ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 903/ 942 /VII/Bapp dan NOMOR : 180/ 31 /DPRD/2014 TANGGAL 17 JULI 2014

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 903/ 942 /VII/Bapp dan NOMOR 180/ 31 /DPRD/2014 Tanggal 17 Juli 2014 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama

: A. TERAS NARANG, SH.

Jabatan

: Gubernur Kalimantan Tengah

Alamat Kantor

: Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. a. Nama

: R. ATU NARANG, SE

Jabatan

: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor

: Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

b. Nama

: Ir. H. ABDUL RAZAK

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor

: Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya -1-

c. Nama

: HENDRY S.DALIM, SH, MH

Jabatan


Alamat Kantor


d. Nama

: Ir. H. ARIEF BUDIATMO

Jabatan


Alamat Kantor


sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2015. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

-2-

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015. Palangka Raya, 17 Juli 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku, PIHAK PERTAMA

selaku, PIHAK KEDUA

A. TERAS NARANG, SH.

Pejabat

R. ATU NARANG, SE Ketua

Paraf

Sekda

Ir. H. ABDUL RAZAK Wakil Ketua

Asisten Ka. Bappeda Ka. Dispenda Karo Keuangan

HENDRY S. DALIM, SH, MH Wakil Ketua

Karo Hukum

Ir. H. ARIEF BUDIATMO Wakil Ketua

-3-

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 903/ 942 /VII/Bapp dan NOMOR : 180/ 31 /DPRD/2014 Tanggal 17 Juli 2014

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .............. I - 1

1.2

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)........................... I - 3

1.3

Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ................ I - 3

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014........ II - 1

2.2

Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015....................... II - 9

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2014 3.1

Asumsi Dasar yang digunakan dalampenyusunan Rancangan APBN Tahun 2015 ........................................................... III - 1

3.2

Asumsi Dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015........................................................................ III - 1 3.2.1 Laju Inflasi ............................................................................... III - 1 3.2.2 Pertumbuhan PDRB (tanpa Migas) ......................................... III - 2 3.2.3 Lain-lain Asumsi ...................................................................... III - 2

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1

Kebijakan Pendapatan Daerah .......................................................... IV- 1 4.1.1

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 ....................................................... IV - 2

4.1.2

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015........... IV - 3

4.1.3

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target ................................................................................ IV – 8

i

4.2

4.3

BAB V

Kebijakan Belanja Daerah .................................................................. IV - 10 4.2.1

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ...................................................... IV - 10

4.2.2

Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .............................. IV - 12

4.2.3

Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah.... IV - 17

4.2.4

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD............................................................... IV - 28

Kebijakan Pembiayaan Daerah .......................................................... IV - 29 4.3.1

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ................................. IV - 29

4.3.2

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ................................. IV – 31

PENUTUP ................................................................................................ V - 1

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah ...... II - 11

Tabel 3.1

Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2015........................... III - 1

Tabel 4.1

Prakiraan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 ................................................................................... IV - 8

iii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 – 2014 ..........................................................................................II - 1 Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2009 – 2014 ....................................................................II – 3

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan rancangan PPAS dibahas antara Kepala Daerah dan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBD untuk disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.

KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

I-1

KUA dan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2015 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penyusunan Rancangan APBD adalah sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini. Gambar 1.1 Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

Diacu

RPJPD 20 tahun

pedoman

pedoman

RPJM D

Renstra SKPD

5 tahun

dijabarkan

pedoman

Renja SKPD 1 tahun

Diserasikan dg M usrenbang

RKPD

pedoman

RPJM N

Renstra K/ L

1 tahun

dijabarkan

5 tahun

RKP diacu

1 tahun

KUA

1 tahun

Disampaikan Pertengahan Juni dan Dibahas bersama DPRD paling lambat akhir Juli

PEDO M AN PENYUSUNAN RKA-SKPD

TAPD Disusun paling lambat Agustus - September

RAPERDA APBD

disusun, dibahas dan disetujui bersama paling lambat Oktober - Nopember


pedoman

Renja K/ L

PPAS

NO TA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

RKA-SKPD

20 tahun

pedoman

5 tahun

5 tahun

1 tahun

diacu

Diperhatikan

RPJPN

I-2

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah sebagai berikut: 1.

Untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.

2.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

3.

Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk merumuskan kebijakan umum pembangunan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2015 1.

Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik


I-3

Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan


I-4

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


I-5

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

5

Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

43

Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.

Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

I-6

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) 2010-2014; 22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

25.

Peraturan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Tengah

Nomor 7 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46); 26.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);


I-7

27.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40).

28.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 18).


I-8

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 Dalam lima tahun terakhir, kondisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai 5,57 persen dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar 6,50%, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 6,77 persen. selanjutnya pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 6,69 persen. Pada tahun 2013, perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 7,37 persen, dan sampai dengan triwulan I tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai 5,55 persen.

Untuk lebih jelasnya, kondisi

perekonomian Kalimantan Tengah dalam kurun waktu enam tahun terakhir disajikan pada grafik 2.1. dibawah ini. Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 – 2014

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah, 2014


II - 1

Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Tengah Triwulan I–2014 oleh Bank Indonesia Palangka Raya, perekonomian Kalimantan Tengah di triwulan I-2014 tumbuh sebesar 5,55% (yoy) melambat dibandingkan tahun 2013 (7,37%). Pada sisi permintaan, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya konsumsi pemerintah. Sementara di sisi penawaran, kinerja pertumbuhan pada sektor ekonomi dominan yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor pertambangan menjadi penyebab melambatnya laju perekonomian Kalimantan Tengah. Perekonomian Kalimantan Tengah (Kalteng) pada triwulan II-2014 diproyeksi meningkat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,42 – 6,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2013 yang tumbuh 8,61%. Melambatnya laju perekonomian Kalteng pada triwulan I-2014 terutama dipicu oleh kinerja pertumbuhan komponen ekspor. Hal tersebut merupakan dampak dari penurunan permintaan batu bara

dari

Tiongkok dan India serta pemberlakuan kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah sesuai UU Minerba No.4 tahun 2009. Sementara dari sisi penawaran, salah satu dampak pemberlakukan UU tersebut tercermin pada nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi permintaan pada triwulan I-2014, ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga (RT), pemerintah dan investasi (PMTB). Sementara, ekspor cenderung tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Ditambah lagi, masih

tingginya

pertumbuhan

pertumbuhan

ekonomi

impor

Kalimantan

menjadi Tengah.

pemicu Faktor

melambatnya

diberlakukannya

penerapan UU Minerba menjadi pemicu utama melambatnya ekspor pada triwulan I-2014. Namun demikian, masih optimisnya masyarakat terkait kondisi ekonomi tercermin dari kinerja konsumsi RT yang relatif stabil, serta tingginya komitmen

pemerintah

daerah

dalam

mempercepat

penyerapan belanja turut mempengaruhi kinerja konsumsi pemerintah dan PMTB.


II - 2

Pada Regional Kalimantan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan I-2014 adalah yang tertinggi untuk pertumbuhan Q to Q. Secara berurutan pertumbuhan ekonomi Q to Q masing-masing adalah Kalimantan Tengah (1,59 persen); Kalimantan Timur (0,72 persen); Kalimantan Barat (-4,65 persen) dan Kalimantan Selatan (-7,49 persen), sedangkan pertumbuhan ekonomi Y on Y secara berurutan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur masing-masing sebesar 5,87; 5,55; 4,69 dan 2,44 persen. Sementara itu, dibandingkan nasional, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terlihat pada grafik 3.2 Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2009 – 2014

Sumber: BPS Prov. Kalteng, 2014; Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional BI, 2014

Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Perekonomian Kalimantan Tengah triwulan I-2014 terhadap triwulan IV-2013 (Q to Q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Komponen yang arah pertumbuhannya positif yaitu komponen konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,33 persen. Sektor paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertanian (13,03%) dan terendah pada sektor Pertambangan dan Penggalian (-13,12%). Sumber KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

II - 3

pertumbuhan tertinggi adalah Sektor Pertanian yaitu sebesar 3,37 persen. PDRB Kalimantan Tengah Triwulan I-2014 dibanding triwulan yang sama tahun 2013 (year on year) mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Jasa-jasa sebesar 9,50 persen. Sumber utama pertumbuhan berasal dari sektor Pertanian, Jasa-jasa, dan Perdagangan Hotel dan Restoran, masing-masing sebesar 1,50; 1,24; dan 1,18 persen. Dari sisi penggunaan, PDRB triwulan I-2014 digunakan untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik (47,25 persen), konsumsi rumah tangga sebesar (43,82 persen), konsumsi pemerintah (17,94 persen) serta ekspor neto -13,53 persen (ekspor 45,51 persen dan impor 59,04 persen). Komponenkomponen PDRB penggunaan pada triwulan I-2014 dibandingkan dengan triwulan IV-2013 (Q to Q) mengalami pertumbuhan positif. Komponen yang arah pertumbuhannya positif hanya komponen konsumsi Rumah Tangga, sebesar 1,33 persen. Tingkat inflasi tahun 2014 sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015 diproyeksikan sebesar 3,0 persen. Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Tengah Triwulan triwulan I–2014 oleh Bank Indonesia Palangka Raya, inflasi Kalimantan Tengah di triwulan I-2014 mencapai 5,24 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (6,79 persen). Jika ditinjau dari inflasi kumulatifnya, inflasi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I-2014 mencapai 1,06 persen. Berdasarkan data Berita Resmi Statistik bulan Juni 2014 oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah, laju inflasi pada bulan Januari-Mei 2014 adalah 2,25 persen untuk Kota Palangka Raya, sedangkan untuk Kota Sampit sebesar 2,06 persen. Jadi laju inflasi Kalimantan Tengah yang merupakan gabungan dari Kota Palangka Raya dan Sampit pada bulan Januari-Mei 2014 adalah sebesar 2,18 dan laju inflasi year on year (Mei 2014 terhadap Mei 2013) adalah sebesar 6,51 persen. Untuk mencapai target RPJMD tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 3,0 persen, maka diperlukan upaya-upaya nyata untuk pengawalan program-program pembangunan agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

II - 4

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2014 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja. Namun disisi lain

tingkat

pengangguran cenderung meningkat dari kondisi Februari 2013. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2014 sebanyak 1.247.770 orang bertambah sebanyak 88.936 orang dibanding keadaan Agustus 2013 dan bertambah sebanyak 29.491 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2013). Penduduk yang bekerja pada Februari 2014 sebesar 1.213.985 orang bertambah sebanyak 89.968 orang dibanding keadaan Agustus 2013 dan bertambah sebanyak 17.332 orang dibanding keadaan Februari 2013. Sementara jumlah penganggur pada Februari 2014 mencapai 33.785 orang mengalami penurunan sebanyak 1.032 orang jika dibanding keadaan Agustus 2013. Namun jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013 mengalami peningkatan sebanyak 12.159 orang. Kemudian selama setahun terakhir juga terjadi peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,08 persen. Dalam periode setahun terakhir (Februari 2013 Februari 2014) penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap berkurang sebanyak

7.878

orang dan penduduk bekerja berstatus

buruh/karyawan naik sebanyak 55.754 orang. Peningkatan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sebanyak 47.876 orang dan persentase pekerja formal naik dari 37,47 persen pada Februari 2013 menjadi 40,88 persen pada Februari 2014. Sementara itu jumlah pekerja informal berkurang sebanyak 30.544 orang atau turun dari 62,53 persen pada Februari 2013 menjadi 59,12 persen pada Februari 2014. Sementara itu, tingkat pengangguran yang merupakan perbandingan antara penduduk dalam kategori mencari pekerjaan dengan angkatan kerja di Kalimantan Tengah. Jumlah pengangguran pada Februari 2014 mencapai 33.785 orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung meningkat dimana TPT Februari 2013 sebesar 1,78 persen menjadi 2,71 persen pada Februari 2014. Pada Februari 2014, TPT untuk pendidikan Diploma menempati posisi teratas yaitu sebesar 9,05 persen disusul oleh TPT pendidikan Universitas sebesar 5,49 persen. Jika dibandingkan

dengan

keadaan Februari 2013, secara keseluruhan TPT


II - 5

mengalami peningkatan pada semua tingkat pendidikan kecuali pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar ke Bawah. Masalah kemiskinan merupakan tantangan utama yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi daerah. Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 diproyeksikan sebesar 2,5 persen dengan asumsi pertumbuhan PDRB tahun 2014 sebesar 7,3 persen. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, angka kemiskinan Kalimantan Tengah pada tahun 2013 adalah 6,23 %. Pada tahun 2014 angka kemiskinan diproyeksikan 2,5 persen. Proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2014 tersebut cukup berat, mengingat angka kemiskinan pada tahun 2013 masih berkisar 6,23%. Sehubungan dengan penurunan angka kemiskinan ini diperlukan upaya-upaya dan kerja lebih keras lagi, serta semua pihak terkait harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan ini. Melalui pengawalan program-program pembangunan yang sistematis dan pelaksanaan program-program unggulan Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh komponennya dalam rangka penurunan angka kemiskinan, seperti PM2L, Kalteng Harati, Kalteng Barigas, Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber MLT), Kalteng Besuh, Kalteng Tarang, serta program pemerintah yakni PNPM Mandiri, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 2,5% pada tahun 2014. Berdasarkan kondisi tersebut, pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,0 persen. Untuk itu diperlukan upaya-upaya nyata melalui program-program pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan. Pada sektor perbankan, Perkembangan aset perbankan searah aktivitas penyaluran kredit karena perannya yang cukup dominan dalam menentukan besar kecilnya skala operasional suatu bank. Di periode ini, pertumbuhan aset perbankan di Kalimantan Tengah melambat disebabkan pertumbuhan kredit juga berada pada arah yang sama. Total aset perbankan sebesar Rp.23,76 triliun atau tumbuh 11,20% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy) laju pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding triwulan IV-2013 KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

II - 6

yang tumbuh 11,36%. Berdasarkan

lokasi

operasionalnya,

sebaran

aset

terbesar masih berada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang mencapai Rp.8,12 triliun atau 35,11% dari total aset perbankan Kalimantan Tengah. Pangsa aset perbankan di Kotim tersebut relatif menurun dalam 1 tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan peran yang lebih tinggi di daerah lain seperti Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Murung Raya serta Kapuas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas penyaluran kredit di ke-4 daerah tersebut dalam setahun terakhir ini lebih ekspansif dibandingkan di Kotim. Selanjutnya di Kota Palangka Raya terdapat aset perbankan sebesar 33,08% atau mencapai Rp. 7,65 triliun, diikuti Kabupaten Kotawaringin Barat (9,51%), Barito Utara (5,61%), Kapuas (4,91%), serta Barito Selatan (3,20%). Sedangkan sisanya tersebar di berbagai kabupaten lainnya

di Kalimantan Tengah. Adapun kenaikan share aset terbesar dalam

setahun terakhir terjadi di kota Palangka Raya diikuti oleh kabupaten Barito Selatan dan Murung Raya. Pertumbuhan Dana pihak ketiga (DPK) perbankan Kalimantan Tengah pada triwulan I-2014 juga mengalami perlambatan dan berada di bawah level rata-rata historisnya dalam 5 tahun yakni sebesar 18,47%. Posisi DPK yang dihimpun perbankan di periode laporan sebanyak Rp. 16,58 triliun, tumbuh 6,96% (yoy). Sementara itu di periode sebelumnya masih mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 12,16%. Adapun komposisi DPK relatif tidak mengalami perubahan dimana yang terbesar masih terdapat pada jenis tabungan (47,30%), diikuti jenis giro (30,96%), dan deposito (21,74%). Pencairan simpanan giro masih terjadi dalam rangka pembiayaan kegiatankegiatan

investasi sehingga akan

berdampak positif

terhadap

aktivitas

perekonomian secara umum. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan giro yang melambat dimana pada periode ini tumbuh 4,83% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (6,92%). penyaluran kredit dalam skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada triwulan I-2014 tercatat sebesar Rp. 4,24 triliun, atau sekitar 25,53% dari total kredit perbankan. Share kredit UMKM di periode ini relatif KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

II - 7

meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 24,53%. Kategori kredit yang memiliki skala plafon di bawah Rp. 5 miliar tersebut mencatat pertumbuhan yang meningkat dari 21,26%

menjadi

21,77% (yoy). Berbeda dengan komposisi kredit secara umum, kredit UMKM lebih didominasi oleh jenis modal kerja yang mencapai 75,16% dari kredit yang tersalurkan. Hal ini sejalan dengan sifat usahanya yang lebih membutuhkan pembiayaan operasional dalam menjalankan aktivitas rutin perusahaan. Sementara sisanya adalah untuk keperluan investasi dengan tingkat serapan sebesar 24,84% . Berdasarkan sektor ekonominya, penyaluran kredit UMKM sebagian besar ditempatkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, khususnya aktivitas perdagangan ritel yang mencapai 64,55% dari total kredit UMKM. Pangsa terbesar selanjutnya adalah sektor pertanian yakni 14,37% dari total kredit, diikuti sektor konstruksi sebesar 7,40% . Adapun perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Tengah sampai dengan periode laporan telah mencapai plafon Rp. 2,09 triliun, dengan posisi outstanding sebesar Rp. 892,47 miliar dan jumlah nasabah sebanyak 95.010 orang. Dengan demikian, rata-rata kredit yang disalurkan per debitur di Kalimantan

Tengah

senilai

Rp. 22,03

juta, angka ini bahkan lebih tinggi

dibandingkan Nasional dengan rata-rata Rp. 13,85 juta per debitur. Dari sisi kelembagaan, perluasan kelembagaan perbankan dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur peningkatan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Meskipun demikian keterjangkauan perbankan ke daerah-daerah yang belum terlayani oleh jasa keuangan masih perlu ditingkatkan. Peran intemediasi perbankan harus terus didorong, selain untuk mengedukasi masyarakat juga sebagai upaya meminimalisir praktik-praktik yang menyerupai bank namun pada akhirnya memberikan dampak kerugian bagi masyarakat. Sampai dengan triwulan I-2014 jumlah bank di Kalimantan Tengah adalah 19 bank yang terdiri dari 12 (dua belas) bank umum konvensional, 4 (empat) bank umum syariah dan 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat. Pada triwulan laporan terdapat penambahan jumlah bank, yaitu dengan diresmikannya salah satu BPRS di Kota Palangka Raya. Perkembangan dari sisi ekspor, kinerja ekspor luar negeri Kalimantan KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

II - 8

Tengah pada triwulan I 2014 menunjukkan penurunan, khususnya pada ekspor hasil pertambangan batu bara dan mineral mentah. Penurunan ekspor batu bara lebih dominan disebabkan karena permintaan Tiongkok yang menurun seiring dengan pelemahan ekonomi Tiongkok, depresiasi mata uang Renminbi dan persediaan batu bara yang masih tinggi di negara tersebut. Selain itu, permintaan batu bara untuk ekspor ke India juga mengalami penurunan karena pelemahan mata uang Rupee dan persiapan pemilu di negara tersebut. Sementara itu, seiring dengan pemberlakuan UU Minerba, ekspor komoditas mineral Kalimantan seperti bauksit, bijih besi dan zircon dibatasi. Berdasarkan hasil liaison, UU Minerba berdampak pada terhentinya operasional hampir seluruh tambang mineral yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Kinerja volume ekspor komoditas pertanian yang terdiri dari komoditas karet dan CPO yang merupakan bagian dari komoditas ekspor strategis masing-masing mengalami peningkatan sebesar 35,46% dan 35,58% (yoy) di periode laporan. Meningkatnya ekspor komoditas CPO, selain didorong oleh membaiknya permintaan dari Tiongkok dan India, serta permintaan dari Pakistan yang merupakan pasar alternatif baru sebagai dampak adanya preferential

trade agreement (PTA) antara Indonesia dan Pakistan yang

dilaksanakan pada September 2014 lalu. Sejalan dengan itu, ekspor karet di triwulan

I

juga

meningkat,

terkonfirmasi

menginformasikan bahwa dengan

dari

kontak

liaison

yang

membaiknya perekonomian termasuk

diantaranya Tiongkok dan Amerika yang memiliki porsi permintaan komoditas karet mencapai 75% , memacu kinerja ekspor di triwulan I. 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 Asesmen terhadap perekonomian Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) memasuki triwulan II-2014 memperkirakan tingkat pertumbuhan yang masih cukup tinggi, diperkirakan akan lebih tinggi dibanding triwulan I-2014. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh permintaan domestik dan eksternal yang semakin membaik. Kondisi ini direspon dengan peningkatan kinerja sektor pertanian

dan

industri

yang

menopang

lebih

dari

35%


struktur

II - 9

perekonomian Kalimantan Tengah. Ekspansi pertumbuhan juga berpotensi terjadi pada sektor bangunan, keuangan, dan infrastruktur. Dampak penguatan ekonomi diharapkan semakin bermanfaat bagi masyarakat sejalan dengan penurunan tekanan inflasi di periode mendatang. Laju inflasi tahunan diproyeksi lebih tinggi dari periode triwulan II-2014 namun masih dipengaruhi oleh faktor kendala supply akibat intensitas curah hujan yang meningkat dan gelombang laut tinggi di sekitar perairan pulau Jawa juga akan cenderung mendasari naiknya harga-harga di pasar. Perekonomian Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) pada triwulan II-2014 diproyeksi tumbuh 6,42 – 6,92% (yoy) didorong oleh kondisi permintaan domestik dan eksternal yang cenderung menguat. Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan terutama dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran rumah tangga dan pemerintah di triwulan II, serta investasi yang juga masih akan meningkat. Kecenderungan konsumsi masyarakat diperkuat dengan indeks Indeks Tendensi Konsumen (ITK) , dimana pada triwulan II diperkirakan sebesar 109,68 lebih tinggi dari triwulan IV-2014 yang dilaporkan sebesar 109,05. Meningkatnya konsumsi secara umum juga didorong oleh realisasi anggaran belanja pemerintah di triwulan II yang akan semakin dipercepat baik itu di level provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara asesmen sektor ekonomi dominan menunjukkan bahwa perekonomian pada triwulan II-2014 di sektor perkebunan akan meningkat, diperkirakan produksi kelapa sawit akibat curah hujan yang cukup tinggi serta produksi sub sektor tabama yang mulai meningkat. Ditambah lagi dengan kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan membaik sehingga mendorong kinerja perekonomian Kalimantan Tengah secara total di akhir triwulan II 2014. Sektor perkebunan sebagai motor penggerak utama ekonomi Kalimantan Tengah

diproyeksi membaik

dan

menjadi

penyeimbang

melambatnya

pertumbuhan ekonomi di triwulan mendatang. Produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada triwulan II diperkirakan meningkat sebagai dampak musim penghujan yang terjadi pada semester lalu. Kenaikan produksi TBS berimbas langsung pada naiknya produksi CPO Kalimantan Tengah. Berdasarkan data perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun 2013 dan triwulan I-2014 tersebut di atas, serta mengacu pada proyeksi indikator KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

II - 10

daerah tahun 2015 dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diproyeksikan sebesar 7,5 persen, meningkat dibandingkan proyeksi tahun 2014 sebesar 7,3 persen. Laju inflasi pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,5 persen, turun dibandingkan proyeksi tahun 2014 sebesar 3,0 persen. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan akan turun menjadi 2,0 persen. Demikian pula dengan angka kemiskinan, diharapkan pada tahun 2015 dapat turun menjadi 2,0 persen melalui berbagai program kegiatan pembangunan. Secara garis besar, realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012–2013 dan proyeksi tahun 2014 – 2015 disajikan pada tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2013 dan Proyeksi Tahun 2014-2015 No. 1 1 2. 3. 4.

Indikator Makro Ekonomi 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Angka kemiskinan Tingkat Pengangguran

Realisasi Tahun 2012

Tahun 2013

3

4

6,69%

7,37%

5,85% 6,19% 3,17%

6,79% 6,23% 3,00%

Proyeksi Tahun Tahun 2014 2015 5 6 7,3% 3,0% 2,5% 2,5%

7,5% 2,5% 2,0% 2,0%

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2014; RPJMD Prov. Kalteng Tahun 2010-2015


II - 11

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2015

3.1

Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2015 Asumsi sementara yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBN tahun 2015 adalah seperti dalam tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun 2015 Indikator Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Kurs (US $/Rp) Suku Bunga BI (%) Harga Minyak Mentah (US$/Barrel/hari) Lifting Minyak (ribu Barel/Hari) Lifting gas (ribu Barel /Hari)

Asumsi 5,5-6,3*) 3,0-5,0 11.500-12.000 5,5 – 6,0 100 – 105 830 – 900 1.225-1.250

Sumber : RKP Tahun 2015 Keterangan:

3.2

*)

proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun memperhitungkan kondisi ekonomi global terkini

2015

dengan

telah

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015 Asumsi dasar sementara yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 meliputi: 3.2.1 Laju Inflasi Harga minyak dunia yang belum stabil akan mempengaruhi laju inflasi nasional, yang tentunya juga bisa berpengaruh terhadap laju inflasi di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Namun demikian dengan kebijakan


III - 1

pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan darat dan angkutan sungai diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga akan dapat menekan laju inflasi. Demikian pula upaya pengendalian barang-barang kebutuhan pokok masyarakat diharapkan akan dapat menekan tingkat inflasi. Laju inflasi pada tahun tahun 2015, ditargetkan dapat ditekan berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi daerah, yakni sebesar 2,5 persen (RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015). 3.2.2 Pertumbuhan PDRB (tanpa migas) Dengan harapan bahwa pada tahun 2014 target pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7,3 persen, maka pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diasumsikan dapat mencapai 7,5 persen. (RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015). 3.2.3

Lain-lain Asumsi Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, kebijakan Belanja Pegawai antara lain: 

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan

dengan

ketentuan

peraturan

per-UU-an,

serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD. 

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015.



Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.


III - 2

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi. Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

4.1.

Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah dikelompokkan atas : a.

Pendapatan Asli Daerah.

b.

Dana Perimbangan.

c.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.


IV - 1

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penyediaan infrastruktur. Sesuai dengan Arah Kebijakan tersebut, serta memperhatikan kondisi perekonomian yang mewarnai pelaksanaan anggaran tahun 2015, kebijakan umum di bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Rencana penetapan penerimaan anggaran pendapatan daerah tahun 2015 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya masih akan didominasi oleh penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Meski demikian, peletakan dasar-dasar penetapan arah kebijakan pendapataan daerah tetap konsisten dan difokuskan pada upaya untuk semakin memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mandiri, stabil dan berkemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Sedangkan pembiayaan pembangunan pada tahun 2015, baik yang bersumber dari dana APBN murni, PHLN maupun APBD Provinsi perkembangannya diperkirakan relatif tetap, namun diharapkan investasi pemerintah ini akan menjadi stimulan bagi perkembangan investasi swasta. Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2015


IV - 2

dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada penguatan otonomi daerah, termasuk peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah, serta pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah, baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan. 4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp.3.281.856.000.000,00

atau

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.239.948.940.000,00 (7,89%) dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.041.907.060.000,00. Kenaikan target pendapatan terjadi pada kelompok jenis dan objek pendapatan daerah sebagai berikut : a.

Pendapatan Asli Daerah Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA. 2015 secara keseluruhan

ditargetkan

sebesar

Rp.1.351.403.084.837,50

naik

sebesar Rp.106.981.821.837,50 atau 8,60% dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.244.421.263.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1)

Pajak Daerah Penerimaan

dari

Pajak

Daerah

ditargetkan

sebesar

Rp.1.216.484.000.000,00 naik sebesar Rp. 99.078.530.000,00 atau 8,87% dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.117.405.470.000,00. Penerimaan pajak daerah terdiri dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) serta Pajak Rokok.


IV - 3

2)

Retribusi Daerah Retribusi

Daerah

pada

Rp.9.046.334.837,50 8,30%

dari

TA.

2015

ditargetkan

sebesar

naik sebesar Rp. 693.291.837,50 atau

APBD

Tahun

Anggaran

2014

sebesar

Rp.8.353.043.000,00 dengan perincian sebagai berikut : a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.1.836.291.250,00 naik sebesar Rp.176.553.750,00 atau 10,64% dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.659.737.500,00 b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.7.115.220.337,50 naik sebesar Rp.516.738.087,50 atau 7,83% dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.6.598.482.250,00 c)

Retribusi

Perizinan

Tertentu

ditargetkan

sebesar

Rp.94.823.250,00, tidak mengalami kenaikan dari APBD Tahun Anggaran 2014. 3)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi Bagian Laba Atas Pernyataan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp.29.725.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.700.000.000,00 atau 9,99% dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.27.025.000.000,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini terdiri dari penerimaan PD. Banama Tingang Makmur sebesar Rp.5.000.000,00, penerimaan dari PT. Bank

Pembangunan

Kalimantan

Tengah

sebesar

Rp.29.700.000.000,00 dan penerimaan dari PT. Palangka Nusantara sebesar Rp.20.000.000,00


IV - 4

4)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp. 96.147.750.000,00, naik sebesar Rp.4.510.000.000,00 atau 4,92% dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 91.637.750.000,00. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti

Rugi

(TGR);

Pendapatan

Denda

Keterlambatan

Pelaksanaan; Pendapatan dari Pengembalian; Penerimaan dari Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan; Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus. b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan pada RAPBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar

Rp.1.659.171.611.800,-,

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp. 142.788.043.800,00 atau 9,42% dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.516.383.568.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Bagi Hasil Pajak, ditargetkan sebesar Rp.160.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.24.975.000.000,00 atau 18,50% dari

target

APBD

Tahun

Anggaran

2014

sebesar

Rp.135.025.000.000,00 terdiri dari : a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ditargetkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 naik sebesar Rp. 15.000.000.000,00 atau (17,65%) dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.50.000.000,000,00 b) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 & Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21, ditargetkan sebesar Rp.60.000.000.000,00 naik sebesar Rp.10.000.000.000,00 atau 20,00% dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.50.000.000.000,00 KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

IV - 5

c)

Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau, ditargetkan sebesar Rp.0,00 dibandingkan dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000,00.

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, ditargetkan sebesar Rp.171.500.000.000,00 naik sebesar Rp.4.500.000.000,00 atau 2,69% dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 167.000.000.000,00 terdiri dari : a) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), ditargetkan sebesar

Rp.

25.000.000.000,00

naik

sebesar

Rp. 3.000.000.000,00 atau 13,64% dari target dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 22.000.000.000,00 b) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) ditargetkan sebesar Rp.6.500.000.000,00 naik sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau 30,00% dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,00 c)

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), ditargetkan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 tidak mengalami kenaikan atau tetap seperti target APBD Tahun Anggaran 2014.

3) Dana

Alokasi

Umum

(DAU),

ditargetkan

sebesar

Rp.1.267.671.611.800,00 naik sebesar Rp.115.242.873.800,00 atau 10,00% dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.152.428.738.000,00. 4) Dana

Alokasi

Khusus

(DAK),

ditargetkan

sebesar

Rp.60.000.000.000,00 turun sebesar Rp.1.929.830.000,00 atau (3,12%) dari target

APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.61.929.830.000,00


IV - 6

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain

Pendapatan

Daerah

Yang

Sah

ditargetkan

sebesar

Rp.271.281.303.362,50,00 turun sebesar Rp. 9.820.925.637,50 atau 3,12% dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.281.102.229.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari: 1)

Penerimaan

Pendapatan

Hibah,

ditargetkan

sebesar

Rp.7.900.000.000,00 naik sebesar Rp.50.000.000,00 atau 0,64% dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.7.850.000.000,00 2)

Dana penyesuaian dan otonomi khusus Dana penyesuaian dan otonomi khusus pada TA. 2015 ditargetkan sebesar Rp.245.077.800.000,00, turun sebesar Rp.5.907.060.000,00 dibandingkan

target

APBD

Tahun

Anggaran

2014

sebesar

Rp.250.984.860.000,00. Untuk TA. 2015, dana penyesuaian dan otonomi khusus bersumber dari penerimaan dari BOS Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp. 245.077.800.000,00, atau sama dengan target APBD TA. 2014. Pada APBD TA. 2014, ditargetkan dana penyesuaian (dana penguatan infrastruktur dan sarana daerah) sebesar Rp.5.907.060.000,00, dimana pada TA. 2015 dana penyesuaian ini tidak dianggarkan lagi. 3)

Penerimaan

dari

Bantuan

Keuangan

dari

Kabupaten/Kota,

ditargetkan sebesar Rp.18.303.411.000,00, tidak mengalami kenaikan atau tetap seperti target APBD Tahun Anggaran 2014. 4)

Penerimaan

dari

Pendapatan

Lainnya,

ditargetkan

sebesar

Rp.92.362,50 turun sebesar Rp. 3.963.865.637,50 atau turun 100% dari target APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.963.958.000,00 Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah dalam RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:


IV - 7

Tabel 4.1 TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 No.

Jenis Pendapatan Daerah

Target Murni TA. 2014 (Rp)

Rencana Target TA. 2015 (KUA-PPAS) (Rp)

Bertambah/ Berkurang

%

1

2

3

4

5

6

1

PENDAPATAN DAERAH

3,041,907,060,000.00

3,281,856,000,000.00

239,948,940,000.00

7.89

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,244,421,263,000.00

1,351,403,084,837.50

106,981,821,837.50

8.60

1.1..1

PAJAK DAERAH

1,117,405,470,000.00

1,216,484,000,000.00

99,078,530,000.00

8.87

1.1.2

RETRIBUSI DAERAH

8,353,043,000.00

9,046,334,837.50

693,291,837.50

8.30

1.1.3

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN

27,025,000,000.00

29,725,000,000.00

2,700,000,000.00

9.99

1.1.4

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

91,637,750,000.00

96,147,750,000.00

4,510,000,000.00

4.92

1.2

DANA PERIMBANGAN

1,516,383,568,000.00

1,659,171,611,800.00

142,788,043,800.00

9.42

1.2.1

DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK

302,025,000,000.00

331,500,000,000.00

29,475,000,000.00

9.76

1.2.3

DANA ALOKASI UMUM

1,152,428,738,000.00

1,267,671,611,800.00

115,242,873,800.00

10.00

1.2.4

DANA ALOKASI KHUSUS

61,929,830,000.00

60,000,000,000.00

(1,929,830,000.00)

(3.12)

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

281,102,229,000.00

271,281,303,362.50

(9,820,925,637.50)

(3.49)

1.3.1

Pendapatan Hibah

7,850,000,000.00

7,900,000,000.00

50,000,000.00

0.64

1.3.2

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

250,984,860,000.00

245,077,800,000.00

(5,907,060,000.00)

-

1.3.3

Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

18,303,411,000.00

18,303,411,000.00

-

-

1.3.4

Pendapatan Lainnya

3,963,958,000.00

92,362.50

(3,963,865,637.50)

(100.00)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalteng, 2014.

4.1.3.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Beberapa Kebijakan Umum yang akan ditempuh Daerah di bidang Pendapatan pada Tahun Anggaran 2015 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan Daerah diarahkan pada Penguatan Otonomi Daerah termasuk peningkatan kapasitas fiskal Daerah, sebagai berikut :


IV - 8

1.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Beberapa kebijakan terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah antara lain: a.

Sosialisasi dan pembinaan.

b. Pendataan potensi Pajak dan Retribusi Daerah. c.

Proaktif melakukan upaya “jemput bola” terhadap potensi PAD .

d. Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal. e.

Peningkatan tertib administrasi pungutan.

f.

Kerjasama pemungutan.

g.

Intensifikasi melalui kegiatan operasional terpadu.

h. Peningkatan sarana dan prasarana serta kapasitas aparatur. i.

Peningkatan pelayanan melalui pelayanan Mobil SAMSAT Keliling.

j.

Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super-PKB) melalui Sistem Informasi Manajemen Samsat.

k.

Pemberlakukan pengenaan Pajak Progresif terhadap kepemilikan Kendaraan Roda 4.

l.

Pengenaan PKB untuk Kendaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah termasuk TNI/Polri.

m. Pemberian keringanan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 2.

Kebijakan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Beberapa kebijakan terkait dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain dengan cara optimalisasi Intensifikasi dan ekstensifikasi, melalui koordinasi penyaluran Dana Bagi Hasil PBB, PPH dan CHT, serta kegiatan temu dengan pengusaha sektor 3P, dalam rangka intensifikasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak di Kalimantan Tengah.


IV - 9

4.2.

Kebijakan Belanja Daerah 4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Secara umum, kebijakan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

c.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

d.

Dalam

rangka

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

daerah,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah. e.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk

menunjang

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus


IV - 10

terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. f.

Alokasi Belanja Langsung (BL) dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan KDH dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain

itu,

penganggaran

belanja

barang

dan

jasa

agar

mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil, serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 3.473.081.000.000,00 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.218.907.060.000,00, naik sebesar Rp. 254.173.940.000,00 atau 7,90 persen, terdiri dari : 

Belanja

Tidak

Langsung

(BTL),

dianggarkan

sebesar

Rp.1.695.000.680.000,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.520.005.101.032,00, mengalami kenaikan sebesar Rp.174.995.578.968,00 atau 11,51 persen. 

Belanja Langsung (BL) tahun anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.1.778.080.320.000,00

dibandingkan

dengan

APBD


Tahun

IV - 11

Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.698.901.958.968,00, naik sebesar Rp.79.178.361.032,00 atau sebesar 4,66 persen. Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan

prioritas

dalam

rangka

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan perkiraan belanja daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.3.473.081.000.000,00 tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp.191.225.000.000,00

atau

mengalami

kenaikan

8,04

persen

dibandingkan APBD murni TA. 2014 sebesar Rp. 177.000.000.000,00 yang ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar jumlah yang sama. 4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial,

Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Semua

komponen

Belanja

yang

disebutkan

disini

adalah

kelompok/komponen belanja yang termasuk dalam anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), yang masing-masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut : a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan

perundang-undangan,

termasuk

Uang

Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Pegawai pada TA. 2015 dianggarkan sebesar Rp. 434.211.346.875,00, mengalami kenaikan


IV - 12

sebesar Rp. 20.732.675.202,00 atau 5,01% dibandingkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 413.478.671.673,00. b. Belanja Bunga Sama seperti pada tahun 2014, untuk komponen Belanja Bunga pada tahun anggaran 2015 tidak dianggarkan karena Pemerintah Provinsi tidak melakukan pinjaman daerah. c. Belanja Subsidi Belanja Subsidi terdiri dari subsidi langsung, dengan melaksanakan pasar murah pada hari-hari besar tertentu, dan subsidi kepada perusahaan penerbangan, yaitu penerbangan perintis antar provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 21.079.630.000,00, tidak mengalami kenaikan, sama seperti target pada APBD Tahun Anggaran 2014. d. Belanja Hibah Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.310.508.620.000.000,00

naik

sebesar

Rp.16.000.000.000,00

(5,43%) dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 294.508.620.000,00. Komponen Belanja Hibah ini terdiri dari : 1) Hibah

dana

BOS

(transfer

pusat),

dianggarkan

sebesar

Rp. 247.077.800.000,00 naik sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (0,82%) dibandingkan target pada APBD TA. 2014 sebesar Rp. 245.077.800.000,00 2) Hibah

Fungsi

Pendidikan

Rp.29.454.375.000,00

(daerah),

mengalami

dianggarkan

sebesar

kenaikan

sebesar


IV - 13

Rp.10.439.399.550,00 (54,90%) dibandingkan alokasi APBD TA. 2014 sebesar Rp. 19.014.975.450,00 3) Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan sebesar

Rp.33.976.445.000,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp.15.146.445.000,00 (80,44%) dibandingkan dengan alokasi APBD TA. 2014 sebesar Rp.18.830.000.000,00. e. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 100.354.089.500,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.577.644.500,00 (45,91%) dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 68.776.445.000,00. Belanja Bantuan Sosial ini terdiri dari: 1) Bantuan

Sosial

Fungsi

Rp.30.944.144.500,00,

Pendidikan, mengalami

dianggarkan

sebesar

kenaikan

sebesar

Rp.1.877.644.500,00 (6,46%) dibandingkan alokasi pada APBD TA. 2014 sebesar Rp.29.066.500.000,00 2) Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Kelompok, Panitia dan Perorangan, dianggarkan sebesar Rp.69.409.945.000,00

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp. 29.700.000.000,00 (74,79%) dibandingkan alokasi pada APBD TA. 2014 sebesar Rp. 39.709.945.000,00. f. Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea


IV - 14

Balik

Nama

Kendaraan

Atas

Air

(BBN-KAA),

Pajak

Air

Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi. Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 663.467.818.000,00 naik sebesar Rp. 102.133.438.000,00 atau 18,19 persen dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.561.334.380.000,00. g. Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 161.379.175.625,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 159.162.886.932,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.216.228.693,00 atau 1,39 persen. Belanja Bantuan Keuangan ini mencakup komponen sebagai berikut: 1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp. 49.187.840.279,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.622.839.219,00 (3,41%) dibandingkan alokasi pada APBD TA. 2014 sebesar Rp.47.565.001.060,00. 2) Bantuan

Keuangan

dalam

rangka

pelaksanaan

Pilkada

kabupaten/kota, pada TA. 2015 tidak dianggarkan. Sedangkan Alokasi Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Pilkada kabupaten/kota tahun 2014 dianggarkan pada APBD TA. 2014 sebesar Rp. 20.000.000.000,00. 3) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang program pembangunan bidang pendidikan (Program KALTENG HARATI) di kabupaten/kota, dianggarkan sebesar Rp.67.657.585.346,00,

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.3.131.794.846,00 (4,85%) dibandingkan alokasi pada APBD TA. 2014 sebesar Rp.64.525.790.500,00.


IV - 15

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Program Kalteng Harati ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang program pembnagunan bidang kesehatan (Program KALTENG BARIGAS) di kabupaten/kota, dianggarkan sebesar Rp.43.000.000.000,00,

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.1.000.000.000,00, (2,38%), dimana pada APBD TA. 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.000.000.000,00, untuk Bantuan Keuangan ini. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Program Kalteng Barigas ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan dalam rangka Tentara Manunggal Masuk Desa

(TMMD),

dianggarkan

sebesar

Rp.600.000.000,00

mengalami kenaikan sebesar Rp.300.000.000,00 (100%), dimana pada

APBD

TA.

2014

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp.300.000.000,00. h. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.


IV - 16

Pada tahun 2015, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,00, naik sebesar Rp. 2.335.532.573,00 atau 140,32 persen

dari

APBD

Tahun

Anggaran

2014

sebesar

Rp.1.664.467.427,00. 4.2.3 . Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah a. Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan tahapan akhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, namun masih tetap merupakan kelanjutan dan penuntasan bagi keseluruhan tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sasaran utama pembangunan daerah pada tahun 2015 diarahkan untuk pencapaian target indikator makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: -

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5%;

-

Pencapaian laju inflasi sebesar 2,5%;

-

Penurunan angka kemiskinan menjadi 2,0%;

-

Penurunan angka pengangguran menjadi 2,0%; Adapun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015

dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, adalah : 1.

Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah

2.

Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan

3.

Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

4.

Penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan


IV - 17

5.

Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan

6.

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

7.

Pengembangan

infrastruktur

dan

jaringan

transportasi,

komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan 8.

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dan

keterampilan

masyarakat 9.

Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan

10. Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur 11. Pengembangan budaya lokal 12. Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor komoditas lokal 13. Pengembangan kultur masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. b. Kendala yang dihadapi Pada umumnya kendala yang dihadapi di Kalimantan Tengah dalam lima tahun ke depan masih dipengaruhi oleh faktor keterisolasian wilayah karena terbatasnya infrastruktur jalan dan sarana/prasarana pelayanan dasar lainnya, rendahnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, serta minimnya akses modal, informasi pasar dan teknologi untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu strategis dan masalah mendesak pada tiap misi pembangunan yang faktual dihadapi pada tahun 2015, dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, antara lain sebagai berikut :


IV - 18

1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan Permasalahan

dalam

infrastruktur

pembangunan

Provinsi

Kalimantan Tengah yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan

infrastruktur

dasar

bagi

berjalannya

roda

pembangunan daerah, meliputi permasalahan aksesibilitas daerah,

irigasi

teknis,

dan

kelistrikan.

Permasalahan-

permasalahan tersebut antara lain mencakup: a) Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan. b) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. c)

Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.

d) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota. e) Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar tidak merata menyebabkan pelayanannya menjadi relatif sulit. 2. Masalah pengembangan ekonomi lokal Permasalahan bidang ekonomi menjadi isu utama perencanaan pembangunan menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Permasalahan dalam bidang ekonomi antara


IV - 19

lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan

budidaya

perikanan,

kesejahteraan

nelayan,

pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi. Permasalahan dan kendala terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, antara lain: a) Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional. b) Masih rendahnya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan. c)

Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.

d) Masih

rendahnya kualitas pengembangan pemasaran

pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata. e) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal. f)

Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi.

g) Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar). h) Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM. i)

Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.


IV - 20

j)

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain.

3. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah. Tingkat kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihnya. Tak terkecuali provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui terkait dengan bidang pendidikan, antara lain : a) Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas dan sulit

dijangkau

memerlukan

strategi

khusus

dalam

mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima. b) Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan

terutama

pelayanan

pendidikan

pada

masyarakat di daerah pedalaman/terpencil/terpinggir. c)

Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan.

d) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Masalah bidang kesejahteraan sosial Permasalahan sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan layanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi isu utama tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, baik sebagai enabler (penggerak)


IV - 21

aktivitas pembangunan maupun tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Tujuan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

disamping untuk meningkatkan derajat kesejahteraan juga berfungsi

agar

penyelenggaraan

pemerintahan

dapat

memberikan layanan yang baik, seperti layanan bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan budaya dan wisata. Permasalahan dan kendala di bidang kesejahteraan sosial tersebut antara lain: a) Tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita kurang gizi. b) Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan. c)

Terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular.

d) Masih perlunya ditingkatkan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. 5. Masalah pengembangan kapasitas kelembagaan Kapasitas kelembagaan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai agen pembangunan masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan juga menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi


IV - 22

birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan

sumber

pembiayaan

pembangunan dan pengembangan aparatur. Permasalahan

penyelenggaraan

kelembagaan

ini

ditandai

dengan: a) Pelaksanaan

otonomi

daerah

yang

masih

setengah-

setengah, antara lain dengan masih banyaknya instansi pemerintah di daerah (“kanwil-kanwil”) menyebabkan proses koordinasi masih lemah. b) Masih kurangnya peran gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. c)

Masih adanya “kebijakan” pembangunan oleh pemerintah yang kurang berpihak ke wilayah Indonesia bagian timur.

d) Masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan. e) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum. f)

Ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan secara lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

g) Masih

perlu

ditingkatkan

pemahaman

pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta masih perlunya ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.


IV - 23

h) Kurangnya

kesiapan

masyarakat

dalam

menghadapi

perubahan dan modernisasi akibat terbukanya isolasi wilayah. i)

Masih banyaknya desa tertinggal dengan kondisi terbatas di bidang infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang, serta masih rendahnya kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat.

j)

Pembangunan di sektor lingkungan hidup belum menjadi isu sentral pembangunan.

k)

Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.

6. Masalah pengelolaan sumber daya alam Beberapa

permasalahan

dan

kendala

berkaitan

dengan

pengelolaan sumber daya alam, antara lain: a) Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. b) Masih banyak ijin pengelolaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan

pemerintah

namun

belum

sepenuhnya

didayagunakan. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam umumnya masih pada tahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah yang rendah.


IV - 24

c)

Pola pendayagunaan sumberdaya alam yang cenderung tidak terkendali berakibat pada berbagai kawasan, seperti kawasan lahan gambut dan kawasan Heart of Borneo (HoB), serta kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan lainnya, yang merupakan sumberdaya alam yang tak ternilai akan terancam, serta terdegradasi semakin meluas dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim global.

c. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Rencana pembangunan tahun 2015 merupakan kelanjutan dan penuntasan bagi keseluruhan tahap pembangunan selama lima tahun dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015. Tema pembangunan Provisi Kalimantan Tengah sesuai RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 adalah “Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Daya Saing Daerah bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Tema pembangunan tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pembangunan tahun 2015 sebagaimana RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015. Adapun strategi pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, adalah sebagai berikut: 1.

Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup

2.

Perbaikan sistem dan akses pendidikan


IV - 25

3.

Perbaikan sistem dan akses kesehatan

4.

Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika

5.

Pengembangan infrastruktur pengairan

6.

Pengembangan sumber energi untuk masyarakat

7.

Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan

8.

Peningkatan daya saing masyarakat

9.

Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi

10. Penguatan sendi budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan. Berdasarkan strategi tersebut di atas, sasaran pembangunan daerah tahun 2014 yang hendak dicapai adalah: 1. Teridentifikasinya

dan

tumbuhnya

cluster-cluster

ekonomi

unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; 2. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup 3. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Penaatan sistem pendidikan yang efektif dan efisien; 5. Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan 6.

Tersedianya standar pelayanan kesehatan, serta tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

7.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan


IV - 26

8.

Tersedianya akses infrastruktur

kesehatan yang menjangkau

seluruh lapisan masyarakat 9.

Terwujudnya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika

10. Terwujudnya peningkatan kelas Bandara Tjilik Riwut dan bandara penunjang di Kalimantan Tengah 11. Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah. 12. Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan, serta sumber daya energy yang terjangkau 13. Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat 14. Meningkatkan daya saing dan orientasi eksport komoditaskomoditas lokal 15. Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi. 16. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis. 17. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Tambun Bungai 18. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, serta berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi terkini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Infrastruktur dan energi; 2. Ekonomi kerakyatan ; 3. Pendidikan;


IV - 27

4. Kesehatan; 5. Percepatan

penanggulangan

kemiskinan

dan

pengentasan

desa/kelurahan tertinggal; 6. Peningkatan investasi dan dunia usaha 7. Tata

ruang,

sumber daya

alam, lingkungan

hidup dan

pengelolaan bencana; 8. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur; 9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta kebudayaan. 10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance);

4.2.4

Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belanja daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan komponen belanja langsung. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2015 tersebut dialokasikan dengan pertimbangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1)

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi

dan

meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam

bentuk

peningkatan

pelayanan

dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 2)

Penyusunan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah di luar urusan wajib,


IV - 28

yang mencakup peningkatan pertanian dalam arti luas, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi. 3)

Penyusunan belanja daerah berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

digunakan

untuk

menunjang

efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pada hakekatnya anggaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

(SiLPA)

tahun

sebelumnya

merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup (2014). Pada Tahun Anggaran 2015, SiLPA dianggarkan berdasarkan estimasi sementara, yaitu sebesar Rp. 246.225.000.000,00. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, peneriman dan


IV - 29

pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. b. Pencairan Dana Cadangan Pada tahun anggaran 2014 ini pencairan dana cadangan tidak dianggarkan. c. Hasil Penjualan Kekayan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan,

dapat

berupa

penjualan

perusahaan

milik

daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2015, hasil penjualan kekayaaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan. d. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2015, penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan. e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Peneriman

kembali

pemberian

pinjaman

digunakan

untuk

menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2014, penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak dianggarkan. KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

IV - 30

f. Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa

peneriman

piutang

daerah

dari pendapatan

daerah,

pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya. Pada Tahun Anggaran 2015, penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan dalam tahun anggaran 2014, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Berkenaan. Pada Tahun Anggaran 2015, pembentukan dana cadangan tidak dianggarkan, dibandingkan alokasi pada APBD TA. 2014 sebesar Rp.15.000.000.000,00. b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD. Pada Tahun Anggaran 2015, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000.000,00 naik sebesar Rp.12.500.000.000,00 (29,41%) dari alokasi pada APBD Tahun Anggaran


IV - 31

2014 sebesar Rp.42.500.000.000,00. Jumlah yang dianggarkan tersebut, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD berkenaan. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah terdiri dari penyertaan modal

pada

PT.

Bank

Pembangunan

Kalteng

sebesar

Rp. 55.000.000.000,00 naik sebesar Rp. 42.000.000.000,00 (323,08%) dibandingkan

dengan

alokasi

pada

APBD

TA.

2014

sebesar

Rp.13.000.000.000,00; Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA untuk tahun 2015 tidak dianggarkan, dibandingkan alokasi pada APBD 2014 sebesar Rp. 24.500.000.000,00; serta Penyertaan Modal pada PT. Banama Tingang Makmur untuk tahun 2015 tidak dianggarkan, dibandingkan alokasi pada APBD 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

c. Pembayaran Pokok Utang Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran 2015 termasuk tunggakan atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk tahun 2015 pembayaran pokok utang tidak dianggarkan.

d. Pemberian Pinjaman Daerah Pada Tahun Anggaran 2015, pemberian pinjaman daerah tidak dianggarkan.


IV - 32

BAB V PENUTUP

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015 merupakan pedoman utama dalam penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015. Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan memperhatikan RKP Tahun 2015, serta hasil pembahasan pada forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014. Dengan demikian, KUA Tahun Anggaran 2015 merupakan komitmen seluruh stakeholder, yang berisi kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan tahun 2015. Dokumen KUA dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015, dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah akan melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum APBD. Untuk itu, setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan KUA pada tahun berikutnya.


V-1

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan

Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

Sementara

(PPAS)

dan

RAPBD

Tahun Anggaran 2015. Palangka Raya, 17 Juli 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

R. ATU NARANG, SE Ketua

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

A. TERAS NARANG, SH.

Pejabat

Ir. H. ABDUL RAZAK Wakil Ketua

Paraf

Sekda Asisten Ka. Bappeda Ka. Dispenda Karo Keuangan

HENDRY S. DALIM, SH, MH Wakil Ketua

Karo Hukum

Ir. H. ARIEF BUDIATMO Wakil Ketua KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

V-2

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG

Recommend Documents