PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu diatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan; b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas dan mensinkronkan dengan perubahan peraturan perundangundangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
1
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4825). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus
2
sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. 3.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem
dan
prinsip
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5
Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian
urusan
otonomi
daerah,
penyelenggaraan
tugas
umum
pemerintahan. 8
Kecamatan
adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten. 9
Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta Perangkat Kecamatan.
10 Pemerintahan Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Kecamatan
dan
Lembaga
Kemasyarakatan. 11 Pembentukan Kecamatan adalah penggabungan beberapa Kecamatan, atau bagian Kecamatan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih. 12 Penghapusan Kecamatan adalah tindakan meniadakan Kecamatan yang ada. 13 Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan dua Kecamatan atau lebih menjadi Kecamatan baru. 14 Lingkungan adalah bagian dari wilayah di Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan. 15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 16 Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 17 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3
BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN Bagian Pertama Tujuan Pasal 2 Pembentukan
Kecamatan
bertujuan
untuk
melaksanakan
fungsi
pemerintahan, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 (1) Pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan menjadi kecamatan baru. (2) Pembentukan kecamatan dapat diusulkan berdasarkan inisiatif pemerintahan daerah kabupaten dan/atau masyarakat. Bagian Kedua Syarat Pembentukan Pasal 4 Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Pasal 5 Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi : a. batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun; b. batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun; c. keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan keputusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; d. keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan. Pasal 6 (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi : a. jumlah penduduk minimal 7.500 jiwa keseluruhan desa dan kelurahan; b. luas Wilayah minimal 50 Km2; c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
4
d. aktivitas perekonomian; e. ketersediaan sarana dan prasarana. (2) Persyaratan
teknis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dinilai
berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi Negeri terdekat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. (3) kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten; (4) persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan
indikator penilaian syarat teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi : (1) cakupan wilayah paling sedikit 10 Desa/Kelurahan; (2) lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya; (3) sarana dan prasarana pemerintahan berupa Kantor Camat dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat; (4) persyaratan fisik kewilayahan sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian ketiga Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Kecamatan Pasal 8 (1) Pelaksanaan pembentukan kecamatan difasilitasi oleh kecamatan induk. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: pembentukan panitia pembentukan Kecamatan, penyediaan data, melengkapi persyaratan administrasi, musyawarah. Pasal 9 Pembentukan Kecamatan diusulkan oleh Panitia Pembentukan Kecamatan melalui Camat kecamatan induk atau salah satu dari 2 (dua) kecamatan induk yang wilayahnya masuk di dalam kecamatan baru yang diusulkan kepada Bupati dalam bentuk proposal. Pasal 10 (1) Panitia Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk
oleh
masyarakat
kecamatan
5
yang
akan
pasal 9
dibentuk
yang
keanggotannya terdiri dari unsur masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan persiapan dan pengusulan pembentukan kecamatan. Pasal 11 Proposal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 juga memuat; a. urgensi pembentukan kecamatan; b. nama-nama desa yang termasuk ke dalam kecamatan baru; c. nama kecamatan; d. nama Ibukota kecamatan; e. sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia; f. fasilitas umum yang telah tersedia; g. peta letak/Lokasi Ibukota kecamatan; h. wilayah kecamatan yang akan dibentuk termasuk kecamatan induk dengan skala 1: 50.000; i. batas-batas wilayah administrasi pemerintahan yang jelas; j. Bukti kesepakatan peletakan batas wilayah. Pasal 12 (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibahas oleh tim teknis. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang terkait dan unsur perguruan tinggi yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian teknis yang mencakup; jumlah penduduk, kewilayahan, rentang kendali pelayanan, aktifitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana. Pasal 13 Hasil penilaian dari Tim Teknis terhadap usulan pembentukan Kecamatan, dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang selanjutkan disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dibentuknya Kecamatan baru. Pasal 14 Bupati menyampaikan kepada Gubernur usulan pembentukan Kecamatan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi. Pasal 15 Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur kepada DPRD
6
BAB III PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN Pasal 16 (1) Kecamatan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 7 dapat dihapus atau digabung. (2) Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan dilakukan setelah adanya pengkajian. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada tidak terpenuhinya lagi ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 7. BAB IV PENETAPAN Pasal 17 (1)
Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat: nama Kecamatan, nama ibukota Kecamatan,
batas
wilayah Kecamatan, nama Desa dan/atau Kelurahan, jumlah penduduk dan peta wilayah. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 (1)
Pemerintah
Daerah
berkewajiban
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kecamatan. (2)
Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perangkat daerah dan organisasi tata laksana yang meliputi: penetapan
peraturan
pedoman
teknis,
pelaksanaan
evaluasi
dan
pengawasan, memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi. (3)
Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi: memfasilitasi musyawarah di administrasi
tingkat
tata
masyarakat, penyiapan data, kelengkapan
pemerintahan,
pemberdayaan
masyarakat
dan
pendayagunaan aset daerah di Kecamatan, penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan.
7
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Disahkan di Teluk Kuantan Pada tanggal 19 Juli 2010 BUPATI KUANTAN SINGINGI,
H. SUKARMIS Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Juli 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
Drs.H. ZULKIFLI, M. Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010 NOMOR.
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR
TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN I. PENJELASAN UMUM Pembentukan, penggabungan dan penghapusan kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
serta
pemerintahan.
memperpendek Oleh
dan pemberdayaan
rentang
kendali
penyelenggaraan
dalam
proses
tersebut
karenanya
memperhatikan potensi yang dimiliki
harus
dan persyaratan yang ditentukan
baik administrasi, teknis dan kewilayahan. Persyaratan administrasi didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat
setempat
atau
kebijakan
pemerintah
daerah
dalam
pengembangan kawasan tertentu yang ditindaklanjuti dengan melakukan analisa/kajian
terhadap
rencana
pembentukan,
penggabungan
dan
penghapusan kecamatan. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan dan aktivitas ekonomi, potensi, sosial budaya, kependudukan, luas wilayah sedangkan syarat fisik kewilayahan didasarkan pada cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota serta sarana dan prasarana pemerintahan. Selain berbagai persyaratan tersebut perlu juga mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, faktor pendukung tersebut antara lain meliputi pertimbangan pemerintah,
kemampuan potensi
keuangan
disparitas
daerah,
antar
ketersediaan
wilayah
dan
aparatur
pertimbangan
kemampuan kecamatan induk setelah dimekarkan. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan kecamatan yang baru dibentuk
baik
yang
berasal
dari
pemekaran,
penghapusan
atau
penggabungan kecamatan dapat tumbuh dan berkembang serta mampu meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan
masyarakat. II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup jelas
9
pemerintahan
kepada
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Pembentukan kecamatan tidak boleh menyebabkan kecamatan induk berkurang penduduknya dan wilayahnya 50 % Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kajian pembentukan kecamatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi Negeri terdekat yang berkompeten dalam hal kajian pemerintahan dan kemasyarakatan. Ayat (3) Tim teknis terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) dan (2) cukup jelas Ayat (3) Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi
bangunan dan
lahan untuk kantor camat, fasilitas umum seperti; lapangan olah raga, masjid, pasar, dan lain-lain.yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Susunan kepanitiaan sekurang-kurangnya terdiri dari: - Ketua - Sekretaris - Anggota Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10
10
Unsur masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari: Pemerintah Desa, BPD, LKD/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda Pasal 11 Huruf a Urgensi adalah latar belakang atau alasan–alasan penting dibentuknya kecamatan yang bersangkutan. Huruf a s/d j Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR
11
