Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang LAKIP 2013

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

BAB.

II

LAKIP 2013

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, (3) bagaimana

kita

menuju

ke

sana,

dan

(4)

bagaimana

mengukur

kemajuan

pencapaiannya, Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran

tujuan

dan

sasaran

strategis,

perumusan

strategi

pencapaian

tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan serta perumusan indikator kinerja capaiannya.

RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dalam rangka pelaksanaan

kegiatannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 yang diformalkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011. Dan RKPD Nomor : 11 Tahun 2012, Selanjutnya Propeda ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama periode tahun 2013. Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah

secara khusus menyusun dokumen

Kalimantan Tengah Bumi Pancasila, Bumi Tambun Bungai

20


LAKIP 2013

Rencana Strategis (Renstra) seperti yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disempurnakan dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 terakhir dengan Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pedoman tersebut agar dipergunakan sebagai acuan bari setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Laporan

akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah lebih terarah dan tercapainya sesuai sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Bagi manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dokumen rencana strategis dapat dipandang sebagai: 

Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah;



Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;



Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan. Sebagai „„alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program

dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dokumen Renstra Provinsi Kalimantan Tengah secara formal mendefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Kalimantan Tengah Bumi Pancasila, Bumi Tambun Bungai

21


LAKIP 2013

Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi dokumen Rencana Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015 tersebut, sebagaimana digambarkan pada pada lampiran Dokumen Lakip.

PERNYATAAN VISI DAN MISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan sebagai berikut :

“Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah Agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” Visi ini diambil dari Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015. Meneruskan dan Menuntaskan pembangunan bukanlah semata menjadi tujuan, namun dalam banyak hal adalah instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (equal) bagi segenap komponen masyarakat Kalimantan Tengah, baik dipedalaman maupun diperkotaan, di hulu maupun di hilir aliran sungai, di kawasan barat maupun timur, yang asli maupun pendatang, yang Dayak maupun Non Dayak dan yang beragam apapun

dengan semangat “HUMA BETANG” dan “BHINEKA

TUNGGAL IKA”. Pernyataan visi di atas, secara implisit menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan meneruskan dan menuntaskan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterkan masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya. Untuk untuk kejayaaan NKRI.


22


LAKIP 2013

Secara garis besar arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan melaui Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi RPJMD Kalimantan Tengah (2010-2015) “ Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat lebih Sejahtera dan Bermartabat demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Kejayaan NKRI

Sejahtera

Bermartabat

MISI RPJMD KALIMANTAN TENGAH (2010-2015) 1. Sinergi dan Harmonisasi Pembagunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui Pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkugan hidup. 2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. 3. Menjamin dan Meningkatkan kesehatan Masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. 4. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. 5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyakatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan. 6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah. 7. Terciptanya Kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah Bumi Pancasila, Bumi Tambun Bungai

23


LAKIP 2013

VISI Sejahtera

Bermartabat

Ekonomi Kerakyatan Sinergi & berkrlanjutan

Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah

MISI

Pendidikan berkualitas, Terakses, dan Merata

Kesehatan Merata & Terjangkau

Kerukunan, Kedamaian, Sinergi, & Harmonisasi Masyarakat

Infrastruktur menuju Pemukiman & Ekonomi Rakyat

Penguatan SDM masyarakat & pemerintahan

Sebagai ukuran keberhasilan kinerja yaitu tingkat kemajuan dinilai berdasarkan berbagai

ukuran

prosentase

kemajuan

pembangunan.

Ditinjau

dari

tingkat

perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya, yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi pendapatan rata – rata dan lebih merata pembagiannya, suatu daerah dikatakan lebih makmur dan dengan demikian lebih maju. Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan, makin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa – jasa serta pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik sehingga aktivitas perekonomian dapat berlangsung secara efisien dengan produktivitas yang tinggi.


24


LAKIP 2013

Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannnya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya yang terlembaga secara sistematik. Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila tingkat pendidikan penduduknya semakin tinggi. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang berada di daerah yang bersangkutan. Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan termasuk derajad kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga ditandai dengan lembaga politik dan kemasyarakatan serta hukum yang fungsional secara mantap. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan dan pertanahan. Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan bukan hanya Kalimantan Tengah yang maju, tetapi juga mandiri. Kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi

dirinya.

Oleh

karena

itu,

pembangunan

sebagai

usaha untuk mengisi

kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu daerah dan NKRI maupun masyarakat bangsa – bangsa. Kemandirian suatu daerah tercermin pada kemampuan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan sosial dan ekonomi tetapi memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan Kalimantan Tengah Bumi Pancasila, Bumi Tambun Bungai

25


LAKIP 2013

perekonomian. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari – harinya. Dengan demikian kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan pranata – pranata dan nilai – nilai yang mendasari kehidupan politik

dan

sosial.

Secara

lebih

mendasar

lagi

kemandirian

sesungguhnya

mencerminkan sikap seseorang atau masyarakat suatu daerah mengenai dirinya, masyarakatnya serta semangatnya dalam menghadapi tantangan –tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas – luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Kalimantan Tengah yang ingin dibangun bukan hanya sebagai masyarakat dan daerah yang maju dan mandiri tetapi juga adalah Kalimantan Tengah yang adil. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat Kalimantan Tengah mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah Kalimantan Tengah. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan semua rakyat di Kalimantan Tengah mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan tarap hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahakan negara serta perlindungan dan kesamaan didepan hukum dengan demikian Kalimantan Tengah yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah. RENCANA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

menetapkan

tujuan

strategis

berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian integral dalam proses Kalimantan Tengah Bumi Pancasila, Bumi Tambun Bungai

26


LAKIP 2013

perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis agar dapat diukur maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, guna memudahkan

pengukuran

dan

peningkatan

kinerja

serta

lebih

meningkatkan

akuntabilitaskinerja, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dirasa perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama, yang terdiri dari 22 Sasaran Penunjang Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah serta 1 Penguatan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai berikut : Sasaran

1

Sasaran

2

Sasaran

3

Sasaran

4

Sasaran

5

Sasaran Sasaran

6 7

Sasaran Sasaran

8 9

Sasaran Sasaran

10 11

Sasaran Sasaran

12 13

Sasaran

14

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

15 16 17 18

Meningkatnya Kekuatan Ekonomi pada umumnya dan Kesejahteraan Masyarakat. Terbangunnya Insrastruktur, yang menjangkau kantong-kantong penduduk. Meningkatnya Industri dan Perdagangan menuju ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan meningkatnya sistem Layanan Kesehatan Bermutu dan Terjangkau Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan terakses serta merata. Serta Meningkatnya Budaya Baca masyarakat. Meningkatnya peran serta perempuan pada bidang pembangunan. Meningkatnya pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan sistem penguatan kapasitas SDM dan pemerintah. Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Keamanan. Terwujudnya tempat-tempat Obyek Wisata dan guna melestarikan nilai seni dan budaya lokal. Meningkatnya jumlah penanganan kasus kerusakan lingkungan. Terlaksananya pengelolaan hutan lestari (PHPL), dan pengelolaan kawasan lingdung serta upaya konserpasi pada kawasan daerah aliran sungai (DAS) Meningkatnya pasilitas bandar udara, pelabuhan laut dan sungai. Kepemudaan dan Olah RagaTerwujudnya pemuda dan olah raga yang berkualitas maju, mandiri, demokratis, sehat dan berprestasi. Meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan luasan lahan perkebunan. Swasembada Hasil peternakan. Meningkatnya Ekspor Komoditas perikanan. Meningkatnya target produksi tambang. Meningkatnya Perekonomian Perekonomian Rakyat dengan


27


Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Sasaran

LAKIP 2013

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, serta dengan mewujudkan koperasi berprestasi. 19 Tercapainya Pemantapan Persatuan dan Kesatuan, serta kerukunan. 20 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial 21 Peningkatan Kualitas SDM Dibidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 22.a Peningkatan Swasembada Pangan (Bidang Pertanian) 22.b Pemenuhan Infrastuktur yang mendukung sektor ketahanan Pangan. 23 Terwujudnya Kelembagaan Yang Efektif, efisien, Ketatalaksanaan dan Pelaporan Kinerja yang baik, Pendayagunaan Aparatur Yang baik dan handal,serta tersusunnya Perda /Pergub sesuai kepetingan Umum.

Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Strategi pencapaian tujuan/sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Sasaran kebijakan dan Indikator Kinerja, Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2012 : Tabel. 2.1. Sektor

1 1. Perekonomian (Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah)

Sasaran RPJMD

2 Meningkatnya kekuatan ekonomi pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

4 Pertumbuhan ekonomi (%) PDRB harga berlaku PDRB harga konstan Jumlah investor berskala Nasional ( unit ) Nilai investasi - PMDN -PMA Pemerintah Rasio Penduduk yang bekerja ( % ) Nilai eksport Nilai import Keuangan Daerah - Dana perimbangan - Nilai PAD Laju Inflasi Daerah % Angka Kemiskinan % Tingkat Pengangguran Rangking IPM Nasional


28

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Sektor

2. Infrastruktur Jalan dan Jembatan dll. Sinergi dan harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP)

Sasaran RPJMD

Terbangunnya Inftrastruktur, jalan jembatan, pelabuhan dan Irigasi serta Dainase, terjangkaunya kantong-kantong pemukiman penduduk


1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7.

1 Terselenggaranya penataan ruang, 2 3 guna terwujudnya Rencana tata ruang 4 yang selaras dengan arah pembangunan

3. Industri dan

Perdagangan Menunjang ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan (sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah)

Fasilitasi Ekonomi Kerakyatan

LAKIP 2013

1.

Jumlah Panjang Jalan dalam kondisi baik Jumlah Panjang Jalan Provinsi di Kab ( > 40 km/jam ) Jumlah Panjang Jalan dilalui roda 4 (Km) Jumlah Rumah layak huni. Rasio Rumah layak huni. Jumlah / Panjang Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat Luas irigasi di Kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Penambahan panjang jalan (Km)

Luas Lingkungan Pemukiman (Ha) Rasio ruang terbuka hijau Terselesaikannya RTRWP Prov.Kalteng Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

5

Jumlah Pasilitasi Pasar murah menjelang hari besar keagamaan. Jumlah Peningkatan Pengawasan terhadap industri barang sembako dan barang strategis Jumlah kegiatan pengawasan pos ukur ulang di 14 kab/kota Jumlah Verifikasi dan sertifikasi internal alat standar UPTD Metrologi Jumlah pengujian contoh komoditi sesuai SNI

6

Jumlah eksportir yang di bina di Kab/Kota

7

Jumlah Pameran produk kerajinan unggulan Deksanasda (1 kali)

8 9

Jumlah pembinaan peningkatan pemberdayaan, penguatan ekonomi pedesaan Jumlah survey IKM Kalteng

10

Jumlah pengrajin industri aneka

11

Jumlah Orang mengikuti Bimtek peningkatan kemampuan dan pengetahuan dibidang perdagangan luar negeri

2. 3 4.


29


Sasaran RPJMD

4. Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan,derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatnya system layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.

1.

Sejalan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan

8

Meningkatnya Kualitas Pendidikan, pendidikan berkualias dan terakses serta merata.

1. 2. 3. 4.

5. Pendidikan (Pendidikan berkualitas terakses dan merata, menuju Kalteng HARATI )


2. 3. 4. 5 6 7

5.

6 7 8 9 Meningkatnya budaya baca semua lapisan masyarakat

LAKIP 2013

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Umur harapan hidup (UHH) Rasio dokter persatuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Masyarakat miskin tertangani ( % ) Peningkatan kepuasan pasien - Costomer Acquisition - Customer Layality -Indek kepuasan pasien - Tingkat keluhan yang ditangani Meningkatnya kecukupan tenaga kesehatan serta peralatan - Tingkat pemenuhan SDM - Ketersediaan peralatan - Ketersediaan ruangan. Rasio guru dan murid SD/MI Rasio guru dan murid SMP/MTS Rasio guru dan murid SMA/MA/SMK Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah -SD/MI -SMP/MTs -SMA/MA/SMK Angka Partisipasi sekolah -SD/MI -SMP/MTs -SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni dan Paket A sekolah sederajat SD/MI Angka Pertisipasi Kasar Peket B -SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar Paket C tingkat SMA/MA Prosentase Guru SMA/MAL/SMK, yang melaksanakan pembelajaran

1 2 3

Jumlah perpustakaan ( Unit) Jumlah pengunjung perpustakaan Koleksi buku yang tersedia

4

Jumlah Rak Buku


30


Sasaran RPJMD


5 6 7

6. Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya peran serta perempuan pada bidang pembangunan

1. 2. 3. 4. 5.

7. Pelayanan

Publik Pemerintahan

(Pelembagaan Sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah)

8. Pendayagunaan Aparatur, Polisi Pamong Praja, Linmas, Ormas & Organisasi Partai Politik , serta Hukum

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera dibumi tambun bungai serta Meningkatnya pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah Meningkatnya pendayagunaan aparatur keamanan

LAKIP 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

Jlh Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan Jlh masyarakat yang berkunjung keperpustakaan Jlh Dokumen arsip yg ada di Kab/Kota Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan. Jumlah penyelesaiaan pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Jumlah Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera. Jumlah Pelayanan kasus tanah Negara terselesaikan. Jumlah konfik dalam masyarakat Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas OKP Jumlah pembinaan politik daerah (Parpol) Jumlah layanan terpadu (satu atap) Jumlah unjuk rasa Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian Jumlah Pemilikan KTP E-KTP Jumlah Pemilikan KTP Nasional berbasis NIK

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Rasio pos siskamling perjumlah desa/keluar Jumlah Petugas LINMAS di Kab/Kota Jumlah Pembinaan LSM Ormas dan OKP Jumlah Pembinaan Partai Politik


31


Sasaran RPJMD

9. Pariwisata, Seni

Terwujudnya tempat- tempat objek wisata dan guna melestarikan nilai seni dan budaya lokal

dan Budaya


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

10. Lingkungan

Hidup (Sumber Daya Alam)

Meningkatnya jumlah penanganan kasus kerusakan lingkungan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11. Kehutanan

Meningkatnya cadangan reboisasi dan rehabilitas hutan dan terlaksananya pengelolaan hutan Produksi Lestari Menurunnya jumlah hotspot kebakaran hutan pertahun Terjaminnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konsevasi pada kawasan daerah aliran sungai (DAS)

LAKIP 2013

1 2 3.

Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah Pelaksanakan festival isen mulang Jumlah pagelar seni di mandala wisata Jumlah group kesenian JUmlah Sanggar seni Jumlah gedung tempat Pagelaran Jumlah obyek wisata yang layak dikunjungi Jumlah Hunian Hotel Indek kualitas lingkungan hidup Jumlah Pemantauan dan pengawasan LH (jlh pemantauan Kab/kota) Jumlah akses informasi SDA keaneka ragaman hayati. Jumlah Pemantauan,Pengendalian &Pendataan ekosistem pesisir laut Jumlah Penyelesaian perselisihan LH. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Kab/Kota) Prosentase perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah (AMDAL) Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Hutan alam yang telah mendapat penilaian sertifikat PHPL Jumlah dan luas tanaman industri HTI yang melaksanakan PHPL

4

Jumlah Hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % pertahun

5

Jumlah luas areal rehabilitasi hutan dan lahan dan penanaman hutan rakyat Jumlah pembuatan bibit tanaman kehutanan. Luas lahan kretis indikatif di Kalimantan Tengah

6 7.


32


12. Perhubungan

dan telekomonikasi

Sasaran RPJMD

Meningkatnya pasilitas Bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan sungai


1 2 3.

4

13. Kepemudaan

dan Olahraga

14. Perkebunan

Terwujudnya pemuda yang berkualitas dan tempat olah raga berstandart nasional dan terbinanya atlet olahraga Meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan luas lahan perkebunan

LAKIP 2013

1. 2. 3. 4. 5 6 1. 2. 3.

4.

Jumlah pelabuhan Udara Jumlah orang/barang yang terangkut Pembangunan Darat - Jumlah jembatan timbang pembanguan/optimalisasi terminal - Jumlah terminal antar provinsi Kab/Kota - Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang Angkatan Jalan (akap) - Dermaga sungai - Kapal Angkut Sungai - Perhubungan angkutan laut Jumlah organisasi pemuda (OKP) Jumlah pemuda yang diberikan pelatihan bidang politik. Jumlah pemuda yang ditugaskan membangun desa pada desa PM2 L Jumlah kegiatan olah raga yg diikuti pada pon XVIII (Riau) Terkirimnya atlet olah rga cacat pada pekan pelajar Mengikuti olah raga tradisional 3 cabang) Luas areal perkebunan - -Kebun rakyat - -Perkebunan besar Produksi perkebunan - -Kebun Rakyat - -Perkebunan besar Produksi perkebunan hasil olahan : -Kebun non rakyat -Produksi lebih lanjut -Dipasarkan %% Kebun yang memperoleh insentif/subsidi (PEMDA) -Kebun rakyat -Kebun Non rakyat


33


Sasaran RPJMD

15. Pertanian dan Kehewanan Peternakan

Swasembada hasil peternakan


1.

2.

16. Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya ekspor komoditas perikanan

1. 2. 3. 4. 5. 6 7

17.Pertambangan dan Energi

Meningkatnya target produksi tambang

LAKIP 2013

1 2 3 4 5 6

Populasi ternak : - Sapi potong - Kerbau - Kambing - Domba - Babi - Ayam buras - Ayam ras (petelur) - Ayam ras (pedaging) - Itik Produksi ternak : - Sapi potong - Kerbau - Kambing - Domba - Babi - Ayam ras(petelur) - Ayam ras (pedaging) - itik Jumlah Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan Jumlah Produksi ikan laut hasil tangkapan Jumlah Peningkatan Produksi Hasil benih ikan air tawar. Jumlah Peningkatan hasil tangkapan ikan ( perikanan) Jumlah Tingkat konsumsi ikan masyarakat perorangan Jumlah Peningkatan volume produksi olahan hasil perikanan. Jumlah Peningkatan PAD sektor kelautan dan perikanan Jumlah Produksi batu bara - PKP2B - Kuasa pertambangan Jumlah Kuasa pertambangan emas Jumlah Kuasa pertambangan bijih emas WPR (wilayah pertambangan rakyat ) Jumlah Surat ijin pertambangan rakyat daerah Jumlah Surat ijin pertambangan Pengusaha (swasta)


34


18. Koperasi dan UMKM

Bi 19. Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa

20. Sosial Kemasyarakatan

21. Tenaga kerja dan transmigrasi

Sasaran RPJMD

LAKIP 2013 Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya perekonomian rakyat, jlh koperasi , dan peningkatan status kelembagaan koperasi

1. 2. 3. 4.

Tercapainya pemantapan persatuan, kesatuan serta kerukunan beragama

1.

Terlaksananya pelayanan rehabilitas kesejahteraan sosial

1.

Tersedianya kualitas dan produktifas SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasi dan meningkanya SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

1 2 3

5.

2. 3. 4. 5.

2. 3.

4 5 6 7 8 9

Jlh Koperasi di Kalteng Jlh Koperasi aktif Monev fasilitasi, pengendalian KUMKM Jumlah Penilaian kepada KSP/USKoperasi Tk Prov.Kab/Kota Jumlh koperasi berprestasi tk Prov. Dan ikut ke tingkat Nasional

Jumlah kejadian/insiden yang disebabkan masalah keagamaan. Jumlah perselisihan antar umat beragam Angka kriminalitas % unjuk rasa yang berlangsung aman Jumlah sarana dan prasarana kehidupan beragama/peribadatan meliputi : - Mesjid - Gereja - Vihara - Pura - Klenteng Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rahabilitas Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial Jumlah Penanganan penyendang masalah kesejahteraan sosial Tingkat Pengangguran terbuka Rasio penduduk yang bekerja Prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umur. Partisifasi angkatan kerja Angkatan kerja dan yang bekerja. Angka sengketa pengusaha-pekerja Tingkat partisifasi angkatan kerja Jumlah Pencari kerja ditempatkan. Jumlah Pesertas Keselamatan dan perlindungan pekerja (K2P)


35


Sasaran RPJMD

22. a.Pertanian dan Kehewanan

Terpenuhinya swasembada pangan, infrastuktur yang mendukung sector ketahanan pangan serta penambahan luas areal tanaman pangan bertambahnya produksi tanaman pangan

22.b.Ketahanan Pangan

23. Pemerintahan (Reformasi Birokrasi Perwujudan Kepemerintahan yang baik)

Terwujudnya pemenuhan infrastuktur yang mendukung sector ketahanan pangan secara nasional Terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance), Kebijakan Kelembagaan dan analisis jabatan Membentuk kepemerintahan, Penata laksana dan Pelaporan kinerja yang baik, dan bersih, mewujudkan pelayanan akuntabel serta bebas KKN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Luas tanaman pangan Jumlah Produksi Padi sawah Jumlah Produksi Padi lading Jumlah Produksi Jagung Jumlah Produksi Kedelai Jumlah Produksi Kacang tanah Jumlah Produksi Kacang hijau Jumlah Produksi Ubi kayu Jumlah Produksi Ubi jalar Produksi tanaman pangan ( Kwintal ) : Padi sawah Padi lading Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalan

1 1Regulasi ketahanan pangan 2 2. Ketersediaan pangan utama 3 3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LSM) 4 4. Rata-rata jlh kelompok binaan PKK 5 5. Pola pangan harapan (sektor) 6 6. Penurunan daerah rawan gizi buruk (kec.) 1. Jumlah Evaluasi perangkat daerah provinsi, Kalimantan Tengah 2. Jumlah Pembinaan dan asistensi perangkat 3. Daerah Kab/Kota 4. Jumlah SKPD yang menyusun kembali Perda Kelembagaannya 5. Jumlah Jabat Pen gawai yang di analisis Jabatannya 1. Jumlah SKPD Yang Penyusunan Lakip 2. Predikat Lakip Setda Prov.Kalteng Prestasi memuaskan 3. Jumlah SKPD yang menyusunan penetapan kinerja 4. Jumlah SKPD Pelayanan Publik yang dievaluasi Pelayanannya 5. Kompetisi Peningkatan Kaulitas Pelayanan Publik 6.Jumlah Apartur yang membuat LHKP


36


Sasaran RPJMD


7. Jumlah SKPD percontohan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik

RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 - 2015 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2010-2015, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2013 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian

aktivitas

operasional

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2013 ini.

CARA CAPAI SASARAN / PERWUJUDAN VISI DAN MISI Guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diatas melalui program-program dengan strategi sebagai berikut :


37


LAKIP 2013

Tabel. 2.2. PROGRAM KINERJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 Stategi I

:

Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan Lingkungan hidup

Kebijakan Umum 1.

Pengembangan ekonomi unggulan direncanakan terlebih dahulu dalam tata ruang yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan

2.

Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menghasilkan tata ruang yang juga untuk penyiapan kota palangka raya sebagai pusat pemerintahan NKRI

Program Pembangunan Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Program pengembangan cluster ekonomi. Program perencanaan tata ruang Program pemanfaatan ruang Program Pengendalian pemanfaatan ruang Program penyiapan kota Palangka Raya sebagi pusat pemerintahan NKRI Program pengendalian pencemaran perusakan lingkungan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH Program penyiapan pengembangan wilayah pertambangan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya miner dan batubara, migas dan panas bumi Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Strategi II 1.

2.

: Perbaikan sistem dan akses pendidikan Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Program penenigkatan mutu pendidikan dan Perbaikan sistem bagi tenaga 1. tenaga kependidikan pendidikan untuk meransang dan Program peningkatan kesejateraan tenaga meningkatan motivasi pengabdian dan 2. pendidik dan kependidikan prefesionalisme dalam berkerja Program Peningkatan kapasitas sumber daya Peningkatan kapasitas organisasi dan 3. aparatur manajerial serta dukungan infrastruktur 4. Program peningkatan manajemen pelayanan data dan informasi pendidikan pendidikan


38

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 3.

Peningkatan dukungan saran dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan secara bertahap

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

LAKIP 2013

Program pengembangan data/informasi Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan Menegah Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Program pembangunan jalan dan jembatan Program pengadaan alat angkutan jalan raya Program pengadaan alat angkutan air

Strategi III 1.

2. 3.

: Perbaikan sistem dan akses kesehatan Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Perbaikan regulasi dan standarisasi 1. Program standarisasi pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan kuantitas dan kualitas 4. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu tenaga kesehatan melahirkan dan anak. Peningkatan dan dukungan sarana dan 5. Program peningkatan pelayanan kesehatan prasarana serta infrastruktur bidang anak balita kesehatan secara bertahap 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 7. Program peningkatan pelayanan tenaga kesehatan 8. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana tenaga kesehatan 9. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan 10. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan saran dan prasarana kesehatan 11. Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial

Strategi IV

:

Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika

Kebijakan Umum 1.

Perbaikan regulasi dan pengaturan 1. bidang transportasi, komunikasi, dan 2. informatika

Program Pembangunan Daerah Program penyusunan sistem transportasi Program penyusunan sistem komunikasi dan informatika


39

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 2.

Pengembangan dan perbaikan 3. infrastruktur dan saran/prasarana transportasi, komunikasi, dan informatika 4. dengan tetap memperhatikan prioritas pada daya dukungnya bagi 5. pengembagan ekonomi lokal dan kerakyataan

Strategi V

1.

:

LAKIP 2013

Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Program pembangunan/pengadaan jaringan komunikasi dan informatika

6.

Program pembagunan jaringan komunikasi dan informatika

7.

Program pembangunan pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

8.

Program rehabilitas pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

9.

Program peningkatan pelayanan perhubungan

10.

Program peningkatan prasaran dan fasilitas perhubungan

11.

Program peningkatan prasarana dan fasilitas transportasi udara.

Pengembangan infrastruktur pengairan

Kebijakan Umum Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan makro dan mikro serta pencetakan sawah

1. 2. 3.

Program Pembangunan Daerah Program pengembagan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pembagunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembagunan turap/talud/bronjong

Strategi VI 1.

: Pengembangan sumber energi untuk masyarakat Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Penyediaan prasarana pembangkit listrik 1. Program pembinaan dan pengembangan yang memprioritaskan pengembangan bidang ketenagakistrikan dan energi ekonomi kerakyatan dan interkoneksi jaringan listrik dengan sistem se kalimantan


40


LAKIP 2013

Strategi VII 1.

2. 3. 4. 5.

: Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Penguatan pilar dan fundamentasi 1. Program peningkatan akses terhadap sumber sistem ekonomi kerakyatan yang daya produktif berbasis sumber daya dan bahan baku Program pengembangan industri kecil dan lokal menengah 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan disokong oleh industri kecil dan menengah serta koperasi yang handal Peningkatan produksi dan perluasan jaringan permasaran dalam rangka peningkatan daya saing Pengembagan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar Pengembangan industri kecil dan menerngah

3.

Program peningkatan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM

4.

Program penguatan kelembagaan koperasi Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program penguatan kelembagaan koperasi

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

yang

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program pengembangan dan pengendalian perikanan tangkap Program kerawanan dan kewaspadaan pangan Pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdangan Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan Program peningkatan produksi pertanian Program peningkatan produksi perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian Program pemberdayaan penyuluhan perkebunan lapangan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pengembangan wirausaha


41

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

LAKIP 2013

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program pemanfataan potensi sumber daya hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan Program pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir Program pengawasan dan pengendalian SKPD Program penumbuhan industri agro Program peningkatan produksi perikanan budidaya Program peningkatan daya saing produk perikanan Program rehabilitas hutan dan lahan Program pengembagan agribisnis dan keamanan pangan Program ketahanan pangan dan gizi kelaurga Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

Strategi VIII 1.

2. 3.

4.

: Peningkatan daya saing masyarakat Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Peningkatan masyarakat yang 1. Program dan penyakit sosial lainnya menunjang perekonomian melalui Program peningkatan kualitas dan produktifitas efektifitas fungsi BLK. Dan sejenisnya 2. tenaga kerja Rekruitmen, diklat bagi tenaga penyuluh, 3. Program peningkatan kesempatan kerja instruktur serta fasilitator Peningkatan produktivitas tenaga kerja 4. Program perlindungan dan pengembangan melalui peningkatan ketrampilan dan lembaga keternagakerjaan sarana produksi Peningkatan sarana dan prasarana, 5. Program peningkatan iklim usaha yang fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam rangka penguatan dan Program peningkatan akses terhadap pengembangan kapasitas lembaga 6. sumberdaya produktif kemasyarakatan 7. Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan usaha mikro kecil menengah 8. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan


42

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

LAKIP 2013

Program pengembagan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewurausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Program peningkatan keberdayaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program pengembagan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM

Strategi IX 1.

: Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan 1. Program peningkatan kapasitas aparatur secara terencana dan sistematis, dihubungkan dengan perencanaan karier untuk menghasilkan layanan dan kinerja yang lebih baik

Strategi X

1.

2.

3.

4.

:

Penguatan sendi budaya dan pembangunan Kebijakan Umum Pengembangan dan penguatan peran 1. budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat 3. tentang kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat 4. Pembuatan regulasi dalam rangka 5. penggunaan simbol –simbol adat dalam bidang seni dan budaya dalam acara-acara 6. resmi pemerintahan Pelaksanaan sosialisasi tentang budaya dan 7. kesenian lokal dalam rangka meningkatan pengetahuan dan wawasan budaya lokal

kearifan lokal yang mendukung aktivitas Program Pembangunan Daerah Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan pemberatasan penyakit masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pendidikan politik masyarakat Program pengembangan kekayaan dan keragaman budaya Program pengelolaan keragaman budaya


kekayaan

43

dan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Dari 10

LAKIP 2013

strategi dengan pelaksanaan program-program kerja, kemudian

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target kinerja, melalui Penetapan Kinerja yang pada tahun 2013

telah ditetapkan 23 termasuk 1 sasaran untuk

perwujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance).

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah Kalimantan Tengah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan. Ini merupakan jawaban terhadap sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah, sebelumnya. Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: 1. Mengidentifikasi Usulan Prioritas dari Berbagai Sumber/Telaahan. Dilakukan

untukmendapatkan

gambaran

tentang

serangkaian

prioritas

atau

faktorfaktor penting yang menjadi isu strategik tahun perencanaan dan proyeksi prioritas kedepan. Selain itu, identifikasi juga dilakukan untuk mengetahui faktorfaktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: Adapun sumber (usulan) prioritas, antara lain berasal dari : a. Kebijakan nasional dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2013. b. Kebijakan provinsi untuk tahun 2014. c. Telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah. d. Telaahan hasil review evaluasi kinerja SKPD tahun 2012 dan 2013

2. Mengevaluasi Hasil Review atas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui prioritas dan sasaran pembangunan tahun Rencana Kinerja Tahunan. Dengan memperhatikan tingkat capaian target kinerja tahun berlalu. Dan Program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendalakendala yang dihadapi, Kalimantan Tengah Bumi Pancasila, Bumi Tambun Bungai

44


LAKIP 2013

serta prioritas dan sasaranpembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi, selanjutnyaditentukan sejauh mana prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana masih relevan dengan asumsi-asumsi yang mendasar.


45


LAKIP 2013

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 SASARAN 1 A. MENINGKATNYA KEKUATAN EKONOMI PADA UMUMNYA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indikator Kinerja Satuan Target Pertumbuhan Ekonomi ( % ) 1. % 7,1 2. Pertumbuhan PDRB % 7,1 3. PDRB Perkapita Juta/Rp. 24,0 4. Jumlah Investor berskala Nasional Unit 407 5. Nilai investasi : $ 23.600  PMDN ( 000 ) $ 8.700  PMA ( 000 ) 6. Rasio Penduduk yang bekerja % 97,25 150,68 jt 7. Nilai Eksport $ 6,50 jt Nilai Import $ 1.375.916 jt 8. Dana Perimbangan Daerah Milyar (Rp.) 874.484 jt 9. Nilai PAD Milyar (Rp.) 10. Laju inplasi % 40 11. Angka kemiskinan % 3,0 12. Tingkat Pengangguran % 2,75 13. Rangking IPM % 6 B. MENINGKATNYA KEKUATAN EKONOMI PADA UMUMNYA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indikator Kinerja Satuan Target Luas Lingkungan Pemukiman 1.655.810 1. Ha 2. Ruang terbuka hilaju Ha 1 3. Dokumen RTRWP (Yang ditetapkan) Dokumen 1 4. Dokumen RKPD (Yang ditetapkan) Dokumen 1

1 2 3 4 5 6 7 8

SASARAN 2 TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR, YANG JALAN MENJANGKAU KANTONG-KANTONG PENDUDUK Indikator Kinerja Satuan Target Panjang Jalan dalam kondisi baik Km 1.269,15 Panjang Jalan Provinsi di Kab. Dapat dilalui 6.300 > 40 km/jam Km Panjang jalan dilalui roda 4 Km 1.679,96 Penambahan Panjang Jalan Km 100,00 Rumah Layak Huni Unit 573.229 Rasio Rumah Layak Huni % 1 : 3:26 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan Buah/M 1.400 air tidak tersumbat Luas Irigasi di Kab. Dalam kondisi baik Ha 87,288


46


LAKIP 2013

SASARAN 3 MENINGKATNYA KEKUATAN EKONOMI PADA UMUMNYA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indikator Kinerja Satuan Target 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11.

Jumlah Pasilitasi Pasar murah menjelang hari besar keagamaan. Jumlah Pengawasan terhadap industri barang sembako dan barang strategis Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan perlindungan konsumen Jumlah alat UTTP yg telah ditera ulang sesuai standar berlaku Eksport bersih perdagangan Jumlah eksportir yang di bina di Kab/Kota Jumlah pengunjung pameran produk kerajinan unggulan Deksanasda (1 kali) Pertumbuhan Industri Konstribusi sector perdgangan PDRB Terbinanya pengrajin industri aneka Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dibidang perdagangan luar negeri

Kali/tahun

28

Kali/tahun

56

orang

250

buah US $ eksportir

3000 1.181,74 15

Pengunjung Stand.

750

Unit % orang

5.999 22,5 45

orang

30

SASARAN 4 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN SISTEM LAYANAN KESEHATAN BERMUTU DAN TERJANGKAU, dengan Semboyan “Kalteng Barigas” Indikator Kinerja Satuan Target 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Umur harapan hidup (UHH) Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk Prosentase Masyarakat miskin tertangani

Orang orang Umr % % %

27 180 71,70 0,57 3,13 100

7

Prosentase Peningkatan Kepuasan Pasien.

%

0

8

Costomer acgisition Customer loyality Indek kepuasan pasien Tingkat keluhan yang ditangani Prosentase Terpenuhinya SDM kesehatan Prosentase Ketersediaan peralatan dengan Ketersediaan ruangan

% % %

60 40 40

% %

96 96

9 10 11.


47


LAKIP 2013

SASARAN 5 MENINGKATNYA PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN TERAKSES SERTA MERATA dengan Semboyan “Kalteng Harati” Indikator Kinerja Satuan Target 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7 8 9 10. 11 12 13

Rasio guru dan murid : - SD / MI Rasio guru dan Murid : - SMP/SLTP Rasio guru dan Murid : - SMA/SLTA Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia (sekolah) - SD/MI - SMP/SLTA - SMA/SLTA

Guru/Murid

1: 18

Guru/ Murid

1 : 18

Guru/ Murid

1 : 18

% % %

90,55 43,68 24,50

%

98,87

% %

85,59 65,24

%

98,89

%

94,42

% %

68,09 85,46

%

14

Unit Orang/tahun Jlh/judul

227 296.336 96.750

Angka Partisipasi Sekolah - SD/M - SMP/SLTA/MTs - SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni Paket “A” Tingkat SD/MI Angka Partisipasi Kasar Paket “C” Tingkat SMA/MA Angka Partisipasi Kasar Paket “C” Tingkat SMA/MA Prosentase Guru SMA/MAL/SMK, berkualitas S1/D4 & bersertifikasi Prosentase sekolah SMA/MAL/SMK, melaksanakan E – pembelajaran (e-learning) Meningkatnya Budaya Baca semua lapisan masyarakat Jumlah Perpustakaan Jumlah Pengunjung Jumlah koleksi buku yang tersedia

. SASARAN 6 MENINGKATNYA PERAN SERTA PEREMPUAN PADA BIDANG PEMBANGUNAN Indikator Kinerja Satuan Target 1.

Partisifasi angkatan kerja perempuan (%) %

34,97

2.

Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

%

100

3.

Rasio akseptor KB

%

22,79

4. 5

Capaian Peserta KB aktif Jumlah Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

orang orang

379,765 164.165


48


LAKIP 2013

SASARAN 7 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT, DENGAN SISTEM PENGUATAN KAPASITAS SDM DAN PEMERINTAH Indikator Kinerja Satuan Target 1.

Jumlah Pelayanan kasus tanah Negara

2.

Jumlah konflik dalam masyarakat

3. 4. 5

Jumlah Peserta dalam Kegiatan pembinaan politik daerah (parpol) Jumlah layanan terpadu satu pintu Jumlah unjuk rasa

6

Pemilikan KTP

7

Jumlah desa Program PMPN -Mandiri

8

Gerakan PM2L-PMPN mandiri

Kejadian

86

Kejadian

0

Parpol/orang Unit kali

38 14 3

Penduduk

1.434.385

Desa

42

kegiatan

42

SASARAN 8 MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN APARATUR KEAMANAN Indikator Kinerja Satuan Target 1.

Rasio jlh Polisi Pamong Praja 10.000 penduduk

2. 3.

Jumlah konflik dalam masyarakat Jumlah Peserta dalam Kegiatan pembinaan politik daerah (parpol) Jumlah Peserta dalam pembinaan LSM, ormas dan OKP Jumlah unjuk rasa

4. 5

Kejadian Kejadian

75 0

Parpol/orang Unit kali

22,77 13 3

SASARAN 9 TERWUJUDNYA TEMPAT-EMPAT OBYEK WISATA DAN GUNA MELASTARIKAN NILI SENI DAN BUDAYA LOKAL Indikator Kinerja Satuan Target 1. 2. 3. 4. 5

Jumlah Penyelenggaraan festiwal seni dan budaya (kali) Jumlah festival isen mulang yang terlaksana. Jumlah pagelaran seni di mandala wisata Jumlah grup kesenian sanggar seni Jumlah gedung (unit)pagelaran seni budaya

Kegiatan Kegiatan Kegiatan buah kali

1 1 0 178 17

6

Jumlah objek wisata yg layak di kunjungi

Buah/tempt

4

7

Jumlah hunian hotel

orang

0


49


LAKIP 2013

SASARAN 10 MENINGKATNYA JUMLAH PENANGANAN KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN Indikator Kinerja Satuan Target 1.

Indeks Perbaikan peringkat kualitas lingkungan hidup.

2. 3.

Jumlah Pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup Jumlah informasi Peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH. Jumlah Pemantauan pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut Jumlah Penyelesaian perseliihan sengketa Lingkungan Hidup Jumlah Kab/Kota yang menangani iklim Mitigas dan adaptasi perubuahan perubahan iklim (kab/Kota) Melakukan pengelolaan limbah B3 (AMDAL)

4. 5 6 7

Indeks

7

Kejadian Kab/kota

9 7

lokasi

6

kasus

10

Kab/Kota

3

Proses

0

SASARAN 11 TERJAMINNYA PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SERTA UPAYA KONSERVASI PADA KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Indikator Kinerja Satuan Target 1. 2. 3. 4.

Jumlah Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah wilayah yang ditetapkan sebagai kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Jumlah kasus illegal logging mengalami penurunan 20 %/ tahun Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % / tahun

Ha Orang/brg

14.400 2.370,40

kasus

51

Titik api

4.489

SASARAN 12 MENINGKATNYA PASILITASI BANDAR UDARA PELABUHAN LAUT DAN SUNGAI Indikator Kinerja Satuan Target

5

Jumlah penumpang angkutan udara. Jumlah orang/barang yang terangkut (ton) Jumlah KIR Angkutan umum (unit) yg ada (th 2010/21.867) Jumlah angkutan sungai yg ada. ( th.2010=4.781) Jlh terminal angkutan jalan (tepy A dan B)

6 7

Jlh lintas terpasang disungai Jumlah dermaga sungai kapal angkutani sungai

buah buah

458 6

8

Jumlah perhubungan angkutan

Orang

2

1. 2. 3. 4.


Rute Orang/brg Unit

5 2.370,40 200

buah

50

kali

1

50


LAKIP 2013

SASARAN 13 TERWUJUDNYA PEMUDA DAN OLAH RAGA YANG BERKUALITAS MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS, SEHAT DAN BERPRESTASI Indikator Kinerja Satuan Target Organisasi 65 1. Jumlah organisasi pemuda (OKP) Orang 30 2. Jumlah Organisasi Olah Raga Orang 42 3. Jumlah Gelanggang Balai Olah Raga

SASARAN 14 MENINGKATNYA PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN DAN LUASAN LAHAN PERKEBUNAN Indikator Kinerja Satuan Target 1. 2. 3. 4.

Luas areal perkebunan -Kebun rakyat -Perkebunan besar Produksi perkebunan -Kebun rakyat -Perkebunan besar Produksi perkebunan hasil olahan. Divesifikasi tanaman dilahan karet

Ha Ha

642.187 982.917

Ton Ton Ton Ha

267.532 96.430,89 1.000.000 50

SASARAN 15 SWASEMBADA HASIL PETERNAKAN Indikator Kinerja Satuan 1.

Populasi ternak :  Sapi potong  Kerbau  Kambing

 Domba     

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Babi Ayam buras Ayam ras petelor Ayam ras pedaging Itik

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

SASARAN 16 MENINGKATNYA JUMLAH KOMODITI HASIL PERIKANAN Indikator Kinerja Satuan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kelautan Orang dan Perikanan pada Tahun 2013 Produksi ikan (hasil tangkapan) : Jumlah Produksi perikanan budidaya ton Jumlah Produksi benih ikan Juta/ekor Jumlah hasil tangkapan ikan ton Jumlah tingkat konsumen ikan masyarakat / tahun kg Jumlah Volume produksi olahan hasil perikanan ton Jumlah PAD sektor kelautan dan Perikanan (000)Rp.


Target 78.913 19.304 51.802 3.219 419.476 10.075.622 57.261 4.756.724 467.342

Target 171.996

76.625 325.532 36.80 11.575 99.200.000

51


1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

LAKIP 2013

SASARAN 17 MENINGKATNYA TARGET PRODUKSI TAMBANG Indikator Kinerja Satuan Produksi batu bara -PKP2B Ton -Kuasa pertambangan Ha Kuasa Pertambangan Emas Bh Kuasa Pertambangan Bijih emas Bh WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) H Bh Surat ijin pertambangan rakyat Rasio tersedianya daya listrik

SASARAN 18 MENINGKATNYA PEREKONOMIAN RAKYAT Indikator Kinerja Satuan Jumlah Koperasi Bh Jumlah Koperasi aktif Bh Jlh KUMKM yang di evaljuasi (Moniv) di kab/kota KUMKM Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan Bh JUmlah Koperasi yang mendapat Penilaian Tk Bh Prov.& Nasional

Target 1.366.626 28 160 28 16 690

Target 2.551 1.900 50 50 12

SASARAN 19 MENINGKATNYA PEMANTAPAN PERSATUAN, KESATUAN KERUKUNAN BERAGAMA Indikator Kinerja Satuan Target Jumlah kejadian /insiden yang disebabkan masalah Kasus 0 keagamaan Jumlah Perselisihan anatar umat beragama Kasus 0 Unjuk rasa masalah keagamaan Kali 50 Jumlah sarana dan prasarana kehidupan beraagama Bh 12 / beribadah yang mendapat bantuan : -Masjid -Gereja -Wihara -Kelenten -Pura


Bh Bh Bh Bh Bh

52


1. 2. 3. 4. 5

LAKIP 2013

SASARAN 20 MENINGKATNYA PELAKSANAAN PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Indikator Kinerja Satuan Target Jumlah Saran sosial seperti panti asuhan, panti Unit 100 jompo dan panti rehabilitasi. Jlh org penduduk miskin kelompok sosial yg 1.275 Orang memperoleh bantuan sosial Jumlah Penanganan penyandang masalah Kasus 220 kejehteraan social Jumlah Keluarga Pemberdayaan fakir miskin. KK 1.200 60 KK Jumlah Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT):

SASARAN 21 TERSEDIANYA KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS SDM DIBIDANG KETENAGA KERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN Indikator Kinerja Satuan Target 1. Angka partisipasi angkatan kerja % 600 2. Angka sengketa pengusaha & pekerja pertahun 60 % 3. Tingkat partisifasi angkatan kerja % 76 4. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan % 2.000 5. Tingkat Pengangguran terbuka orang 6. Keselamatan dan perlindungan orang 7. Transmigrasi swakarsa orang

SASARAN 22.a SWASEMBADA PANGAN 1.

Indikator Kinerja Luas tanaman pangan : 1. P a d i. ( Jumlah luas ) Padi sawah Padi ladang Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

2.

Produksi tanaman pangan : 2. P a d i. ( Jumlah produksi) Padi sawah Padi ladang Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar


Satuan

Target

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

208.757 141.953

Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha

4.868 3.600 933 11,33 6,26 1.480 465.451 203.083 9.585 2.370 1.062 173 78.675 10.072 53


1. 2. 3. 4. 5.

LAKIP 2013

SASARAN 22.b PEMENUHAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG SEKTOR KETAHANAN PANGAN Indikator Kinerja Satuan Target Regulasi Ketahanan Pangan Pergub 1 Ketersediaan Pangan utama (surplus beras dlm ton) 98.640 ton Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Sosial desa 5 Masyarakat (LSM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK % 4,90 0 % Penurunan daearah rawan gizi

SASARAN 23 REFORMASI BIROKRASI

1. 2. 3. 4. 5.

TEREVALUASINYA KEBIJAKAN DAN ANALISIS JABATAN Indikator Kinerja Satuan Jumlah SKPD yang di evaluasi perangkat daerahnya SKPD Jumlah Kab/Kota yang mendptkan pembinaan Kab/Kota perangkat daerah Jumlah SKPD yg perlu penataan kembali SKPD nomenklaturnya Jumlah organisasi penataan sarana kerja SKPD Jumlah Jabatan (Analisis ANJAB) Jabatan

TERLAKSANANYA PENATALAKSANAAN DAN PELAPORAN KINERJA Indikator Kinerja Satuan 6. Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP yang baik : Nilai Katagori = AA > 85 – 100 ( Memuaskan ) SKPD Nilai Katagori = A > 75 – 85 ( Sangat baik ) SKPD Nilai Katagori = B > 65 – 75 ( Baik ) SKPD Nilai Katagori = CC > 50 – 65 ( Cukup baik ) SKPD Nilai Katagori = C > 30 – 50 ( Agak kurang ) SKPD Nilai Katagori = D 0 - 30 (Kurang) SKPD perlu banyak perbaikan 7. Jumlah SKPD yang mengikuti kompetisi peningkatan kualitas pelayanan publik : - Kabupaten Kab - SKPD SKPD 8 Jumlah Aparatur yang menyusun SOP Orang PENDAYAGUNAAN APARATUR 9 Jumlah PNS yang melapor administrasi LHKPN orang


Target 0 14 42 42 855

Target 38 0 0 1 17 10 0

4 12 55 2000

54

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang LAKIP 2013

Recommend Documents