Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
LAKIP 2013
Isen Mulang
IV
PENUTUP
BAB.
KESIMPULAN DAN SARAN
L
KESIMPULAN
AKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kesekian kalinya sejak tahun 2004.
Beragamnya ukuran mengenai kinerja pemerintah, menyebabkan
beragam pula ukuran yang ditetapkan suatu daerah, sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah pada Indikator Kinerja , sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, Apabila dimasa lalu organisasi cukup memberikan janji
mengenai
kinerja,
kini
seiring
dengan
gelombang
menuju
kepemerintahan yang baik (good governance) organisasi diwajibkan untuk memenuhi janjinya dan memberikan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus dapat diukur apakah benar – benar telah dipenuhi. Untuk mengukur kinerja tersebut digunakan alat ukur yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja akan memberikan gambaran mengenai apakah berhasil atau gagal memenuhi janji. Untuk tingkat pemerintah provinsi, kabupaten/kota
setelah terpilih Kepala Daerah diwajibkan
menyusun Indikator Kinerja Utama yang bersamaan dengan Resntra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD) 5 tahun
kedepan.
Indikator-indikator kinerja inilah yang akan mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu Visi dan misi Kepala Daerah /Bupati/Walikota Kinerja
kemudian Gubernur
setiap tahunnya dituntut untuk menetapkan Penetapan
1 (satu) tahun kedepan yang setiap akhir tahun akan dilihat
keberhasilan dan kegagalannya
melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Kalimantan Tengah,Bumu Pancasila Bumi Tambun Bungai.
181
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
LAKIP 2013
Isen Mulang
Dari hasil pencapaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dari target-tarket kinerja tahun 2012 yang dapat menggambarkan keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang masih diperlukan peningkatan kinerjanya, di atas kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (AGUSTIN TERAS NARANG, SH dan Ir. H. ACHMAD DIRAN) Dari hasil pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kami memberikan asumsi nilai sebagai sampel sebagaiaman telah diuraikan pada Ikhtisar Eksekutif. Memang dalam beberapa indikator masih belum tercapai sesuai target seperti tingkat pengangguran
kalau dilihat secara angka naik, hal ini
dikarenakan Angkatan kerja bertambah sedangkan daya serap tenaga kerja terbatas.
T
elaah hasil evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010, 2011 Sampai dengan tahun 2012, dan
2013 berdasarkan pencapaian.
Kinerja yang diukur dari indikator-indikator kinerja menunjukan ternd
peningkatan.
Pencapaian
yang
cukup
baik
terutama
dari
kinerja
pembangunan ekonomi. Walaupun keadaan keuangan secara global masih dilanda krisis, perekonomian Kalimantan Tengah tetap dapat tumbuh 8,61 persen hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 yaitu 1,92 persen pada tahun 2012 sebesar 6,69 walaupun kenaikan sangat kecil akan tetapi ekonomi tetap dapat tumbuh baik, secara nasional pertumbuhan ekonomi lebih rendah hanya sebesar 5,72 persen, pertumbuhan ekonomi ini memang masih dalam jangkauan target pertumbuhan ekonomi 2011 yaitu sebesar 6,64 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu Kalimantan Tengah,Bumu Pancasila Bumi Tambun Bungai.
182
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
LAKIP 2013
Isen Mulang
menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara signifikan walaupun sudah menjadi 3,09 persen pada tahun 2012 sebesar 3,13 persen per Agustus 2012. Selain hal itu juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan tahun 2012 6,19 persen, tahun 2013 kelihatannya terjadi kenaikan sebesar 0,4 persen atau sebesar 6,23 persen hal ini dipengaruhi oleh adanya tingkat angka garis kemiskinan yang naik. Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah Meningkat Upaya Provinsi Kalimantan Tengah
meningkatkan pendapatan riil warga
terus ditingkatkan. Salah satunya adalah
dengan melakukan pembaruan
terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP), tahun 2012 Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng berjumlah Rp. 1.327.459 dan mengalami peningkatan dari UMP
tahun 2010
sebesar 17,5 % ; Perhitungan UMP tahun 2012
normatifnya ada di tiap bulan September memberikan
itu
maksudnya, adalah untuk
tenggang waktu dari mulai tahapan sosialisasi
kemudian
kepenetapan dan untuk UMP 2012 hingga per Januari 2013,masih sama dengan tahun 2012.
Berdasarkan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, untuk pencari kerja didominasi berpendidikan : SLTA dengan jumlah 5.480 dan lulusan S1 sebanyak 15.660 per Agustus 2013
KENAIKAN UMP TAHUNAN KALIMANTAN TENGAH No. 1
Tahun 2010
Besaran UMP Rp. 986.590
2
2011
Rp. 1.134.580
3
2012
Rp. 1.327.459
4
2013
Rp. 1.327.459
Kalimantan Tengah,Bumu Pancasila Bumi Tambun Bungai.
183
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
LAKIP 2013
Isen Mulang
S A R A N
L
aporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan Tengah adalah sebagai perwujudan pertanggung
jawaban baik keberhasilan maupun kegagalan, guna dipertanggung jawaban sesuai Visi dan misi organisasi, yang diperjanjikan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang memuat indikator-indikator kinerja yang maksud dan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran secara periodik (berdasarkan tahun anggaran) atau bisa juga dikatakan bahwa LAKIP merupakan perwujudan akuntabilitas Kinerja lembaga/instansi yang dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memberi mandat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 diantaranya adalah : Sebagian besar instansi dilingkungan Pemerintah Kalteng sudah memahami cara penyusunan LAKIP dan terutama dalam penentuan Indkikator Kinerja Utama yang dilaksanakan kantor/satuan kerja tersebut. Namun adanya keterlambatan waktu penyampaian data oleh SKPD, sehingga mengakibatkan lambatnya penyusunan di tingkat sekretariat penyusunan LAKIP Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun sudah ada Modul penyusunan Indikator Kinerja standar yang valid dan akurat sebagai acuan kinerja kegiatan dan sasaransasar yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama.
Kalimantan Tengah,Bumu Pancasila Bumi Tambun Bungai.
184
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
LAKIP 2013
Isen Mulang
Memperhatikan PERMENPAN DAN RB Nomor 29 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masih sulit diterjemahkan oleh tingkat SKPD untuk menyusun LAKIP yang benar terutama dalam
pengukur
kinerja.
Sehingga data-data indikator yang disusun tersebut selalu berubah dari yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja. Harapan mengeluarkan Juknis
kami
adalah
Kementerian
PAN
dan
RB dapat
cara penulisan yang benar, atau setidaknya
memberian contoh LAKIP yang mendapatkan nilai baik tahun sebelumnya. Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kami tetap berusaha memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disusun
dan diharapkan dapat memacu pelaksanaan
kepemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.
Kalimantan Tengah,Bumu Pancasila Bumi Tambun Bungai.
185
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang
Kalimantan Tengah,Bumu Pancasila Bumi Tambun Bungai.
LAKIP 2013
186
