sekretariat

SubBagian Program


Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

Bidang



Pelayanan Kesehatan


Bidang Farmasi dan SDM Kesehatan

Seksi Surveilans Epidemiologi


Seksi Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan



Seksi Pelayanan Kefarmasian

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

Seksi SDM Kesehatan

UPTD Perencanaan Kalimantan Tengah Anung untuk Koordinasi Contoh : RS

55


DINKES TIPE B Kepala Dinas Sekretariat

SubBagian Program dan SDM Kesehatan



Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Surveilans Epidemiologi



Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular

UPTD Contoh : RS



Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian



Seksi Obat dan Kefarmasian


56


DINKES TIPE C Kepala Dinas Sub Bag Tata Usaha

Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan Pelayanan Khusus


Seksi Kesehatan Keluarga , Gizi dan survailans epidemiologi

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, farmasi


Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, kesja, kerjor

Seksi Penyehatan Lingkungan, pencegahan dan penegndalian penyakit

Seksi SDK dan Penunjanhg

UPTD Contoh : RS


57


DINKES TIPE C Kepala Dinas Sub Bag Tata Usaha

Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Promosi Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

Seksi Penyehatan Lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit

Seksi Pelayanan Farmasi

UPTD Contoh Anung : RS untuk Koordinasi Perencanaan Kalimantan Tengah

58

KOORDINASI PERENCANAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents