PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa, disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN TENTANG
DAERAH
PEDOMAN
KABUPATEN
KUANTAN
PEMBENTUKAN
DAN
SINGINGI
MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi 2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesai dengan peraturan perundangundangan. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 2
sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa . 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 13. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintahan Desa. 14. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 15. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja. 16. Konsultatif adalah suatu hubungan yang bersifat konsultasi dalam upaya untuk mendapatkan berbagai masukan/saran terhadap suatu hal; 17. Koordinatif adalah suatu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi, tindakan dan langkah kerja dalam suatu hal. 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. BAB II ASAS PEMBENTUKAN Pasal 2 Dalam pembentukan Peraturan Desa berasaskan : a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 3
d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; g. keterbukaan. Pasal 3 (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. (2) Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. (3) Peraturan
Desa
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pasal 4 (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa,
Pembangunan
Desa,
dan
pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Dalam rangka penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat mengatur, dibentuk Peraturan Kepala Desa. (3) Dalam rangka Penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat menetapkan,
ditetapkan
Keputusan Kepala
Desa. Pasal 5 Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. BAB III PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA Pasal 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari inisiatif BPD. Pasal 7 Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa agar melibatkan LKD dan unsur masyarakat terkait lainnya. Pasal 8 Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, Kepala Desa atau BPD menyebarluaskan draft rancangan Peraturan Desa dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. 4
Pasal 9 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa atau BPD. (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa baik oleh Pemerintah Desa maupun oleh BPD. (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Desa maupun BPD dalam rapat penyusunan rancangan Peraturan Desa. Pasal 10 Rancangan kemampuan
Peraturan keuangan
Desa
tentang
Desa
APB
dengan
Desa
disusun
memperhatikan
berdasarkan
sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran Desa. BAB IV PEMBAHASAN Pasal 11 Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama - sama oleh Kepala Desa dan BPD. Pasal 12 Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD. BAB V PENETAPAN Pasal 13 Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD. Pasal 14 (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 15 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan dan penataan ruang desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi.
5
(2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan desa tersebut diterima. (3) Apabila Camat belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa. Pasal 16 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut. Pasal 17 Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan. Pasal 18 (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan dan diundangkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali ditentukan lain didalam peraturan tersebut. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut. BAB VI PENYAMPAIAN PERATURAN DESA Pasal 19 Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Pasal 20 (1) Bupati dapat membatalkan Peturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemerintah desa dan BPD yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasan. BAB VII PENYEBARLUASAN Pasal 21 Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Pasal 22 (1) Peraturan Desa dimuat dalam Lembaran Desa. (2) Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Desa. 6
(3) Pemuatan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Sekretaris Desa. Pasal 23 Rancangan Peraturan Desa yang tidak mendapat persetujuan BPD tidak dapat diajukan dalam tahun yang berkenaan. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24 (1) Pemerintah pengawasan
Daerah
berkewajiban
terhadap
pelaksanaan
melaksanakan pembentukan
pembinaan dan
dan
mekanisme
penyusunan Peraturan Desa. (2) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan desa dan pejabat fungsional lainnya yang meliputi: penetapan pedoman teknis, peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan dan peranserta masyarakat, sinkronisasi, evaluasi dan pengawasan,
memberikan
bimbingan,
supervisi
dan
konsultasi
pelaksanaan pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa. (3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi: memfasilitasi penerapan peraturan, pedoman teknis, fasilitasi peningkatan sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta masyarakat, sinkronisasi, evaluasi dan pengawasan, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Peraturan Desa dan segala Peraturan pelaksanaannya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati
7
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Disahkan di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Juli 2010 BUPATI KUANTAN SINGINGI,
H. SUKARMIS
Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Juli 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
Drs.H. ZULKIFLI, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010 NOMOR
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR
TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yang baik berdasarkan tata aturan perundang – undangan dan Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Untuk itu Kabupaten Kuantan Singingi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang akan dibuat oleh Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pembuatan Peraturan Desa harus mencerminkan kepada kepentingan masyarakat Desa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa bersifat mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana peraturan lainnya, untuk menciptakan ketentraman dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang wajib dituangkan di dalam Peraturan Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Huruf a Kejelasan tujuan ádalah Pembentukan Perdes harus jelas tujuan yang hendak dicapai. Huruf b Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ádalah Perdes dibentuk oleh Pemerintah Desa dan BPD Huruf c Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa pembentukan Perdes harus memperhatikan materi yang tepat dengan jenis aturannya
9
Huruf d Dapat dilaksanakan adalah Perdes harus efektif dan dapat dilaksanakan di masyarakat. Huruf e Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa Perdes dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat di desa Huruf f Kejelasan rumusan adalah perdes harus jelas dan sistematika sehingga tidak menimbulkan berbagai macam implementasi dalam pelaksanaannya. Huruf g Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan Perdes harus transparan dan semua lapisan masyarakat harus bisa memberikan masukan. Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas 10
Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR.
11
