PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Nege'rfNomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri, mengenai pelaksanaan Undang-ndang Nomoi 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
2
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati, adalah Bupati Ngawi. 2. Camat, adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Ngawi. 3. Kepala Desa, adalah Kepala Pemerintah Desa dalam Kabupaten Ngawi. 4. Perangkat Desa, adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari : Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah. 5. Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 6. Pemerintahan Desa, adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. 7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 9. Dusun, adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan adat istiadat dan asal usul Desa. 10. Pemilihan, adalah suatu kegiatan pendtiduk desa untuk memilih Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. 11. Pengangkatan, adalah proses pengisian Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan tanpa pemilihan.
3
BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA Pasal 2 (1)
(2)
(3)
Yang dapat dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa. Warga Negara Republik Indonesia dengan syaral-syarat sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhiahati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 G.30.S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ; d. berpendidikan sekurang - kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ; e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun pada saat pendaftaran ; f. sehat jasmani dan rokhani ; g. berkelakuan baik, jujur dan adil ; h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ; i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ; j. mengenal daerah desa setempat ; k. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ; l. tidak berstatus sebagai Aparat Pemerintah Desa, Pegawai Negeri Sipil, Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia ; m. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus ; n. tidak menjadi Istri atau Suami Aparat Pemerintah Desa di desa tersebut. Yang dapat dipilih sebagai Kepala Dusun disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus bertempat tinggal tetap di Dusun setempat. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat terpenuhi maka Calon Kepala Dusun dapat diisi dari Dusun yang lain dalam Desa setempat. BAB III PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA Pasal 3
Pengisian lowongan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara : a. Untuk Jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun pemilihan secara langsung; b. Untuk Jabatan Kepala Urusan dan Jabatan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan Pengangkatan dengan cara ujian.
4
BAB IV TATA CARA PEMILIHAN SEKRETARIS DESA DAN KEPALA DUSUN Bagian Pertama Panitia Pemilihan Pasal 4 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keanggotaannya terdiri dari : a. ketua merangkap Anggota ; b wakil Ketua merangkap Anggota ; c. sekretaris merangkap Anggota ; d. wakil Sekretaris merangkap Anggota ; e. bendahara merangkap Anggota ; f. wakil Bendahara merangkap Anggota ; g. anggota. (3) Penetapan kedudukan keanggotaan Kepanitiaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), ditentukan secara musyawarah oleh Panitia Pemilihan itu sendiri. Pasal 5 Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam kepanitiaan Pemilihan digantikan oleh Anggota lain atau Tokoh Masyarakat yangtelah disepakati oleh BPD. Pasal 6 (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas : a. mengumumkan rencana pemilihan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun serta melakukan penjaringan Bakal Calon ; b. menerima pendaftaran Bakal Calon dan melaksanakan penelitian atas persyaratan Bakal Calon ; c. menolak Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan ; d. menetapkan jadwal proses pelaksanaan pemilihan ; e. mengajukan Rancangan biaya pemilihan ; f. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dan yang tidak berhak dipilih; g. melaksanakan pendaftaran pemilih ; h. menetapkan dan mengesahkan daftar nama-nama pemilih ; i. menetapkan tata tertib pcmilihan dan kampanye ; j. melaksanakan pemungutan suara ; k. membuat Bcrita Acara Pelaksanaan Pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan membuat laporan pertanggungjawaban pemilihan kepada BPD. (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf b ditcntukan oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pembukaan pendaftaran. (3) Jangka waktu pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih selambatlambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
5
Bagian Kedua Hak Memilih dan Hak Dipilih Pasal 7 Yang dapat memilih Calon Sekretaris Desa adalah Kepala Keluarga (KK) penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang : a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ; b. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 8 Yang dapat memilih Kepala Dusun adalah penduduk Dusun setempat dalam Desa Warga Negara Republik Indonesia yang : a. terdaftar sebagai penduduk Dusun dalam Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ; b. sudah mencapai usia 2l (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah kawin ; c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 9 Yang dapat dipilih Sekretaris Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat Sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Bagian Ketiga Kampanye Calon Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Pasal 10 Kampanye pemilihan bagj calon Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang berhak dipilih diatur oleh Panitia Pemilihan. Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan Pasal 11 (1) Sekurang-kurangnya 7 hari sebelum dilaksanakan pemilihan. Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa yang berhak memilih tentang rencana diadakannya pemilihan. (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan alau tertulis yang memuat tentang akan diadakannya pemilihan.
6
Pasal 12 (1) Pemilihan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan. (2) Apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemilihan dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemilihan harus mengadakan pemilihan ulang dengan kuorum 1/2 (setengah) jumlah pemilih yang telah disahkan. (3) Apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memenuhi kuorum, dinyatakan batal dan diadakan penjaringan ulang. Pasal 13 Pelaksanaan pemilihan Calon Sekretaris Desa dan Kepala Dusun harus memenuhi ketentuan : a. pemilihan Calon .yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil : b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yamg disediakan oleh Panitia ; c. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih ; d. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun ; e. calon yang berhak dipilih tidak boleh meninggalkan tempat sebelum pelaksanaan pemilihan selesai ; f. pemilihan calon Sekretaris Desa dan Kepala Dusun dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia. Pasal 14 Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang berhak dipilih, Panitia menyediakan : a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih ; b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia sebagai tanda surat suara yang sah ; c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan ; d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ; e. alat pencoblos didalam bilik suara. Bagian Kelima Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 15 (1)
Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan Panitia sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih.
7
(2) Surat undangan dimaksud dalam ayat (1) diberi nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang sudah disahkan. Pasal 16 (1) Sebelum Pemungutan suara dimulai Panitia mengumumkan alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah kepada pemilih. (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara. Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia. (3) Pemilih yang hadir setelah menyerahkan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia. (4) Setelah menerima surat suara. pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia. Pasal 17 (1) (2)
Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia. Setelah sural suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat kedalam kotak suara yang disediakan. Pasal 18
(1)
(2) (3) (4)
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Panitia berkewajiban untuk : a. menjamin agar tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ; b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia. Panitia menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun. Pemungutan suara dinyatakan selesai. Panitia membuat berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia dan Para Calon. Bagian Keenam Pelaksanaan Penghitungan Suara Pasal 19
(1)
(2)
Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia meminta kepada masing-masing calon agar menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia. Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan saksi.
8
(3)
Pembacaan surat suara oleh Panitia dilakukan secara tegas, jelas dan ditunjukkan kepada saksi-saksi serta mencatatnya di papan tulis agar dapat dilihat secara jelas oleh para pemilih yang hadir. Pasal 20
Surat suara dianggap tidak sah apabila : a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ; b. tidak ditandatangani oleh Ketua Paaitia dan Sekretaris Panitia pada surat suara ; c. ditandatangani atau inemuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ; d. mencoblos surat suara untuk lebih dari I (satu) coblosan ; e. mencoblos tidak tepat dalam kotak tanda gambar yang telah disediakan ; f. mencoblos surat suara tidak'dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia ; g. sobek rusak dan atau cacat. Pasal 21 (1)
(2)
Setelah penghitungan suara selesai. Panitia membuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, para Calon dan saksi-saksi. Apabila sebelum proses penghitungan suara selesai, terdapat Calon atau saksinya yang rneninggalkan tempat dan atau tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hasil penghitungan suara dinyatakan sah. Pasal 22
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang bagi calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama. Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hasilnya tetap sama, diadakan pemilihan ulang sekali lagi dan apabila hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal. Apabila pemilihan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Panitia mengadakan penjaringan ulang untuk pemilihan berikutnya. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara. Apabila calon yang berhak dipilih hanya 1 (satu) orang, maka baru dinyatakan terpilih setelah mendapat suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) lebih satu suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
9
BAB V TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA URUSAN DAN UNSUR PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN Bagian Pertama Panitia Ujian Pasal 23 (1) BPD membentuk Panitia Ujian yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) keanggotaannya terdiri dari : a. ketua merangkap Anggota ; b wakil Ketua merangkap Anggota ; c. sekretaris merangkap Anggota ; d. wakil Sekretaris merangkap Anggota ; e. bendahara merangkap Anggola ; f. wakil Bendahara merangkap Anggota ; g. anggota. (3) Penetapan kedudukan keanggotaan Kepanitiaan sebagaimana din dalam ayat (2), ditentukan secara musyawarah oleh Panitia itu sendiri. Pasal 24 Apabila diantara anggota Panitia Ujian ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam kepanitiaan Ujian digantikan oleh Anggota lain atau Pemuka Masyarakat yang telah disepakati oleh BPD. Pasal 25 (1) Panitia Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas: a. mengumumkan rencana Ujian Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan melakukan penyaringan Bakal Calon ; b. menerima pendaftaran Bakal Calon dan melaksanakan penelitian atas persyaratan Bakai Calon ; c. menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan ujian ; d. mengajukan Rancangan biaya ujian ; e. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian dan yang tidak berhak mengikuti ujian : f. menetapkan peraturan dan tata tertib ujian : g. membuat soal-soal ujian dan mengoreksi hasil ujian ; h. melaksanakan ujian terhadap Calon yang berhak mengikuti ujian ; i. membuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan membuat laporan pertanggungjawaban ujian kepada BPD. (2) Calon yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah penduduk desa Waraga Negara Republik lndonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
10
Bagian Kedua Pelaksanaan Ujian Pasal 26 (1)
(2)
Panitia mengumumkan kepada penduduk desa secara lisan dan tertulis yang memuat tentang rencana akan diadakannya ujian untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ujian. Pasal 27
(1) (2)
Selambat-lambatiiya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian, Panitia sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para Calon peserta ujian. Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga nomor peserta ujian sesuai dengan nomor urut pada pendaftaran. Pasal 28
Pelaksanaan Ujian Calon Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi ketentuan : a. ujian Calon Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dilaksanakan secara jujur dan adil ; b. materi ujian terdiri dari Agama, Pancasila. Pengetahuan Umum, Bahasa Indonesia dan Berhitung yang disediakan oleh Panitia : seorang peserta ujian yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan. tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun dan dinyatakan gugur. Pasal 29 Pada saat ujian dilaksanakan, Panitia berkewajiban untuk : a. menjamin agar pelaksanaan ujian berjalan dengan jujur dan adil ; b. menjamin pelaksanaan ujian berjalan dengan tertib. aman dan lancar. Bagian Ketiga Standart Kelulusan Ujian Pasal 30 (1) (2)
(3)
(4)
Nilai ujian yang ditetapkan lulus dalam ujian penyaringan apabila jumlah nilai rata-rata paling rendah 56 (lima puluh enam). Apabila calon (peserta ujian) lebihdari satu dan dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan, maka yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi Kepala Urusan atau Unsur Pelaksana Teknis Lapangan adalah calon (peserta ujian) yang mendapat nilai rata-rata tertinggi. Apabila calon (peserta ujian) yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih dari satu. maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi yang sama. Apabila dalam ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) nilai ratarata tetap sama, maka dinyatakan batal dan diadakan penjaringan ulang.
11
Pasal 31 (1) (2)
Setelah pelaksanaan ujian selesai. Panitia membuat Berita Acara hasil pelaksanaan ujian yang ditanda tangani oleh KetLia dan Sekretaris Panitia Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilaporkan kepada BPD. BAB VI PENETAPAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA Pasal 32
(1)
(2)
Bagi Calon Perangkat Desa yang terpilih dengan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan usulan BPD yang dilampiri dengan Berita Acara Pemilihan atau Berita Acara hasil Ujian dari Panitia Pemilihan atau Panitia Ujian. Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa. Pasal 33
(1)
(2)
Masa Jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun ditetapkan selama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal penetapannya dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan masih memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Masa Jabatan Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan ditetapkan sejak tanggal penetapannya sampai dengan umur 56 (lima puluh enam) tahun. BAB VII BIAYA PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 34
(1) (2)
Besarnya biaya pemilihan atau ujian calon Perangkat Desa ditentukan oleh Pemerintah Desa atas usul Panitia pemilihan atau Panitia Ujian: Biaya Pemilihan atau Ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BAB VIII SIKAP NETRALITAS PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS Pasal 35
(1) (2)
Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak membedabedakan serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
12
BAB IX LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA Pasal 36 Perangkat Desa dilarang : a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ; b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma agama susila dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat rnenghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa ; c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB X TATA CARA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama Pemberhentian Sementara Pasal 37 (1) (2) (3)
(4)
(5)
Perangkat Desa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, atas usul BPO dapat diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan sepengetahuan BPD. Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara. Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perangkat Desa bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, maka parangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan. Bagian Kedua Pemberhentian Tetap Pasal 38
(1)
Perangkat Desa berhenti tetap atau diberhentikan tetap oleh Kepala Desa karena : a. meninggal dunia ;
13
(2)
b. atas permintaan sendiri ; c. berakhir masa jabatannya ; d. tidak lagi memenuhi suatu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 kecuali ayat (1) huruf e ; e. melanggar sumpah atau janji ; f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal : a. meninggal dunia, atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya, dilakukan tanpa pertimbangan BPD ; b. selain alasan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dilakukan setelah memperoleh pertimbangan BPD. Pasal 39
(1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara,
Daerah dan masyarakat Desa dikenakan tindakan administratif berupa teguran oleh Kepala Desa. (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing (satu) minggu ternyata tidak mengindahkan, maka atas pertimbangan BPD Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan tetap. BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA Pasal 40 (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 41 (1) Bagi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini sudah menjabat lebih dari 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dan telah berusia : a. setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat dan sebagai pengganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama ½ (setengah) tahun ; b. diatas 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 62 (enam puluh dua)
14
tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat, dan sebagai pengganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama 2 (dua) tahun ; c. diatas 62 (enam puluh dua) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat dan sebagai pengganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama 1 (satu) tahun ; d. diatas 63 (enam puluh tiga) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat, dan sebagai pengganti pensiun diberikan penghargaan sebesar 4 (empat) kali penghasilan yang diterima setiap bulannya. (2) Bagi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini sudah menjabat lebih dari 14 (empat belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dan telah berusia : a. setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat, dan sebagai pengganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama 3 (tiga) tahun ; b. diatas 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat, dan sebagai pengganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama 2 (dua) tahun ; c. diatas 62 (enam puluh dua) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat, dan sebagai pengganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama 1 (satu) tahun ; d. diatas 63 (enam puluh tiga) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat, dan sebagai pengganti pensiun diberikan penghargaan sebesar 4 (empat) kali penghasilan yang diterima setiap bulannya. (3) Bagi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini sudah menjabat 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dan telah berusia : a. setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat, dan sebagai pengganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama 4 (empat) tahun ; b. diatas 60 (enam puluh) tahun sampai dengan 61 (enam puluh satu) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai pengganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama 3 (tiga) tahun ; c. diatas 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat, dan sebagai pengganti pensiun masa jabatanya diperpanjang selama 2 (dua) tahun ; d. diatas 62 (enam puluh dua) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat, dan sebagai pengganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama 1 (satu) tahun ; e. diatas 63 (enarii puluh tiga) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat dan sebagai pengganti pensiun diberikan penghargaan sebesar 4 (empat) kali penghasilan yang diterima setiap bulannya.
15
(4) Bagi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini sudah menjabat kurang dari 13 (tiga belas) tahun maka masa jabatannya berakhir setelah mencapai jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dengan ketentuan/syarat, usianya belum menca 64 (enam puluh empat) tahun. (5) Bagi Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini telah berusia: a. 54 (lima puluh empat) tahun sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat dan sebagai pengganti pensiun, masa jabatannya diperpanjang selama 3 (tiga) tahun. b. di atas 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan 61 (enam puluh satu) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat dan sebagai pengganti pensiun, masa jabatannya diperpanjang selama 2 (dua) tahun. c. diatas 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat dan sebagai pengganti pensiun. masa jabatannya diperpanjang selama 1 (satu) tahun. d. diatas 63 (enam puluh tiga) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun, maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat dan sebagai pengganti pensiun, diberikan penghargaan sebesar 4 (empat) kali penghasilan yang diterima setiap bulannya. (6) Bagi Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini usianya kurang dari 54 (lima puluh empat) tahun. maka masa jabatannya berakhir setelah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. (7) Bagi desa yang masih terdapat Karyawan Desa pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan. maka sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjadi karyawan Desa dan sebagai ganti pensiun masa jabatannya diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan untuk selanjutnya Pemerintah Desa tidak diberi wewenang untuk mengisi jabatan Karyawan Desa. (8) Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang menjabat sebagai : a. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dialih tugaskan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat. b. Kepala Urusan Pembangunan dialih tugaskan menjadi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. c. Pemerintah desa dengan persetujuan BPD diberi wewenang untuk mengatur penempatan Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun di desanya masing-masing. Pasal 42 Hal-hal yang belum diaturdalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
16
Pasal 43 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 20 Tahun 1981 tentang Persyaratan. Tata Cara Pcngangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa. Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tnggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi. Disahkan di Ngawi pada tanggal 03 Juni 2000 BUPATI NGAWI, ttd HARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 08 Juni 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI ttd FAUZI SIDEKAN Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 13
17
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NCAWI NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I.
UMUM Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menghadapi perkembangan pembangunan dowasa ini. maka dipandang perlu untuk diberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanguungjawab kepada Desa secara proporsional yang diwujudkan dengan peraluran-peraturan dengan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat dan keadilan. Dalam upaya mewujudkan aparat yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat, profesional, berdayaguna, produktif, transparan dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara terhadap Pemerintah Desa pada khususnya dan aparatur negara pada umumnya serta sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengaturlentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a sampai dengan huruf c Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan. Huruf d Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar. Huruf e Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan bukti diri yang sah (Akte Kelahiran/KTP yang masih berlaku /Ijazah/Surat Nikah). Huruf f Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Huruf g sampai dengan j Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan. Huruf k Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan surat kesanggupan yang bersangkutan. Huruf l sampai dengan n Cukup jelas.
18
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Apabila calon yang berasal dari dusun lain menjadi calon terpilih. maka setelah penetapan dan pelantikannya diwajibkan untuk bertempat tinggal tetap didusun dimana jabatan dimaksud diisi. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Jumlah Panitia Pemilihan Perangkat Desa harus ganjil. Ayat(2) dan (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Yang dimaksud Kepala Keluarga adalah : 1. Orang yang bertempat dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab dalam keluarga itu ; 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ; 3. Kepala Ksatrian. asrama, rumah piatu dan lain-lain, dimana orang bertempat tinggal bersama-sama. Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengumuman dimaksud menerangkan tentang hari, tanggal dan tempat pelaksanaan pemilihan calon Sekretaris Desa dan atau Kepala Dusun. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud tanda gambar calon adalah dapat berupa photo calon atau gambar lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Huruf c sampai dengan f Cukup jelas. Pasal 14 sampai dengan 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat ( 1 ) Jumlah Panitia Ujian harus ganjil. Ayat (2) Cukup jelas.
19
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Huruf a sampai dengan huruf f Cukup jelas. Huruf g Dalam hal untuk menjamin kerahasiaan soal-soal ujian, maka Panitia ujian dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga lain yang sifatnya independen. Huruf h sampai dengan i Cukup jelas. Pasal 26 sampai dengan 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Apabila dalam ujian penyaringan tersebut tidak ada yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat ini, maka dilakukan penjaringan ulang. Ayat (2) sampai dengan ayat (4) Cukup jelas. Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Huruf a dan b Cukup jelas. Huruf c Perangkat Desa yang mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pasal 37 sampai dengan Pasal 44 Cukup jelas.
