Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

.

BAB

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dalam rangka pelaksanaan

kegiatannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 yang diformalkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 dan RKPD Nomor : 11 Tahun 2013. Selanjutnya Propeda ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama periode tahun 2014. Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah

secara khusus menyusun dokumen

Rencana Strategis (Renstra) seperti yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut maka oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dibuat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan

Nomor 53 tentang

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pedoman tersebut agar dipergunakan sebagai acuan dari setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan Kinerja dan Laporan Kinerja instansi pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Laporan kinerja adalah laporan hasil dari capaian kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah lebih terarah dan tercapainya sesuai sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Bagi manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dokumen rencana strategis dapat dipandang sebagai : Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

16

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 

Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah;



Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;



Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan. Sebagai ‘‘alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program

dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dokumen Renstra Provinsi Kalimantan Tengah secara formal mendefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi dokumen Rencana Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015 tersebut, sebagaimana digambarkan pada lampiran Dokumen Lakip.

2.2. PERNYATAAN VISI DAN MISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan sebagai berikut:

“Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” Visi ini diambil dari Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

17

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Meneruskan dan menuntaskan pembangunan bukanlah semata-mata menjadi tujuan utama, namun dalam banyak hal itu adalah instrumen untuk menciptakan nilainilai kesejahteraan yang setara (equal) bagi segenap komponen masyarakat Kalimantan Tengah, baik di pedalaman maupun di perkotaan, di hulu maupun di hilir aliran sungai, di kawasan barat maupun timur, yang asli maupun pendatang, yang Dayak maupun Non Dayak dan yang beragam apapun dengan semangat “HUMA BETANG” dan “BHINEKA TUNGGAL IKA”. Pernyataan visi di atas, secara implisit menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan meneruskan dan menuntaskan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya dan untuk kejayaaan NKRI. Secara garis besar arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan melalui Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi RPJMD Kalimantan Tengah (2010-2015) “ Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat lebih Sejahtera dan Bermartabat demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Kejayaan NKRI

Sejahtera

Bermartabat

MISI RPJMD KALIMANTAN TENGAH (2010-2015) Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

18

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 1. Sinergi dan harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui Pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. 2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. 3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. 4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. 5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan. 6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah. 7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.

VISI Sejahtera

Bermartabat

Ekonomi Kerakyatan Sinergi & berkrlanjutan

Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah

MISI Kerukunan, Kedamaian, Sinergi, & Harmonisasi Masyarakat

Infrastruktur menuju Pemukiman & Ekonomi Rakyat

Pendidikan berkualitas, Terakses, dan Merata

Kesehatan Merata & Terjangkau

Penguatan SDM masyarakat & pemerintahan

Sebagai ukuran keberhasilan kinerja yaitu tingkat kemajuan dinilai berdasarkan berbagai

ukuran

prosentase

kemajuan

pembangunan.

Ditinjau

dari

tingkat

perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya, yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi pendapatan rata – rata dan lebih merata pembagiannya, suatu daerah dapat dikatakan lebih makmur Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

19

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang dan lebih maju. Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan, makin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan bukan hanya Kalimantan Tengah yang maju, tetapi juga mandiri. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu daerah dan NKRI maupun masyarakat bangsa – bangsa. Kemandirian suatu daerah tercermin pada kemampuan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan sosial dan ekonomi tetapi memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomian. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam Kalimantan Tengah yang ingin dibangun bukan hanya sebagai bagian dari masyarakat, daerah yang maju dan mandiri tetapi juga sebagai kota yang adil. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat Kalimantan Tengah mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah Kalimantan Tengah. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan semua rakyat di Kalimantan Tengah mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan tarap hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahakan negara serta perlindungan dan kesamaan didepan hukum dengan demikian Kalimantan Tengah yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

20

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 2.3. RENCANA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

menetapkan

tujuan

strategis

berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis agar dapat diukur maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, guna memudahkan

pengukuran

dan

peningkatan

kinerja

serta

lebih

meningkatkan

akuntabilitas kinerja, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dirasa perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama, yang terdiri dari 22 Sasaran penunjang sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah serta 1 Penguatan reformasi birokrasi guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Strategi pencapaian tujuan/sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Sasaran Kebijakan dan Indikator Kinerja, Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2014 :

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

21

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tabel. 2.4.1

Sektor

1 1. Perekonomian Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah

Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Utama

2 Meningkatnya kekuatan ekonomi pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat.

4 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2. Infrastruktur Jalan dan Jembatan dll. Sinergi dan harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) 3. Industri dan Perdagangan

Pertumbuhan ekonomi (%). Pertumbuhan PDRB ( % ). PDRB Perkapita. ( Juta Rp). Jumlah investasi berskala Nasional - PMDN. -PMA Pemerintah. Angka Kemiskinan ( % ) Tingkat Partisipasi angkatan kerja. Nilai eksport bersih perdagangan (US $) Nilai import. Dana perimbangan Daerah (Milyar Rp.) Nilai PAD (Milyar RP.) Laju Inflasi Daerah Tingkat Pengangguran. Rangking IPM Nasional.

Terbangunnya Infrastruktur, jalan jembatan, pelabuhan dan irigasi serta drainase, terjangkaunya kantong-kantong pemukiman penduduk.

1. 2. 3. 4.

6. 7.

Panjang Jalan dalam kondisi baik. Panjang Jalan Provinsi di Kab ( > 40 km/jam ). Panjang Jalan dilalui roda 4 (Km). Rumah layak huni. Rasio Rumah layak huni. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat. Luas irigasi di Kabupaten dalam kondisi baik. Penambahan panjang jalan (Km).

Meningkatnya Investasi baru untuk mengembangkan industri turunan/industri hilir, serta eksport non migas.

1 2 3 4

Jumlah eksport ( juta US $ ). Daya serap tenaga kerja pada bidang industri. Nilain Investasi. Jumlah pertumbuhan industry


5.

22


4.

Sektor

Sasaran RPJMD

Kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatnya system layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau. Sejalan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan.

5.

Pendidikan

Pendidikan berkualitas terakses dan merata, menuju Kalteng HARATI

Meningkatnya Kualitas Pendidikan, pendidikan berkualias dan terakses serta merata.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. Meningkatnya budaya baca semua lapisan masyarakat.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya peran serta


1. 2.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Umur harapan hidup (UHH). Rasio dokter persatuan penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk. Masyarakat miskin tertangani ( % ). Peningkatan kepuasan pasien - Costomer Acquisition - Customer Layality - Indek kepuasan pasien - Tingkat keluhan yang ditangani Meningkatnya kecukupan tenaga kesehatan serta peralatan - Tingkat pemenuhan SDM - Ketersediaan peralatan - Ketersediaan ruangan. Indeks kepuasan pasien. Rasio guru dan murid SD/MI. Rasio guru dan murid SMP/MTS. Rasio guru dan murid SMA/MA/SMK. Angka Melek Hurup usia 15 thn ke atas - - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Partisipasi sekolah. - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni dan Paket A sekolah sederajat SD/MI. Angka Pertisipasi Kasar Paket B. - SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar Paket C tingkat. - SMA/MA Prosentase Guru SMA/MAL/SMK, yang melaksanakan pembelajaran. Jumlah perpustakaan (Unit). Jumlah pengunjung perpustakaan. Koleksi buku yang tersedia. Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%). Penyelesaian pengaduan perempuan dan

23


Sektor

Sasaran RPJMD


perempuan pada bidang pembangunan. 7. Pelayanan Publik Pemerintahan

3. 4. 5.

anak dari tindak kekerasan. Rasio akseptor KB. Cakupan peserta KB aktif. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera. Jumlah layanan terpadu (satu pintu). Pemilikan KTP. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera dibumi tambun bungai serta

1. 2. 3. 4.

Jumlah Desa Program PMPN Mandiri (Gerakan Program Memangun Mahaga Lewu)

8. Pendayagunaan Aparatur, Polisi Pamong Praja, Linmas, Ormas & Organisasi Partai Politik, serta Hukum 9. Pariwisata, Seni dan Budaya

Meningkatnya pendayagunaan aparatur keamanan.

1.

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. Jumlah Peserta Pembinaan LSM, ORMAS dan OKM Jumlah Unjuk rasa. Jumlah Pelanggaran K3

Terwujudnya tempat-tempat objek wisata dan guna melestarikan nilai seni dan budaya lokal.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah Pagelaran seni di mandala wisata. Jumlah grup kesenian sanggar seni. Jumlah gedung tempat pagelaran. Jumlah obyek wisata yang layak dikunjungi. Jumlah Hunian Hotel.

10. Lingkungan Hidup (Sumber Daya Alam)

Meningkatnya jumlah penanganan kasus kerusakan lingkungan.

1. 2.

Indeks Perbaikan kualitas lingkungan hidup. Jumlah Pemantauan dan Pengawasan linkgungan Hidup. Jumlah informasi Peningkatan Kualitas akses informasi SDA keaneka ragaman hayati dan LH. Jumlah Pemantauan pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut. Jumlah penyelesaian perselisihan sengketa Lingkungan Hidup Jumlah Kab/Kota yang menangani iklim Miigas dan adaptasi perubahan iklim (Kab/Kota)

Pelembagaan Sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah

2. 3. 4.

3. 4. 5. 6.

11. Kehutanan

Terjaminnya Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta upaya konservasi pada kawasan daerah aliran


1. 2. 3. 4.

Jumlah luas areal rehabilitasi hutan dan lahan. Jumlah Wilayah yang ditetapkan sebagai kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Jumlah Kasus ilegal loging mengalami penurunan rata-rata 20 % setahun. Jumlah penurunan hot sport sebagai indikasi kebakaran hutan

24


Sektor

Sasaran RPJMD


sungai.

5.

Jumlah luas areal rehabilitasi hutan dan lahan

12. Perhubungan dan Telekomunikasi

Meningkatnya fasilitas bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan sungai.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah orang/barang yang terangkut. Jumlah KIR Angkutan Umum (Unit) Jumlah Angkutan sungai. Jumlah terminal angkutan jalan (AKAP & AKPD) Jumlah dermaga sungai. Jumlah perhubungan angkutan laut Jumlah angkutan Udara (Maskapai). Jumlah lintas yang terpasang disungai

13. Kepemudaan dan Olahraga

Terwujudnya pemuda yang berkualitas dan tempat olahraga berstandar nasional dan terbinanya atlet olahraga.

1. 2. 3.

Jumlah Organisasi Pemuda (OKP). Jumlah Klub Olah Raga Jumlah Gedung Olah Raya

4.

Jumlah atlet olahraga yang terkirim

5.

Jumlah Cabang olahraga tradisional 3 cabang.

14. Perkebunan

Meningkatnya 1. produksi komoditas perkebunan dan luas lahan 2. perkebunan.

Luas areal perkebunan - Kebun rakyat; - Perkebunan besar. Produksi perkebunan - Kebun Rakyat; - Perkebunan besar. Produksi perkebunan hasil olahan : - Kebun non rakyat; - Produksi lebih lanjut; - Dipasarkan . Devesisifikasi tanaman dilahan karet.

3.

4. 15. Pertanian dan Kehewanan Peternakan

Swasembada hasil peternakan.

1.

2.

-


Populasi ternak - Sapi potong; - Kerbau; - Kambing; - Domba; - Babi; - Ayam buras; - Ayam ras (petelur); - Ayam ras (pedaging); - Itik. Produksi ternak - Sapi potong; - Kerbau; - Kambing; - Domba; - Babi;

25


Sektor

Sasaran RPJMD


-

16. Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya ekspor komoditas perikanan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

17.Pertambangan dan Energi

Meningkatnya target produksi tambang.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

18. Koperasi dan UMKM

Meningkatnya perekonomian rakyat,

1. 2. 3. 4. 5.

19. Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa 20. Sosial Kemasyarakatan

Meningkatnya Pemantapan Persatuan, Kesatuan dan Kerukunan Beragama.

1.-

Terlaksananya pelayanan rehabilitas kesejahteraan sosial.

1.

2.3.4.-

2. 3. 4


- Ayam ras(petelur); - Ayam ras (pedaging); - Itik. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan. Produksi ikan laut hasil tangkapan. Peningkatan produksi hasil benih ikan air tawar. Peningkatan hasil tangkapan ikan (perikanan). Tingkat konsumsi ikan masyarakat perorangan. Peningkatan volume produksi olahan hasil perikanan. Peningkatan PAD sektor kelautan dan perikanan. Produksi Batu Bara - PKP2B - Kuasa pertambangan rakyat. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sektor tambang Kuasa pertambangan bijih emas. Wilayah pertambangan rakyat. Surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah. Jumlah Desa berlistrik

Jumlah Koperasi di Kalteng. Jumlah Koperasi aktif. Monev fasilitasi, pengendalian KUMKM. Penilaian kepada KSP/US-Koperasi Tk Prov. Kab/Kota. Melakukan penilaian kepada koperasi berprestasi tk Prov dan ikut ke tingkat Nasional. Jumlah tokoh Agama yang mengetahui tentang persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Jumlah Calon Jema,ah Haji Kalteng. Jumlah Pemuda/Remaja terbina dalam kegiatan antar umat beragama. Jumlah rumah ibada keagamaan yang mendapat bantuan. Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitas. Jlh Org penduduk miskin kelompok sosial yang mendapat penanganan (bantuan) Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jumlah Keluarga Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE) dan pemberdayaan komunitas adat

26


Sektor

Sasaran RPJMD


terpencil 21. Tenaga kerja dan transmigrasi

Tersedianya kualitas dan produktivitas SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasi dan meningkatnya SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

22. a. Pertanian dan Kehewanan

swasembada pangan, infrastruktur yang mendukung sektor ketahanan pangan serta penambahan luas areal tanaman pangan

22. b. Ketahanan Pangan

23. Pemerintahan Reformasi Birokrasi Perwujudan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tingkat pengangguran terbuka. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun. Angka partisipasi angkatan kerja. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Tingkat Pengangguran terbuka. Keselamatan dan perlindungan pekerja. Jumlah transmigrasi (KK) ditempatkan

1. Luas tanaman pangan ( Ha ) . Jumlah Luasan tanaman Padi sawah; Jumlah Luasan Padi lading; Jumlah Luasan tanaman Jagung; Jumlah Luasan tanaman Kedelai; Jumlah Luasan tanaman Kacang tanah; Jumlah Luasan tanaman Kacang hijau; Jumlah Luasan tanaman Ubi kayu; Jumlah Luasan tanaman Ubi jalar.

Produksi tanaman pangan :

2.

Produksi tanaman pangan ( Ton/ha ) Padi sawah; Padi lading; Jagung; Kedelai; Kacang tanah; Kacang hijau; Ubi kayu; Ubi jalar.

Terwujudnya pemenuhan infrastruktur yang mendukung sektor ketahanan pangan secara nasional

1. 2. 3.

Skor pula pangan harapan. Ketersediaan pangan utama. Jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LSM). Penurunan daerah rawan gizi buruk (kec.).

Terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance),

4.

1. 2. 3.

. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

Opini Pemeriksaan BPK Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi. Jumlah LAKIP SKPD yang menyusun dan mendapatkan penilaian baik : - Nilai Katagori AA = > 85 - 100. - Nilai Katagori A = > 75 - 85.

27


Sektor

Sasaran RPJMD


Kepemerintahan yang baik

-

Nilai Katagori B = > 65 - 70.

Nilai Katagori CC = > 50 - 65. Nilai Katagori C = > 30 - 50. Nilai Katagori D = > 0 - 30. 4. Jumlah aparatur yang melapokan LHKP (Laporan Harta Kekayaan Pribadi ) -

2.5. RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 - 2015

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2011-2015, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahun 2014 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian

aktifitas

operasional

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 ini.


28

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 2.6. CARA CAPAI SASARAN/PERWUJUDAN VISI DAN MISI Guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diatas melalui program-program dengan strategi sebagai berikut :

Tabel. 2.6.1 PROGRAM KINERJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 Strategi I

:

Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengutamakan lingkungan hidup.

Kebijakan Umum

Program Pembangunan Daerah

1.

Pengembangan ekonomi unggulan direncanakan terlebih dahulu dalam tata ruang yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan.

3.

Peningkatan dukungan saran dan prasarana pendidikan serta

Program pengembangan cluster ekonomi. Program perencanaan tata ruang. Program pemanfaatan ruang. Program pengendalian pemanfaatan ruang. Program penyiapan kota Palangka Raya 2. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk sebagai pusat pemerintahan NKRI. menghasilkan tata ruang yang juga 6. Program pengendalian pencemaran untuk penyiapan kota palangka raya perusakan lingkungan. sebagai pusat pemerintahan NKRI. 7. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH. 8. Program penyiapan pengembangan wilayah pertambangan. 9. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya miner dan batubara, migas dan panas bumi. 10. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Strategi II : Perbaikan sistem dan akses pendidikan. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah 1. Perbaikan sistem bagi tenaga 1. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. pendidikan untuk merangsang dan meningkatkan motivasi pengabdian 2. Program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan profesionalisme dalam dan kependidikan. berkerja. 2. Peningkatan kapasitas organisasi 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. dan manajemen serta dukungan infrastruktur data dan informasi 4. Program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. pendidikan.


5. 6.

1. 2. 3. 4. 5.

Program pengembangan data/informasi. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

29

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang infrastruktur bertahap.

pendidikan

secara

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Program pendidikan menengah. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Program pembangunan jalan dan jembatan. Program pengadaan alat angkutan jalan raya. Program pengadaan alat angkutan air.

Strategi III 1.

2. 3.

: Perbaikan sistem dan akses kesehatan. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Perbaikan regulasi dan standarisasi 1. Program standarisasi pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan. 2. Program upaya kesehatan masyarakat. 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kuantitas dan kualitas 4. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu tenaga kesehatan. melahirkan dan anak. Peningkatan dan dukungan sarana 5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan prasarana serta infrastruktur balita. bidang kesehatan secara bertahap. 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. 7. Program peningkatan pelayanan tenaga kesehatan. 8. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana tenaga kesehatan. 9. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan. 10. Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial.

Strategi IV

:

Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika.

Kebijakan Umum


1.

Perbaikan regulasi dan pengaturan 1. bidang transportasi, komunikasi, 2. dan informatika.

2.

Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dan saran/prasarana transportasi, komunikasi, dan informatika dengan tetap memperhatikan prioritas pada daya dukungnya bagi pengembangan ekonomi lokal dan kerakyatan.


3. 4. 5. 6. 7.

Program penyusunan sistem transportasi. Program penyusunan sistem komunikasi informatika.

dan

Program pembangunan jalan dan jembatan. Program rehabilitasi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Program pembangunan/pengadaan jaringan komunikasi dan informatika. Program pembangunan jaringan komunikasi dan informatika. Program pembangunan pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

30


Strategi V

:

8.

Program rehabilitas pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

9.

Program peningkatan pelayanan perhubungan.

10.

Program peningkatan perhubungan.

prasarana

dan

fasilitas

11.

Program peningkatan transportasi udara.

prasarana

dan

fasilitas

Pengembangan infrastruktur pengairan.

Kebijakan Umum Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan makro dan mikro serta pencetakan sawah.

Program Pembangunan Daerah 1. 1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 2. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong. 3. Program pembangunan turap/talud/bronjong. Strategi VI : Pengembangan sumber energi untuk masyarakat. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah 1. Penyediaan prasarana pembangkit listrik 1. Program pembinaan dan pengembangan yang memprioritaskan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi. ekonomi kerakyatan dan interkoneksi jaringan listrik dengan sistem se-kalimantan. Strategi VII : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah 1. Penguatan pilar dan fundamentasi sistem 1. Program peningkatan akses terhadap ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber sumber daya produktif. 2. daya dan bahan baku lokal. Program pengembangan industri kecil dan menengah. 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan 3. Program peningkatan iklim usaha yang disokong oleh industri kecil dan menengah kondusif bagi koperasi dan UMKM. serta koperasi yang handal. 3. Peningkatan produksi dan perluasan 4. Program penguatan kelembagaan koperasi. jaringan pemasaran dalam rangka 5. Program peningkatan promosi dan peningkatan daya saing. kerjasama investasi. 4. Pengembangan kemitraan usaha antara 6. Program penguatan kelembagaan koperasi. ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar. 5. Pengembangan industri kecil dan 7. Program pengembangan lembaga ekonomi menengah. pedesaan. 8. Program pengembangan dan pengendalian perikanan tangkap. 9. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan. 10. Pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat. 11. Program peningkatan kesejahteraan petani. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

31

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan. Program peningkatan kesempatan kerja. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian. Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan. Program peningkatan produksi pertanian. Program peningkatan produksi perkebunan. Program pemberdayaan penyuluh pertanian. Program pemberdayaan penyuluhan perkebunan. Program peningkatan produksi hasil peternakan. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Program pengembangan wirausaha. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. Program pemanfataan potensi sumber daya hutan. Program perencanaan dan pengembangan hutan. Program pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Program pengawasan dan pengendalian SKPD. Program pertumbuhan industri agro. Program peningkatan produksi budidaya perikanan. Program peningkatan daya saing produk perikanan. Program rehabilitasi hutan dan lahan. Program pengembangan agrobisnis dan keamanan pangan. Program ketahanan pangan dan gizi keluarga. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri.

32

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Strategi VIII 1.

2. 3.

4.

: Peningkatan daya saing masyarakat. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Peningkatan masyarakat yang menunjang 1. Program penyakit sosial. perekonomian melalui efektifitas fungsi BLK 2. Program peningkatan kualitas dan dan sejenisnya produktivitas tenaga kerja. Rekrutmen, diklat bagi tenaga penyuluh, 3. Program peningkatan kesempatan kerja. instruktur serta fasilitator. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 4. Program perlindungan dan pengembangan melalui peningkatan ketrampilan dan sarana lembaga ketenagakerjaan. produksi. Peningkatan sarana dan prasarana, fasilitasi 5. Program peningkatan iklim usaha yang dan pemberdayaan masyarakat dalam kondusif bagi koperasi dan UMKM. rangka penguatan dan pengembangan 6. Program peningkatan akses terhadap kapasitas lembaga kemasyarakatan. sumberdaya produktif. 7. Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan usaha mikro kecil menengah. 8. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 9. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 10. Program peningkatan peran serta kepemudaan. 11. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. 12. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. 13. Program peningkatan pemberdayaan. 14. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 15. Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

Strategi IX

1.

:

Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi.

Kebijakan Umum Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terencana dan sistematis, dihubungkan dengan perencanaan karier untuk menghasilkan layanan dan kinerja yang lebih baik.


1.

Program Pembangunan Daerah Program peningkatan kapasitas aparatur.

33

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Strategi X

:

Penguatan sendi budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan.

Kebijakan Umum 1.


Pengembangan dan penguatan peran 1. budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan. 2.

Program kemitraan wawasan kebangsaan. Program peningkatan penyakit masyarakat.

pengembangan

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat 3. tentang kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat. 4.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

3.

Pembuatan regulasi dalam rangka 5. penggunaan simbol–simbol adat dalam 6. bidang seni dan budaya dalam acara-acara resmi pemerintahan.

Program pendidikan politik masyarakat. Program pengembangan kekayaan dan keragaman budaya.

4.

Pelaksanaan sosialisasi tentang budaya dan 7. kesenian lokal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan budaya lokal.

Program pengelolaan keragaman budaya.

pemberantasan

kekayaan

dan

Dari 10 strategi dengan pelaksanaan program-program kerja, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target kinerja, melalui Penetapan Kinerja yang pada tahun 2014 telah ditetapkan 23 termasuk 1 sasaran untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). 2.7. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas

Pembangunan

Daerah

merupakan

agenda

tahunan

pembangunan

Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah yang menjadi benang merah/tonggak capaian dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan. Ini merupakan jawaban terhadap sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah, sebelum proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:


34

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 1. Mengidentifikasi Usulan Prioritas dari Berbagai Sumber/Telaahan. Dilakukan untuk mendapatkan

gambaran tentang serangkaian

prioritas atau faktor-faktor penting yang menjadi isu strategis tahun perencanaan dan proyeksi prioritas ke depan. Selain itu, identifikasi juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Adapun sumber (usulan) prioritas, antara lain berasal dari : a. Kebijakan nasional dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2013. b. Kebijakan provinsi untuk tahun 2015. c. Telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah. d. Telaahan hasil reviu evaluasi kinerja SKPD tahun 2013 dan 2014

2. Mengevaluasi Hasil Review atas Prioritas dan Evaluasi Sasaran Pembangunan dilakukan untuk mengetahui prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kinerja Tahunan. Dengan memperhatikan tingkat capaian target kinerja tahun yang lalu dan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaran pembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi tersebut, selanjutnya

ditentukan

sejauh

mana

prioritas

dan

sasaran

pembangunan daerah apakah masih relevan dengan asumsi-asumsi yang mendasar sehingga dapat ditentukan langkah selanjutnya.


35


3. Sebagai ukuran keberhasilan kinerja yaitu tingkat kemajuan dinilai berdasarkan berbagai ukuran prosentase kemajuan pembangunan. Ditinjau dari tingakt perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya, yang tercemin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan lebih merata pembagiannya suatu daerah dapat dikatakan lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang sector industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industry manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan, makin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun penyerapan tenaga kerja.


36

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

Recommend Documents