RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB.

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, (3) bagaimana kita menuju ke sana, dan (4) bagaimana mengukur kemajuan pencapaiannya, Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi,misi,tujuan,sasaran,strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis, perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan serta perumusan indikator kinerja capaiannya.

RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dalam rangka pelaksanaan

kegiatannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 yang diformalkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011. Dan RKPD Nomor : 11 Tahun 2012, Selanjutnya Propeda ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama periode tahun 2013. Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah secara khusus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) seperti yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disempurnakan dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 terakhir dengan Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

23


Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pedoman tersebut agar dipergunakan sebagai acuan bari setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah lebih terarah dan tercapainya sesuai sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Bagi manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dokumen rencana strategis dapat dipandang sebagai: Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah; Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi; Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan. Sebagai ‘‘alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dokumen Renstra Provinsi Kalimantan Tengah secara formal mendefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi dokumen Rencana Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015 tersebut, sebagaimana digambarkan pada pada lampiran Dokumen Lakip.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

24


PERNYATAAN VISI DAN MISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan sebagai berikut:

Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah Agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” Visi ini diambil dari Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015. Meneruskan dan Menuntaskan pembangunan bukanlah semata menjadi tujuan, namun dalam banyak hal adalah instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (equal) bagi segenap komponen masyarakat Kalimantan Tengah, baik dipedalaman maupun diperkotaan, di hulu maupun di hilir aliran sungai, di kawasan barat maupun timur, yang asli maupun pendatang, yang Dayak maupun Non Dayak dan yang beragam apapun dengan semangat HUMA BETANG dan BHINEKA TUNGGAL IKA. Pernyataan visi di atas, secara implisit menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan meneruskan dan menuntaskan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterkan masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya. Untuk untuk kejayaaan NKRI.

Secara garis besar arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan melaui Visi dan Misi sebagai berikut :


25


Visi RPJMD Kalimantan Tengah (2010-2015) “ Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat lebih Sejahtera dan Bermartabat demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Kejayaan NKRI

Sejahtera

Bermartabat

MISI RPJMD KALIMANTAN TENGAH (2010-2015) 1. Sinergi dan Harmonisasi Pembagunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui Pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkugan hidup. 2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. 3. Menjamin dan Meningkatkan kesehatan Masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. 4. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. 5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyakatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan. 6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah. 7. Terciptanya Kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.


26


VISI Sejahtera

Bermartabat

MISI

Ekonomi Kerakyatan Sinergi & berkrlanjutan

Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah

Kerukunan, Kedamaian, Sinergi, & Harmonisasi Masyarakat

Infrastruktur menuju Pemukiman & Ekonomi Rakyat

Pendidikan berkualitas, Terakses, dan Merata

Kesehatan Merata & Terjangkau

Penguatan SDM masyarakat & pemerintahan

Sebagai ukuran keberhasilan kinerja yaitu tingkat kemajuan dinilai berdasarkan berbagai ukuran prosentase kemajuan pembangunan. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya, yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi pendapatan rata – rata dan lebih merata pembagiannya, suatu daerah dikatakan lebih makmur dan dengan demikian lebih maju. Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan, makin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa – jasa serta pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien dan berwawasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

27


lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik sehingga aktivitas perekonomian dapat berlangsung secara efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannnya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya yang terlembaga secara sistematik. Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila tingkat pendidikan penduduknya semakin tinggi. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang berada di daerah yang bersangkutan.

Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan termasuk derajad kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan

suatu

daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga ditandai dengan lembaga politik dan kemasyarakatan serta hukum yang fungsional secara mantap. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan dan pertanahan. Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan bukan hanya Kalimantan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

28


Tengah yang maju, tetapi juga mandiri. Kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu daerah dan NKRI maupun masyarakat bangsa – bangsa. Kemandirian suatu daerah tercermin pada kemampuan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan sosial dan ekonomi tetapi memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomian. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari – harinya. Dengan demikian kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan pranata – pranata dan nilai – nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau masyarakat suatu daerah mengenai dirinya, masyarakatnya serta semangatnya dalam menghadapi tantangan –tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas – luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Kalimantan

Tengah

yang

ingin

dibangun

bukan

hanya

sebagai

masyarakat dan daerah yang maju dan mandiri tetapi juga adalah Kalimantan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

29


Tengah yang adil. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat Kalimantan Tengah mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah Kalimantan Tengah. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan semua rakyat di Kalimantan Tengah mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan tarap hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahakan negara serta perlindungan dan kesamaan didepan hukum dengan demikian Kalimantan Tengah yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah. RENCANA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

menetapkan

tujuan

strategis

berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis agar dapat diukur maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, guna memudahkan

pengukuran

dan

peningkatan

kinerja

serta

lebih

meningkatkan

akuntabilitaskinerja, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dirasa perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama, yang terdiri dari 22 Sasaran Penunjang Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah serta 1 Penguatan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (Goog Governance) sebagai berikut :


30


Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Sasaran

1

Meningkatnya Kekuatan Ekonomi pada umumnya dan Kesejahteraan Masyarakat. 2 Terbangunnya Insrastruktur, yang menjangkau kantong-kantong penduduk. 3 Industri dan Perdagangan menuju ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan. 4 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan meningkatnya 5 Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan terakses serta merata. Serta Meningkatnya Budaya Baca masyarakat. 6 Meningkatnya peran serta perempuan pada bidang pembangunan. 7 Meningkatnya pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan sistem penguatan kapasitas SDM dan pemerintah. 8 Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Keamanan. 9 Terwujudnya tempat-tempat Obyek Wisata dan guna melestarikan nilai seni dan budaya lokal. 10 Meningkatnya jumlah penanganan kasus kerusakan lingkungan. 11 Terlaksananya pengelolaan hutan lestari (PHPL), dan pengelolaan kawasan lingdung serta upaya konserpasi pada kawasan daerah aliran sungai (DAS) 12 Meningkatnya pasilitas bandar udara, pelabuhan laut dan sungai. 13 Kepemudaan dan Olah RagaTerwujudnya pemuda dan olah raga yang berkualitas maju, mandiri, demokratis, sehat dan berprestasi. 14 Meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan luasan lahan perkebunan. 15 Swasembada Hasil peternakan. 16 Meningkatnya Ekspor Komoditas perikanan. 17 Meningkatnya target produksi tambang. 18 Meningkatnya Perekonomian Perekonomian Rakyat dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, serta dengan mewujudkan koperasi berprestasi. 19 Tercapainya Pemantapan Persatuan dan Kesatuan, serta kerukunan. 20 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial 21 Peningkatan Kualitas SDM Dibidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 22.a Peningkatan Swasembada Pangan (Bidang Pertanian) 22.b Pemenuhan Infrastuktur yang mendukung sektor ketahanan Pangan. 23 Terwujudnya Kelembagaan Yang Efektif, efisien, Ketatalaksanaan dan Pelaporan Kinerja yang baik, Pendayagunaan Aparatur Yang baik dan handal,serta tersusunnya Perda /Pergub sesuai kepetingan Umum.


31


Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Strategi pencapaian tujuan/sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Sasaran kebijakan dan Indikator Kinerja, Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2012 : Tabel. 2.1.

Sektor

Sasaran RPJMD

1 1. Perekonomian (Sinergi harmonisasi pembangunan kewilayahan

2 Meningkatnya kekuatan ekonomi dan pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat.

Kalimantan Tengah)

Indikator Kinerja Utama

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2. Infrastruktur Jalan dan Jembatan dll. Sinergi dan harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP)

Terbangunnya Inftrastruktur, jalan jembatan, pelabuhan dan Irigasi serta Dainase, terjangkaunya kantong-kantong pemukiman penduduk


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4 Pertumbuhan ekonomi (%) PDRB harga berlaku PDRB harga konstan Jumlah investor berskala Nasional ( unit ) Nilai investasi - PMDN -PMA Pemerintah Rasio Penduduk yang bekerja ( % ) Nilai eksport Nilai import Keuangan Daerah - Dana perimbangan - Nilai PAD Laju Inflasi Daerah Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Rangking IPM Nasional Panjang Jalan dalam kondisi baik Panjang Jalan Provinsi di Kab ( > 40 km/jam ) Panjang Jalan dilalui roda 4 (Km) Rumah layak huni. Rasio Rumah layak huni. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat Luas irigasi di Kabupaten dalam kondisi baik Penambahan panjang jalan (Km)

32


Sektor

Sasaran RPJMD


Terselenggaranya 1 penataan ruang, 2 3 guna terwujudnya Rencana tata ruang 4 yang selaras dengan arah pembangunan

3. Industri dan

Pertambangan.

Menunjang Ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan.

Meningkatnya target produksi tambang, Menunjang ekonomi kerakyatan

1.

Fasilitasi Ekonomi Kerakyatan

1.

2. 3. 4. 5. 6.

5 6

Jumlah eksportir yang di bina di Kab/Kota

7

9

Terlaksananya Pameran produk kerajinan unggulan Deksanasda (1 kali) Terbinanya peningkatan pemberdayaan, penguatan ekonomi pedesaan Tersedianya informasi IKM Kalteng

10

Terbinanya pengrajin industri aneka

11

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dibidang perdagangan luar negeri

3 4.

8

Sasaran RPJMD


Produksi batu bara PKP2B Kuasa pertambangan Kuasa pertambangan emas Kuasa pertambangan bijih emas WPR (wilayah pertambangan rakyat ) Surat ijin pertambangan rakyat daerah Surat ijin pertambangan Pengusaha (swasta) Pasilitasi Pasar murah menjelang hari besar keagamaan. Peningkatan Pengawasan terhadap industri barang sembako dan barang strategis Terlaksananya kegiatan pengawasan pos ukur ulang di 14 kab/kota Verifikasi dan sertifikasi internal alat standar UPTD Metrologi Jumlah pengujian contoh komoditi sesuai SNI

2.

Provinsi : Kalimantan Tengah.Sektor

Lingkungan Pemukiman (Ha) Rasio ruang terbuka hijau Terselesaikannya RTRWP Prov.Kalteng Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan


33


Sektor

Sasaran RPJMD

4. Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan,derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatnya system layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau. Sejalan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan

5. Pendidikan (Pendidikan berkualitas terakses dan merata, menuju Kalteng HARATI )

Meningkatnya Kualitas Pendidikan, pendidikan berkualias dan terakses serta merata.


1. 2. 3. 4. 5 6 7

8

1. 2. 3. 4.

5.

6 7 8 9 Meningkatnya budaya baca semua lapisan masyarakat


Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Umur harapan hidup (UHH) Rasio dokter persatuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Masyarakat miskin tertangani ( % ) Peningkatan kepuasan pasien - Costomer Acquisition - Customer Layality -Indek kepuasan pasien - Tingkat keluhan yang ditangani Meningkatnya kecukupan tenaga kesehatan serta peralatan - Tingkat pemenuhan SDM - Ketersediaan peralatan - Ketersediaan ruangan. Rasio guru dan murid SD/MI Rasio guru dan murid SMP/MTS Rasio guru dan murid SMA/MA/SMK Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah -SD/MI -SMP/MTs -SMA/MA/SMK Angka Partisipasi sekolah -SD/MI -SMP/MTs -SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni dan Paket A sekolah sederajat SD/MI Angka Pertisipasi Kasar Peket B -SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar Paket C tingkat SMA/MA Prosentase Guru SMA/MAL/SMK, yang melaksanakan pembelajaran

1 2 3

Jumlah perpustakaan ( Unit) Jumlah pengunjung perpustakaan Koleksi buku yang tersedia

4

Jumlah Rak Buku 34


Sektor

Sasaran RPJMD


5 6 7

6. Pemberdayaan Perempuan

7.

Pelayanan Publik Pemerintahan (Pelembagaan Sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah)

Meningkatnya peran serta perempuan pada bidang pembangunan

1. 2.

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera dibumi tambun bungai serta Meningkatnya pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah serta

1. 2. 3.

3. 4. 5.

4. 5. 6. 7 8 9 10

Jlh Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan Jlh masyarakat yang berkunjung keperpustakaan Jlh Dokumen arsip yg ada di Kab/Kota Partisifasi angkatan kerja perempuan (%) Penyelesaiaan pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera. Pelayanan kasus tanah Negara Jumlah konfik dalam masyarakat Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas OKP Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol) Jumlah layanan terpadu (satu atap) Jumlah unjuk rasa Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian Pemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakt di Kalimantan Tengah


35


Sektor

8. Pendayagunaan Aparatur, Polisi Pamong Praja, Linmas, Ormas & Organisasi Partai Politik , serta Hukum

9. Pariwisata, Seni dan Budaya

Sasaran RPJMD

Meningkatnya pendayagunaan aparatur keamanan


1. 2. 3. 4. 5.

Terwujudnya tempat- tempat objek wisata dan guna melestarikan nilai seni dan budaya local

1. 2 3 4

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Rasio pos siskamling perjumlah desa/keluar Petugas LINMAS di Kab/Kota Kegiatan Pembinaan LSM Ormas dan OKP Kegiatan Pembinaan Politik Penyelenggaraan festiwal seni dan budaya Melaksanakan festival isen mulang Terlaksananya gelar seni di mandala wisata Jumlah group kesenian Sanggar seni

5

10. Lingkungan

Meningkatnya jumlah penanganan kasus kerusakan lingkungan

11. Kehutanan

Meningkatnya cadangan reboisasi dan rehabilitas hutan dan terlaksananya pengelolaan hutan Produksi Lestari

Hidup (Sumber Daya Alam)

Menurunya jumlah hotspot kebakaran hutan pertahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

Jumlah gedung tempat Pagelaran 6 Jumlah obyek wisata yang layak dikunjungi 7 Jumlah Hunian Hotel 1. Perbaikan indek kualitas lingkungan hidup 2. Pemantauan dan pengawasan LH (jlh pemantauan Kab/kota) 3 Peningkatan akses informasi SDA keaneka ragaman hayati. 4. Pemantauan,Pengendalian &Pendataan ekosistem pesisir laut 5. Penyelesaian perselisihan LH. 6 Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Kab/Kota) 7 Prosentase perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah (AMDAL) 1 Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) 2 Hutan alam yang telah mendapat penilaian sertifikat PHPL 3. Jumlah dan luas tanaman industri HTI yang melaksanakan PHPL 4

Jumlah Hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % pertahun 36


Sektor

12. Perhubungan

dan telekomonikasi

13. Kepemudaan

dan Olahraga

14. Perkebunan

Sasaran RPJMD


Terjaminnya 5 Jumlah luas areal rehabilitasi hutan dan pelaksanaan lahan dan penanaman hutan rakyat rehabilitasi hutan 6 Jumlah pembuatan bibit tanaman dan lahan serta kehutanan. upaya konsevasi 7. Luas lahan kretis indikatif di Kalimantan pada kawasan Tengah daerah aliran sungai (DAS) Meningkatnya 1 Jumlah pelabuhan Udara pasilitas Bandar 2 Jumlah orang/barang yang terangkut udara, pelabuhan 3. Pembangunan Darat laut dan pelabuhan - Jumlah jembatan timbang sungai pembanguan/optimalisasi terminal - Jumlah terminal antar provinsi Kab/Kota - Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang 4 Angkatan Jalan (akap) - Dermaga sungai - Kapal Angkut Sungai - Perhubungan angkutan laut Terwujudnya 1. Jumlah organisasi pemuda (OKP) pemuda yang 2. Jumlah pemuda yang diberikan pelatihan berkualitas dan bidang politik. tempat olah raga 3. Jumlah pemuda yang ditugaskan berstandart membangun desa pada desa PM2 L nasional dan 4. Jumlah kegiatan olah raga yg diikuti pada terbinanya atlet pon XVIII (Riau) olahraga 5 Terkirimnya atlet olah rga cacat pada pekan pelajar 6 Mengikuti olah raga tradisional 3 cabang) Meningkatnya 1. Luas areal perkebunan produksi komoditas - -Kebun rakyat perkebunan dan - -Perkebunan besar luas lahan 2. Produksi perkebunan perkebunan - -Kebun Rakyat - -Perkebunan besar 3. Produksi perkebunan hasil olahan : -Kebun non rakyat -Produksi lebih lanjut -Dipasarkan 4. %% Kebun yang memperoleh insentif/subsidi (PEMDA) -Kebun rakyat -Kebun Non rakyat


37


Sektor

Sasaran RPJMD

15. Pertanian dan Kehewanan Peternakan

Swasembada hasil peternakan


1.

2.

-

16. Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya ekspor komoditas perikanan

1. 2. 3. 4. 5. 6 7

17.Pertambangan dan Energi

Meningkatnya target produksi tambang

1 2 3 4 5 6


Populasi ternak Sapi potong Kerbau Kambing Domba Babi Ayam buras Ayam ras (petelur) Ayam ras (pedaging) Itik Produksi ternak Sapi potong Kerbau Kambing Domba Babi Ayam ras(petelur) - Ayam ras (pedaging) --itik Tercapainya Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan Produksi ikan laut hasil tangkapan Peningkatan Produksi Hasil benih ikan air tawar. Peningkatan hasiltangkapan ikan ( perikanan) Tingkat konsumsi ikan masyarakat perorangan Peningkatan volume produksi olahan hasil perikanan. Peningkatan PAD sektor kelautan dan perikanan Produksi Batu Bara -PKP2B Kuasa Pertambangan Rakyat Kuasa Pertambangan Emas Kuasa Pertambangan bijih emas Wilayah Pertambangan Rakyat Surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah Surat ijin Pertambangan Swasta/Pengusaha

38


Sektor

18. Koperasi dan UMKM

Bi

19. Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa

Sasaran RPJMD

Meningkatnya perekonomian rakyat, jlh koperasi , dan peningkatan status kelembagaan koperasi

1 2. 3. 4

Tercapainya pemantapan persatuan, kesatuan serta kerukunan beragama

1.

20. Sosial Kemasyarakatan

Terlaksananya pelayanan rehabilitas kesejahteraan sosial

Sektor

Tersedianya kualitas dan produktifas SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasi dan meningkanya SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

21. Tenaga kerja dan transmigrasi



5

2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jlh Koperasi di Kalteng Jlh Koperasi aktif Monev fasilitasi, pengendalian KUMKM Penilaian kepada KSP/US-Koperasi Tk Prov.Kab/Kota Melakukan penilaian kepada koperasi berprestasi tk Prov. Dan ikut ke tingkat Nasional Jumlah kejadian/insiden yang disebabkan masalah keagamaan. Jumlah perselisihan antar umat beragam Angka kriminalitas % unjuk rasa yang berlangsung aman Jumlah sarana dan prasarana kehidupan beragama/peribadatan. Mesjid Gereja Vihara Pura Klenteng Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rahabilitas PMKS yang memperoleh bantuan social Penanganan penyendang masalah kesejahteraan social Tingkat Pengangguran terbuka Rasio penduduk yang bekerja Prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umur. Partisifasi angkatan kerja Angkatan kerja dan yang bekerja. Angka sengketa pengusaha-pekerja Tingkat partisifasi angkatan kerja Pencari kerja ditempatkan. Keselamatan dan perlindungan pekerja (K2P)

39


Sektor

Sektor 22. a.Pertanian dan Kehewanan

22.b.Ketahanan Pangan

23. Pemerintahan (Reformasi Birokrasi Perwujudan Kepemerintahan yang baik)

Sasaran RPJMD

Terpenuhinya swasembada pangan, infrastuktur yang mendukung sector ketahanan pangan serta penambahan luas areal tanaman pangan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Luas tanaman pangan Padi sawah Padi lading Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar

bertambahnya produksi tanaman pangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terwujudnya pemenuhan infrastuktur yang mendukung sector ketahanan pangan secara nasional Terwujudnya kepemerintahan yang baik (Goog Governance), Kebijakan Kelembagaan dan analisis jabatan

1 1Regulasi ketahanan pangan 2 2. Ketersediaan pangan utama 3 3. Rata-ratajumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LSM) 4 4. Rata-rata jlh kelompok binaan PKK 5 5. Pola pangan harapan (sector) 6 6. Penurunan daerah rawan gizi buruk (kec.) 1.Evaluasi perangkat daerah provinsi, Kalimantan tengah 2.Pembinaan dan asistensi perangkat daerah Kab/Kota 3. Penataan kelembagaan perangkat Daerah SKPD Prov. Kalteng 4.Penyusunan Organisasi dan Pengadaan Sarana kerja perangkat Daerah Provinsi 5. Pelaksanaan analisis Jabatan pada perangkat daerah 6. Evaluasi perangkat daerah provinsi, Kalimantan tengah 1. Penyusunan Lakip Lakip Gubernur 2. Penyusunan Lakip Setda Prov.Kalteng 3. Penyusunan penetapan kinerja 4. Evaluasi Pelayanan Publik 5. Kompetisi Peningkatan Kaulitas Pelayanan Publik 6.TerselenggaranyaBimtek Lakip

Membentuk kepemerintahan, Penata laksana dan Pelaporan kinerja yang baik, dan bersih, mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

Produksi tanaman pangan ( Kwintal ) Padi sawah Padi lading Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar

40


Sektor

Sasaran RPJMD


pelayanan yang transparan serta prima.

7.Pengelolaan administrasi LHKPN 8.Pelaksanaan rapat pendayagunaan aparatur negara (PAN) di daerah 9.Jumlah SKPD percontohan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik 1.Jumlah RanPerda yang mendukung iklim Tersusunya usaha (dikonsep) Perda/Pergub yang mendukung system 2.Jumlah Perda Yang diusulkan 3.Jumlah Perda yang tidak bertentangan dgn Usaha dan kepentingan umum(Kasus) Kepentingan Umum 4.Jumlah Kasus pelanggaran terhadap Perda 5.Jumlah bantuan hokum yang diberikan

RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 - 2015 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 20102015, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2012 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya

memenuhi

misi

organisasi.

Dengan

demikian,

seluruh

proses

perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2012 ini.

CARA CAPAI SASARAN / PERWUJUDAN VISI DAN MISI Guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

41


diatas melalui program-program dengan strategi sebagai berikut :

Tabel. 2.2. PROGRAM KINERJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 Stategi I

:

Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan Lingkungan hidup

Kebijakan Umum 1.

Pengembangan ekonomi unggulan direncanakan terlebih dahulu dalam tata ruang yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan

2.

Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menghasilkan tata ruang yang juga untuk penyiapan kota palangka raya sebagai pusat pemerintahan NKRI

Program Pembangunan Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Program pengembangan cluster ekonomi. Program perencanaan tata ruang Program pemanfaatan ruang Program Pengendalian pemanfaatan ruang Program penyiapan kota Palangka Raya sebagi pusat pemerintahan NKRI Program pengendalian pencemaran perusakan lingkungan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH Program penyiapan pengembangan wilayah pertambangan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya miner dan batubara, migas dan panas bumi Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Strategi II 1.

2.

: Perbaikan sistem dan akses pendidikan Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Perbaikan sistem bagi tenaga 1. Program penenigkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan untuk meransang dan Program peningkatan kesejateraan tenaga meningkatan motivasi pengabdian 2. pendidik dan kependidikan dan prefesionalisme dalam berkerja Peningkatan kapasitas organisasi 3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan manajerial serta dukungan 4. Program peningkatan manajemen pelayanan infrastruktur data dan informasi pendidikan pendidikan


42


3.

Peningkatan dukungan saran dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan secara bertahap

5. 6.

Program pengembangan data/informasi Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 7. Program pendidikan Menegah 8. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 9. Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 10. Program pembangunan jalan dan jembatan 11. Program pengadaan alat angkutan jalan raya 12. Program pengadaan alat angkutan air Strategi III : Perbaikan sistem dan akses kesehatan Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah 1. Perbaikan regulasi dan standarisasi 1. Program standarisasi pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas 4. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu tenaga kesehatan melahirkan dan anak. 3. Peningkatan dan dukungan sarana 5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan prasarana serta infrastruktur balita bidang kesehatan secara bertahap 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 7. Program peningkatan pelayanan tenaga kesehatan 8. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana tenaga kesehatan 9. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan 10. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan saran dan prasarana kesehatan 11.

Strategi IV

:

Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika

Kebijakan Umum 1.

Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial

Program Pembangunan Daerah

Perbaikan regulasi dan pengaturan 1. bidang transportasi, komunikasi, dan informatika 2.


Program penyusunan sistem transportasi Program penyusunan informatika

sistem

komunikasi

43

dan


2.

Pengembangan dan perbaikan 3. infrastruktur dan saran/prasarana transportasi, komunikasi, dan informatika dengan tetap 4. memperhatikan prioritas pada daya dukungnya bagi pengembagan ekonomi lokal dan kerakyataan 5.

Strategi V

1.

:

Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Program pembangunan/pengadaan komunikasi dan informatika

jaringan

6.

Program pembagunan jaringan komunikasi dan informatika

7.

Program pembangunan pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

8.

Program rehabilitas pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

9.

Program peningkatan pelayanan perhubungan

10.

Program peningkatan perhubungan

prasaran

dan

fasilitas

11.

Program peningkatan transportasi udara.

prasarana

dan

fasilitas

Pengembangan infrastruktur pengairan

Kebijakan Umum Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan makro dan mikro serta pencetakan sawah

1. 2. 3.


Program Pembangunan Daerah Program pengembagan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pembagunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembagunan turap/talud/bronjong

44


Strategi VI 1.

: Pengembangan sumber energi untuk masyarakat Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Penyediaan prasarana pembangkit listrik 1. Program pembinaan dan pengembangan yang memprioritaskan pengembangan bidang ketenagakistrikan dan energi ekonomi kerakyatan dan interkoneksi jaringan listrik dengan sistem se kalimantan

Strategi VII 1.

2. 3. 4. 5.

: Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Penguatan pilar dan fundamentasi sistem 1. Program peningkatan akses terhadap ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber sumber daya produktif daya dan bahan baku lokal Program pengembangan industri kecil dan menengah 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan disokong oleh industri kecil dan menengah serta koperasi yang handal Peningkatan produksi dan perluasan jaringan permasaran dalam rangka peningkatan daya saing Pengembagan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar Pengembangan industri kecil dan menerngah

3.

Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM

4.

Program penguatan kelembagaan koperasi Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program penguatan kelembagaan koperasi

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program pengembangan dan pengendalian perikanan tangkap Program kerawanan dan kewaspadaan pangan Pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdangan Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan Program peningkatan produksi pertanian Program peningkatan produksi perkebunan 45


21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Program pemberdayaan penyuluh pertanian Program pemberdayaan penyuluhan perkebunan lapangan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pengembangan wirausaha Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program pemanfataan potensi sumber daya hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan Program pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir Program pengawasan dan pengendalian SKPD Program penumbuhan industri agro Program peningkatan produksi perikanan budidaya Program peningkatan daya saing produk perikanan Program rehabilitas hutan dan lahan Program pengembagan agribisnis dan keamanan pangan Program ketahanan pangan dan gizi kelaurga Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

Strategi VIII 1.

2. 3.

: Peningkatan daya saing masyarakat Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Peningkatan masyarakat yang menunjang 1. Program dan penyakit sosial lainnya perekonomian melalui efektifitas fungsi BLK. Program peningkatan kualitas dan Dan sejenisnya 2. produktifitas tenaga kerja Rekruitmen, diklat bagi tenaga penyuluh, 3. Program peningkatan kesempatan kerja instruktur serta fasilitator Peningkatan produktivitas tenaga kerja 4. Program perlindungan dan pengembangan melalui peningkatan ketrampilan dan sarana lembaga keternagakerjaan produksi


46


4.

Peningkatan sarana dan prasarana, fasilitasi 5. dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM Program peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan usaha mikro kecil menengah Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program pengembagan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewurausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Program peningkatan keberdayaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program pengembagan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM

Strategi IX 1.

: Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara 1. Program peningkatan kapasitas aparatur terencana dan sistematis, dihubungkan dengan perencanaan karier untuk menghasilkan layanan dan kinerja yang lebih baik

Strategi X 1.

2.

: Penguatan sendi budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Pengembangan dan penguatan peran budaya 1. Program kemitraan pengembangan wawasan lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kebangsaan kemasyarakatan Program peningkatan pemberatasan penyakit 2. masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 3. Program peningkatan keamanan dan kamtibmas dan pemberantasan penyakit kenyamanan lingkungan masyarakat 4. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal


47


3.

4.

Pembuatan regulasi dalam rangka penggunaan simbol –simbol adat dalam bidang seni dan budaya dalam acara-acara resmi pemerintahan

5.

Pelaksanaan sosialisasi tentang budaya dan kesenian lokal dalam rangka meningkatan pengetahuan dan wawasan budaya lokal

7.

Program pendidikan politik masyarakat Program pengembangan kekayaan keragaman budaya

6.

dan

Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

Dari 10 strategi dengan pelaksanaan program-program kerja, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

menetapkan target kinerja, melalui

Penetapan Kinerja yang pada tahun 2012

telah ditetapkan 23 termasuk 1

sasaran untuk perwujudkan kepemerintahan yang baik (Goog Governance). PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah Kalimantan Tengah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan. Ini merupakan jawaban terhadap sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen

program

prioritas

atau

gabungan

program

prioritas.

Untuk

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah, sebelumnya. Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: 1. Mengidentifikasi Usulan Prioritas dari Berbagai Sumber/Telaahan. Dilakukan untukmendapatkan gambaran tentang serangkaian prioritas atau faktorfaktor penting yang menjadi isu strategik tahun perencanaan dan proyeksi prioritas kedepan. Selain itu, identifikasi juga dilakukan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

48


mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: Adapun sumber (usulan) prioritas, antara lain berasal dari : a. Kebijakan nasional dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2012. b. Kebijakan provinsi untuk tahun 2013. c. Telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah. d. Telaahan hasil review evaluasi kierja SKPD tahun 2011 dan 2012 2. Mengevaluasi Hasil Review atas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui prioritas dan sasaran pembangunan tahun Rencana Kinerja Tahunan. Dengan memperhatikan tingkat capaian target kinerja tahun berlalu. Dan Program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaranpembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi, selanjutnyaditentukan sejauh mana prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana masih relevan dengan asumsi-asumsi yang mendasar.


49

RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Recommend Documents