PERENCANAAN STRATEGI BIDANG ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2015 – 2019 DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA ACARA : SINKRONISASI PERENCANAAN STRATEGIS 2015 -2019 DALAM RANGKA PENCAPAIAN SASARAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DI BANJARMASIN, 8 SEPTEMBER 2015
Kalimantan Tengah Provinsi terbesar ke-2 di Indonesia setelah Prov. Papua Terletak pada garis equator di 00 45 LU dan 3030 LS, serta 1110 -1160 BT
Terletak Di Tengah-tengah Wilayah Asia – Pasifik
Luas : 153.564 km2
Berbatasan dengan : Utara : Provinsi Kalimatan Timur dan Kalimantan Barat Selatan : Laut Jawa Timur : Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Barat : Provinsi Kalimatan Barat.
• Jml Penduduk : 2.495.035 Jiwa pd thn 2015 • Kepadatan : 16 jiwa/km2. 2
POTRET PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK Thn 2013 : 2.384.700 jiwa Thn 2011 : 2.248.621 jiwa
Thn 2010 : 2.211.564 jiwa
Thn 2012 : 2.283.687 jiwa
Thn 2009 : 2.183.332 jiwa
Jml kab : Jml kota : Luas : Jml Kecamatan : Jml Kelurahan : Jml Desa : Jml Kademangan: 90
13 1 153.564,5 km² 136 138 1.434
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
3
Capaian Indikator Makro • Pert. Ekonomi : TW II-2015 • PDRB ADH Berlaku ( 2014) • PDRB ADH Berlaku (TW II-2015) rupiah • PDRB per kapita (2014) • Laju Inflasi (Jan-Jul 2015) • Laju inflasi Juli 2015 (yoy) • IPM (2013) • Angka Kemiskinan ( Sep 2014) • Tk.Pengangguran .Terbuka (Feb 2015) • NTP ( Juli 2015)
: 6,98 persen (yoy) : 89.872 Milyar rupiah : 24.908,7 Milyar : : : : : : :
36,83 Juta rupiah 2,92 persen 6,49 persen 75,68 6,07 persen 3,14 persen 99,19 persen
Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (%)
23.50% 47.25%
Pertanian, kehutanan dan perikanan
16.10% 13.15%
industri pengolahan
pertambangan dan penggalian lainnya
Sumber : BPS Prov. Kalteng, 2015
TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD PROV. KALTENG TAHUN 2005-2025 VISI RPJPD 2005-2025 : KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI, DAN ADIL 5
RPJMD ke-3 (2015-2020) RPJMD ke-2 (2010-2015) RPJMD ke-1 (2005-2010) pembukaan keterisolasian, serta penguatan dan peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
melanjutkan pembukaan keterisolasian dan mengembangkan kemandirian dan ketahanan perekonomian daerah untuk menghadapi era kesalingtergantungan dan ketidakpastian yang semakin tinggi di masamasa yang akan datang
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
RPJMD ke-4 (2020-2025) mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
A. LATER BELAKANG
AMANAT UU NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN PASAL 3 AYAT : (1)
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DIKUASAI OLEH NEGARA YANG PENYELENGGARAANNYA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH
(2)
UNTUK PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI KEWENANGANNYA MENETAPKAN KEBIJAKAN, PENGATURAN, PENGAWASAN, DAN MELAKSANAKAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.
B. VISI DAN MISI GUBERNUR (PERIODE 2010 S/D 2015) MENERUSKAN DAN MENUNTASKAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH AGAR RAKYAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DEMI KEJAYAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
JABARAN VISI DAN MISI PADA RPJMD 2010 sd. 2015 BIDANG KETENAGALISTRIKAN MELAKSANAKAN
PENYEDIAAN ENERGI LISTRIK SECARA TERJANGKAU SERTA INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN.
STRATEGI
PENGEMBANGAN SUMBER ENERGI UNTUK MASYARAKAT DILAKUKAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG MENJANGKAU KANTONG-KANTONG PEMUKIMAN PENDUDUK DAN MEMFASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT.
LANJUTAN STRATEGI.......
SASARAN YANG INGIN DICAPAI DARI STRATEGI TERSEBUT; Tersedianya Payung Hukum Bidang
Ketenaga
listrikan dan
Energi Tersedianya Sumber Energi yang Terjangkau; Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelistrikan; KEBIJAKAN UMUM STRATEGI Terciptanya berbagai sumber energi alternatif yang murah bagi masyarakat yang secara mandiri dapat menunjang kegiatan ekonomi lokal.
C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH
Kebijakan Dalam RUED Provinsi Kalimantan Tengah ini dirumuskan beberapa kebijakan dasar dalam jangka panjang guna mampu memenuhi kebutuhan energi untuk masa datang dalam jumlah yang memadai, berkesinambungan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Mengacu pada kebijakan nasional dan memperhatikan kondisi serta potensi Provinsi Kalimantan Tengah, serta mencermati dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya bidang energi, maka ada beberapa kebijakan strategis bidang energi yang perlu dilakukan.
Beberapa kebijakan strategis bidang energi di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode perencanaan hingga tahun 2025
Meningkatkan efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi. 2. Meningkatkan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT). 3. Memeratakan akses terhadap energi migas dan listrik bagi masyarakat kota dan desa. 4. Meningkatkan partisipasi publik (masyarakat/pelaku usaha swasta) dalam pengembangan dan pengelolaan energi secara mandiri. 5. Mendukung implementasi kebijakan energi nasional di Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan dasar tersebut dapat diuraikan/dijelaskan pada bagian-bagian berikut ini. 1.
TUJUAN PEMBANGUNAN ENERGI BERKELANJUTAN ( Sustainable Development Goals
(SDGs)
GOAL 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. 4
3 DIMENSION: EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN SDGs: 17 Goals and 169 target
LANGKAH :MENINGKATKAN EFISIENSI, KONSERVASI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN PEMANFAATAN ENERGI
DAN DAN
Dalam hal penyediaan dan penggunaan energi, posisi strategis Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini masih lebih banyak berperan pada posisi pengguna dari pada penyedia energi (dalam arti produksi kuantitas yang memadai). Meskipun demikian, di Provinsi Kalimantan Tengah tetap memiliki potensi sumber-sumber energi yang dapat dikembangkan dan dikelola. Oleh karena itu, kebijakan dasar yang dikembangkan perlu berpegang pada berprinsip efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup, baik dalam pengelolaan maupun penggunaan energi. Prinsip efisiensi ini sangat perlu ditekankan dan dikedepankan karena energi menjadi modal pembangunan yang sifatnya terbatas. Secara teknis, proses konsumsi energi yang efisien dan efektif yang dikembangkan pada konsumsi rumah tangga, perusahaan, maupun instansi pemerintah perlu dilakukan pengukuran kinerjanya melalui proses audit energi. Dalam hal ini, audit energi tidak semata dipahami sebagai proses sistematis dengan instrumen dan parameter-parameter terstandar sebagaimana yang sudah dilakukan secara parsial selama ini, namun dalam kebijakan ini lebih didorong agar para pihak melakukan self assessment atas optimasi penggunaan energi. Dengan demikian, perlu ada program dan kegiatan yang mendorong dan memfasilitasi sehingga para pihak (masyarakat, perusahaan swasta dan instansi pemerintah) secara kontinu dan melakukan tindakan-tindakan praktis untuk meningkatkan pola konsumsi energi yang efisien dan efektif.
MENINGKATKAN PANGSA SUMBER DAYA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT) Upaya meningkatkan pangsa sumber daya baru dan terbarukan (EBT) menjadi bagian kebijakan energi Provinsi Kalimantan Tengah yang strategis untuk dilakukan. Upaya meningkatkan kemampuan pasokan energi baru terbarukan ini didasarkan pada berbasis potensi lokal. Potensi alam Provinsi Kalimantan Tengah dan kegiatan masyarakat produksi yang terkait dengan sumber-sumber EBT sangat mendukung untuk meningkatkan pangsa EBT dalam bauran energi di provinsi Kalimantan Tengah. Proses penggalian dan pemanfaatan sumber energi terbarukan (EBT) secara terstruktur dilakukan melalui program dan kegiatan penelitian, pengembangan, rekayasa teknis, percontohan/model pengembangan, serta upaya-upaya insentif dan disintenif pada kegiatan-kegiatan pengembangan EBT yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, masyarakat, perusahaan swasta maupun instansi pemda. Proses pengembangan dan optimalisasi sumber-sumber EBT dilakukan lintas sektor,oleh karena itu diperlukan kesepahaman dan sinergitas program dan kegiatan lintas instansi serta tetap mengedepankan partisipasi publik (masyarakat dan perusahaan swasta) dalam implementasi pengembangan EBT.
MEMERATAKAN AKSES TERHADAP ENERGI MIGAS DAN LISTRIK BAGI MASYARAKAT KOTA DAN DESA Posisi energi sebagai modal pembangunan, maka dari sisi distribusi juga harus dapat diakses oleh semua masyarakat, baik yang ada di perkotaan maupun perdesaan Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya meningkatkan keterjangkauan layanan, khususnya energi listrik yang selama ini sudah dilakukan bekerjasama dengan PT. PLN terus dilakukan. Termasuk upaya-upaya fasilitasi pengembangan energi surya dan EBT lain sehingga kelompok masyarakat pada daerah-daerah yang secara teknis belum terjangkau layanan PLN, dapat tetap menikmati energi listrik. Dalam hal migas, terlebih terkait dengan skema substitusi antar jenis BBM (khususnya dari jenis premium ke pertamax/sejenisnya) maka masih diperlukan pembangunan SPBU pada daerah-daerah pinggiran kota. Dalam hal ini, partisipasi swasta menjadi penting untuk didorong terlibat dalam distribusi migas. Fasilitasi pembangunan SPBU merupakan bagian dari upaya mensukseskan kebijakan energi nasional.
MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK (MASYARAKAT/PELAKU USAHA SWASTA) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI SECARA MANDIRI Proses sosialisasi, edukasi, dan percontohan/modeling yang selama ini sudah dilakukan masih perlu diintensifkan dan ditingkatkan pada skala yang lebih luas. Secara praksis, publik akan merespon kebijakan pengembangan EBT selama publik mendapatkan nilai tambah (teknis dan ekonomis) dari kegiatan pengembangan EBT tersebut. Untuk itu, proses edukasi, sosialisasi dan insentif merupakan langkah strategis dalam implementasi kebijakan peningkatan partisipasi publik dalam pengembangan dan pengelolaan energi secara mandiri.
MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sebagai satu-kesatuan sistem pembangunan energi, maka Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat lepas dari kebijakan energi nasional. Oleh karena itu, satu kebijakan dasar yang perlu di tegaskan dalam perencanaan energi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah mendukung implementasi kebijakan energi nasional. Bentuk dukungan, bukan berarti semua kebijakan nasional langsung diadopsi dan diimplementasi di Provinsi Kalimantan Tengah, namun juga membangun sikap kritis atas kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga tidak berbenturan dengan kepentingan publik Provinsi Kalimantan Tengah secara luas. Dalam kebijakan ini, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait dengan penyediaan dan penggunaan energi menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, penguatan kelembagaan bidang energi juga bagian dari implementasi kebijakan ini, sehingga kelembagaan yang sudah ada seperti Forum Energi Daerah yang merupakan wadah lintas instansi yang fokus dalam pembangunan energi di daerah tetap perlu difasilitasi dan dilibatkan dalam membahas kebutuhan ataupun merespon atas kebijakan energi dari pemerintah pusat.
KELEMBAGAAN Rumusan materi RUED mencakup antara lain penyusunan database energi-ekonomi (profil energi daerah) dan model energi, mengkaji pola pemakaian energi saat ini, memperkirakan pemakaian energi masa depan, mengkaji potensi sumber daya energi daerah, menyusun skenario supply-demand energi, mengkaji biaya dan dampak sosial-ekonomi dan lingkungan dari berbagai skenario penyediaan-permintaan energi dan menyusun strategi pengembangan energi daerah. Untuk menyusun RUED yang realistis dan berwawasan berkelanjutan maka pemerintah daerah perlu memiliki pengertian yang memadai mengenai KEN dan RUEN. Pemerintah Daerah sering tidak dilibatkan dalaam proyek-proyek nasional yang berlokasi di daerah, seperti proyek-proyek pertambangan migas dan pusat pembangkit tenaga listrik skala besar, sehingga proses penyusunan RUED kurang dapat dilakukan secara akurat. Hal ini juga disebabkan Forum Energi Daerah di setiap provinsi yang belum terlaksana dengan baik atau bahkan belum dibentuk.
UPAYA DAN PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI Dalam hal penyediaan dan pemanfaatan energi di Provinsi Kalimantan Tengah, selain dari sisi produksi dalam hal penyediaan juga termasuk aspek distribusi karena mayoritas sumber energi diimpor dari luar Provinsi Kalimantan Tengah, dari rumusan kebijakan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diturunkan pada matriks program dan kegiatan yang terkait tiap kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi. Pada bagian ini, akan diuraikan tentang program dan kegiatan yang bersifat umum, serta uraian program dan kegiatan yang lebih rinci pada sektor industri, sektor komersial, sektor transportasi dan sektor rumah tangga. Rumusan program dan kegiatan yang diuraikan pada bagian ini dijabarkan pula dimensi periode perencanaan yang dibagi menjadi 3 penggalan waktu, yaitu periode tahun 2013-2015; tahun 2016-2020 dan tahun 2021-2025. Selain aspek periode pelaksanaan, juga diuraikan leading sektor dan sektor terkait yang akan menjadi agen dalam implementasi program dan kegiatan yang direncanakan.
PENUTUP Kesimpulan 1. Proyeksi permintaan energi dari tahun 2012 dengan menggunakan skenario dasar
menghasilkan sektor transportasi merupakan sektor dengan permintaan energi yang paling besar sampai tahun 2025 dengan persentase sebesar 52,45% diikuti oleh sektor rumah tangga (17,27%), sektor lainnya (17,06)%, sektor komersial (8,44%) dan sektor industri (4,77%). 2. Dilihat dari jenis energi, proyeksi permintaan energi dengan menggunakan skenario dasar dan skenario energi terbarukan di tahun 2025 menghasilkan premium merupakan jenis energi dengan permintaan yang paling tinggi yang mencapai 4.569,60 ribu SBM atau sebesar 47,33% dari total permintaan energi di tahun 2025. 3. Dari sisi penyediaan energi, potensi biomassa dapat memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan energi listrik. Potensi biomassa dapat dikembangkan sebagai bahan bakar PLTU biomassa dengan kapasitas 139 MW. 4. Implementasi skenario energi terbarukan memiliki peran yang sangat signifikan dalam penurunan emisi GRK. Dengan implementasi skenario energi terbarukan, emisi GRK yang dihasilkan lebih rendah 18,62% dari emisi GRK yang dihasilkan oleh skenario dasar.
Rekomendasi 1.
2.
3.
4.
5.
Dengan memperhatikan bahwa cadangan minyak bumi yang semakin menipis, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memformulasikan kebijakan energi untuk mengoptimalkan konversi minyak tanah ke LPG atau briket batubara bersih di sektor rumah tangga, komersial dan industri. Sektor transportasi perlu mendapat perhatian khusus pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena lebih dari 50% konsumsi energi diserap oleh sektor transportasi terutama oleh alat transportasi pribadi yaitu mobil penumpang dan sepeda motor, tindakan yang perlu dilakukan ada pengembangan sistem transportasi massal yang sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan yang ada untuk meningkatkan akses energi, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah. Dari semua jenis potensi yang ada, hambatan utama pemanfaatan energi terbarukan adalah permasalahan biaya investasi yang tinggi untuk setiap kW kapasitas listrik. Biaya yang diperlukan dalam pemanfaatan energi terbarukan semakin jelas karena masih diperlakukannya sistem subsidi terhadap jenis energi yang berasal dari bahan bakar minyak dan listrik yang berasal dari PLN. Perlu dilakukan review terhadap RUED yang sudah tersusun setiap lima tahun. Hal ini ditujukan untuk mengakomodasi segala perubahan yang berhubungan dengan sektor energi sebagai akibat dari pembangunan daerah yang telah dilakukan.
F. DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL PEMERINTAH PROVINSI TELAH MELAKUKAN LANGKAH LANGKAH ; KERJASAMA RINTISAN PEMBANGUNAN PLTU MULUT TAMBANG DAN PENYALURANNYA MELALUI JARINGAN LISTRIK KABEL BAWAH LAUT LINTAS PROVINSI DARI KALIMANTAN TENGAH KE JAWA TENGAH. B. RENCANA PEMBANGUNAN PLTA MUARA JOLOI 284 MW DAN PLTA BARITO 2 X 300 MW C. KERJASAMA PENGEMBANGAN BIOENERGI LESTARI DENGAN KEMENTERIAN ESDM. A.
.
1 PEMBANGUNAN
PLTU MULUT TAMBANG DAN PENYALURANNYA MELALUI JARINGAN LISTRIK KABEL BAWAH LAUT LINTAS PROVINSI DARI KALIMANTAN TENGAH KE JAWA TENGAH KESEPAKATAN
BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 04/KBKSD/KTG/2014 DAN NOMOR 671/38/2014 TENTANG RINTISAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MULUT TAMBANG DAN PENYALURANNYA MELALUI JARINGAN LISTRIK KABEL BAWAH LAUT LINTAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH – PROVINSI JAWA TENGAH YANG DITANDATANGANI PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2014.
PERJANJIAN KERJASAMA OLEH KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MEWAKILI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH MEWAKILI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA TANGGAL 27 JANUARI 2015. KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DENGAN
GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN LANDING POIN KABEL BAWAH LAUT DI KALIMANTAN TENGAH DAN JAWA TENGAH TANGGAL 31 JULI 2015
KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DENGAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI LANDING POINT KABEL BAWAH LAUT DI KALIMANTAN TENGAH DAN JAWA TENGAH
Tanjung Selaka, Kec. Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah
Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kab. Jepara Jateng
2.
PEMBANGUNAN PLTA DI KALIMANTAN TENGAH PENGEMBANGAN PLTA MUARA JOLOI OLEH PT. PERDANA PRIMA SEJAHTERA 248 MW ( TELAH MENDAPAT IZIN PRINSIP DARI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN SAAT INI SEDANG MELAKSANAKAN PENGURUSAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN); PENGEMBANGAN PLTA BARITO OLEH HANERGY HOLDING GROUP LIMITED 2 X 300 MW ( SAAT INI SEDANG DALAM PEROSES PENGURUSAN IZIN).
3. PENGEMBANGAN BIOENERGI LESTARI DI KALIMANTAN TENGAH ; KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI ESDM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 008.Pj/21/ME/2015, Nomor : 25/KB-KSD/KTG/2015, Nomor :180/34/HUK/VII/2015, Nomor : 188.4/11/HUK/2015, TANGGAL 13 JULI 2015 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN BIOENERGI LESTARI TANGGAL ; PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 06.Pj/05/DJE/2015, Nomor : 06/PKS-KSD/KTG/2015, Nomor :180/35/HUK/VII/2015, Nomor : 188.4/20/HUK/2015 TANGGAL 13 JULI 2015 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN BIOENERGI LESTARI ;
PENUTUP Kesimpulan 1. Proyeksi permintaan energi dari tahun 2012 dengan menggunakan skenario dasar
menghasilkan sektor transportasi merupakan sektor dengan permintaan energi yang paling besar sampai tahun 2025 dengan persentase sebesar 52,45% diikuti oleh sektor rumah tangga (17,27%), sektor lainnya (17,06)%, sektor komersial (8,44%) dan sektor industri (4,77%). 2. Dilihat dari jenis energi, proyeksi permintaan energi dengan menggunakan skenario dasar dan skenario energi terbarukan di tahun 2025 menghasilkan premium merupakan jenis energi dengan permintaan yang paling tinggi yang mencapai 4.569,60 ribu SBM atau sebesar 47,33% dari total permintaan energi di tahun 2025. 3. Dari sisi penyediaan energi, potensi biomassa dapat memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan energi listrik. Potensi biomassa dapat dikembangkan sebagai bahan bakar PLTU biomassa dengan kapasitas 139 MW. 4. Implementasi skenario energi terbarukan memiliki peran yang sangat signifikan dalam penurunan emisi GRK. Dengan implementasi skenario energi terbarukan, emisi GRK yang dihasilkan lebih rendah 18,62% dari emisi GRK yang dihasilkan oleh skenario dasar.
Rekomendasi 1.
2.
3.
4.
5.
Dengan memperhatikan bahwa cadangan minyak bumi yang semakin menipis, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memformulasikan kebijakan energi untuk mengoptimalkan konversi minyak tanah ke LPG atau briket batubara bersih di sektor rumah tangga, komersial dan industri. Sektor transportasi perlu mendapat perhatian khusus pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena lebih dari 50% konsumsi energi diserap oleh sektor transportasi terutama oleh alat transportasi pribadi yaitu mobil penumpang dan sepeda motor, tindakan yang perlu dilakukan ada pengembangan sistem transportasi massal yang sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan yang ada untuk meningkatkan akses energi, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah. Dari semua jenis potensi yang ada, hambatan utama pemanfaatan energi terbarukan adalah permasalahan biaya investasi yang tinggi untuk setiap kW kapasitas listrik. Biaya yang diperlukan dalam pemanfaatan energi terbarukan semakin jelas karena masih diperlakukannya sistem subsidi terhadap jenis energi yang berasal dari bahan bakar minyak dan listrik yang berasal dari PLN. Perlu dilakukan review terhadap RUED yang sudah tersusun setiap lima tahun. Hal ini ditujukan untuk mengakomodasi segala perubahan yang berhubungan dengan sektor energi sebagai akibat dari pembangunan daerah yang telah dilakukan.
29
sekian dan terima kasih Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
Luas Lahan Sawit Tahun 2014 Adalah 10.9 Juta Hektar Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan adalah provinsi dengan lahan sawit terluas
Sumber: BPS 2014
30
Peningkatan Produktivitas CPO Rakyat Akan Meningkatkan Kesejahteraan Petani Secara Signifikan • Pada harga CPO saat ini, $537/ton, total biaya produksi biodiesel adalah $657/ton (ditambah $120/ton biaya processing) atau $87.6/barel • Dengan harga solar internasional saat ini sebesar $62/barel, maka pemerintah akan mensubsidi sebesar US$25.6/barel. • Oleh karena itu Pemerintah dan swasta perlu duduk bersama untuk menemukan solusi atas masalah ini. • Satu poin utama dari penggunaan biodiesel ini adalah untuk mengurangi ketergantungan impor bbm dan penguasaan teknologi non renewable energy di
31
Realokasi Anggaran Subsidi Energi Realokasi Subsidi Energi Rp 207 T
+Belanja K/L Rp 148 T
+Kementerian PU & Pera Rp 34 T
+Dana Alokasi Khusus Rp 21 T
+Dana Desa Rp 12 T
+Subsidi Pupuk Rp 4 T
+Pembanguna n Irigasi Rp 9 T
+Pembanguna nPertanian Rp 4 T
+Pembanguna n Jalan Rp 5 T
+Kementerian Perhubungan Rp 20 T
+Kementerian Sosial Rp 14 T
+Kementerian Pertanian Rp 17 T
Lain-lain Rp 22 T
+Lain-Lain Rp 3 T
+ Lain-lain Rp 63 T
Sumber: Diolah dari Kemenkeu
32
