ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 903/ 909 /VII/Bapp dan NOMOR: 180/ 29 /DPRD/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 903/ 909 /VII/Bapp dan NOMOR 180/ 29 /DPRD/2014 Tanggal 26 Juni 2014

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

: A. TERAS NARANG, SH.

Jabatan

: Gubernur Kalimantan Tengah

Alamat Kantor

: Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.

a. Nama

: R. ATU NARANG, SE

Jabatan

: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor

: Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

-1-

b. Nama

: Ir. H. ABDUL RAZAK

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor


c. Nama

: HENDRY S. DALIM, SH, MH

Jabatan


Alamat Kantor


d. Nama

: Ir. H. ARIEF BUDIATMO

Jabatan


Alamat Kantor


sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2014, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

-2-

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Palangka Raya, 26 Juni 2014

-3-

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 903/ 909 /VII/Bapp dan NOMOR: 180/ 29 /DPRD/2014 Tanggal 26 Juni 2014

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU-PAPBD) disusun untuk memenuhi amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa. Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: 1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah; 2. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

I-1

Perubahan dokumen perencanaan tersebut berupa Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Setelah perubahan dokumen perencanaan tersebut ditetapkan, maka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijadikan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja tambahan (ABT), bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan. 1.2

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah sebagai berikut : 1. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, dimana PPAS Perubahan ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD.


I-2

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 1.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

I-3

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

13.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Tahun

2008

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15), KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

I-4

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46); 14.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);

16.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 15);

17.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 48);

18.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 75);

19.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 22);


I-5

20.

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi

Kalimantan

Tengah

Nomor

903/822/VII/Bapp

dan

Nomor

180/27/DPRD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 21.

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi

Kalimantan

Tengah

Nomor

903/823/VII/Bapp

dan

Nomor

180/28/DPRD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


I-6

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1

Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD meliputi aspek perubahan perkembangan indikator ekonomi makro daerah dan aspek keuangan daerah. Dari sisi perkembangan indikator ekonomi makro daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 antara lain meliputi: 2.1.1.

Pertumbuhan Ekonomi Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2014 diproyeksikan sebesar 7,3 persen, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015. Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Tengah Triwulan triwulan I–2014

oleh

Bank

Indonesia

Palangka

Raya,

pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan I-2014 mencapai 5,55 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan IV-2013) yang mencapai 8,61 persen. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar 7,3 persen sesuai target RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

2.1.2.

Laju Inflasi Tingkat inflasi tahun 2014 dalam KUA Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan

RPJMD

Provinsi

Kalimantan

Tengah

Tahun

2010–2015

diproyeksikan sebesar 3,0 persen. Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Tengah Triwulan triwulan I–2014 oleh Bank Indonesia Palangka Raya, inflasi KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

II-1

Kalimantan Tengah di triwulan I-2014 mencapai 5,24 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (6,79 persen). Jika ditinjau dari inflasi kumulatifnya, inflasi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I-2014 mencapai 1,06 persen. Berdasarkan data Berita Resmi Statistik bulan Juni 2014 oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah, laju inflasi pada bulan Januari-Mei 2014 adalah 2,25 persen untuk Kota Palangka Raya, sedangkan untuk Kota Sampit sebesar 2,06 persen. Jadi laju inflasi Kalimantan Tengah yang merupakan gabungan dari Kota Palangka Raya dan Sampit pada bulan Januari-Mei 2014 adalah sebesar 2,18 dan laju inflasi year on year (Mei 2014 terhadap Mei 2013) adalah sebesar 6,51 persen. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 3,0 persen. Untuk itu diperlukan upaya-upaya nyata untuk pengawalan programprogram pembangunan agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. 2.1.3.

Tingkat Pengangguran Mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20102015, maka dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka tahun 2014 diproyeksikan sebesar 2,5 persen, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2014 tercatat sebesar 2,71 persen. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen, pada tahun 2014 tingkat pengangguran diperkirakan sebesar 2,5 persen. Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 2,5 persen, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen. Untuk itu diperlukan KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

II-2

upaya-upaya yang sistematis untuk menurunkan angka pengangguran pada tahun 2014 ini, dengan catatan semua pihak terkait mempunyai komitmen yang tinggi terhadap permasalahan ini. 2.1.4.

Angka Kemiskinan Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014, angka kemiskinan tahun 2014 diproyeksikan turun menjadi 2,5 persen, dengan asumsi pertumbuhan PDRB tahun 2014 sebesar 7,3 persen. Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 diproyeksikan sebesar 2,5 persen. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, angka kemiskinan Kalimantan Tengah pada tahun 2013 adalah 6,23 %. Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 angka kemiskinan diproyeksikan 2,5 persen. Proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2014 tersebut cukup berat, mengingat angka kemiskinan pada tahun 2013 masih berkisar 6,23%. Sehubungan dengan penurunan angka kemiskinan ini diperlukan upaya-upaya dan kerja lebih keras lagi, serta semua pihak

terkait harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap

penurunan angka kemiskinan ini. Melalui pengawalan program-program pembangunan yang sistematis dan pelaksanaan program-program unggulan Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh komponennya dalam rangka penurunan angka kemiskinan, seperti PM2L, Kalteng Harati, Kalteng Barigas, Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber MLT), Kalteng Besuh, Kalteng Tarang, serta program pemerintah yakni PNPM Mandiri, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 2,5% pada tahun 2014 ini. 2.1.5.

Lain-lain Asumsi Asumsi awal terkait dengan penganggaran gaji PNS, pemberian uang makan bagi PNS serta penyediaan alokasi dana berupa accres tetap berlaku dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi keuangan daerah.


II-3

Dari sisi keuangan daerah, Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 meliputi 3 (tiga) aspek, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perubahan asumsi pendapatan berimplikasi pada perubahan kebijakan belanja maupun pembiayaan. Selanjutnya perubahan kebijakan belanja akan berimplikasi logis terhadap target kinerja kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga menampung pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan SKPD pada masing-masing urusan pemerintahan. Dari sisi keuangan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 antara lain: a.

Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2014

ditargetkan

naik

menjadi

Rp.3.163.000.000.000,00 dari target pada APBD murni Tahun anggaran 2014 sebesar Rp.3.041.907.060.000,00. Kenaikan tersebut terdapat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, yakni pada pos Pajak Daerah terdapat kenaikan target sebesar 0,18%, pos Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,15%, pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar 0,35% dan pada pos Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar -1,79%. Pada kelompok Dana Perimbangan terjadi kenaikan target sebesar 27,47%, pada pos Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan target sebesar 14,77% pada pos Pendapatan Hibah, pada pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mengalami kenaikan sebesar 15,33%, sedangkan pada pos Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami kenaikan, serta pada pos Pendapatan Lainnya mengalami penurunan sebesar -50,70%. b. Pada aspek pembiayaan daerah, pembiayaan netto yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.286.142.482.732,74, mengalami kenaikan sebesar 61,66% dari yang dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.177.000.000.000,00. Pembiayaan netto ini KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

II-4

bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 386.642.482.732,74 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 100.500.000.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 386.642.482.732,74 Sisa

Lebih

Perhitungan

Rp.386.642.482.732,74

Anggaran

tahun

tersebut

sebelumnya

mengalami

(SiLPA)

kenaikan

sebesar sebesar

Rp. 152.142.482.611,84 (64,88%) dari yang dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.234.500.000.000,00. c.

Dengan adanya kenaikan pembiayaan netto tersebut butir b di atas, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp.230.235.422.732,74 Rp.3.218.907.060.000,00

pada

APBD

(7,15%),

Tahun

dari

Anggaran

jumlah

sebesar

2014

menjadi

Rp.3.449.142.482.732,74 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Komponen belanja ini meliputi : 1) Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.576.891.844.359,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 56.886.743.327,00 (3,74%) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.520.005.101.032,2) Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.872.250.638.373,74 mengalami kenaikan sebesar Rp. 173.348.679.405,74 (10,20%) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.698.901.958.968,00.

2.2

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 disusun dalam tahun berjalan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, objek, jenis dan kelompok serta berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan. Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 yang sudah mencapai Rp. 1.277.467.418.219,67 atau sebesar 42,00% dari target APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.041.907.060.000,00, dirasa perlu melakukan perubahan target pendapatan. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

II-5

Adapun rencana target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 naik sebesar Rp.121.092.940.000,00 atau sebesar 3,98% dari target APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.163.000.000.000,00. Rencana perubahan target pendapatan daerah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp.498.483.804,00 atau naik sebesar 0,04% dari target murni Tahun Anggaran 2014

sebesar

Rp.

1.244.421.263.000,00,

sehingga

menjadi

sebesar

Rp.1.244.919.746.804,00. Secara rinci kenaikan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain sebagai berikut: a. Pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.2.029.860.000,00 atau naik sebesar 0,18% dari target sebesar Rp.1.117.405.470.000,00, sehingga menjadi sebesar Rp.1.119.435.330.000,00. b. Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.12.762.500,00 atau 0,15% dari target

sebesar Rp.8.353.043.000,00, sehingga

menjadi sebesar

Rp.8.365.805.500,00. c. Hasil

pengelolaan

kekayaan

Rp.95.000.000.000,00

atau

daerah

yang

dipisahkan

0,35%

dari

target

naik

semula

sebesar sebesar

Rp.27.025.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.27.120.000.000,00. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp.1.639.138.696,00

atau

-1,79%

dari

target

semula

sebesar

Rp.91.637.750.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.89.998.611.304,00. 2. Dana Perimbangan Pada

kelompok

dana

perimbangan

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.82.975.000.000,00 atau sebesar 5,47% dari target APBD murni Tahun Anggaran

2014

sebesar

Rp.1.516.383.568.000,00

menjadi

sebesar

Rp.1.599.358.568.000,00,0. Penambahan dana perimbangan tersebut terjadi pada jenis Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang semula ditargetkan sebesar Rp.302.025.000.000,00 naik sebesar Rp. 82.975.000.000 atau 27,47%,


II-6

menjadi sebesar Rp.385.000.000.000,00. Secara rinci kenaikan pada jenis Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak antara lain sebagai berikut : a. Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.975.000.000,00 atau 3,68% dari target semula sebesar Rp.135.025.000.000,00 menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,00. Kenaikan ini terjadi pada Pos Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 dan PPh 21, yang semula ditargetkan sebesar

Rp.65.000.000.000,00;

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.15.000.000.000,00 atau naik sebesar 30,00% dari target APBD murni sebesar Rp.50.000.000.000,00, sedangkan pada pos Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditargetkan sebesar Rp. 75.000.000.000,00 mengalami penurunan

sebesar

Rp.10.000.000.000,00

atau

turun

sebesar

Rp.85.000.000.000,00 (- 11,76%) dari target APBD murni; pada pos Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditargetkan sebesar Rp.0,00 atau turun sebesar 100,00% dari target murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000,00. b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kenaikan target sebesar Rp.78.000.000.000,00 atau 46,71% dari target semula sebesar Rp.167.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.245.000.000.000,00. Kenaikan tersebut terjadi pada pos Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang mengalami kenaikan sebesar Rp.8.000.000.000,00 atau naik 36,36% dari target semula sebesar Rp.22.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.30.000.000.000,00; pada pos Bagi Hasil dari Iuran Tetap (landRend) mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dari target semula sebesar

Rp.5.000.000.000,00

sehingga

menjadi

sebesar

Rp.20.000.000.000,00; pada pos Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) mengalami kenaikan sebesar Rp.51.000.000.000,00 atau naik sebesar 36,43% dari target semula sebesar Rp.140.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.191.000.000.000,00; serta penambahan pos penerimaan dari Bagi Hasil dari Hak Penguasaan Hutan yang ditargetkan sebesar Rp.4.000.000.000,00. c. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan atau tetap pada target semula yakni sebesar Rp.1.152.428.738.000,00 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

II-7

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak mengalami perubahan target atau tetap Rp.61.929.830.000,00 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp 37.619.456.196,00 atau naik sebesar 13,38% dari target APBD murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 281.102.229.000,00 menjadi sebesar Rp.318.721.685.196,00.

Secara

rinci

kenaikan

pada

kelompok

Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain sebagai berikut : a). Pendapatan Hibah yang semula ditargetkan sebesar Rp. 7.850.000.000,00 naik sebesar Rp. 1.159.634.414,00 atau naik sebesar 14,77% sehingga menjadi sebesar Rp. 9.009.634.414,00. b). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yakni untuk dana BOS Satuan Pendidikan Dasar, yang semula ditargetkan sebesar Rp.250.984.860.000,00 naik sebesar Rp.38.469.720.000,00 atau naik sebesar 15,33% sehingga menjadi sebesar Rp.289.454.580.000,00. c). Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ditargetkan sebesar Rp. 18.303.411.000,00 tidak mengalami perubahan. d). Pendapatan Lainnya yang semula ditargetkan sebesar Rp.3.963.958.000,00 turun sebesar Rp.2.009.898.218,00 (-50,70%) sehingga menjadi sebesar Rp.1.954.059.782,00.

2.3

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap dinas, badan, lembaga, unit satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal sesuai ketersediaan dana. Oleh sebab itu, setiap anggaran belanja yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran harus didasarkan pada : 1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun


II-8

2010-2015 dan dokumen perencanaan lainnya, serta tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja. 2. Mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimum. Semua penggunaan barang diharapkan dapat memberikan pemanfaatan dan peningkatan pelayanan yang semakin efektif dan efisien serta merata sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. 3. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, dengan target pendapatan daerah mengalami kenaikan, maka belanja daerah juga mengalami kenaikan, baik pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Penambahan belanja daerah tersebut digunakan untuk pendanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan publik dan adanya penambahan program dan kegiatan baru. Disamping itu juga terdapat penggeseran anggaran, baik penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

2.4

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini diperkirakan terjadi defisit anggaran karena jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan. Defisit ini ditutup dari pembiayaan netto dengan jumlah yang sama. Pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit tersebut meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan

sebesar

Rp.

386.642.482.732,74

bertambah

sebesar

Rp.152.142,482.732,74 atau naik 64,88% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.234.500.000.000,00. Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari : KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

II-9

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2013, yaitu sisa lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja yang dalam APBD Tahun Anggaran yang telah ditutup (2013). Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.386.642.482.732,74 Pada APBD murni Tahun Anggaran 2014 SiLPA dianggarkan sebesar Rp. 234.500.000.000,00. Dengan melihat realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2013 tersebut, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 SiLPA yang dianggarkan mengalami kenaikan sebesar Rp. 152.142,482.732,74 (64,88%) sehingga menjadi Rp.386.642.482.732,74 dibandingkan dari yang direncanakan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014. Kenaikan SiLPA sebesar Rp. 152.142,482.732,74 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan realisasi dan hasil perhitungan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah, antara lain disebabkan oleh : 1) Pelampauan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2013. 2) Hasil efisiensi atau penghematan pelaksanaan pekerjaan karena dilakukannya lelang melalui LPSE. 3) Adanya kegiatan tertentu yang tidak sempat dilaksanakan, khususnya untuk kegiatan yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 karena keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan atau lelang. 4) Adanya kegiatan tertentu yang ditunda pelaksanaannya karena dianggap belum prioritas 5) Adanya penyerapan anggaran kegiatan tertentu yang tidak mencapai target. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2013, sesuai

pasal 161 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

II-10

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa keadaan yang

menyebabkan digunakannya SiLPA

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara lain : 1) Memenuhi penyediaan anggaran pada Belanja Tidak Langsung kewajiban yang bersifat wajib, seperti melunasi seluruh kewajiban bunga, pembayaran pokok utang, Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pendanaan lainnya yang bersifat wajib. 2) Mendanai kenaikan gaji, tunjangan PNS, dan tambahan penghasilan daerah. 3) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 4) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. b. Pencairan Dana Cadangan Pencarian dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran 2014 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Pada Tahun Anggaran 2014 Dana Cadangan tidak dianggarkan. c.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk mengganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

II-11

kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan. d. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah penerimaan jumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada APBD Tahun Anggaran 2014 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan. e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan

Kembali

Pemberian

Pinjaman

digunakan

untuk

menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dana/atau pemerintah daerah lainnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2014 Anggaran 2014

maupun Perubahan APBD Tahun

penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak

dianggarkan. f.

Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Piutang Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya.


II-12

Pada APBD Tahun Anggaran 2014 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.

2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 100.500.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp.43.000.000.000,00 (74,78%) dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.57.500.000.000,00 Pengeluaran pembiayaan tersebut meliputi : a.

Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer ke rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan dalam tahun anggaran 2014, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan berkenaan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00, sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014.

b.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan jumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014 penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 42.500.000.000,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 85.500.000.000,00 atau bertambah Rp. 43.000.000.000,00 (101,18%). Penyertaan modal pada Perubahan APBD TA. 2014 sebesar Rp. 43.000.000.000,00 tersebut digunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Kalteng.


II-13

Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD berkenaan. c.

Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran 2014, termasuk tunggakan atas pinjamanpinjaman

daerah

yang

dilakukan

dalam

tahun-tahun

anggaran

sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 maupun pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014, Pembayaran Pokok Utang tidak dianggarkan, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai kewajiban yang terkait dengan kewajiban Pembayaran Pokok Utang pada Pihak Ketiga.


II-14

BAB III PENUTUP

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

didasarkan

pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014, serta APBD Tahun Anggaran 2014. Materi Kebijakan Umum Perubahan APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, yakni perubahan asumsi dasar KUA dan tidak menjelaskan hal hal yang bersifat teknis. Mengingat Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 merupakan komitmen seluruh stakeholder, maka dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dimaksud harus dijadikan pedoman bagi masing–masing SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014. Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka Gubernur Kalimantan Tengah akan melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan APBD. Untuk itu setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan KUA dan PPAS pada tahun berikutnya.

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014

III-1

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Palangka Raya, 26 Juni 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

R. ATU NARANG, SE Ketua

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

A. TERAS NARANG, SH.

Pejabat

Paraf

Sekda Asisten

Ir. H. ABDUL RAZAK Wakil Ketua

Ka. Bappeda Ka. Dispenda Ka.Biro Keuangan Ka. Biro Hukum

HENDRY S.DALIM, SH, MH Wakil Ketua

Ir. H. ARIEF BUDIATMO Wakil Ketua

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014

III-2

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents