Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang LAKIP 2013

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

I

BAB.

P

LAKIP 2013

Pendahuluan

emerintah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Provinsi ini merupakan Provinsi terluas ketiga

setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur, dengan luas wilayah 153.564 Km 2, atau hampir sama dengan satu setengah kali luas Pulau jawa yang memiliki potensi sumber daya alam yang relatif besar dan sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, di samping itu merupakan salah satu Provinsi yang unik karena dilalui oleh 11 sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai.

GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEADAAN GEOGRAFIS, TOPOGRAFIS, DAN DEMOGRAFIS Geografis Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 153.564 km2, terletak

pada posisi 111 - 115

secara geografi

Bujur Timur dan 045’ Lintang Utara - 330’

Lintang Selatan. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :  Sebelah Utara

: Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

 Sebelah Timur

: Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

 Sebelah Selatan

: Kalimantan Selatan dan Laut Jawa.

 Sebelah Barat

: Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Tengah termasuk daerah beriklim tropis yang mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% sepanjang tahun. Udaranya relatif panas yaitu 34 C pada siang hari dan 23 C pada malam hari.

Kalimantan Tengah Bumi Pancasila, Bumi Tambun Bungai

1


LAKIP 2013

Topografis Kondisi Fisik Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai dan rawa yang terdapat di wilayah bagian selatan sepanjang +/- 750 km pantai laut Jawa, yang membentang dari timur ke barat dengan ketinggian antara 0 – 50 meter di atas permukaan laut dan tingkat kemiringan antara 0% - 8%. Sementara itu wilayah daratan dan perbukitan berada pada bagian tengah, sedangkan pegunungan berada di bagian utara dan barat daya dengan ketinggian 50 – 100 dpl dan tingkat kemiringan rata-rata sebesar 25%.

Demografis Berdasarkan data statistik, penduduk Provinsi Kalimantan Tengah hingga 31 Desember 2007 tercatat berjumlah 2.047.550 jiwa dengan kepadatan penduduk 13,33 kilometer per jiwa per segi. Penduduk sebagian besar merupakan suku Dayak, di samping terdapat pula etnis lain. Profil sosial masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk suatu daerah atau wilayah. Namun demikian, tingkat kepadatan yang ideal di suatu daerah tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tergantung pada potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di daerah tersebut dalam memanfaatkan potensi yang ada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyadari bahwa ukuran kepadatan penduduk suatu daerah akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensi daerah dalam mana kondisi penduduk antar kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah sangat bervariasi.

LATAR BELAKANG Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Undang-undang Dasar 1945 telah memuat ataupun menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik kekuasaan vertikal maupun secara horisontal. Pada pemisahan kekuasaan secara horizontal (ke samping) melahirkan lembaga – lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme chek and balance. Menunjuk pada pembagian fungsi – fungsi antara organ kenegaraan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal lazim dikenal dengan pembagian kekuasaan secara teritoril,

menunjuk

pada

pembagian

kekuasaan

antara


beberapa

tingkat

2


LAKIP 2013

pemerintahan. Hal ini selanjutnya memunculkan konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan yang selama 32 tahun tidak berubah dan cenderung stagnan. Karena itu perubahan yang terjadi dipandang sebagai suatu langkah baru bagi terciptanya Indonesia di masa depan dengan dasar – dasar demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah . Pilihan demokratisasi menjadi pilihan wajib bagi kegiatan bernegara berdasarkan bahwa hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya. Proses demokratisasi itu sendiri akhirnya berlangsung di Indonesia dengan telah dibukanya saluran – saluran demokrasi yang dulunya menghambat. (SH.Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan hal 124). Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal) dengan menggunakan kerangka hukum Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pada prinsipnya pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka timbul kembali gairah Pemerintahan di daerah untuk mengembangkan wilayah potensial. Terlebih-lebih dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya mengembangkan potensi wilayah termasuk yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di dalamnya, dengan demikian bidangbidang pelayanan yang dapat diberdayakan oleh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap Kabupaten yang berada di bawahnya untuk setiap pekerjaan dibidang pemerintahan maupun dibidang pembangunan. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah tersebut, seluruh wilayah Kota maupun Kabupaten-Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah mulai melakukan pembenahan terhadap segala kekurangan-kekurangan dibidang pembangunan maupun yang diakibatkan oleh monopoli Pemerintah Pusat selama orde baru yang mengatur di rumah tangga Pemerintah Daerah Tingkat 1 dengan APBN yang tidak seimbang dengan asset daerah yang didapatkan, karenanya dengan adanya


3


LAKIP 2013

otonomi daerah berarti adanya kesempatan, kewenangan dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian otonomi daerah dan karenanya daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan yang pemerintahan yang berorentasi pada hasil (result oriented government). Yang diterapkan selama ini masih berorientasi pada input, terutama uang, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan masyarakat, berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangundangan dibawahnya. Harapan pemerintah ke depan adalah anggaran Negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Pemerintah mengharapkan dengan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan rencana kinerja. Untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan dan sasaran yang hendak dituju maka pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan indikator kinerja utama semoga dengan hal tersebut akan terwujud kepemerintahan yang baik (Good Governance) dalam mengisi Otonomi Daerah yang mandiri dan maju. Pemerintah mengharapkan dengan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan rencana kinerja.


4


LAKIP 2013

DASAR HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan memperhatikan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta PERMenPANRB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan selanjutnya dengan memperhatikan : 1. Instruksi

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor 7

Tahun

1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Rencana, pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;


5


LAKIP 2013

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015. 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011. 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Indikator

Kinerja

Utama

Penetapan

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2011 serta review. 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Penetapan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012.

Maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini.

KEDUDUKAN 1. WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, hingga saat ini (setelah pemekaran wilayah) Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 Kabupaten, 1 Kota, 105 Kecamatan, 1.356 Desa dan 123 Kelurahan serta 67 Kademangan.

Sesuai UU No. 5/ 2002 kalteng dimekarkan menjadi 1 Kota 13 Kab. 105 Kecamatan, 67 Kademangan, 123 Kelurahan 1.356 Desa.

4

Gambar. 1.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah


6


LAKIP 2013

2. POTENSI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Tengah cukup beragam dan potensial dalam memenuhi berbagai kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, seperti sungai, danau, rawa dan lahan masih terbuka luas baik untuk kepentingan pertanian maupun perkebunan. Selain itu, sumber daya hutan diantaranya kayu, jelutung, tengkawang, kulit gemor, damar dan lain-lain masih potensial untuk dieksploitasi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Hasil perkebunan diantaranya karet, rotan, lada, kopi dan jenis tanaman hortikultura lainnya cukup tersedia dan memadai untuk dikembangkan sebagai komoditi komersial. Hasil pertambangan berupa emas, pasir, kuarsa, batu bara dan berbagai jenis batuan berharga lainnya juga tersedia dan terbuka untuk dieksploitasi sebagai sumber penghasilan maupun pendapatan asli daerah. Selain itu, beragam jenis satwa khas Kalimantan Tengah merupakan kekayaan ekosistem yang perlu dilestarikan untuk pembangunan masa kini dan masa depan. Khusus untuk potensi hutan pengelolaannya harus dilaksanakan secara intensif dan terpadu dengan memperhatikan lingkungan hidup.

3. Kondisi Kependudukan Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.202.599 orang, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) tercatat sebanyak 550.650 KK. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) tersebut, penyebaran penduduk Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa kabupaten induk. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas dan Kotawaringin Barat adalah tiga Kabupaten dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 373.842 orang, 329.406 orang, dan 235.274 orang.

4. PEREKONOMIAN Sasaran pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan jangka panjang adalah bagaimana usaha pemerintah untuk menaikkan “pendapatan per kapita penduduk ".


7


LAKIP 2013

Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran, masalah ketimpangan pendapatan, dan masalah kemiskinan. Untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang penghitungannya dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran serta sesuai pula dengan agregat-agregat dan indeks yang berlaku sebagai perhitungan.

5. PELAYANAN DASAR Pendidikan Gambaran umum keadaan pendidikan di Kalimantan Tengah antara lain tercermin dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah), murid dan guru. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah untuk tingkat SD/MI mengalami perbaikan dan pada tahun 2009/2010, mencapai 89,05 sedangkan tingkat SMP/MTS bahkan telah mencapai 25,25 pada tahun 2009/2010. ini menggambarkan bahwa rasio kapasitasnya, sehingga masih dibutuhkan penambahan jumlah sekolah atau kapasitas ruangan baik untuk tingkat SMP maupun tingkat SMA. Jika dibandingkan antara kabupaten/kota, rasio ketersediaan sekolah/pendudukan usia sekolah juga masih mengalami ketimpangan antara wilayah. Rasio guru terhadap murid baik tingkat SD, SMP maupun SMA di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2005 sampai tahun 2009/2010 telah mengalami perbaikan, kondisi demikian diharapakan akan dapat memperbaiki kualitas pelayanan pebdidikan pada semua jenjang pendidikan. Rasio disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 1.1. Rasio Guru dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006- 2010 NO.

Jenjang Pendidikan

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

1

2

3

4

5

6

I.

SD/MI

1.

Jumlah Guru

21,219

21,933

22,255

22,815

2.

Jumlah Murid

297,856

319,671

326,065

346,314


8

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 3.

Rasio

II.

SMP/MTs

LAKIP 2013

71.24

68,61

68,25

65,88

Jumlah Guru

6,280

6,476

6,644

6,994

Jumlah Murid

91,059

106,734

111,423

126,396

Rasio

68,97

60,67

59,63

55,33

Jumlah Guru

5, 353

5,549

5,717

6,067

Jumlah Murid

44,903

51,694

54,450

68,318

Rasio

119.21

107,34

105,00

88,81

III. SMA/MA/SMK

6. Kesehatan Pada Tahun 2010 jumlah tenaga kesehatan di Kalimantan Tengah yang terdiri atas Dokter, Bidan, pengatur rawat, apoteker dan tenaga teknis lainnya sebanyak 4.053 orang sedangkan pada tahun 2011 meningkat dokter, bidan, pengaturan rawat dan tenaga teknis. Hingga tahun 2011 pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti puskesmas, dan rumah sakit dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Rasio posyandu dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2010 rasio posyandu sebesar 10,13% dan menurun pada tahun 2011 sebesar 8,3% penurunan ditahun 2011 tersebut terjadi karena jumlah balita meningkat. Pada tahun 2010 rasio posyandu sebesar 11,73% dan menurun lagi pada tahun 2011 menjadi 10,67%. penurunan rasio ini disebabkan bertambahnya jumlah balita pada tahun 2011 menjadi 15.847 jiwa, sedangkan jumlah posyandu tetap yakni 2,147 unit. Pada tahun 2011, jumlah puskesmas di Provinsi Kalimantan Tengah (pustu) sebanyak 912 unit. Dengan jumlah pendudukan sebanyak 2.132.838 jiwa sehingga nilai rasio puskesmas sebesar 0,08% dan rasio pustu sebesar 0,43%. Pada tahun 2010 jumlah rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak17 unit, yang terdiri dari rumah sakit daerah di masing-masing kabupaten, rumah sakit TNI Angkatan Darat, Rumah sakit Bhayangkara POLRI dan 1 Rumah sakit Swasta (PKU Muhammadiyah). Untuk rumah sakit paru dan rumah sakit khusus lainnya baik milik pemerintah maupun swasta, sampai saat ini belum ada. Rasio dokter (dokter umum) perjumlah penduduk hingga tahun 2010 relatif belum ideal karena seorang dokter harus menangani lebih dari 5.594 orang penduduk. Pada tahun 2011

jumlah dokter berjumlah 564 orang, untuk jumlah


9


LAKIP 2013

peduduk sebesar 2.132.838 jiwa, sehingga rasio 0,27 nampaknya masih cukup rendah. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 jumlahnya 5.291 orang, dengan rasio 2,53.

7. Agama Pemeluk agama di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar adalah agama Islam sebanyak 1.433.928 orang sedangkan pemeluk agama lainnya adalah agama Kristen Protestan sebanyak 302.497 orang, Katolik sebanyak 88.555 orang, Hindu sebanyak 200.673 orang dan Budha sebanyak 5,192 orang. Tempat peribadatan yang tersedia di Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing sebanyak Mesjid 1.660, Langgar 2.101, Mushola 351, Balai Jemaat 109, Geraja 1.065, Gereja Induk 65, Gereja Pembantu 204, Gereja Kapel 31, Pura 81 dan Wihara 7.

8. PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN Profesionalisme aparat pemerintah dirasakan masih kurang terutama dalam mengantisipasi keadaan dan dalam pelayanan kepada masyarakat. Sejak dicanangkan Program Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan yang dicanangkan pada tanggal 14 Maret 2006 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk menekan serta mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada Pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah. Sementara itu sikap aparat yang selama ini di pengaruhi oleh sistem dan budaya masyarakat yang dilayani, sudah mulai berangsur-angsur memahami untuk beralih kepada melayani serta adanya peningkatan disiplin baik dalam pelaksanaan paraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan diri.

9. LINGKUNGAN HIDUP Masalah lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah masih perlu mendapatkan perhatian agar kerusakan sumber daya alam tidak makin parah. Kondisi tersebut ditandai dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan serta


10


LAKIP 2013

terbatasnya sumber daya yang diantaranya diakibatkan oleh pencemaran; pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat teknis & kesehatan; membakar lahan yang tidak diawasi; penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan; kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kondisi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh persepsi masyarakat yang belum mendukung serta lemahnya wibawa hukum. Masyarakat masih menganggap hutan sebagai sumber mata pencaharian yang dapat dengan bebas dieksploitasi, kondisi tersebut terjadi ditengah makin sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang memadai, sedangkan tenaga pengawas kehutanan yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah yang diawasi. Sebagai gambaran mengenai lahan sumber daya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari data berikut: Tabel.1.2.

Sumber Daya Wilayah JENIS LAHAN

NO 1 2 3 4. 5. 6.

Hutan Hutan Hutan Hutan Hutan Hutan

lindung Konservasi produksi terbatas produksi tetap Penelitian dan Pendidikan Tanaman Industri ( HTI )

LUAS (Ha) 766.92,05 1.484.485,60 3.784.425,64 4.232.518,38 5.003,80 21.958,04

Sumber data: visi misi program pembangunan Kalimantan Tengah 2005 – 2010

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengurangi dampak kerusakan sumber daya alam tersebut antara lain dengan mengembangkan program penelitian, pengkajian, pengembangan dan peningkatan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup. Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi dampak kerusakan sumber daya alam, khususnya hutan antara lain adalah penertiban kayu illegal, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, pembinaan hutan berupa


11


LAKIP 2013

penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan serta penelitian dan pengembangan kebun benih dan kebun pangkas.

STRUKTUR ORGANISASI Sebagai pelaksnaaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah

Nomor : 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 5,6,7,8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dirubah dengan PERDA nomor 2,3,4,5 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Proinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

1. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup: (1) pengkoordinasian perumusan

kebijakan

Pemerintah Daerah, (2) penyelenggaraan administrasi pemerintahan, (3) pengelolaan sumber daya aparatur; keuangan; prasarana dan sarana Pemerintah Daerah serta (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan fungsinya.


12


LAKIP 2013

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Biro. Sedangkan Sekretariat DPRD merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah. Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD, penyelenggaraan persidangan, pengelola informasi, keuangan dan administrasi.

2. Dinas Daerah Dinas Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 16 Dinas. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan susunan organisasi Dinas Daerah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas membawahkan Sub Bagian dan Kepala-kepala Bidang yang membawahkan Kepalakepala Seksi.

3. Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan Badan/Kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 10 Badan dan 2 Kantor.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan, dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Terdapat 43 Unit Pelaksana Teknis Dinas di Provinsi Kalimantan Tengah. Pembentukannya dengan Peraturan Gubernur


13


LAKIP 2013

Kalimantan Tengah Nomor 60 s/d 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel. 1.3. Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan perda Provinsi Kalimantan Tengah Jabatan Struktural Jumlah Jabatan Struktural

Eselon No.

1

Uraian

2 Jumlah Pegawai Pada Badan /Dinas Unit Kerja lingkung Provinsi Kalimantan Tengah

I

II

III a

IV b

a

b

Jumlah Menurut jenis kelamin L p

a

b

a

b

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

0

38

9

214

14

573

7

855

575

270

LINGKUNGAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sebagaimana telah diuraikan di atas, pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Kedudukan geografis Provinsi Kalimantan Tengah berada pada posisi yang sangat strategis, karena berhadapan langsung dengan pulau Jawa dan berada di tengah Provinsi lainnya (Kalsel, Kaltim, dan Kalbar) di pulau Kalimantan. Posisi yang demikian itu sangat menguntungkan bila dilihat dari kepentingan sebagai berikut : 

pengembangan kegiatan ekonomi daerah dalam hal ini sebagai sumber bahan baku untuk kegiatan industri maupun perdagangan yang berada di pulau Jawa



mempermudah terwujudnya kesatuan ekonomi wilayah



mempermudah interaksi sosial budaya guna terwujudnya persatuan nasional.



mempunyai peluang dalam memanfaatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi baik yang ada di Jawa maupun yang ada di Provinsi dalam lingkup wilayah Kalimantan.


14

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 

LAKIP 2013

mempermudah hubungan ekonomi antar wilayah, terutama yang berkaitan dengan perluasan pasar, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, penyerapan informasi dan teknologi.

Di samping itu, masyarakat Kalimantan Tengah mempunyai suatu filosofi hidup yang sangat berarti dalam mendukung posisi strategis Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu “Huma Betang”. Makna dari filosofis hidup “Huma Betang” adalah menggambarkan keinginan masyarakat Kalimantan Tengah untuk hidup makmur dan sejahtera dalam suasana kebersamaan, kesetaraan, keterbukaan, keharmonisan, keserasian, keakraban, kejujuran, dan kedamaian yang berlandaskan pada akar budaya adat istiadat masyarakat Kalimantan Tengah. Potensi ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah berfokus pada pertanian dalam arti luas, dalam hal ini, Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk:  Meningkatkan kualitas SDM di berbagai bidang pembangunan;  Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Daerah;  Meningkatkan kemampuan keuangan daerah;  Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan daerah;  Meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama kaum miskin dan terbelakang;  Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam yang optimal serta berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu dimensi pembangunan yang memiliki peran penting, baik kini maupun ke depan. Hal tersebut disebabkan karena secara ekonomis, pengembangan kepariwisataan berdimensi luas terhadap pembangunan sektor-sektor terkait, dan secara sosial budaya mampu membentuk, mengembangkan, dan meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat. Obyek pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah yang berpotensi untuk dikembangkan baik obyek wisata alam maupun buatan, antara lain adalah Taman Nasional Tanjung Puting dan rumah adat di Tumbang Anoi, Potensi sumber daya alam lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain berupa emas, pasir kuarsa, batu bara. Khusus untuk sumber daya yang bersumber dari hutan, memerlukan pengelolaan yang iintensif dan terpadu.


15


LAKIP 2013

1. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai

bagian

integral

dari

siklus

akuntabilitas

kinerja

yang

utuh

yang

dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari sistem AKIP bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Provinsi untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis pemerintah Provinsi dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi

pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan


16


LAKIP 2013

cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 mencakup hal-hal berikut ini: 

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP

2013

sebagai

sarana

pertanggungjawaban

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Tengah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2013. 

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

2. SISTEMATIKA LAKIP 2013 Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2013. Capaian kinerja (performance results) 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.


17


LAKIP 2013

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, yang menguraikan tentang gambaran umum organisasi dan menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2013.

Bab II – Perencanaan Dan Perjanian Kinerja, menjelaskan muatan Perencanaan dan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2010- 2015 dan rencana kinerja untuk tahun 2013. Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2013 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

Bab IV – Penutup, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2013. menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


18


LAKIP 2013

OUT LINE LAKIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pendahuluan Pendahuluan

Bab 1

Referensi Bab

Visi dan misi Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2

Rencana Kinerja 2013

Capaian Kinerja 2013

Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja 2013

PENUTUP Kesimpulan, saran & lampiran

Bab 3

Aspek Keuangan

Bab 4

GAMBAR. 1.2. Out Line Lakip Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah


19

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang LAKIP 2013

Recommend Documents