PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang :
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 111 undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasai 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembantukan, penghapusan dan penggabungan Desa.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan ; 7. Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 64 lahun 1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
2
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Ngawi. 2. Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi. 3. Camat Adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Ngawi. 4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentmgan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 6. Pembentukan Desa adalah tindakan pembentukan desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat dan Pemecahan, Penggabungan dan atau Penataan. 7. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada. 8. Penggabungan Desa adalah tindakan penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa. 9. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dalam wilayah Desa. 10. Penataan Desa adalah tindakan Desa yang juga bisa rnengakibatkan terbentuknya Desa baru.
3
BAB II PEMBENTUKAN DESA Bagian Pertama Tujuan dan Wewenang Pembentukan Pasal 2 Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemeritahan, pelayanan terhadap masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan keadaan. Pasal 3 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat desa setempat dengan persetujuan Bupati dan DPRD. Bagian kedua Syarat-syarat pembentukan Desa Pasal 4 Untuk pembentukan desa baru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. faktor penduduk : 1. Desa yang dapat dipecah untuk dibentuk desa baru, jumlah penduduknya paling sedikit 12.000 (dua belas ribu) jiwa ; 2. Desa baru yang akan dibentuk jumlah penduduknya paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga. b. faktor keadaan wilayah, yaitu keadaan wilayah yang mampu dijangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat ; c. faktor letak, yaitu wilayah memilki jaringan atau komunikasi abtar dusundusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor keadaan wilayah sebagaimana dimaksud huruf b ; d. faktor sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat berriangsa dan bernegara ; e. faktor potensi desa, yaitu terdapatnya sumber pendapatan desa yang memadahi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa ; f. faktor sarana dan prasarana, yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial. produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan desa. Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Pasal 5 (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan Bupati meneruskannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
4
(3) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memuat antara lain : a. nama desa ; b. pembagian luas wilayah ; c. batas dusun ; d. jumlah dusun ; e. jumlah penduduk ; f. pembagian kekayaan desa. BAB III PENGGABUNGAN DAN ATAU PENGHAPUSAN Pasal 6 (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimungkinkan untuk digabung dan atau dihapus. (2) Penggabungan dan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan BPD dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati dan Bupati meneruskannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (4) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memuat antara lain : a. nama desa ; b. luas wilayah ; c. batas desa ; d. jumlah dusun ; e. jumlah penduduk ; f. kekayaan desa. BAB IV KEWENANGAN DESA Pasal 7 Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa ; b. kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah ; c. melaksanakan tugas pembantu dari pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
5
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi. Disahkan di Ngawi Pada tanggal 16 November 2000 BUPATI NGAWI, ttd HARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 16 November 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI ttd FAUZI SIDEKAN Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 nomor 31
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA I.
UMUM Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa. Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ini sangat diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperhatikan perkembangan dan atau kemajuan dalam setiap desa.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1s/d 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat(1) Yang harus dimuat dalam Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : a nama desa ; b. pembagian luas wilayah ; c batas desa ; d jumlah dusun ; e. jumlah penduduk ; f. pembagian kekayaan desa. Ayat(2) s/d (4) Cukup jelas. Pasal 6 s/d 9 Cukup jelas.
