Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

.

BAB

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dalam rangka pelaksanaan

kegiatannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 yang diformalkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 dan RKPD Nomor : 11 Tahun 2013. Selanjutnya Propeda ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama periode tahun 2014. Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah

secara khusus menyusun dokumen

Rencana Strategis (Renstra) seperti yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut maka oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dibuat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan

Nomor 53 tentang

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pedoman tersebut agar dipergunakan sebagai acuan dari setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan Kinerja dan Laporan Kinerja instansi pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Laporan kinerja adalah laporan hasil dari capaian kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah lebih terarah dan tercapainya sesuai sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Bagi manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dokumen rencana strategis dapat dipandang sebagai : Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

18

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 

Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah;



Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;



Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan. Sebagai „„alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program

dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dokumen Renstra Provinsi Kalimantan Tengah secara formal mendefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi dokumen Rencana Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015 tersebut, sebagaimana digambarkan pada lampiran Dokumen Lakip.

2.2. PERNYATAAN VISI DAN MISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan sebagai berikut:

“Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” Visi ini diambil dari Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

19

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Meneruskan dan menuntaskan pembangunan bukanlah semata-mata menjadi tujuan utama, namun dalam banyak hal itu adalah instrumen untuk menciptakan nilainilai kesejahteraan yang setara (equal) bagi segenap komponen masyarakat Kalimantan Tengah, baik di pedalaman maupun di perkotaan, di hulu maupun di hilir aliran sungai, di kawasan barat maupun timur, yang asli maupun pendatang, yang Dayak maupun Non Dayak dan yang beragam apapun dengan semangat “HUMA BETANG” dan “BHINEKA TUNGGAL IKA”. Pernyataan visi di atas, secara implisit menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan meneruskan dan menuntaskan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya dan untuk kejayaaan NKRI. Secara garis besar arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan melalui Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi RPJMD Kalimantan Tengah (2010-2015) “ Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat lebih Sejahtera dan Bermartabat demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Kejayaan NKRI

Sejahtera

Bermartabat

MISI RPJMD KALIMANTAN TENGAH (2010-2015) Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

20

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 1. Sinergi dan harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui Pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. 2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. 3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. 4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. 5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan. 6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah. 7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.

VISI Sejahtera

Bermartabat

Ekonomi Kerakyatan Sinergi & berkrlanjutan

Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah

MISI

Kerukunan, Kedamaian, Sinergi, & Harmonisasi Masyarakat

Infrastruktur menuju Pemukiman & Ekonomi Rakyat

Pendidikan berkualitas, Terakses, dan Merata

Kesehatan Merata & Terjangkau

Penguatan SDM masyarakat & pemerintahan

Sebagai ukuran keberhasilan kinerja yaitu tingkat kemajuan dinilai berdasarkan berbagai

ukuran

prosentase

kemajuan

pembangunan.

Ditinjau

dari

tingkat

perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya, yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi pendapatan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

21

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang rata – rata dan lebih merata pembagiannya, suatu daerah dapat dikatakan lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan, makin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa – jasa serta pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik sehingga aktivitas perekonomian dapat berlangsung secara efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannnya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya yang terlembaga secara sistematik. Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila tingkat pendidikan penduduknya semakin tinggi. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang berada di daerah yang bersangkutan. Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga ditandai dengan lembaga politik dan kemasyarakatan serta hukum yang fungsional secara mantap. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan dan pertanahan. Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan bukan hanya Kalimantan Tengah yang maju, tetapi juga mandiri. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

22

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang dirinya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu daerah dan NKRI maupun masyarakat bangsa – bangsa. Kemandirian suatu daerah tercermin pada kemampuan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan sosial dan ekonomi tetapi memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomian. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari – harinya. Dengan demikian kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan pranata – pranata dan nilai – nilai yang mendasari kehidupan politik

dan

sosial.

Secara

lebih

mendasar

lagi

kemandirian

sesungguhnya

mencerminkan sikap seseorang atau masyarakat suatu daerah mengenai dirinya, masyarakatnya serta semangatnya dalam menghadapi tantangan–tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas – luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Kalimantan Tengah yang ingin dibangun bukan hanya sebagai bagian dari masyarakat, daerah yang maju dan mandiri tetapi juga sebagai kota yang adil. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat Kalimantan Tengah mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah Kalimantan Tengah. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan semua rakyat di Kalimantan Tengah mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan tarap hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

23

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahakan negara serta perlindungan dan kesamaan didepan hukum dengan demikian Kalimantan Tengah yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah. 2.3. RENCANA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

menetapkan

tujuan

strategis

berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis agar dapat diukur maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, guna memudahkan

pengukuran

dan

peningkatan

kinerja

serta

lebih

meningkatkan

akuntabilitas kinerja, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dirasa perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama, yang terdiri dari 22 Sasaran penunjang sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah serta 1 Penguatan reformasi birokrasi guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai berikut : Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4

Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7

Sasaran 8

Meningkatnya Kekuatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; Terbangunnya Infrastruktur, yang Menjangkau Kantongkantong Pemukiman Penduduk; Meningkatnya Investasi Baru untuk Mengembangkan Industri Turunan/Industri Hilir, serta Meningkatnya Eksport Non Migas; Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Meningkatnya Sistem Layanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau; Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Terakses serta Merata dengan Semboyan “Kalteng Harati”; Meningkatnya Peran serta Perempuan pada Bidang Pembangunan; Meningkatnya Pelayanan Publik kepada Seluruh Lapisan Masyarakat, dengan Sistem Penguatan Kapasitas SDM dan Pemerintah; Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Keamanan Melalui Satuan Polisi Pamong Praja;

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

24

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Sasaran 9 Sasaran Sasaran

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Sasaran Sasaran

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Terwujudnya Tempat-tempat Obyek Wisata, Guna melestarikan nilai seni dan budaya lokal; 10 Meningkatnya Jumlah Penanganan Kasus Kerusakan Lingkungan; 11 Terjaminnya Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Upaya Konservasi pada Kawasan Daerah Aliran Sungai; 12 Meningkatnya Sarana Perhubungan Laut, Udara dan Darat; 13 Terwujudnya Pemuda dan Olahraga yang Berkualitas Maju, Mandiri, Demokratis, Sehat dan Berprestasi; 14 Meningkatnya Produksi Perkebunan; 15 Swasembada Hasil Peternakan; 16 Meningkatnya Ekspor Komoditas Perikanan dan Hasil Laut Guna Peningkatan pada Sektor Kelautan dan Perikanan; 17 Meningkatnya Target Produksi Tambang; 18 Meningkatnya Perekonomian Rakyat dengan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, serta dengan Mewujudkan Koperasi Berprestasi; 19 Tercapainya Pemantapan Persatuan, Kesatuan, dan Kerukunan Beragama; 20 Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 21 Meningkatnya Kualitas SDM di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 22.a Peningkatan Swasembada Pangan (Bidang Pertanian); 22.b

Sasaran 23

Pemenuhan Infrastuktur yang Mendukung Sektor Ketahanan Pangan; Terwujudnya Kelembagaan yang Efektif, Efisien, Ketatalaksanaan dan Pelaporan Kinerja yang Baik, serta Pendayagunaan Aparatur yang Baik dan Handal.

2.4. Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Strategi pencapaian tujuan/sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Sasaran Kebijakan dan Indikator Kinerja, Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2014 :


25


Tabel. 2.4.1 Sektor

1 1. Perekonomian Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah

Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Utama

2 Meningkatnya kekuatan ekonomi pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat.

4 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2. Infrastruktur Jalan dan Jembatan dll. Sinergi dan harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) 3. Industri dan Perdagangan

Pertumbuhan ekonomi (%). Pertumbuhan PDRB ( % ). PDRB Perkapita. ( Juta Rp). Jumlah investasi berskala Nasional - PMDN. -PMA Pemerintah. Angka Kemiskinan ( % ) Tingkat Partisipasi angkatan kerja. Nilai eksport bersih perdagangan (US $) Nilai import. Dana perimbangan Daerah (Milyar Rp.) Nilai PAD (Milyar RP.) Laju Inflasi Daerah Tingkat Pengangguran. Rangking IPM Nasional.

Terbangunnya Infrastruktur, jalan jembatan, pelabuhan dan irigasi serta drainase, terjangkaunya kantong-kantong pemukiman penduduk.

1. 2. 3. 4.

6. 7.

Panjang Jalan dalam kondisi baik. Panjang Jalan Provinsi di Kab ( > 40 km/jam ). Panjang Jalan dilalui roda 4 (Km). Rumah layak huni. Rasio Rumah layak huni. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat. Luas irigasi di Kabupaten dalam kondisi baik. Penambahan panjang jalan (Km).

Meningkatnya Investasi baru untuk mengembangkan industri turunan/industri hilir, serta eksport non migas.

1 2 3 4

Jumlah eksport ( juta US $ ). Daya serap tenaga kerja pada bidang industri. Nilain Investasi. Jumlah pertumbuhan industry


5.

26


4.

Sektor

Sasaran RPJMD

Kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatnya system layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau. Sejalan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan.

5.

Pendidikan

Pendidikan berkualitas terakses dan merata, menuju Kalteng HARATI

Meningkatnya Kualitas Pendidikan, pendidikan berkualias dan terakses serta merata.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. Meningkatnya budaya baca semua lapisan masyarakat.

Angka Partisipasi sekolah. - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni dan Paket A sekolah sederajat SD/MI. Angka Pertisipasi Kasar Paket B. - SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar Paket C tingkat. - SMA/MA Prosentase Guru SMA/MAL/SMK, yang melaksanakan pembelajaran.

1. 2. 3.

Jumlah perpustakaan (Unit). Jumlah pengunjung perpustakaan. Koleksi buku yang tersedia.

4.

Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan.

5. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Umur harapan hidup (UHH). Rasio dokter persatuan penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk. Masyarakat miskin tertangani ( % ). Peningkatan kepuasan pasien - Costomer Acquisition - Customer Layality - Indek kepuasan pasien - Tingkat keluhan yang ditangani Meningkatnya kecukupan tenaga kesehatan serta peralatan - Tingkat pemenuhan SDM - Ketersediaan peralatan - Ketersediaan ruangan. Indeks kepuasan pasien. Rasio guru dan murid SD/MI. Rasio guru dan murid SMP/MTS. Rasio guru dan murid SMA/MA/SMK. Angka Melek Hurup usia 15 thn ke atas - - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

27


Sektor


Meningkatnya peran serta perempuan pada bidang pembangunan.

1. 2.

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera dibumi tambun bungai serta

1. 2. 3. 4.

Jumlah Desa Program PMPN Mandiri (Gerakan Program Memangun Mahaga Lewu)

8. Pendayagunaan Aparatur, Polisi Pamong Praja, Linmas, Ormas & Organisasi Partai Politik, serta Hukum 9. Pariwisata, Seni dan Budaya

Meningkatnya pendayagunaan aparatur keamanan.

1.

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. Jumlah Peserta Pembinaan LSM, ORMAS dan OKM Jumlah Unjuk rasa. Jumlah Pelanggaran K3

Terwujudnya tempat-tempat objek wisata dan guna melestarikan nilai seni dan budaya lokal.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah Pagelaran seni di mandala wisata. Jumlah grup kesenian sanggar seni. Jumlah gedung tempat pagelaran. Jumlah obyek wisata yang layak dikunjungi. Jumlah Hunian Hotel.

10. Lingkungan Hidup (Sumber Daya Alam)

Meningkatnya jumlah penanganan kasus kerusakan lingkungan.

1. 2.

Indeks Perbaikan kualitas lingkungan hidup. Jumlah Pemantauan dan Pengawasan linkgungan Hidup. Jumlah informasi Peningkatan Kualitas akses informasi SDA keaneka ragaman hayati dan LH. Jumlah Pemantauan pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut. Jumlah penyelesaian perselisihan sengketa Lingkungan Hidup Jumlah Kab/Kota yang menangani iklim Miigas dan adaptasi perubahan iklim (Kab/Kota)

6.

Pemberdayaan Perempuan

Sasaran RPJMD

7. Pelayanan Publik Pemerintahan Pelembagaan Sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah

3. 4. 5.

2. 3. 4.

3. 4. 5. 6.


Partisipasi angkatan kerja perempuan (%). Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Rasio akseptor KB. Cakupan peserta KB aktif. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera. Jumlah layanan terpadu (satu pintu). Pemilikan KTP. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

28


Sektor

11. Kehutanan

Sasaran RPJMD


Terjaminnya Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta upaya konservasi pada kawasan daerah aliran sungai.

1. 2.

12. Perhubungan dan Telekomunikasi

Meningkatnya fasilitas bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan sungai.

1. Jumlah orang/barang yang terangkut. 2. Jumlah KIR Angkutan Umum (Unit) 3. Jumlah Angkutan sungai. 4. Jumlah terminal angkutan jalan (AKAP & AKPD) 5. Jumlah dermaga sungai. 6. Jumlah perhubungan angkutan laut 7. Jumlah angkutan Udara (Maskapai). 8. Jumlah lintas yang terpasang disungai

13. Kepemudaan dan Olahraga

Terwujudnya pemuda yang berkualitas dan tempat olahraga berstandar nasional dan terbinanya atlet olahraga.

1. 2. 3.

Jumlah Organisasi Pemuda (OKP). Jumlah Klub Olah Raga Jumlah Gedung Olah Raya

4.

Jumlah atlet olahraga yang terkirim

5.

Jumlah Cabang olahraga tradisional 3 cabang.

14. Perkebunan

3. 4. 5.

Meningkatnya 1. produksi komoditas perkebunan dan luas lahan 2. perkebunan. 3.

4.


Jumlah luas areal rehabilitasi hutan dan lahan. Jumlah Wilayah yang ditetapkan sebagai kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Jumlah Kasus ilegal loging mengalami penurunan rata-rata 20 % setahun. Jumlah penurunan hot sport sebagai indikasi kebakaran hutan Jumlah luas areal rehabilitasi hutan dan lahan

Luas areal perkebunan - Kebun rakyat; - Perkebunan besar. Produksi perkebunan - Kebun Rakyat; - Perkebunan besar. Produksi perkebunan hasil olahan : - Kebun non rakyat; - Produksi lebih lanjut; - Dipasarkan . Devesisifikasi tanaman dilahan karet.

29


Sektor

Sasaran RPJMD

15. Pertanian dan Kehewanan Peternakan

Swasembada hasil peternakan.


1.

2.

-

16. Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya ekspor komoditas perikanan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

17.Pertambangan dan Energi

Meningkatnya target produksi tambang.

1. 2. 3. 4. 5. 6.


Populasi ternak - Sapi potong; - Kerbau; - Kambing; - Domba; - Babi; - Ayam buras; - Ayam ras (petelur); - Ayam ras (pedaging); - Itik. Produksi ternak - Sapi potong; - Kerbau; - Kambing; - Domba; - Babi; - Ayam ras(petelur); - Ayam ras (pedaging); - Itik. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan. Produksi ikan laut hasil tangkapan. Peningkatan produksi hasil benih ikan air tawar. Peningkatan hasil tangkapan ikan (perikanan). Tingkat konsumsi ikan masyarakat perorangan. Peningkatan volume produksi olahan hasil perikanan. Peningkatan PAD sektor kelautan dan perikanan. Produksi Batu Bara - PKP2B - Kuasa pertambangan rakyat. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sektor tambang Kuasa pertambangan bijih emas. Wilayah pertambangan rakyat. Surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah. Jumlah Desa berlistrik

30


Sektor

18. Koperasi dan UMKM

Sasaran RPJMD

Meningkatnya perekonomian rakyat,


1. 2. 3. 4. 5.

19. Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa 20. Sosial Kemasyarakatan

Meningkatnya Pemantapan Persatuan, Kesatuan dan Kerukunan Beragama.

1.-

Terlaksananya pelayanan rehabilitas kesejahteraan sosial.

1.

2.3.4.-

2. 3. 4

21. Tenaga kerja dan transmigrasi

Tersedianya kualitas dan produktivitas SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasi dan meningkatnya SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

22. a. Pertanian dan Kehewanan

swasembada pangan, infrastruktur yang mendukung sektor ketahanan pangan serta penambahan luas areal tanaman pangan


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah Koperasi di Kalteng. Jumlah Koperasi aktif. Monev fasilitasi, pengendalian KUMKM. Penilaian kepada KSP/US-Koperasi Tk Prov. Kab/Kota. Melakukan penilaian kepada koperasi berprestasi tk Prov dan ikut ke tingkat Nasional. Jumlah tokoh Agama yang mengetahui tentang persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Jumlah Calon Jema,ah Haji Kalteng. Jumlah Pemuda/Remaja terbina dalam kegiatan antar umat beragama. Jumlah rumah ibada keagamaan yang mendapat bantuan. Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitas. Jlh Org penduduk miskin kelompok sosial yang mendapat penanganan (bantuan) Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jumlah Keluarga Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE) dan pemberdayaan komunitas adat terpencil Tingkat pengangguran terbuka. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun. Angka partisipasi angkatan kerja. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Tingkat Pengangguran terbuka. Keselamatan dan perlindungan pekerja. Jumlah transmigrasi (KK) ditempatkan

1. Luas tanaman pangan ( Ha ) . Jumlah Luasan tanaman Padi sawah; Jumlah Luasan Padi lading; Jumlah Luasan tanaman Jagung; Jumlah Luasan tanaman Kedelai; Jumlah Luasan tanaman Kacang tanah; Jumlah Luasan tanaman Kacang hijau; Jumlah Luasan tanaman Ubi kayu; Jumlah Luasan tanaman Ubi jalar.

31


Sektor

22. b. Ketahanan Pangan

23. Pemerintahan Reformasi Birokrasi Perwujudan Kepemerintahan yang baik

Sasaran RPJMD


Produksi tanaman pangan :

2.

Produksi tanaman pangan ( Ton/ha ) Padi sawah; Padi lading; Jagung; Kedelai; Kacang tanah; Kacang hijau; Ubi kayu; Ubi jalar.

Terwujudnya pemenuhan infrastruktur yang mendukung sektor ketahanan pangan secara nasional

1. 2. 3.

Skor pula pangan harapan. Ketersediaan pangan utama. Jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LSM). Penurunan daerah rawan gizi buruk (kec.).

Terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance),


4.

1. 2. 3.

Opini Pemeriksaan BPK Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi. Jumlah LAKIP SKPD yang menyusun dan mendapatkan penilaian baik : - Nilai Katagori AA = > 85 - 100. - Nilai Katagori A = > 75 - 85.

.

Nilai Katagori B = > 65 - 70. Nilai Katagori CC = > 50 - 65. Nilai Katagori C = > 30 - 50. Nilai Katagori D = > 0 - 30. 4. Jumlah aparatur yang melapokan LHKP (Laporan Harta Kekayaan Pribadi ) -

32

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 2.5. RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 - 2015

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2011-2015, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahun 2014 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian

aktifitas

operasional

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 ini.


33

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 2.6. CARA CAPAI SASARAN/PERWUJUDAN VISI DAN MISI Guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diatas melalui program-program dengan strategi sebagai berikut :

Tabel. 2.6.1 PROGRAM KINERJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 Strategi I

:

Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengutamakan lingkungan hidup.

Kebijakan Umum 1.

Pengembangan ekonomi unggulan direncanakan terlebih dahulu dalam tata ruang yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan.

Program Pembangunan Daerah

Program pengembangan cluster ekonomi. Program perencanaan tata ruang. Program pemanfaatan ruang. Program pengendalian pemanfaatan ruang. Program penyiapan kota Palangka Raya 2. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk sebagai pusat pemerintahan NKRI. menghasilkan tata ruang yang juga 6. Program pengendalian pencemaran untuk penyiapan kota palangka raya perusakan lingkungan. sebagai pusat pemerintahan NKRI. 7. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH. 8. Program penyiapan pengembangan wilayah pertambangan. 9. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya miner dan batubara, migas dan panas bumi. 10. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Strategi II : Perbaikan sistem dan akses pendidikan. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga 1. Perbaikan sistem bagi tenaga 1. kependidikan. pendidikan untuk merangsang dan meningkatkan motivasi pengabdian 2. Program peningkatan kesejahteraan tenaga dan profesionalisme dalam pendidik dan kependidikan. berkerja. Program peningkatan kapasitas sumber daya 2. Peningkatan kapasitas organisasi 3. aparatur. dan manajemen serta dukungan infrastruktur data dan informasi 4. Program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. pendidikan.


1. 2. 3. 4. 5.

34

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 3.

Peningkatan dukungan saran dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan secara bertahap.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Program pengembangan data/informasi. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Program pendidikan menengah. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Program pembangunan jalan dan jembatan. Program pengadaan alat angkutan jalan raya. Program pengadaan alat angkutan air.

Strategi III 1.

2. 3.

: Perbaikan sistem dan akses kesehatan. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Perbaikan regulasi dan standarisasi 1. Program standarisasi pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan. 2. Program upaya kesehatan masyarakat. 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kuantitas dan kualitas 4. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu tenaga kesehatan. melahirkan dan anak. Peningkatan dan dukungan sarana 5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan prasarana serta infrastruktur balita. bidang kesehatan secara bertahap. 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. 7. Program peningkatan pelayanan tenaga kesehatan. 8. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana tenaga kesehatan. 9. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan. 10. Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial.


35

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Strategi IV

:

Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika.

Kebijakan Umum 1.

2.

Perbaikan regulasi dan pengaturan 1. bidang transportasi, komunikasi, 2. dan informatika.

Program penyusunan sistem transportasi.

Pengembangan dan perbaikan 3. infrastruktur dan saran/prasarana 4. transportasi, komunikasi, dan informatika dengan tetap memperhatikan prioritas pada daya 5. dukungnya bagi pengembangan ekonomi lokal dan kerakyatan.

Program pembangunan jalan dan jembatan.

Strategi V

1.


:

Program penyusunan informatika.

sistem

komunikasi

dan

Program rehabilitasi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Program pembangunan/pengadaan jaringan komunikasi dan informatika.

6.

Program pembangunan jaringan komunikasi dan informatika.

7.

Program pembangunan pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

8.

Program rehabilitas pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

9.

Program peningkatan pelayanan perhubungan.

10.

Program peningkatan perhubungan.

prasarana

dan

fasilitas

11.

Program peningkatan transportasi udara.

prasarana

dan

fasilitas

Pengembangan infrastruktur pengairan.

Kebijakan Umum Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan makro dan mikro serta pencetakan sawah.

1. 2. 3.


Program Pembangunan Daerah Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong. Program pembangunan turap/talud/bronjong.

36

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Strategi VI 1.

: Pengembangan sumber energi untuk masyarakat. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Penyediaan prasarana pembangkit listrik 1. Program pembinaan dan pengembangan yang memprioritaskan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi. ekonomi kerakyatan dan interkoneksi jaringan listrik dengan sistem se-kalimantan.

Strategi VII 1.

2. 3. 4. 5.

: Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Penguatan pilar dan fundamentasi sistem 1. Program peningkatan akses terhadap ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber sumber daya produktif. 2. daya dan bahan baku lokal. Program pengembangan industri kecil dan menengah. Pengembangan ekonomi kerakyatan 3. Program peningkatan iklim usaha yang disokong oleh industri kecil dan menengah kondusif bagi koperasi dan UMKM. serta koperasi yang handal. Peningkatan produksi dan perluasan 4. Program penguatan kelembagaan koperasi. jaringan pemasaran dalam rangka 5. Program peningkatan promosi dan peningkatan daya saing. kerjasama investasi. Pengembangan kemitraan usaha antara 6. Program penguatan kelembagaan koperasi. ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar. Pengembangan industri kecil dan 7. Program pengembangan lembaga ekonomi menengah. pedesaan. 8. Program pengembangan dan pengendalian perikanan tangkap. 9. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan. 10. Pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat. 11. Program peningkatan kesejahteraan petani. 12. Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM. 13. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 14. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan. 15. Program peningkatan kesempatan kerja. 16. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan. 17. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian. 18. Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan. 19. Program peningkatan produksi pertanian. 20. Program peningkatan produksi perkebunan. 21. Program pemberdayaan penyuluh pertanian.


37

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Program pemberdayaan penyuluhan perkebunan. Program peningkatan produksi hasil peternakan. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Program pengembangan wirausaha. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. Program pemanfataan potensi sumber daya hutan. Program perencanaan dan pengembangan hutan. Program pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Program pengawasan dan pengendalian SKPD. Program pertumbuhan industri agro. Program peningkatan produksi budidaya perikanan. Program peningkatan daya saing produk perikanan. Program rehabilitasi hutan dan lahan. Program pengembangan agrobisnis dan keamanan pangan. Program ketahanan pangan dan gizi keluarga. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri.

Strategi VIII 1.

2. 3.

: Peningkatan daya saing masyarakat. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Peningkatan masyarakat yang menunjang 1. Program penyakit sosial. perekonomian melalui efektifitas fungsi BLK 2. Program peningkatan kualitas dan dan sejenisnya produktivitas tenaga kerja. Rekrutmen, diklat bagi tenaga penyuluh, 3. Program peningkatan kesempatan kerja. instruktur serta fasilitator. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 4. Program perlindungan dan pengembangan melalui peningkatan ketrampilan dan sarana lembaga ketenagakerjaan. produksi.


38


Peningkatan sarana dan prasarana, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

Strategi IX

1.

:

Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM. Program peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif. Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Program peningkatan peran serta kepemudaan. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Program peningkatan pemberdayaan. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi.

Kebijakan Umum Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terencana dan sistematis, dihubungkan dengan perencanaan karier untuk menghasilkan layanan dan kinerja yang lebih baik.


1.

Program Pembangunan Daerah Program peningkatan kapasitas aparatur.

39

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Strategi X

:

Penguatan sendi budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan.

Kebijakan Umum 1.


Pengembangan dan penguatan peran budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan.

1. 2.

Program kemitraan wawasan kebangsaan. Program peningkatan penyakit masyarakat.

pengembangan pemberantasan

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat 3. tentang kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat. 4.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

3.

Pembuatan regulasi dalam rangka 5. penggunaan simbol–simbol adat dalam 6. bidang seni dan budaya dalam acara-acara resmi pemerintahan.

Program pendidikan politik masyarakat. Program pengembangan kekayaan dan keragaman budaya.

4.

Pelaksanaan sosialisasi tentang budaya dan 7. kesenian lokal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan budaya lokal.

Program pengelolaan keragaman budaya.

kekayaan

dan

Dari 10 strategi dengan pelaksanaan program-program kerja, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target kinerja, melalui Penetapan Kinerja yang pada tahun 2014 telah ditetapkan 23 termasuk 1 sasaran untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

2.7. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas

Pembangunan

Daerah

merupakan

agenda

tahunan

pembangunan

Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah yang menjadi benang merah/tonggak capaian dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan. Ini merupakan jawaban terhadap sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah, sebelum proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:


40


1.

Mengidentifikasi Usulan Prioritas dari Berbagai Sumber/Telaahan. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang serangkaian prioritas atau faktorfaktor penting yang menjadi isu strategis tahun perencanaan dan proyeksi prioritas ke depan. Selain itu, identifikasi juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Adapun sumber (usulan) prioritas, antara lain berasal dari : a. Kebijakan nasional dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2013. b. Kebijakan provinsi untuk tahun 2015. c. Telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah. d. Telaahan hasil reviu evaluasi kinerja SKPD tahun 2013 dan 2014

1. Mengevaluasi Hasil Review atas Prioritas dan Evaluasi Sasaran Pembangunan dilakukan untuk mengetahui prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kinerja Tahunan. Dengan memperhatikan tingkat capaian target kinerja tahun yang lalu dan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaran pembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi tersebut, selanjutnya ditentukan sejauh mana prioritas dan sasaran pembangunan daerah apakah masih relevan dengan asumsi-asumsi yang mendasar sehingga dapat ditentukan langkah selanjutnya.


41


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 SASARAN 1 A. MENINGKATNYA KEKUATAN EKONOMI PADA UMUMNYA DAN KESEHATAN MASYARAKAT NO. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

INDIKATOR KINERJA Pertumbuhan Ekonomi ( % ) Pertumbuhan PDRB PDRB per kapita Jumlah Investor berskala Nasional Nilai Investasi : - PMDN ( 000 ) - PMA ( 000) Rasio Penduduk yang bekerja Nilai Eksport

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nilai Import Dana Perimbangan Daerah Nilai PAD Laju inflasi Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Rangking IPM Nasional

B. NO. 1. 2. 3. 4.

SATUAN % % Juta / Rp unit

TARGET 7,3 7,3 27,5 423

KETERANGAN RPJMD IX-17 RPJMD IX-3 RPJMD IX-3 RPJMD IX-15

$ $ % US/$

25,400 9,800 97,50 1,40 Milyar

RPJMD IX-15 RPJMD IX-15 RPJMD IX-3 Dinas Pendapatan

$ Milyar (Rp.) Milyar Rp % % % %

1.604. 1.244. 3,0 2,5 2,5 6

SDA SDA RPJMD IX-3 RPJMD IX-3 RPJMD IX-3 RPJMD IX-3

SINERGI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN INDIKATOR KINERJA Luas Lingkungan Pemukiman Ruang terbuka hijau Dokumen RTRWP (Yang ditetapkan) Dokumen RKPD (Yang ditetapkan)


SATUAN

TARGET

KETERANGAN

Ha Ha Dokumen

1.672.368 1 1

RPJMD IX-9 RPJMD IX-10

Dokumen

1

RPJMD IX-10

42


SASARAN 2 TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR, YANG MENJANGKAU KANTONG-KANTONG PEMUKIMAN PENDUDUK NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

INDIKATOR KINERJA Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang jalan Provinsi di Kab. Dapat dilalui > 40 km/jam Panjang jalan dilalui roda 4 Penambahan panjang jalan Jumlah kawasan perumahan dan pemukiman yang dikembangkan Luas irigasi di Kab. Dalam kondisi baik

SATUAN Km Km

TARGET 1.349,95 6,400

KETERANGAN RPJMD IX-8 RPJMD IX-9

Km Km Buah/M

1.696,96 100 1.500

RPJMD IX-8

Ha

109,288

RPJMD IX-9

RPJMD IX-9

SASARAN 3 MENINGKATNYA KEKUATAN EKONOMI PADA UMUMNYA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NO. 1.

INDIKATOR KINERJA Jumlah Eksport bersih perdagangan.

SATUAN US $ /jt

TARGET 1,400

2.

Daya serap tenaga kerja pada bidang industry Nilai Investasi Jumlah Pertumbuhan Industry Prosentase Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pengrajin industri

Orang

17.000

Rp. jt Unit %

300.000 6.629 23

SDA RPJMD IX-27

orang

45

RPJMD IX-28

3. 4. 5. 6.

KETERANGAN Dinas Perdagangan SDA

SASARAN 4 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN SISTEM LAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU, Dengan Semboyan “Kalteng Barigas” NO. 1. 2.

INDIKATOR KINERJA Angka kematian bayi per 1000 kelahiran Angka kematian ibu melahirkan per 100.000


SATUAN orang

TARGET 26

KETERANGAN RPJMD IX-8

orang

150

RPJMD IX-8

43


Umur harapan hidup (UHH)

4. 5.

Rasio dokter per 100.00 penduduk. Rasio tenaga medis persatuan 100.000 penduduk Prosentase masyarakat miskin tertangani Prosentase Peningkatan Kepuasan Pasien - Costomer acgisition

6. 7.

8. 9.

- Customer loyality Indek kepuasan pasien Tingkat keluhan yang ditangani

umur

71,91

RPJMD IX-8

% %

0,67 3,33

RPJMD IX-7 RPJMD IX-7

%

100

RSUD

% %

60 40

SDA SDA

% %

90 90

SDA SDA

SASARAN 5 MENINGKATNYA PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN TERAKSES MERATA Dengan Semboyan “ Kalteng Harati ” NO. 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

INDIKATOR KINERJA Rasio guru dan murid : - SD / MI Rasio guru dan Murid : - SMP/SLTP Rasio guru dan Murid : - SMA/SLTA Angka Melek Huruf (Usia 15 tahun ke atas ). - SD/MI - SMP/SLTA - SMA/SLTA Angka Partisipasi Sekolah - SD/MI - SMP/SLTA/MTs - SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni Paket “A” Tingkat SD/MI

SATUAN

TARGET

Guru/murid

1 : 20

Guru/murid

1 : 22

Guru/murid

1 : 19

% % %

91.05 43.18 84,66

RPJMD IX- 6 RPJMD IX- 6 RPJMD IX-7

% % %

98,92 91,28 66,24

RPJMD IX- 6 RPJMD IX- 6 RPJMD IX- 7

%

98,92

RPJMD IX- 6

Angka Partisipasi Kasar Paket “B” Tingkat SMP/MTs

%

95,62

RPJMD IX- 6

Angka Partisipasi Kasar Paket “C” Tingkat SMA/MA

%

69.09

RPJMD IX-7

Prosentase guru SMA/MAL/SMK, berkualitas SI/D4, & bersertifikasi

%

92,84

RPJMD IX-7

%

16,00

RPJMD IX-7

unit orang/tahun jumlah judul

227 309,366 101,650

RPJMD IX-20 RPJMD IX-20 RPJMD IX-20

Prosentase sekolah SMA/MAL/SMK, melaksanakan E- pembelajaran (elearning) Jumlah perpustakaan Jumlah Pengunjung Koleksi buku yang tersedia


KETERANGAN RPJMD IX-6 RPJMD IX- 6 RPJMD IX-7

44


SASARAN 6 MENINGKATNYA PERAN SERTA PEREMPUAN PADA BIDANG PEMBANGUNAN NO.

SATUAN

TARGET

KETERANGAN

%

35,01

RPJMD IX-13

%

100

RPJMD IX-14

3.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Rasio akseptor KB

%

22,81

RPJMD IX-14

4.

Capaian peserta KB aktif

Orang

417,742

RPJMD IX-14

5.

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

Orang

155,956

RPJMD IX-14

1. 2.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN 7 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK SELURUH LAPISAN MASYARAKAT, DENGAN SISTEM PENGUATAN KAPASITAS SDM DAN PEMERINTAH NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

INDIKATOR KINERJA Pelayanan kasus tanah Negara Jumlah Layanan terpadu satu atap Jumlah Pemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Jumlah desa program PMPN Mandiri Gerakan PM2LPMPN Mandiri


SATUAN

TARGET

kejadian Unit/Kab/Kota buah Kab/Kota

86 14 1.613.908 14

desa

42

kegiatan

42

Keterangan

RPJMD IX-14

45


SASARAN 8 MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN APARATUR KEAMANAN, MELALUI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NO. 1.

INDIKATOR KINERJA

3.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja 10.000 penduduk Jumlah peserta dalam pembinaan LSM, ormas dan OKP Jumlah unjuk rasa

4.

Jumlah pelanggaran K3

2.

SATUAN

TARGET

kejadian

75

RPJMD IX-17

kali

0

BADAN LIMAS KESBANG

kali

0

RPJMD IX-17

kali

0

RPJMD IX-16

SASARAN 9 TERWUJUDNYA TEMPAT-TEMPAT OBYEK WISATA, GUNA MELESTARIKAN NILAI SENI DAN BUDAYA LOKAL NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

KETERANGAN

1.

Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) Melaksanakan festival Isen Mulang yang terlaksana Terlaksananya gelar seni di mandala wisata Jumlah grup kesenian sanggar seni Jumlah gedung (unit) pagelaran seni budaya Jumlah objek wisata yang layak di kunjungi Jumlah hunian hotel

kegiatan

1

Dinas Pariwisata

kegiatan

1

2. 3. 4. 5. 6. 7.


kegiatan buah

188

RPJMD IX-4

unit

17

RPJMD IX-4

buah

4

Dinas Pariwisata

buah

46

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang SASARAN 10 MENINGKATNYA JUMLAH PENANGANAN KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

KETERANGAN

1.

Indeks perbaikan peringkat indeks kualitas lingkungan hidup Jumlah pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup Jumlah informasi peningkatan kualitas akses informasi SDM keanekaragaman hayati dan LH Jumlah pemantauan pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut Jumlah penyelesaian perselisihan sengketa Lingkungan Hidup Jumlah Kab/Kota yang menangani iklim Mitigas dan adaptasi perubahan iklim (kab/kota) Melakukan pengelolaan limbah B3 (AMDAL)

indeks

7

BLH

kejadian

9

BLH

kab/kota

7

RPJMD IX-12

lokasi

6

RPJMD IX-12

kasus

10

RPJMD IX-12

kab/kota

3

RPJMD IX-12

proses

90

BLH

2. 3.

4.

5. 6.

7.

SASARAN 11 TERJAMIN PELAKSANAAN REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN SERTA UPAYA KONSERVASI PADA KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

KETERANGAN

1.

Jumlah luas arel rehabilitas hutan dan lahan Jumlah wilayah yang ditetapkan sebagai kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Jumlah kasus illegal logging mengalami penurunan 20% pertahun Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% pertahun

Ha

17.280

Dinas Kehutanan

orang/barang

3

kasus

41

titik api

3.591

2.

3.

4.


47

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang SASARAN 12 MENINGKATNYA SARANA PERHUBUNGAN LAUT, UDARA DAN DARAT NO. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

INDIKATOR KINERJA Jumlah penumpang angkutan udara Jumlah orang/barang yang terangkut (ton) Jumlah KIR angkutan umum (unit) yang ada ( th 2010= 21.867) Jumlah angkutan sungai yang ada (th. 2010 =4.781) Jumlah terminal angkutan jalan (AKAP & AKPD) Jumlah lintas yang terpasang sungai Jumlah dermaga sungai kapal angkutan sungai Jumlah perhubungan angkutan laut

SATUAN Rute

TARGET 492.442

org/brg

492.442/677

unit

200

KETERANGAN Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan RPJMD IX-11

buah

50

RPJMD IX-11

armada

10

RPJMD IX-11

unit

400

RPJMD IX-12

buah

6

RPJMD IX-11

buah

2

RPJMD IX-11

SASARAN 13 TERWUJUDNYA PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG BERKUALITAS MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS, SEHAT DAN BERPRESTASI NO. 1.

INDIKATOR KINERJA Jumlah organisasi kepemudaan

SATUAN

TARGET

KETERANGAN

organisasi

65

Dinas Olah

(OKP)

Raga

2.

Jumlah klub olahraga

buah

84

RPJMD IX-4

3.

Jumlah gedung olahraga

unit

16

RPJMD IX-4


48

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang SASARAN 14 MENINGKATNYA PRODUKSI PERKEBUNAN NO. 1.

2.

3.

INDIKATOR KINERJA Luas areal perkebunan - Kebun rakyat - Perkebunan besar Produksi perkebunan - Kebun rakyat - Perkebunan besar Produksi perkebunan hasil olahan Divesifikasi tanaman dilahan karet

SATUAN

TARGET

ha ha

642.187 982.917

ton ton Rp.

267.532 92.430,89 1.000.000,-

ha

50

KETERANGAN Dinas Perkebunan

SASARAN 15 SWASEMBADA HASIL PETERNAKAN NO. 1.

INDIKATOR KINERJA Populasi ternak - Sapi potong - Kerbau - Kambing - Domba - Babi - Ayam buras - Ayam ras (petelur) - Ayam ras pedaging) - Itik

SATUAN

TARGET

KETERANGAN

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

80,097 19,497 52,061 3,235 425,768 10,176,378 57,548 4,828,075 472,016

RPJMD IX- 22 RPJMD IX- 22 RPJMD IX- 22 RPJMD IX- 22 RPJMD IX- 22 RPJMD IX- 22 RPJMD IX- 22 RPJMD IX- 22 RPJMD IX- 22

SASARAN 16 MENINGKATNYA JUMLAH KOMODITAS PERIKANAN DAN HASIL LAUT GUNA PENINGKATAN PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 1.

INDIKATOR KINERJA Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2013 Produksi ikan (hasil tangkapan) :


SATUAN orang

TARGET 182.835

KETERANGAN Dinas Kelautan

49

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah produksi budidaya perikanan Jumlah produksi benih ikan Jumlah hasil tangkapan ikan Jumlah tingkat konsumsi ikan masyarakat/tahun Jumlah volume produksi olahan hasil perikanan Jumlah PAD sektor kelautan dan perikanan

ton

118,484

Juta/ekor ton kg

470.290 108.443,05 37,17

ton

11,575

Rp.

120.000.000,-

SASARAN 17 MENINGKATNYA TARGET PRODUKSI TAMBANG NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Produksi batu bara - - PKP2B - Kuasa Pertambangan 2. Kuasa pertambangan emas

Ton Ha buah

0 0 20

3.

Kuasa pertambangan bijih emas

buah

28

4. 5.

WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) Surat ijin pertambangan rakyat

buah buah

28 150

6.

Jumlah Desa Berlistrik

desa

1.500

1.

KETERANGAN Dinas Pertambangan

SASARAN 18 MENINGKATNYA PEREKONOMIAN RAKYAT DENGAN PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI SERTA DENGAN MEWUJUDKAN KOPERASI BERPRESTASI NO. INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah Koperasi 2. - Jumlah Koperasi Aktif 3. Jumlah KUMKM yang di evaluasi (Monev) di kab/kota 4. Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan 5. Jumlah Koperasi yang mendapatkan penilaian Tk. Prov. & Nasional


SATUAN unit unit KUMKM

TARGET 2.786 1.925 42

KETERANGAN Dinas Koperasi dan UKM

Bh Bh.

12

50

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang SASARAN 19 TERCAPAINYA PEMANTAPAN PERSATUAN, KESATUAN KERUKUNAN BERAGAMA NO. 1.

2. 3.

4.

INDIKATOR KINERJA Jumlah tokoh Agama yang mengetahui tentang persatuan dan kesatuan antar umat beragama Jumah Calon Jemaah Haji Kalteng Jumlah Pemuda Remaja terbina dalam kegiatan antar umat beragama Jumlah sarana dan prasarana kehidupan beragama/beribadah yang mendapat bantuan

SATUAN Orang

TARGET 250

KETERANGAN Biro Kesra dan Biro Keuangan

Orang

1098

SDA

orang

0

SDA

SDA

SASARAN 21 MENINGKATNYA KUALITAS SDM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

INDIKATOR KINERJA Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Tingkat Pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Jumlah penempatan transmigrasi (KK)


SATUAN % %

TARGET 625 100

% orang

77 5.000

orang orang orang

2.50 0 1,300

KETERANGAN Dinas Tenaga Kerja SDA SDA SDA SDA SDA

51

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang SASARAN 22.a PENINGKATAN SWASEMBADA PANGAN (BIDANG PERTANIAN) NO. 1.

2.

INDIKATOR KINERJA Luas tanaman pangan : 1. Padi (jumlah luas) Padi sawah Padi lading Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar Produksi tanaman pangan : 2. Padi (jumlah produksi ) Padi sawah Padi ladang Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar

SATUAN

TARGET

KETERANGAN

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

152.931 104.164 3.363 2.250 960 212 6.724 1.433

RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22

Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha

470.105 205.113 9.691 2.595 1.073 175 79.462 10.173

RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22 RPJMD IX, 22

SASARAN 22.b PEMENUHAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG SEKTOR KETAHANAN PANGAN NO. INDIKATOR KINERJA 1. Skor pula pangan harapan 2. Ketersediaan pangan utama (surplus beras dlm ton) 3. Jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LSM) 4. Penurunan daerah rawan gizi

SATUAN Prosen ton

TARGET 83,4 98,640

desa

10

jumlah

2

KETERANGAN Badan Ketahanan Pangan SDA

SDA SDA Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

52


SASARAN 23 TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, KETATALAKSANAAN DAN PELAPORAN KINERJA YANG BAIK, SERTA PENDAYAGUNAAN APARATUR YANG BAIK DAN HANDAL

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

KETERANGAN

1. 6.

Opini pemeriksanaan BPK Jumlah SKPD yang menyusun LKP yang baik Nilai kategori = AA  85 – 100 (Memuaskan) Nilai kategori = A  75 – 85 ( Sangat Baik) Nilai kategori = B  65 – 75 (Baik) Nilai kategori = CC  50 – 65 (Cukup Baik) Nilai kategori = C  30 – 50 (Kurang) Nilai kategori = D  0 – 50 (Sangat Kurang) Jumlah SKPD yang mengikuti kompetisi peningkatan kualitas pelayanan publik : Kabupaten SKPD Jumlah Aparatur yang menyusun SOP PENDAYAGUNAAN APARATUR Jumlah PNS yang melapor administrasi LHKPN

-

WDP 34

Biro Organisasis

SKPD

0

SDA

SKPD

0

SDA

SKPD

0

SDA

SKPD

17

SKPD

14

SKPD

3

Kab SKPD orang

4 12 55

7.

8.

9.


SDA SDA SDA

SDA SDA SDA

orang

2000 SDA

53

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

Recommend Documents