ISEN MULANG, Edisi Oktober 2010

2

ISEN MULANG, Edisi Oktober 2010


3

Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng “Isen Mulang”

Daftar Isi ;

Tiga Menteri Kunjungi Kalteng_____________3 Aparatur Pemerintah Daerah Profesional Dapat Menjawab Tantangan_________________7 Gubernur Kalteng Pejabat Sementara Bupati Kobar_____________________8 Paparan BPS Kalteng 2010 Kalteng, Angka Kematian Bayi Mencapai 16,71 Persen, Buta Huruf 6,33 Persen___________________9 Masalah RTRWP Kalteng, Masalah Nasional______10 Pantauan Kepala SKPD Terhadap Staf, Tekan Penyimpangan Kinerja_____________10 Tiga Kabupaten di Kalteng Trendsetter Gerber MLT________________________11 Kalteng, Lahan Pertanian “Jawa” Kedua______12 Pertahankan Produksi Beras, Kalteng Dapat Penghargaan______________________13

Pelindung : Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalteng Pengarah : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Pemimpin Redaksi: Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan Koordinator Redaksi: Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Sekretaris : Kepala Sub Bagian Acara Staf Pelaksana : Imam. B, S.sos. Benito Zuares, Eka Supriyaningsih Alamat Redaksi : Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya Telp/Fax (0536) 3221365/3230666 E-mail: [email protected]

895 Desa di Kalteng Masih Tertinggal__________ __14Revitalisasi BPADD, Optimalkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat____________14

Ijin Penerbitan Khusus No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Kalteng Minim Penyuluh KB_________________ 15

Cover Depan :

Ulang Tahun : Kado Doa Untuk Gubernur Kalteng_______________ 16 Opini : AIR SEMAKIN PANAS________________17

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto di sampaikan ke Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 3221365/3230666. E-mail: [email protected]. Buletin Isen Mulang dapat dilihat di Website Resmi Pemprov. Kalteng : http://www.Kalteng.go.id

4

ISEN MULANG, Edisi September 2010

Wakil Gubernur Ir. H. Achmad Diran saat menerima souvenir dari DAAD di Istana Isen Mulang Palangka Raya

Laporan Utama

Tiga Menteri Kunjungi Kalteng Kalteng Diminta Tingkatkan Kualitas Air Kualitas air di Kalteng ternyata menunjukkan status tercemar ringan, terutama dari parameter total suspended solid (TSS) atau tingkat kekeruhan dan chemical oxygen demand (COD) atau tingkat kebutuhan oksigen di air. Keadaan tersebut memengaruhi indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) provinsi ini sehingga berada di posisi 27 dari 28 provinsi di Indonesia yang dinilai. Menteri Lingkungan Hidup RI, Gusti M Hatta saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalteng dalam rangka meningkatkan IKLH, di Aula Jayang Tingang mengatakan dari tiga kriteria dalam menentukan IKLH, tutupan lahan, kualitas air, dan kualitas udara, nilai kualitas air di Kalteng 2,91 terendah di seluruh Indonesia (18/10). IKLH Kalteng ranking 27 dengan nilai total 45,70 atau satu tingkat di bawah Kalsel 48,25, sementara IKLH nasional 59,79. Rendahnya IKLH tersebut, disebabkan faktor kualitas air. Sedangkan nilai kualitas udara Kalteng masih cukup tinggi mencapai 93,71 dan tutupan lahan 40,48. Menteri LH menyarankan agar Pemprov menjaga tutupan lahan di Kalteng sebab sudah mulai menurun karena banyak dikonversi menjadi perkebunan besar swasta. Hatta tetap memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalteng karena daerah pertama merespons laporan IKLH yang dikeluarkan Kemen LH tersebut. Menurut Hatta, kebijakan dan program yang telah dan akan dilakukan Kalteng sudah tepat, misalnya dengan mengeluarkan peraturan daerah mengenai pola tanam tanpa bakar. Pola ini dinilai punya andil menurunkan hot spot (titik panas). Demikian juga strategi dan program yang disusun untuk meningkatkan IKLH Kalteng hingga urutan tiga pada 2014. Sementara itu, dalam sambutannya, Wagub Kalteng Ir. H Achmad Diran minta peran aktif seluruh bupati/ walikota untuk mencapai target yang telah disusun dengan meningkatkan IKLH hingga urutan tiga dalam lima tahun ke depan. Seluruh bupati/walikota harus berupaya memperbaikan IKLH Kalteng dengan meminta penanggung jawab usaha bidang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di daerah masing-masing membuat kolam penampungan air hujan/embung. Wagub Kalteng menginstruksikan semua unit usaha agar segera membuat kolam penampungan air hujan/ embung air sebanyak-banyaknya di lokasi usahanya. Dan, di setiap lokasi kolam penampungan ditetapkan titik penataan untuk menjamin bahwa air yang mengalir ke sungai sudah memenuhi standar baku mutu kualitas

yang ditetapkan. Selain itu juga diminta menanam pohon penghijauan/ cover crop berdaun lebat dan rapat di sekeliling kolam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan kiri kanan jalan angkut areal terbuka lainnya di lokasi usaha. Juga diminta tiap daerah mempersiapkan dan menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai dengan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Masyarakat yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin (Peti) agar dilokalisasir di WPR yang telah ditetapkan dan diberi izin usaha pertambangan rakyat (IUPR). Kalteng menetapkan target IKLH pada 2010 meningkat dari urutan 27 menjadi 22, kemudian pada tahun 2011 meningkat lagi dari urutan 22 menjadi 17. Pada 2012 meningkat menjadi 12, pada 2013 urutan 7, dan 2014 urutan 3. Langkah utama dalam upaya memperbaiki target peringkat itu terletap pada penanggung jawab usaha bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Sebab, salah satu faktor terjadinya pencemaran air semakin tinggi adalah kedua unit usaha tersebut. Selain seluruh Kepala Badan Lingkungan Hidup di Kalteng, rakor juga hadir Bupati Kapuas, Bupati Barito Selatan, Bupati Murung Raya, Bupati Lamandau, Bupati Katingan, dan Walikota Palangka Raya. Pemkab Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, Barito Utara, dan Sukamara diwakili Wakil Bupati. Kotawaringin Barat mnghadirkan Plh Bupati dan Kotawaringin Timur dihadiri Sekda. Hanya Seruyan yang diwakili oleh Kepala Dinas BLH. Amdal Diperketat Dalam kesempatan tersebut, Hatta juga menyebutkan, pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bagi perusahaan semakin diperketat sesuai UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak dipungkiri cukup banyak Amdal selama ini hanya copy paste dari Amdal sebelumnya. Karena itu pihaknya akan melakukan audit lingkungan agar jenis Amdal yang dibuat asal-asalan mudah diketahui. Kementerian LH sudah bertindak tegas terhadap beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran Amdal dengan menjatuhkan sanksi hukum sesuai UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi adminsitrasi diberikan sebelum lebih tinggi, seperti penuntutan secara pidana. Contohnya, beberapa perusahaan di Sumatera sudah ada yang diputuskan ISEN MULANG, Edisi September 2010

5

Laporan Utama pengadilan untuk membayar denda. Yang sering terjadi di beberapa daerah, ada bupati yang seakan tidak peduli dengan Amdal dan tidak mengawasi pengelolaan limbah perusahaan. Terkait dengan pencanangan Kalteng sebagai Provinsi Hijau atau green province, menurut Hatta hal tersebut sangat direspons oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dalam pola kebijakannya berpedoman pada kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, bahkan mungkin akan diberikan reward. Bentuk reward tersebut bisa saja berupa dana alokasi

khusus (DAK), atau meningkatkan anggaran APBN untuk provinsi bersangkutan. Terlebih sekarang ada pemikiran dari Menteri Keuangan supaya ada DAK climate change. KUR Kurangi Kemiskinan dan Pengangguran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Jika program KUR berhasil diterapkan, angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan hingga nol persen. Karena itu, Pemerintah Kalteng harus mampu mengimplementasikan program KUR di Kalteng. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Mennegkop UMKM) dalam Rapat Kerja Pelaksanaan Penyaluran KUR Kalteng di Aula Bappeda, Sjarifuddin Hasan mengatakan, kalau Kalteng berhasil melaksanakan program KUR, artinya Kalteng dapat menjadi daerah percontohan bagi daerah lain dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran (18/10). Sjarifuddin menjelaskan, petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) tentang KUR sudah beredar di Kalteng, sehingga tidak ada lagi alasan penyaluran

Asisten III Setda Provinsi Kalimantan Tengah Drs. Hardy Rampay, M.Si saat menyambut kedatangan Menteri Koperasi dan UKM RI Sjarifuddin Hasan di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, (foto atas). Menteri Koperasi dan UKM RI Sjarifuddin Hasan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah saat menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aula Bappeda Palangka Raya, (foto kana)

6


laporan Utama mengalami kendala. Bahkan, pihak perbankan diminta tidak meminta jaminan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan KUR tersebut. Pemerintah menjamin 80 persen, sehingga perbankan jangan mempersulit penyaluran KUR untuk masyarakat dan jangan meminta jaminan apapun dari masyarakat. Sjarifuddin menjelaskan, untuk kategori kredit di bawah Rp20 juta, pemerintah memberikan jaminan sebesar 80 persen, namun di atas Rp20 juta harus mengikuti peraturan yang ada. Perbankan jangan mempersulit penyaluran, jika usaha jelas dan prospeknya bagus. Dikatakan, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengikuti perkembangan KUR, karena diyakini bisa menanggulangi angka kemiskinan dan pengangguran serta menyerap tenaga kerja. Sementara itu, penyaluran KUR di Kalteng sendiri, menurut Sjarifuddin, masih dalam kategori biasa, karena perbankan sebagai penyalur KUR belum bisa memenuhi target yang ditentukan pemerintah. Untuk itu, perbankan harus mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah

tersebut. Pada bagian lain diungkapkannya, terdapat 175 ribu lebih koperasi di Indonesia, 51 ribu di antaranya sedang tidak melakukan aktivitas apapun. Namun diyakini, sebanyak 51 ribu koperasi tersebut sedang berpikir untuk pengelolaan usaha ke depan, bukan mati suri. Ke-51 ribu koperasi tersebut akan terus dibina oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, agar di masa mendatang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan diharapkan bisa mendorong perekonomian dan mendominasi ekonomi Indonesia. Sedangkan di Kalteng, sebanyak 621 unit koperasi dianggap mati suri. Namun menurutnya, itu bukan kondisi mati suri melainkan dalam proses atau sedang mengatur strategi memajukan usaha mereka ke depan. Karena itu, dia memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalteng terus melakukan pembinaan terhadap koperasi tersebut. Jangan langsung dilakukan penertiban atau bahkan pencabutan izin koperasi tersebut. Dan tidak ada salahnya menambah modal bagi pelaku KUR yang tengah kesulitan. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran dalam sambutan mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut baik kedatangan Mennegkop UMKM ke Kalteng. Kunjungan ini harus dijadikan motivasi bagi pemerintah untuk memajukan perekonomian di Kalteng, terutama program KUR. Pendidikan Nasional Harus Bebas Dari Perbedaan SARA dan Gender Keragaman corak warna, suku, agama, budaya menunjukkan tingginya nilai Bhinneka Tunggal Ika Negara Republik Indonesia. Sama halnya pada pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), kendati mengenakan ciri khas almamater masing-masing, baik warna maupun bendera perguruan tinggi, sekitar seribu mahasiswa antusias berkumpul menghadiri pembukaan Pesparawi. Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Mahasiswa Tingkat Nasional XI yang digelar di Kota Palangka Raya dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan yang diwakili oleh Staf Ahli. Bidang Kerja Sama Internasional Kementerian Pendidikan Nasional, Ahmad Jazidi didampingi oleh Wakil Gubernur Kalteng, Ir. H. Achmad Diran (18/10). Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Kementerian Pendidikan, Mendiknas Muhammad Nuh mengatakan, pendidikan tinggi masih merupakan sesuatu elastis pada kesetaraan pendidikan, oleh karena itu Mendiknas menegaskan bahwa melalui kegiatan ini Mendiknas mengharapkan agar para mahasiswa dapat berlomba secara positif, kreatif dan inovatis sehingga melalui kegiatan ini kita benar-benar dapat memuji dan memuliakan keagunan Sang Pencipta.


7

Pemerintahan berkat dan rahmat-Nya, kegiatan Pesparawi dapat berjalan lancar, aman, dan tertib. Ditempat yang sama, Ketua Panitia Pesparawi Mahasiswa Joni Bungai menyebutkan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari 15 provinsi seIndonesia, dengan total tim sebanyak 36 peserta dari universitas negeri dan swasta se-Indonesia dari 38 peserta yang terdaftar sebelumnya. Ada tiga jenis kategori yang dilombakan di Pesparawi Mahasiswa Tingkat Nasional, Musica Sacra, Gospel Spiritual dan Spiritual serta Lagu Rakyat (Folklore) Indonesia. Tim tuan rumah akan berusaha tampil maksimal, bersaing sehat dan sportif menghadapi peserta dari kontingen provinsi lain. (BIM)

Pejabat Kemdiknas juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, segenap panitia serta peserta Pesparawi yang telah memberikan bantuan hingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar. Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, SH dalam sambutan dibacakan Wakil Gubernur Ir. H Achmad Diran mengatakan, kegiatan Pesparawi yang merupakan kegiatan dari Dirjen Pendidikan tinggi selain sebagai ajang lomba lagu-lagu rohani bagi para mahasiswa juga sangat penting untuk meningkatkan kebersamaan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilainilai keagamaan di tengah pluralisme agama saat ini. Orang nomor satu di Kalteng ini juga mengingatkan kepada para peserta, meraih prestasi sekecil apapun kita semua adalah pemenangnya. Dan, bagi yang juara harus dihargai sebagai sebuah proses perjuangan panjang dari para peserta. Menteri Pendidikan yang diwakili oleh Staf Ahli. Bidang Kerja Sama Internasional Kementerian Pendidikan Nasional RI Ahmad Jazidi Sementara itu Rektor Universitas didampingi oleh Wakil Gubernur Kalteng, Ir. H. Achmad Diran Palangka Raya Henry Singarasa saat membuka pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) di GPU menyampaikan terima kasih kepada Tambun Bungai Palangka Raya Tuhan Yang Maha Esa atas segala

8


Pemerintahan

Aparatur Pemerintah Daerah Profesional Dapat Menjawab Tantangan menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara efektif, efesien dan ekonomis. Hanya saja, upaya memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah tersebut sering terkendala oleh terbatasnya sumber dana, untuk berinovasi dan mengambil beberapa alternatif tekhnologi dan sumber daya manusia. dalam mengahadapi tantangan. Selain itu, Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan perhatian Lebih lanjut, orang nomor satu di Kalteng ini juga besar terhadap kualitas pelayanan publik diberbagai menjelaskan bahwa, untuk dapat melaksanakan kerja bidang, salah satunya melalui kerjasama antar daerah. sama, tidak hanya mengandalkan potensi dan keinginan Karena pada hakekatnya, penyelenggaraan Pemerintahan saja, tetapi perlu dibarengi dengan upaya peningkatan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemampuan aparat pengelolaannya, yaitu Sumber Daya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayaan, Manusia (SDM) yang menangani kerjasama daerah pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan dengan kapasitas memadai dan dapat mengakomodasi daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam memberikan demokrasi, pemerataan serta keadilan. pelayanan yang cepat, terjangkau dan tidak berbelitbelit. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plt Sekda Kalteng, Dengan aparatur Pemerintah Daerah yang Siun Jarias pada pembukaan Workshop Peningkatan profesional akan menjawab tantangan yang semakin Kapasitas Aparatur Penyelenggara Kerja Sama Antar kompleks. Dengan demikian, Aparatur daerah yang Daerah mengatakan sebagaimana Pasal 195 UU No merupakan satu diantara pilar dalam mewujudkan 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepemerintahan mampu bertanggung jawab untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat lain yang didasarkan pada pertimbangan sinergitas dan secara adil, demokratis dan bermartabat. saling menguntungkan (25/9). Melalui Workshop yang di ikuti 50 peserta Kerjasama tersebut merupakan sarana untuk lebih tersebut, diharapkan mampu mengembangkan memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang pengetahuan, merencanakan dan mempersiapkan satu dengan yang lain dalam bingkai Negara Kesatuan bidang dan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, sesuai dengan potensi dan objek yang dimiliki. (BIM) mensinergikan potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, tekhnologi dan kapasitas fiskal. Dengan kerjasama antar daerah dapat mengurangi kesenjangan antar daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B e n t u k kesejahteraan masyarakat antara lain mengisyaratkan Plt. Sekda Prov Kalteng DR. Siun, SH. MH saat membacakan sambutan Gubernur b a h w a , Kalimantan Tengah sekaligus membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Penyelenggara Kerja Sama Antar Daerah di Palangka Raya daerah harus


9

Pemerintahan

Gubernur Kalteng Pejabat Sementara Bupati Kobar Agar roda Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap berjalan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, SH sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kobar sampai Bupati Definif dilantik Kepala Biro Humas dan Protokol, Drs Kardinal Tarung dalam releasenya mengatakan bahwa, penunjukkan Gubernur sebagai Pjs tersebut setelah Gubernur Kalteng melaporkan situasi dan kondisi terakhir di Kabupaten Kobar, dimana sempat terjadi pergerakan massa yang merusak fasilitas umum, karena tersebar kabar KPU Pusat meminta agar KPU Kobar melaksanakan putusan MK dengan menetapkan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kobar (27/9). Lebih lanjut Kardinal menjelaskan, dalam Surat Keputusan (SK) penunjukan yang dibuat pada hari itu juga dijelaskan tugas Pjs Bupati menjaga agar situasi dan kondisi di Kobar tetap kondusif. Roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan persoalan yang berhubungan dengan belum dibahasnya APBD Perubahan dan lainnya akan segera diselesaikan. Selain itu, Gubernur juga tetap bertugas sebagaimana yang memang menjadi kewenangan selaku Gubernur Kalteng. Dengan ditunjuknya Pj Bupati, diharapkan semua urusan pemerintahan di Kobar yang sempat stagnan dapat pulih kembali dan dapat berjalan dengan lancar.Setelah ada kepastian mengenai Pj Bupati Kobar, Gubernur Kalteng menghimbau agar masyarakat Kobar mempercayakan penyelesaian masalah yang terjadi di Kobar kepada Pemerintah dan tidak melakukan tindakan anarkis. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalteng didampingi Wakil DPRD Kalteng Abdul Razak, Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Jackie, Danrem 102/Pjg Kolonel Inf Sukoso Maksum, Asisten I Setda Provinsi Kalteng Muchtar, Wakil Ketua DPRD Kobar Hasanudin dan Sekda Kobar Achmad Riduansyah. Sebagaimana diketahui, pasca berakhirnya masa jabatan Bupati Ujang Iskandar dan kisruh putusan Mahkamah Konstitusi yang ditolak oleh KPU Kobar, Mendagri menunjuk Plh Bupati. Karena keterbatasan kewenangan Plh, pengambilan kebijakan dan roda pemerintahan menjadi stagnan, terutama dalam pembahasan APBD Perubahan dan beberapa kebijakan strategis lainnya. Pembayaran uang proyek untuk kontraktor yang sudah selesai melaksanakan pekerjaannya menjadi belum jelas. Bahkan, dari inventarisasi yang dilakukan pihak asosiasi Gapensi, Aspekindo, Askindo, Gapeknas dan Gapeksindo, dari sebanyak 34 perusahaan, kewajiban Pemkab Kobar yang masih tertunggak mencapai Rp 8 Miliar. PNS Jangan Masuk Ranah Politik Gubernur Kalteng, yang juga sebagai Pejabat (Pj) Bupati Kobar Agustin Teras Narang, SH dalam

10


Apel Besar di halaman Kantor Bupati Kobar (8/10) mengatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan terus melaksanakan tugasnya sesuai dengan porsinya masingmasing. Diharapkan seluruh PNS tidak terpengaruh dengan siu Pemilukada. Pasalnya, masalah tersebut sudah diserahkan kepada institusi yang berwenang. Orang nomor satu di Kalteng ini juga menegaskan PNS harus tetap melaksanakan tugas dengan kebersamaan, kesatuan dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan. Gubernur Kalteng mengatakan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, terhitung 7 Oktober 2010, dirinya sebagai Gubernur Kalteng telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.44/285/2010 tentang Penunjukan Plh Bupati. Drs. H Muchtar Msi yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesra diangkat Plh Bupati Kobar sampai ditetapkannya keputusan lebih lajut. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalteng juga berpesan kepada Plh Bupati untuk tidak mengambil keputusan yang bersifat prinsipil selama menjabat. Sesuai dengan kewenangannya, diharapkan Plh Bupati tidak mengambil keputusan yang bersifat prinsipil karena itu merupakan kewenangan dari Pj Bupati. (BIM)

Pemerintahan

Paparan BPS Kalteng 2010

Kalteng, Angka Kematian Bayi Mencapai 16,71 Persen, Buta Huruf 6,33 Persen Sensus Penduduk (SP) 2010 Kalteng telah usai. Dari kepadatan penduduk Bumi Tambun Bungai yang mencapai 2.202.599 jiwa. 1.147.878 jiwa laki-laki dan 1.054.721 jiwa perempuan. Dari hasil kalkulasi tersebut, tingkat kematian bayi mencapai 16,71 persen dan buta huruf mencapai 6,33 persen. Berbagai data dan fakta yang dipaparkan oleh BPS yang notabene kali pertama di Indonesia ini, menjadi pedoman untuk membuat kebijakan. Berbagai kebijakan pembangunan itu antara lain, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, perekonomian dan angka kemiskinan. Sementara terkait data yang membuat Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH miris, yakni dengan capaian angka kematian bayi dan buta huruf di Kalteng, Gubernur akan melakukan pengkajian lebih intensif. Menurutnya, jika pelaku buta huruf diatas 70 tahun, tentu sudah tidak mungkin dilakukan pembenahan. Jika usia buta huruf sekitar 15 tahun, maka kebijakan Pemerintah dibidang pendidikan akan lebih dioptimalkan. Sementara itu terkait, kematian bayi yang mencapai 16,71 persen, Gubernur akan bekerja

sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan secara khusus akan melihat kebijakan penanganan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kalteng ini mengucapkan terima kasih kepada BPS melalui Kepala BPS, Dantes Simbolon, yang telah memberikan sesuatu yang baik, terutama bagi Kalteng. Data dari BPS sangat detail. Artinya, pada satu titik bisa tahu orangnya. Jika dahulu hanya bisa mendeteksi desanya saja, sekarang ini orang (buta huruf, red) bisa terlihat. Hasil SP 2010 oleh BPS yang dipaparkan langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH pada Sabtu, 9 Oktober 2010 di Istana Isen Mulang tersebut, selain data jumlah kematian bayi dan buta huruf di Kalteng yakni, jumlah penduduk Kalteng terbesar di Kalteng berada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 373.842 jiwa dengan rincian 197.213 jiwa laki-laki dan 176.629 jiwa perempuan, disusul Kabupaten Kapuas sebesar 329.406 jiwa dengan rincian 167.945 jiwa laki-laki dan 161.461 jiwa perempuan.jumlah ini dari berbagai suku yang berdomisili di Kalteng. 50,43 persen Suku Dayak Kalteng, Banjar 23,03 persen, Jawa 21,43 persen, Madura 2,09 persen adan suku lainnya 3,03 persen.(BIM)

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH saat memberikan sambutan pada Coffee Morning pada saat paparan BPS Prov Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya ISEN MULANG, Edisi Oktober 2010

11

Pemerintahan

Masalah RTRWP Kalteng, Masalah Nasional Pembahasan RTRWP Kalteng bukan lagi menjadi masalah provinsi, tetapi menjadi masalah nasional. Karena itu, Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH bersama Bupati/Walikota se Kalteng kembali melakukan ekspose RTRWP di hadapan Komisi IV DPR RI. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan optimis, penyelesaian RTRWP Kalteng, selesai pada masa sidang 2010. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti masukan dari Gubernur Kalteng terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng dalam Paninia Kerja (Panja) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan. Kepala Biro Humas dan Provinsi Setdaprov Kalteng, Drs. Kardinal Tarung menjelaskan bahwa, Gubernur Kalteng telah melakukan ekspose dihadapan Komisi IV DPR RI terkait usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (PPKH) dalam revisi RTRWP Kalteng. Usulan PPKH dalam revisi RTRWP Kalteng sebagai landasan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kalteng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan pembangunan nasional. Sementara itu, Komisi IV akhirnya meminta Gubernur Kalteng untuk melengkapi data-data dan informasi yang terkait dengan usulan PPKH dalam revisi RTRWP Kalteng tersebut. Dan permintaan Komisi IV tersebut menurut Kepala Bappeda Kalteng sudah disiapkan. Data yang dimaksudkan antara lain tentang sejumlah kawasan yang sudah dikeluarkan izin, baik untuk perkebunan, pertambangan maupun kehutanan. Selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) Kalteng, Syahrin Daulay akan segera melakukan rapat untuk mempersiapkan beberapa data lain yang diminta. Menurutnya, yang memudahkan, hampir semua Bupati/ Walikota juga hadir dalam pertemuan dengan Komisi

IV DPR RI tersebut. Oleh karena itu, semua keputusan penting langsung bisa dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalteng didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak, Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Jackie, Danrem 102 Panju Panjung Kolonel Inf Sukoso Maksum dan Plt Sekda Prov. Kalteng Siun Jarias. Selain itu, turut serta Bupati/Walikota se Kalteng, diantaranya Walikota Palangka Raya HM Riban Satia, Bupati Pulang Pisau Ahmad Amur, Bupati Barito Selatan, Baharudin H Lisa, Bupati Seruyan Darwam Ali, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, Bupati Katingan Duwel Rawing, Bupati Murung Raya Willy M Yoseph, wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan, Wakil Bupati Sukamara Karyadi dan Wakil Bupati Lamandau Sugiyarto. Catatan redkasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Perjalanan Panjang sudah dilalui dalam pembahasan dan pengesahan RTRWP Kalteng dimulai pada tahun 2007 lalu. Kendala yang menyebabkan terjadi keterlambatan adalah perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Pemprov Kalteng terkait luasan kawasan hutan non hutan. Terkait perubahan kawasan hutan dan nonhutan berdasarkan UU No.41/1999 tentang Kehutanan harus atas persetujuan DPR RI, terutama Komisi IV. (BIM)

Pantauan Kepala SKPD Terhadap Staf, Tekan Penyimpangan Kinerja Pantauan dari atasan terhadap efektivitas kinerja bawahan/staf, diyakini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalteng Hardy Rampay pada acara pembukaan pengenalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi pejabat eselon II, III, dan IV serta Auditor Inspektorat (24/9) mengatakan, semakin efektif pemantauan maka semakin rendah penyimpangan-

12


penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Lebih jauh dikatakan bahwa SPIP dan kinerja organisasi saling berkaitan. Tanpa pengendalian lingkungan organisasi yang baik, tujuan dan sasaran organisasi yang baik dan akan terus dilakukan dalam wujud kegiatan pengendalian itu sendiri.

Pemerintahan Penetapan SPIP tidak dapat ditawar lagi, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kewajiban ini tidak hanya pada waktu pelaksanaan suatu kegiatan, namun sejak penyusunan (engineering desaign), detail desain, pelaksanaannya hingga pengerjaan dan pemeliharaan. Karena itu, organisasi yang kuat membutuhkan komunikasi intensif antarkomponen dengan informasi yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan dapat mengenal apa wujud dari SPIP itu sendiri sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok masing-masing. Meskipun saat ini baru pada tahap pengenalan, namun cukup bermanfaat. Tahapan selanjutnya masih ada dan akan terus dilakukan dalam wujud kegiatan

pengendalian itu sendiri. Kelanjutan dari pengenalan SPIP ini akan dilakukan di agnotic assesment (uji petik) pada dua SKPD, Inspektorat Kalteng dan Sekretariat Daerah (Setda). Kegiatan ini bertujuan memetakan penerapan sistem pengendalian intern pada SKPD tersebut, selanjutnya memberikan informasi penyempurnaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPIP pada SKPD tersebut ke depan. Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kalteng, Efrensia Umbing selaku Ketua Panitia dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan agar para pejabat eselon II, III, IV dan Auditor Inspektorat Provinsi Kalteng yang menjadi peserta mampu menjelaskan konsep SPIP seperti pengertian, definisi dan fungsinya. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan diupayakan memerhatikan efesiensi, efektifitas dan ekonomisnya. (BIM)

Tiga Kabupaten di Kalteng Trendsetter Gerber MLT Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Gerber MLT) merupakan satu diantara program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Gerakan ini sebagai upaya bersama memanfaatkan lahan potensial maupun lahan kritis menjadi lahan produktif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menetapkan tiga kabupaten sebagai Gerber MLT. Kepala Dinas Perkebunan, Erman P Ranan dalam paparannya pada rapat SKPD yang bertujuan mengimplementasikan program kerja setiap SKPD dengan visi dan Misi Teras-Diran di Aula Jayang Tingang (22/99) mengatakan, tiga kabupaten tersebut yakni Barito Selatan, Kotawaringin Timur dan Gunung Mas. Lahan terlantar yang akan ditanami yakni berada di pinggir jalan pada ruas Palangka Raya-Buntok, Palangka Raya-Sampit, Palangka Raya-Kuala Kurun. Pihaknya akan mencoba merancang pada ruas jalan di 3 Kabupaten yang nantinya akan melibatkan para petani. Menurut Erman, Gerber MLT merupakan program yang perlu mendapat perhatian semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah. Semua kalangan masyarakat diharapkan dapat mendukung program tersebut, termasuk dunia usaha,yakni para investor, terutama investor perkebunan. Diharapkan, ada partisipasi PBS dalam mendukung program Gerber MLT yakni menyediakan bibit bagi para petani dan pekebun di wilayahnya masingmasing. PBS diminta menyediakan bibit tanaman sarana produksi untuk para petani yang ada disekitar kebun

dalam rangka manfaatkan lahan terlantar di sepanjang poros jalan, sehingga program tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan. Sementara itu, Plt Sekda Kalteng, Siun Jarias sebelumnya mengatakan Gerber MLT perlu dibuat payung hukum seperti peraturan daerah atau peraturan Gubernur. Hal itu dilakukan agar program tersebut jelas sasarannya dan orang-orang yang memanfaatkannya sehingga tidak terjadi salah tafsir antar kabupaten/kota dalam menjalankan program tersebut. Kabupaten/Kota harus secara arif dan bijaksana dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, seperti lahan terlantar itu lahan yang bagaimana , jangan sampai ada penjelasan yang berbeda-beda, kabupaten yang ini menjelaskan lahan terlantar setelah 5 tahun tidak di urus, sementara kabupaten lain mengatakan setelah 10 tahun tidak di urus dan ini akan membingunkan masyarakat. dalam upaya peningkatan pendapatan petani/pekebun dengan memperhatikan penataan dan perbaikan lingkungan. (BIM)


13

Ekonomi Pembangunan

Kalteng, Lahan Pertanian “Jawa” Kedua Bukan tidak mungkin, Provinsi Kalimantan Tengah akan menggantikan lahan pertanian di Pulau Jawa. Selain lahan yang sudah sempit berubah fungsi menjadi bangunan, di pulau ini juga kerap dilanda bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sementara di Bumi Tambun Bungai ini, masih banyak hamparan lahan kosong, yang nyaris tiada terawat. Bahkan didukung dengan aliran dan debit air yang relatif stabil di daerah ini. Wakil Gubernur Kalteng, Ir H. Achmad Diran usai Seminar dan Workshop bertajuk, Sustainable Management of Water and Land Resources III di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur mengatakan, di Kalteng terdapat 11 sungai besar dengan air yang melimpah, dan ini harus dimanfaatkan terutama untuk lahan pertanian (27/9). Menurutnya, yang jelas dengan pemanfaatan lahan pertanian baru secara maksimal, akan menopang produksi beras secara nasional. Pasalnya, lahan di Kalteng masih luas dan belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, sumber daya air juga melimpah, sehingga saluran irigasi juga bisa terjamin. Wilayah Kalteng Kalteng tidak terlalu berpengaruh dengan anomali cuaca. Padahal di Pulau Jawa, pengaruh cuaca sangat berdampak pada pertanian. Seperti yang diinformasikan sebelumnya, Dinas Pertanian dan Peternakan Kalteng menyatakan, perubahan cuaca cukup ekstrem tidak mengganggu pertanian di Kalteng yang saat ini memasuki masa tanam. Catatan redaksi Jawa adalah pulau kecil yang sudah terlampau padat penduduknya. Luas pulau Jawa hanya 134.000 km2 sementara jumlah penduduknya sekitar 135 juta jiwa. Kepadatannya sudah mencapai lebih dari 1.000 jiwa per km2. Pulau Jawa yang subur dengan persawahan yang sudah mapan seharusnya dipertahankan tetap jadi lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Kalau dipaksakan di Jawa, maka luas sawah akan berkurang sebanyak 50.000 hektar. Produksi beras/pangan lain akan berkurang sekitar 200 ribu ton per tahun. Indonesia akan semakin kekurangan pangan karenanya. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas ketiga di Indonesia, ini setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur. Luas wilayah Provinsi Kalteng ini adalah 153.564 kilometer persegi dan terletak di garis Khatulistiwa antara 1110 - 1150 Bujur Timur dan 00 45’ Lintang Utara - 3030’ Lintang Selatan. Surplus beras Kalteng juga cukup besar. Tahun 2009 lalu, surplus beras hasil produksi pertanian di Kalteng mencapai 32.566 ton. Bahkan, tahun ini Pemprov Kalteng menargetkan produksi padi meningkat dan menghasilkan surplus beras hingga 50 ribu ton dari lahan pertanian yang ada. Menurut orang nomor dua di Kalteng ini, melihat fakta tersebut mengatakan, apabila lahan di Jawa sudah habis dan tidak bisa lagi untuk membuka lahan pertanian baru, tidak ada salahnya Kalteng menjadi sasaran berikutnya untuk menopang produksi beras. Sungai Kalteng Perlu Dinetralisir Pada kesempatan tersebut, Wagub Kalteng juga mengungkapkan tingkat keasaman air sungai di Kalteng cukup tinggi. Hal itu dapat berpengaruh timbulnya berbagai macam penyakit masyarakat. Pasalnya sebagian besar masyarakat Kalteng menggantungkan hidupnya terhadap air sungai. Karena itu, air sungai perlu dinetralisir dengan sistem kapurisasi. Selain itu, pola hidup masyarakat terutama yang hidup dipinggiran sungai juga perlu diubah. Setidaknya lima tahun kedepan, masyarakat harus benar-benar berubah. Masyarakat diharapkan tidak terlalu menggantungkan hidupnya dengan air sungai, melainkan membangun sumur untuk kehidupan sehari-hari.(BIM)

14


Ekonomi Pembangunan

Pertahankan Produksi Beras, Kalteng Dapat Penghargaan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, SH dan Empat Bupati meliputi Kapuas, Lamandau, Katingan, dan Barito Timur akan menerima penghargaan dari Presiden RI pada awal November mendatang. Pasalnya,dianggap berhasil mempertahankan produktivitas padi di atas lima persen. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kalteng, Tute Lelo menjelaskan, tidak mudah untuk meraih penghargaan tersebut, karena daerah yang dinilai benar-benar surplus di atas lima persen. Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik, sedangkan Distanak Kalteng hanya memberikan rekomendasi (12/10). Tute mengatakan, cuaca ekstrem di Indonesia yang berpotensi melanda Kalteng tenyata tidak mempengaruhi produktivitas padi di provinsi ini. Produksi padi pada Angka Ramalan (Aram) III sebanyak 644.781 ton telah mengalami peningkatan dibandingkan Aram II yang 643.341 ton. Peningkatan ini terjadi karena dinilai berhasil menerapkan strategi musim tanam. Artinya, petani Kalteng sudah melakukan penanaman pada Januari lalu, sehingga ketika memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi, para petani sudah melakukan panen. Menurut Tute, padi Kalteng mengalami peningkatan jika dilihat secara produksi, namun dari segi kualitas menurun karena pengaruh cuaca. Kendati demikian, hal ini masih dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan daerah lain yang mengalami penurunan produksi.Pada musim tanam Oktober-Maret, pihaknya mengimbau kepada para petani melihat situasi dan kondisi daerah setempat terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman, mengingat untuk penanaman pada Oktober masih cukup ada waktu. Jika kebanyakan petani masih melakukan pengolahan lahan sambil mencermati kondisi musim, sangat memungkinkan masa tanam Oktober bisa ditunda. Sementara itu, terkait dengan total luas panen 2010 di Kalteng, untuk jenis padi sawah mencapai 143.351 hektar, sedangkan padi ladang seluas 97.646 hektar. Untuk 2009, Kalteng mengalami surplus 58.581 ton. Saat ini kebutuhan beras untuk masyarakat Kalteng dengan jumlah penduduk 2.202.599 jiwa mencapai 274.129 ton per tahun, dengan konsumsi per kapita 121kg per tahun. Bangun Irigasi Dalam kesempatan itu, Tute juga mengatakan pembangunan irigasi Tanjung Harapan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ditargetkan mampu menghasilkan padi 6000 ton per tahun dan diharapkan sebagai salah satu andalan produksi beras Kalteng. Dengan prediksi produksi per hektar antara 4-5 ton per hektar dan menggunakan sistem irigasi bisa panen dua kali setahun dengan luasan 600 hektar, setidaknya bisa memproduksi padi 6000 ton per tahun. Saat ini, irigasi

tersebut yang operasional baru 100 hektar dari 600 hektar yang direncanakan. Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang beberapa waktu lalu memberi batas tiga hari kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalteng untuk melakukan pembebasan lahan irigasi di Tanjung Harapan sesuai hasil pertemuan dengan pemilik lahan pada 8 Oktober 2010 di Sampit, Kabupaten Kotwaringin Timur (Kotim). Lebih lanjut, Gubernur Kalteng mengatakan, permasalahan ganti rugi lahan milik salah satu perusahaan itu tidak ada negosiasi lagi, karena pemprov melalui dana APBD 2010 telah menganggarkan sebesar Rp3,7 miliar. Kalau dana ganti rugi lahan seluas 60 hektar itu tidak juga disetujui, maka uang itu akan dititipkan ke pengadilan. Saat itu, Gubernur mendapat laporan terbengkalainya pembangunan irigasi karena ada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Karya Makmur Bahagia (KMB) di daerah tersebut keberatan menyerahkan lahan untuk pembangunan irigasi yang terbengkalai sejak 2007 dan ternyata sudah diplot untuk areal perkebunan perusahaan itu. Gubernur meminta Kalteng, kepada dinas terkait dan Pemkab Kotim secepatnya untuk melakukan koordinasi pembebasan lahan milik perusahaan tersebut. Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalteng Ben Brahim S Bahat, mengatakan, dalam waktu yang telah ditentukan itu pihaknya bersama Pekmab Kotim akan melakukan penyelesaian pembebasan lahan untuk irigasi di Tanjung Harapan.(BIM)


15

Sosial Budaya

895 Desa di Kalteng Masih Tertinggal Dari 1.448 desa dan kelurahan di Kalteng, sebanyak 895 desa masih tertinggal. Pembangunan desa-desa tertinggal merupakan salah satu program utama yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan. Kondisi umum desa tertinggal secara garis besar adalah 646 desa menggunakan jalan tanah, 138 desa jalan diperkeras dan hanya 90 desa yang memiliki jalan aspal dan yang menggunakan transportasi air 249 desa (27/9). Lapangan usaha ekonomi penduduk sebagian besar masih berkutat di sektor primer yakni pertanian dan pertambangan rakyat. Di bidang pendidikan, masih ada 16 desa yang tidak memiliki SD, 176 desa memiliki SMP dan 28 desa memiliki SMU sedangkan 755 desa lokasi SMU berjarak lima kilometer. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH mengungkapkan secara umum permasalahan utama yang dihadapi di kawasan perdesaan di Kalteng adalah infrastruktur desa yang terbatas, akses terhadap kesehatan yang minim. Perekonomian rakyat dan kelembagaan masyarakat desa masih belum berkembang.

Melihat kondisi tersebut, dalam rangka pengentasan desa tertingga di Kalteng, maka perlu dilakukan berbagai intervensi pembangunan. Antara lain pembangunan jalan lingkungan atau jalan desa, sarana air bersih dan dermaga sungai untuk 249 desa. Pembangunan sarana air bersih untuk 706 desa yang masih mengandalkan sungai atau danau, pembangunan listrik desa untuk 742 desa, pembangunan SD di 16 desa, SMP di 719 desa dan SMU yang dapat diakses oleh 867 desa. Selain itu, pembangunan sarana kesehatan berupa Pustu di 446 desa dengan didukung pemerataan tenaga medis mantri kesehatan di 578 desa dan bidan di 540 desa. Terkait peningkatan ekonomi pedesaan, menurut Gubernur Kalteng, perlu pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas untuk 882 desa. Selain itu pengembangan koperasi di 696 desa, pengembangan usaha kelompok perempuan serta pengembangan kerajinan industrinya untuk 895 desa tertinggal (BIM).

Revitalisasi BPADD, Optimalkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Keberdaan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumen Daerah sangat erat kaitannya dengan generasi muda. Fungsinya sebagai penyedia layanan informasi kepada masyarakat harus dioptimalkan. Untuk itu, tepat rasanya jika BPADD ini direvitalisasi. Ini seperti yang disampaikan Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH. Untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara optimal, keberadaan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumen Daerah perlu direvitalisasi terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (20/9). Orang nomor satu di Kalteng ini juga menegaskan, selain untuk menambah wawasan, badan ini hendaknya bisa mendatangkan narasumber dari pusat, pustakawan, dokumenter dan bidang elektronik. Dengan semangat revitalisasi itu, Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumen Daerah lebih berkembang dan mampu melakukan kerjasama dengan penerbit, kedutaan besar di dalam maupun di luar negeri, NJO / LSM. Dengan spirit revitalisasi itu, maka Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L, Kalteng Harati dapat sejalan dan sinergis.

16


Gubernur Kalteng menjelaskan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, keberadaan motor pintar, mobil pintar maupun kelotok pintar juga harus dijalankan. Pun dengan peran perusahaan yang ada di Kalteng. Diharapkan bisa memberikan konstribusi dalam membantu pengembangan perpustakaan. Salah satunya membantu fasilitas berupa motor pintar, mobil pintar atau kelotok pintar. Dalam melakukan bimbingan teknis sendiri, hendaknya melibatkan kabupaten/kota sehingga program yang akan dijalankan kedepannya bisa lebih bersinergis dan harmonis. Sementara itu, Kepala BPADD Moses Nicodemus mengatakan, upaya kedepan pihaknya akan membentuk perpustaan hingga ke pedesaan. Dan sebagai prioritas adalah 45 Desa PM2L dan sisanya diluar PM2L.(BIM)

Sosial Budaya

Kalteng Minim Penyuluh KB Otonomi daerah tidak selalu bedampak positif bagi masyarakat. Diantaranya, berkaitan dengan Keluarga Berencana. Di Provinsi Kalimantan Tengah yang notabene provinsi terluas nomor tiga di Indonesia ini, masih kekurangan tenaga Penyuluh KB.

Foto : Doc. Humas dan Protokol Prov .Kalteng Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Tengah (Kalteng) Drs Benny Benu mengaku, semenjak diberlakukannya otonomi daerah, maka wilayah Kalteng mengalami kekurangan tenaga penyuluh KB.Tenaga penyuluh yang mayoritas berpendidikan sarjana dan memiliki kemampuan cukup matang, kini lebih memilih mengabdi sebaga PNS struktural di Kabupaten pemekaran. Padahal dengan SDM dan kemampuan personal yang sudah terlatih tersebut, tenaga penyuluh KB juga ada yang mendapatkan jabatan penting di Kabupaten. Bahkan, ada yang sudah dipilih sebagai Wakil Bupati (20/9). Lebih lanjut dia mengatakan, tenaga penyuluh lapangan saat ini satu orang penyuluh KB bisa membawahi tiga sampai enam desa. Padahal maksimal hanya membawahi tiga desa. Seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur ada satu penyuluh KB membawahi enam desa. Jelas ini tidak efektif, sehingga menyebabkan pelayanan kurang optimal. Peraturan yang diperbolehkan tenaga penyuluh KB bisa pidah ke jabatan struktural itu diberlakukan mulai 1 Januari 2004 atau setelah dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah No 32/2003. Atas dasar undang-undang itulah mereka banyak yang pindah ke Kabupaten pemekaran. Dengan demikian keberadaan penyuluh KB mengalami kekurangan.

Kemudian, berkaitan dengan program 2011, BKKBN terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya pelayanan ini harus didukung semua elemen masyarakat Kalteng. Untuk meningkatkan pelayanan, maka satu dinataranya melakukan kerjasama dengan media di daerah. Tujuannya, masyarakat di daerah mengetahui program KB yang sebenarnya. BKKBN Tetapkan 10 Indikator Kontrak Kinerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalteng menetapkan 10 indikator kontrak kinerja Provinsi Kalteng 2010, diantaranya target peserta KB baru. Benny Beny, kepala BKKBN Provinsi Kalteng menjelaskan, sepuluh indikator kontrak kinerja terebut dilaksanakan berdasarkan arahan BKKBN Pusat, guna mengetahui kinerja BKKBN setiap Provinsi di Indonesia. Dia optimis,pihaknya mampu memenuhi target minimal 80%.Karena BKKBN Provinsi Kalteng mempunyaiindikator kerja yangd ibuat setiap tahun. Diantaranya, peserta KB baru selain pria, metode operasi pria (MOW), implan, suntik dan pil. Dari jumlah target sasaran kontrak kinerja pusat sebanyak 70.350 orang, realisasi Kalteng sampai Agustus 2010 cukup memuaskan. Agar kinerja BKKBN di Kalteng berhasil, orang nomor satu di BKKBN ini berharap, peran serta seluruh elemen, sehingga tidak saja pemrintah pusat melainkan campur tangan provinsi, pemerintah kota/kabupaten, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Mengingat BKKBN hanya berfungsi sebagai lembaga promosi. Sementara penentu keberhasilan program KB, keseriusan daerah.(BIM)


17

Ulang Tahun

Kado Doa Untuk Gubernur Kalteng Hujan deras yang mengguyur Kota Cantik, Senin (11/10) malam, tidak menyurutkan niat masyarakat mendatangi kediaman Teras Narang di Jalan George Obos. Tepat pukul 23.00 WIB, satu jam menjelang pergantian tanggal 12 Oktober 2010, mereka tetap berduyun-duyun menuju rumah orang nomor satu di Kalteng. Ratusan warga dari berbagai daerah dan komunitas di Kota Palangka Raya nekad membangunkan tidur Agustin Teras Narang, Gubernur Kalteng, hanya untuk merayakan dan mengucapkan selamat ulang tahun (ultah) yang ke-55. Warga yang antusias untuk merayakan Ultah orang nomor satu di Kalteng ini, Ada yang menggunakan sepeda motor, mobil, bahkan ada yang rela sampai menyewa angkutan kota untuk datang. Tuty Dau, penggagas kegiatan tersebut yang juga Anggota DPRD Kalteng dan ratusan warga yang terdiri dari para tokoh masyarakat, Ketua RT, Kalteng Mania, Palangka Raya Scooter Club, dan masyarakat umum beranjak masuk menuju pintu rumah berpagar dan berhalaman luas itu. Diiringi dentingan suara gitar, masyarakat mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun, sementara Tuty Dau yang juga anggota Komisi D DPRD Kalteng turut bernyanyi sambil mengetuk pitu. Tidak lama kemudian, Gubernur Kalteng, didampingi istri Moenartining muncul dari balik pintu rumah. Kontan, warga serentak menyanyikan lagu happy birthday to you diiringi organ tunggal. Seiring alunan lagu, lilin di atas kue ulang tahun pun dinyalakan. Masyarakat serentak bernyanyi minta lilinnya bisa ditiup. Kue ultah lalu dipotong dan potongan pertama diberikan kepada istri tercinta Moenartining Teras Narang. Setelah kue ultah dipotong, Tuty Dau menyampaikan permohonan maaf kepada Teras karena sudah membangunkan tidurnya. Tuty mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk syukur dari masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ustaz Badari dan Pendeta Nelson C Veky Rembet juga mendoakan Teras dan keluarga agar dalam kepemimpinan dan aktivitasnya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan bisa memberikan kemajuan terhadap daerah ini. Momen tersebut tidak dilewatkan begitu saja oleh masyarakat. Mereka bersalaman dan mengucapkan selamat ultah secara langsung serta memberikan kado berupa miniatur sepeda motor vespa oleh anggota PSC sekaligus foto bersama. Sementara itu, Gubernur Kalteng mengaku, tidak bisa berkata apapun, selain ucapan terima kasih dan perhatian rakyat Kalteng pada umumnya, dan khusunya yang sudah datang ke kediaman orang nomor satu ini. Catatan redaksi, Teras Narang lahir di Banjarmasin, 12 Oktober 1955. Dari pernikahannya dengan Moenartining, pasangan ini dikaruniai tiga orang putri, Agnesya Munita Narang (22 Juni 1984), Bernika Yustiasiana Narang (22 Januari 1986), dan Alfina Kathlinia Narang (5 Mei 1990).(BIM)

SELAMAT ULANG TAHUN

ke 55 Bapak Gubernur Kalimantan Tengah

A. TERAS NARANG, SH

“Semoga Sehat dan Sukses membangun Provinsi Kalimantan Tengah Yang Sejahtera dan Bermartabat” Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Tengah Drs. Kardinal

18


Foto Kegiatan

AIR SEMAKIN PANAS (Nyanyian Kaum Awam) Oleh : Kardinal Tarung *)

Pemanasan global atau global warming, yaitu: adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi; andil dalam hal menghadirkan banjir. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Dimana-mana air melimpah membawa ancaman menenggelamkan beberapa daratan yang rendah. Pada hari-hari terakhir ini banyak tempat di Kalimantan Tengah dikunjungi banjir, yaitu tamu yang datang tidak diundang dan yang membawa malapetaka. Ruas jalan Palangka Raya - Sampit mendapat kunjungan banjir dan membawa pergi dua buah motor warga. Air seketika menjadi maling. Tinggi air di atas permukaan jalan mencapai 2,5 meter dan sekali-sekali ada terjangan air yang digambarkan serupa dengan tsunami kecil. Dampak lain daripada meningkatnya suhu global menyebabkan perubahan-perubahan lain seperti meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, rendahnya hasil pertanian, hilangnya gletser dan punahnya berbagai-bagai jenis hewan. Penyebab pemanasan global antara lain dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Ketika Es didekat kutub kehilangan kemampuan memantulkan cahaya (albedo); akan lebih tidak berdaya lagi daratan yang gundul botak dan air yang tidak lagi sebening kaca yang memang memiliki kemampuan yang kurang memantulkan cahaya dibandingkan Es. Air semakin panas adalah nyanyian kaum awam. Ketika petani di Kuala Kapuas menanam padi di sawah dengan genangan air setengah ruas kaki bawah orang dewasa, di siang hari bolong terasa “baka lupak” (bahasa Dayak Ngaju “baka lupak” = “nyaris luka bakar”). Ternyata air yang berlimpah tidak menjadikan air tersebut dingin sedingin kepala dingin untuk berpikir cerdas. Jangan dikira lautan luas menyejukkan. Kemampuan lautan untuk menyerap karbon akan berkurang bila ia menghangat. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya tingkat nutrien pada zona mesopelagic sehingga membatasi pertumbuhan diatom daripada fitoplankton yang merupakan

penyerap karbon yang rendah. Pencemaran air terjadi dimana-mana. Di dalam kelimpahan air ditemukan ada air yang tidak layak dikonsumsi. Mendapatkan ikan menggunakan racun disamping bahan peledak, sudah sangat biasa dilakukan di tengah-tengah larangan yang disuarakan oleh Pemerintah. Ditambah racun yang berasal dari perkebunan-perkebunan besar yang tidak mengindahkan batas ideal perkebunan tersebut dengan sungai. Larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak ideal dengan sungai, sebagaimana diatur di dalam pasal 50 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Perkebunan skala besar yang dekat dengan sungai banyak menyumbang


19

Opini kekeruhan pada air sungai bersama-sama secara “handep hapakat” dengan lanting sedot. Air tidak lagi sebening kaca, tidak berfungsi memantulkan cahaya, tetapi sebaliknya menyerap cahaya. Konon, segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Memahami masalah kebijakan adalah sangat penting. Kita tidak mau kelihatan lebih sering gagal karena memecahkan masalah yang salah. Kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Agustin Teras Narang, SH tidak sebatas kebijakan deklaratif, tetapi juga kebijakan operasional. Tidak berkutat dalam hal berapa besaran dana tetapi lebih mendorong masyarakat luas untuk partisipatif; dikarenakan kebijakan tersebut tidak untuk lingkungan terbatas tetapi untuk lingkungan luas. Sejak reformasi digulirkan di Indonesia, kami mencatat besarnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Pertanyaan kami: Adakah yang mau bekerja keras, cerdas dan ikhlas untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup? Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu mata rantai kebijakan yang mencakup: formulasi kebijakan; legislasi dan adopsi kebijakan; pelaksanaan dan pengendalian; monitoring dan evaluasi kinerja kebijakan. Kebijakan deklaratif pemulihan sekaligus penyelamatan lahan gambut Kalimantan Tengah, dioperasionalisasikan di bawah payung INPRES No. 2 Tahun 2007 tentang Revitalisasi dan Rehabilitasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Gambut (bahasa Dayak Ngaju = “sahep”), berfungsi menyerap dan atau menyimpan air. Gambut (sahep) pernah hilang lenyap sehingga menyebabkan berjuta-juta meter kubik air merantau kemana-mana (tidak mempunyai tempat persinggahan menetap). Ada yang melintas di desa Pundu, di desa Pahandut Seberang dan di tempat-tempat lain membuat resah masyarakat yang sudah resah akibat diamuk wabah “pekat” (penyakit masyarakat).

20


Dikenal kebijakan Stop Asap, Stop Kebakaran, Stop Bencana; mencegah dampak ikutan lain yang merugikan, yaitu kemerosotan ekonomi, dan keresahan sosial disamping kerusakan lingkungan itu sendiri. Kemudian, kebijakan deklaratif “satu orang tanam pohon sebanyak-banyaknya”, telah terbit Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 188.41/150/09 Tanggal 15 Mei 2009 tentang Tim Terpadu Gerakan Bersama – Memanfaatkan Lahan Terlantar (GeBer – MLT). Ditemukan model ideal untuk GeBer – MLT, yaitu penanaman karet yang proses administrasinya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Perkebunan setempat. Gubernur Kalimantan Tengah berkesimpulan bahwa poin penting yang harus dilaksanakan adalah “green and clear province” untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya kerusakkan yang jika dibiarkan akan mengalami kerusakkan semakin

Opini kebijakan yang paling optimal dan optimal model. Model integrative meliputi pengidentifikasian nilai-nilai, kegunaan praktis dan masalah-masalah. Ada keterpaduan antar kebijakan agar tidak saling meniadakan, bertabrakan, membingungkan. Lingkungan hidup yang aman dan nyaman tidak untuk kalangan terbatas, tetapi untuk semua. Lingkungan hidup yang aman dan nyaman bukan untuk satu generasi, tetapi untuk generasi penerus dan seterusnya. Jangan pernah berpikir bahwa menyelamatkan lingkungan hidup hanya orang tertentu saja. Kita tidak mau menjadi “Tamanggung, Damang, Dambung “Kahem” karena masing-masing merasa hebat dan masing-masing mangkir menimba perahu”. Jangan pernah berkata: “Keleh jaka itah sama-sama mangahem jukung/arut pambelum tuh”. Jangan bunuh diri karena takut hidup. Tantangan besar yang kita hadapi dewasa ini adalah menjaga keutuhan kawasan hutan. Jangan membabat hutan di kiri dan kanan tepi sungai. Usahakan air sungai kembali jernih seperti dahulu kala. Sungai bukan tempat pembuangan sampah. Bukan pula tempat menghambur-hambur mercury yang sudah sangat terbukti dapat membahayakan hidup manusia. parah. Kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Agustin Teras Narang, SH bertajuk: “green and clean province” menunjukkan komitmen yang kuat seorang Kepala Wilayah sekaligus Wakil Pemerintah di Daerah. Kebijakan yang telah mendapat perhatian orang-orang penting di dunia seperti Pengeran Hendrick dari Denmark dan George Soros penasihat Sekjen PBB urusan lingkungan hidup. Bukan tanpa alasan jika dunia mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah. Model-model perumusan kebijakan beliau dibuat dan diputuskan antara lain: Pure Rationality Model, yaitu pula pembuatan keputusan yang ideal secara universal; Economically Rational Model, yaitu ditekankan pada keputusan yang paling ekonomis dan efisien. (Contohnya: GeBer - MLT). Pembuatan keputusan Extra Rational,yaitu model-model yang didasarkan atas proses pembuatan keputusan yang sangat rasional untuk menciptakan pembuatan

Pemanasan global bukan suatu masalah, tetapi hanya gejala atas akibat dari tingkah laku manusia yang cenderung merusak lingkungan. Sudahkan anak sekolah menanam pohon di lingkungan sekolahnya seperti yang diharapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Agustin Teras Narang, SH ketika meresmikan SMA di salah satu desa di Kabupaten Pulang Pisau beberapa waktu yang lalu?. Perintah Gubernur Kalimantan Tengah: “Satu Orang Tanam Pohon Sebanyak-banyaknya” – di lahan KOSONG dan TERLANTAR. Terusiknya rasa aman dan nyaman bukan karena terorisme saja, bukan karena perampokan, bukan karena wabah penyakit, bukan karena kemiskinan; melainkan karena lingkungan hidup yang rusak. *) Penulis adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Temgah. ISEN MULANG, Edisi Oktober 2010

21

ISEN MULANG, Edisi Oktober 2010

Recommend Documents