PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah,

dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; b. bahwa penataan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, efektif, efisien, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

1

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten

Kuantan

Singingi

(Lembaran Negara Tahun 1999

dan

Nomor

Kota

Batam

181; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3902); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Dua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor

126; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

100

Tahun

2000

tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan

dan

Pemberhentian

Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428); 11. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun Antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743); 12. Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 47412); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN

DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah

Daerah

dan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

menurut

asas

Desentralisasi. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 5. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 7. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten. 10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD. 11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah. 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas dilapangan. 13. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural. 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas kepala / pimpinan masing-masing organisasi Perangkat Daerah. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri atas : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 4

3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air; 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi ; 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 8. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan; 9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; 10. Dinas Tanaman Pangan; 11. Dinas Perkebunan; 12. Dinas Perikanan; 13. Dinas Peternakan; 14. Dinas Kehutanan; 15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 16. Dinas Pendapatan; 17. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III ORGANISASI DINAS DAERAH Bagian Pertama Dinas Pendidikan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendidikan dan perpustakaan.

5

Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang pendidikan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 6 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi; b. perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; c. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten; d. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; e. pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal; f. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; g. pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal; h. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah; i.

pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;

j.

pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;

k. peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten; 6

l.

penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;

m. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya; n. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar; o. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; p. sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar; q. sosialisasi dan fasilitasi

implementasi

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada

pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; r. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada

pendidikan

dasar; s. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; t. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; u. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; v. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar,

pendidikan

menengah

dan

pendidikan

nonformal

sesuai

kewenangannya; w. pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya; x. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten; y. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; z. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; aa. pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

7

bb. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; cc. koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan ujian sekolah skala

kabupaten; dd. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten; ee. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten; ff.

pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten;

gg. membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal; hh. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; ii.

supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;

jj.

supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;

kk. evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten. ll.

penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : 1. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional; 2. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional; 3. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional; 4. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional; 5. penetapan

dan

peraturan

kebijakan

di

bidang

sarana

dan

prasarana

perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.

8

mm. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten : 1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar; 2. pengembangan SDM; 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar; 4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; 5. pengembangan minat baca; nn. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional; oo. koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten; pp. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional; qq. penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda; rr.

penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Non Formal , membawahkan : 1. Seksi Pendidikan Usia Dini, TK dan SD; 2. Seksi Pendidikan Non Formal; 3. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Usia Dini, TK dan SD. d. Bidang

Pendidikan

SLTP,

Menengah

Umum

dan

Menengah

Kejuruan,

membawahkan : 1. Seksi Pendidikan SLTP; 2. Seksi Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan; 3. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan SLTP, Menengah Umum dan Menengah Kejuruan. 9

e. Bidang Sarana, Prasarana dan Perpustakaan, membawahkan : 1. Seksi Gedung dan Bangunan; 2. Seksi Perpustakaan; 3. Seksi Alat Pembelajaran. f. Bidang Pengawasan, membawahkan : 1. Seksi Pengawasan Usia Dini, TK dan SD; 2. Seksi Pengawasan SLTP; 3. Seksi Pengawasan Menengah Umum, Kejuruan dan Pendidikan Non Formal. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pasal 8 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 9 (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 10 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Kesehatan. Pasal 11 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : 10

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 12 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Kesehatan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten; b. penyelenggaraan

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

menular

skala

kabupaten; c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten; d. penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten; e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten; f. penyehatan lingkungan; g. penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten; h. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten; i.

perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;

j.

penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten;

k. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten; l.

penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten;

m. registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangan; n. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi;

11

o. pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin; p. pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal; q. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan); r. pemanfaatan tenaga kesehatan strategis; s. pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten; t. pelatihan teknis skala kabupaten; u. registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan; v. pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu; w. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten; x. pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan; y. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi; z. pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga; aa. sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I; bb. pemberian rekomendasi izin PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); cc. pemberian izin apotik, toko obat; dd. penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten; ee. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. ff. penyelenggaraan penelitian

dan

pengembangan kesehatan

yang

mendukung

perumusan kebijakan kabupaten; gg. pengelolaan surkesda (survei kesehatan dasar) skala kabupaten; hh. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten; ii. penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten; jj. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten; kk. pengelolaan SIK (Sistem Informasi Kesehatan) skala kabupaten.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 13 (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : 12

a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan : 1. Seksi Kesehatan Dasar; 2. Seksi Kesehatan Rujukan; 3. Seksi Kesehatan Khusus. d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan : 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Wabah dan Bencana; 3. Seksi Kesehatan Lingkungan. e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan; 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi. f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan : 1. Seksi Jaminan Kesehatan; 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; 3. Seksi Kefarmasian. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 14 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

13

Bagian Ketiga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 15 (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum yang mencakup sub bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Air Minum. Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Sumber Daya Air; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Bina Marga dan Sumber Daya Air; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Bina Marga dan Sumber Daya Air; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 18 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai

berikut : a. pengaturan jalan kabupaten; b. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan; 14

c.

penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

d.

penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

e.

penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

f.

pembinaan jalan kabupaten;

g.

pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para

aparatur

penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota; h.

pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

i.

pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

j.

pembangunan jalan kabupaten;

k.

pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

l.

perencanaan teknis, pemprograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

m.

pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

n.

pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota;

o.

pengawasan jalan kabupaten;

p.

evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

q.

pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

r.

penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten;

s.

penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

t.

penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

u.

penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

v.

pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

w.

pembentukan komisi irigasi kabupaten;

x.

penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; 15

y.

penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;

z.

menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

aa.

pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;

bb.

pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;

cc.

pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;

dd.

konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

ee.

pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

ff.

pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;

gg.

penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;

hh.

pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;

ii.

operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

jj.

operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

kk.

pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten;

ll.

penetapan

Peraturan Daerah Kabupaten mengenai kebijakan dan strategi

pengembangan air minum di daerah Kabupaten; mm.

penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM (Standar Pengelolaan Air Minum) di Kabupaten;

nn.

penetapan Peraturan Daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi;

oo.

memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya;

pp.

penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah;

qq.

peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD;

rr.

penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten;

ss.

pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten untuk pemenuhan SPM; 16

tt.

fasilitasi penyelenggaraan desa,

serta

kelompok

(bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah masyarakat

diwilayahnya

dalam

penyelenggaraan

pengembangan SPAM; uu.

penyusunan

rencana

induk

pengembangan

SPAM

wilayah

administrasi

Kabupaten; vv.

penyediaan PS (Prasarana dan Sarana) air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala Kabupaten;

ww.

penanganan bencana alam tingkat Kabupaten;

xx.

pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah Kabupaten;

yy.

evaluasi

terhadap

penyelenggaraan

pengembangan

SPAM

yang

utuh

diwilayahnya; zz.

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 19 (1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Bina Marga, membawahkan : 1. Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Perencanaan Teknis; 2. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan; 3. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan. d. Bidang Alat dan Perbekalan (Alkal) dan Pengujian, membawahkan : 1. Seksi Laboratorium dan Pengujian; 2. Seksi Peralatan dan Perbekalan; 3. Seksi Operasional Peralatan. e. Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi, membawahkan : 1. Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Perencanaan Teknis; 2. Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pemeliharaan; 17

3. Seksi Bina Jasa Konstruksi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana terlampir pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 20 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 21 (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 22 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum yang mencakup Sub Bidang Air Limbah, Permukiman, Drainase, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi, Perkotaan dan Perdesaan, bidang Perumahan dan bidang Penataan Ruang. Pasal 23 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang;

18

c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 24 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a.

penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah Kabupaten;

b.

penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah Kabupaten;

c.

penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan siap Bangun) di Kabupaten;

d.

pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba;

e.

penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Kabupaten;

f.

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten;

g.

evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten;

h.

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten;

i.

penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Kabupaten;

j.

penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kabupaten;

k.

penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten;

l.

pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa;

m.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Kabupaten;

n.

evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kabupaten;

o.

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten;

p.

penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten;

q.

penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten;

r.

penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional; 19

s.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten;

t.

evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kabupaten;

u.

penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah Kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;

v.

pembentukan lembaga tingkat Kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah Kabupaten;

w.

penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;

x.

memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah Kabupaten;

y.

penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Kabupaten;

z.

pelaksanaan

kerjasama

dengan

dunia

usaha

dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pengembangan PS air limbah Kabupaten; aa. penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah; bb. penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah Kabupaten dalam rangka memenuhi SPM (Standar Program Minimum); cc. penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah Kabupaten; dd. penanganan bencana alam tingkat lokal (Kabupaten); ee. monitoring penyelenggaraan PS air limbah di Kabupaten; ff.

evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Kabupaten;

gg. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM; hh. penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; ii.

penetapan Peraturan Daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah Kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi;

jj.

peningkatan kapasitas

teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan

pematusan genangan di wilayah Kabupaten; kk. penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya; ll.

penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah Kabupaten;

mm. penyusunan rencana induk PS drainase skala Kabupaten; 20

nn.

evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten;

oo.

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Kabupaten;

pp.

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

qq.

penetapan kebijakan, strategi, dan program Kabupaten di bidang pembiayaan perumahan;

rr.

penyusunan NSPM Kabupaten bidang pembiayaan perumahan;

ss.

pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;

tt.

fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten;

uu.

pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten;

vv.

fasilitasi

bantuan

pembiayaan

pembangunan

dan

pemilikan

rumah

serta

penyelenggaraan rumah sewa; ww.

pengendalian

penyelenggaraan

bidang

pembiayaan

perumahan

di

tingkat

Kabupaten; xx.

melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten;

yy.

penetapan kebijakan, strategi, dan program Kabupaten di bidang pembiayaan perumahan;

zz.

penyusunan NSPM Kabupaten bidang pembiayaan perumahan;

aaa.

pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;

bbb.

fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten;

ccc.

pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten;

ddd.

fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik;

eee.

pengendalian

penyelenggaraan

bidang

pembiayaan

perumahan

di

tingkat

Kabupaten; fff.

melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten;

ggg.

memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan

perundang-

undangan bidang perumahan; 21

hhh.

peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten dengan peraturan perundang-undangan diatasnya;

iii.

pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala Kabupaten;

jjj.

pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Kabupaten;

kkk.

pelaksanaan peraturan

perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan

strategi nasional perumahan; lll.

pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan;

mmm. memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang; nnn.

penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala Kabupaten;

ooo.

melaksanakan hasil sosialisasi;

ppp.

pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan;

qqq.

penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan;

rrr.

pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Kabupaten;

sss.

fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal;

ttt.

perumusan RPJP dan RPJM Kabupaten;

uuu.

fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Kabupaten;

vvv.

pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan

melakukan

pengelolaan

dan

pemeliharaan

diperkotaan,

perbatasan

internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi; www. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan; xxx.

pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum;

22

yyy.

pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan;

zzz.

perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala Kabupaten;

aaaa. pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Kabupaten; bbbb. pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di Kabupaten; cccc. pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan; dddd. penetapan harga sewa rumah; eeee. pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten; fff.

pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;

ggg.

pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil;

hhh.

pengelolaan PSU bantuan pusat;

iii.

pembentukan kelembagaan perumahan Kabupaten;

jjj.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;

kkk.

penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional;

lll.

pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus;

mmm. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; nnn.

penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten tentang perumahan swadaya;

ooo.

penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten;

ppp.

koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

qqq.

fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; 23

rrr.

pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten

tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; sss.

sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten;

ttt.

pengkajian kebijakan dan peraturan

daerah Kabupaten yang terkait dengan

pembangunan perumahan swadaya; uuu.

perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

vvv.

penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten perumahan swadaya;

www. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten; xxx.


yyy.

fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

zzz.

pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten

tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; aaaa. sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten; bbbb. pengkajian kebijakan dan peraturan


pembangunan perumahan swadaya; cccc. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; dddd. penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten perumahan swadaya; eeee. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten; ffff.


24

gggg.


hhhh.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

iiii.


jjjj.

pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya;

kkkk.

perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

llll.

penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten perumahan swadaya;

mmmm. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat Kabupaten; nnnn.


oooo.


pppp.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

qqqq.


rrrr.

pengkajian kebijakan dan peraturan


pembangunan perumahan swadaya; ssss.

penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengembangan kawasan;

tttt.

penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten);

uuuu.

pembinaan teknis penyusunan RP4D diwilayahnya;

vvvv.

penyusunan RP4D diwilayahnya;

25

wwww.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala Kabupaten;

xxxx.

pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D diwilayahnya;

aaaaa.

penetapan

kebijakan

dan

strategi

Kabupaten

dalam

penyelenggaraan

pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar; bbbbb.

pembinaan

teknis

pelaksanaan

penyelenggaraan

pembangunan

dan

pengelolaan kawasan skala besar diwilayahnya; ccccc.

pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar diwilayahnya;

ddddd.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar diwilayahnya;

eeeee.

pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar diwilayahnya;

fffff.

penetapan

kebijakan

dan

strategi

Kabupaten

dalam

penyelenggaraan

pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus; ggggg.

pembinaan

teknis

pelaksanaan

penyelenggaraan

pembangunan

dan

pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya; hhhhh.

pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;

iiiii.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus diwilayahnya;

jjjjj.

penetapan

kebijakan

dan

strategi

Kabupaten

dalam

penyelenggaraan

keterpaduan prasarana kawasan; kkkkk.

pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan diwilayahnya;

lllll.

pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan diwilayahnya;

mmmmm. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan diwilayahnya; nnnnn.

pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan diwilayahnya;

ooooo.

penetapan

kebijakan

dan

strategi

Kabupaten

dalam

penyelenggaraan

keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;

26

ppppp.

pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang diwilayahnya;

qqqqq.

pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang diwilayahnya;

rrrrr.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang diwilayahnya;

sssss.

pengendalian

pelaksanaan

penyelenggaraan

keserasian

kawasan

dan

lingkungan hunian berimbang diwilayahnya; ttttt.

pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;

uuuuu.

pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan

perundang-

undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten; vvvvv.

pelaksanaan kesesuaian peraturan

daerah Kabupaten dengan peraturan

perundang-undangan terkait di bidang perumahan; wwwww. pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan bidang perumahan

dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten; xxxxx.

koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-

undangan bidang perumahan di Kabupaten; yyyyy.

pelaksanaan kebijakan dan penanganan

masalah dan sengketa bidang

perumahan di Kabupaten; zzzzz.

pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten;

aaaaaa. fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten; bbbbbb. pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten; cccccc.

pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten;

dddddd. pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten; eeeeee. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;

27

ffffff.

pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; gggggg.

fasilitasi

penyelesaian

eksternasitas

pembangunan

perumahan

di

Kabupaten; hhhhhh.


perundang-

undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten; iiiiii.



perundang-undangan terkait di bidang perumahan; jjjjjj.

pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten;

kkkkkk.

koordinasi

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten; llllll.

pelaksanaan kebijakan dan penanganan

masalah dan sengketa bidang

perumahan di Kabupaten; mmmmmm. pelaksanaan

fasilitasi

penanganan

masalah

dan

sengketa

bidang

perumahan di Kabupaten; nnnnnn.

fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten;

oooooo.

pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten;

pppppp.


qqqqqq.


rrrrrr.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

Kabupaten

tentang

pembangunan

perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; ssssss.

pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; tttttt.

fasilitasi

penyelesaian

eksternasitas

pembangunan

perumahan

di

Kabupaten;

28

uuuuuu.


perundang-

undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten; vvvvvv.

pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan;

wwwwww.

pelaksanaan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

bidang

perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten; xxxxxx.

koordinasi

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten; yyyyyy.

pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten;

zzzzzz.

pelaksanaan

fasilitasi

penanganan

masalah

dan

sengketa

bidang

perumahan di Kabupaten; aaaaaaa.


bbbbbbb.


ccccccc.


ddddddd.

pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;

eeeeeee.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

Kabupaten

tentang

pembangunan

perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; fffffff.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;

ggggggg.

fasilitasi

penyelesaian

eksternalitas

pembangunan

perumahan

di

Kabupaten; hhhhhhh.


perundang-

undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten; iiiiiii.



perundang-undangan terkait di bidang perumahan;

29

jjjjjjj.

pelaksanaan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

bidang

perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten; kkkkkkk.

koordinasi

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten; lllllll.

pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten;

mmmmmmm. pelaksanaan

fasilitasi

penanganan

masalah

dan

sengketa

bidang

perumahan di Kabupaten; nnnnnnn.


ooooooo.


ppppppp.


qqqqqqq.

pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;

rrrrrrr.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

Kabupaten

tentang

pembangunan

perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; sssssss.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;

ttttttt.

fasilitasi

penyelesaian

eksternasitas

pembangunan

perumahan

di

Kabupaten; uuuuuuu.

pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;

vvvvvvv.

koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;

wwwwwww.

fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;

30

xxxxxxx.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;

yyyyyyy.


zzzzzzz.


aaaaaaaa.


bbbbbbbb.


cccccccc.


dddddddd.


eeeeeeee.


ffffffff.


gggggggg.

pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

hhhhhhhh.

koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

iiiiiiii.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

31

jjjjjjjj.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pembangunan

perumahan; kkkkkkkk.

melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;

llllllll.

fasilitasi

peningkatan

kapasitas

pelaku

pembangunan

perumahan

pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten; mmmmmmmm. pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan; nnnnnnnn.


oooooooo.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pembangunan

perumahan; pppppppp.


pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pembangunan

perumahan; qqqqqqqq.


rrrrrrrr.

fasilitasi

peningkatan

kapasitas

pelaku

pembangunan

perumahan

pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten; ssssssss.


tttttttt.


uuuuuuuu.


pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pembangunan

perumahan; vvvvvvvv.


pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pembangunan

perumahan; wwwwwwww.


32

xxxxxxxx.

fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten;

yyyyyyyy.


zzzzzzzz.


aaaaaaaaa.


pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pembangunan

perumahan; bbbbbbbbb.


pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pembangunan

perumahan; ccccccccc.


ddddddddd.


eeeeeeeee.


fffffffff.


ggggggggg.


pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pembangunan

perumahan; hhhhhhhhh.


pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan

perumahan; iiiiiiiii.


jjjjjjjjj.


kkkkkkkkk.


lllllllll.

koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;Pengawasan dan 33

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

Kabupaten

tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan; mmmmmmmmm. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pembangunan

perumahan; nnnnnnnnn.


ooooooooo.

fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten / kota;

ppppppppp.

penetapan Peraturan Daerah Kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;

qqqqqqqqq.

penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;

rrrrrrrrr.

penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten;

sssssssss.

penyelenggaraan IMB gedung;

ttttttttt.

pendataan bangunan gedung;

uuuuuuuuu.

penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;

vvvvvvvvv.

penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

wwwwwwwww.

pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;

xxxxxxxxx.

pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;

yyyyyyyyy.

penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;

zzzzzzzzz.

pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Kabupaten;

aaaaaaaaaa.

penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

34

bbbbbbbbbb.

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;

cccccccccc.

pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;

dddddddddd.

pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

eeeeeeeeee.

pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;

ffffffffff.

pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan;

gggggggggg.

penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan;

hhhhhhhhhh.

pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Kabupaten;

iiiiiiiiii.

peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan;

jjjjjjjjjj.

melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Kabupaten;

kkkkkkkkkk.

penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;

llllllllll.

pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan;

mmmmmmmmmm. pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; nnnnnnnnnn.

penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten;

oooooooooo.

penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

pppppppppp.

penetapan

kriteria

penentuan

dan

perubahan

fungsi

ruang

kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang; qqqqqqqqqq.

penetapan kawasan strategis Kabupaten;

rrrrrrrrrr.

sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;

ssssssssss.

sosialisasi SPM bidang penataan ruang; 35

tttttttttt.

pendidikan dan pelatihan;

uuuuuuuuuu.

penelitian dan pengembangan;

vvvvvvvvvv.

pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kabupaten;

wwwwwwwwww.

penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;

xxxxxxxxxx.

pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;

yyyyyyyyyy.

penyusunan

dan penetapan

Rencana

Tata

Ruang Wilayah

Kabupaten (RTRWK); zzzzzzzzzz.

penyusunan

dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten; aaaaaaaaaaa.

penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;

bbbbbbbbbbb.

penyusunan program dan anggaran Kabupaten di bidang penataan ruang;

ccccccccccc.

pemanfaatan kawasan strategis Kabupaten;

ddddddddddd.

pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang;

eeeeeeeeeee.

pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;

fffffffffff.

pemanfaatan investasi di kawasan strategis Kabupaten dan kawasan lintas Kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

ggggggggggg.

pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang;

hhhhhhhhhhh.

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;

iiiiiiiiiii.

perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;

jjjjjjjjjjj.

pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;

kkkkkkkkkkk.

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;

lllllllllll.

pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten;

mmmmmmmmmmm. penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten; nnnnnnnnnnn.

pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK;

ooooooooooo.

pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK; 36

ppppppppppp.

pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten;

qqqqqqqqqqq.

pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten.

rrrrrrrrrrr.

penetapan kebijakan dan strategi

pembangunan perkotaan dan

perdesaan wilayah Kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi); sssssssssss.

penetapan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan

berdasarkan NSPK (Normal Standar

Program Kegiatan); ttttttttttt.

fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat Kabupaten;

uuuuuuuuuuu.

pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten;

vvvvvvvvvvv.

penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;

wwwwwwwwwww.

penyelenggaraan daerah/dunia

kerjasama/

usaha/

kemitraan

masyarakat

antara

dalam

pemerintah

pengelolaan

dan

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan Kabupaten; xxxxxxxxxxx.

penyelenggaraan pembangunan PS (Prasarana dan Sarana) perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten;

yyyyyyyyyyy.

pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten;

zzzzzzzzzzz.

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pelaksanaan

pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten; aaaaaaaaaaaa.

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

bbbbbbbbbbbb.

penetapan

Peraturan

Daerah

kebijakan

pengembangan

PS

persampahan di Kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi; cccccccccccc.

penetapan lembaga tingkat Kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten; 37

dddddddddddd. penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi; eeeeeeeeeeee. pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kabupaten; ffffffffffff.

peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pengembangan

PS

persampahan Kabupaten; gggggggggggg. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Kabupaten; hhhhhhhhhhhh. penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di Kabupaten; iiiiiiiiiiii.

penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan Kabupaten;

jjjjjjjjjjjj.

pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Kabupaten;

kkkkkkkkkkkk.

evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Kabupaten;

llllllllllll.

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 25 (1) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Tata Bangunan dan Perumahan, membawahkan : 1. Seksi Tata Bangunan; 2. Seksi Perumahan; 3. Seksi Pengawasan Tata Bangunan dan Perumahan. d. Bidang Permukiman dan Lingkungan, membawahkan : 1. Seksi Permukiman; 2. Seksi Prasarana Lingkungan; 3. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.

38

e. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahkan : 1. Seksi Tata Ruang; 2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan; 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 26 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 27 (1) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. Pasal 29 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Perhubungan, Infrormatika dan Komunikasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;

39

c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 30 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut: a.

penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten;

b.

pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;

c.

pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;

d.

pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;

e.

penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;

f.

pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;

g.

pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;

h.

pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;

i.

penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten;

j.

penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten;

k.

pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;

l.

penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten;

m.

penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten;

n.

pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kabupaten;

o.

pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;

p.

pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan barang;

q.

penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten;

r.

penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten; 40

s.

penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten;

t.

penyelenggaraan andalalin di jalan Kabupaten;

u.

penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten;

v.

penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten;

w.

pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;

x.

pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;

y.

perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;

z.

pelaksanaan penyidikan pelanggaran : perda kabupaten bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, perizinan angkutan umum;

aa. pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten; bb. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; cc. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; dd. pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten; ee. penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten; ff.

pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;

gg. pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; hh. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum; ii.

pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;

jj.

penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;

kk. penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan; ll.

pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

mm. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen; nn. penertiban jasa titipan untuk kantor agen; oo. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; 41

pp. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan Kabupaten; qq. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; rr.

pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

ss. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya

kabupaten,

pelaksanaan

pembangunan

telekomunikasi

perdesaan,

penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; tt.

pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;

uu. penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi; vv. pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; ww. pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten; xx. pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan); yy. pemberian izin instalansi penangkal petir; zz. pemberian izin instalansi genset; aaa. pengendalian

dan

penertiban

terhadap

pelanggaran

standarisasi

pos

dan

telekomunikasi; bbb. pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; ccc. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga; ddd. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; eee. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; fff.

koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten;

ggg. pelaksanaan diseminasi informasi nasional; hhh. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 31 (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terdiri dari : a. Kepala Dinas. 42

b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan : 1. Seksi Jaringan dan Pengendalian Lalu Lintas; 2. Seksi Sarana dan Prasarana; 3. Seksi Terminal, Pelabuhan dan Perparkiran. d. Bidang Angkutan, membawahkan : 1. Seksi Trayek dan Operasional; 2. Seksi Keselamatan dan Pengujian; 3. Seksi Pengawasan dan Perizinan. e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Sarana Komunikasi; 3. Seksi Pendayagunaan Informasi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan

susunan

organisasi

Dinas

Perhubungan,

Informasi

dan

Komunikasi

sebagaimana terlampir pada Lampiran V Peraturan Daerah ini. Pasal 32 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 33 (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah.

43

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 34 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Pasal 35 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 36 Untuk

melaksanakan

fungsi

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

35,

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten; b. fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten; c. koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten; d. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi: 1. pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2. pendaftaran perubahan alamat; 3. pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah republik indonesia; 4. pendaftaran warga negara indonesia tinggal sementara; 5. pendaftaran pindah datang antarnegara; 44

6. pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antarnegara; 7. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; 8. penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; 9. penatausahaan pendaftaran penduduk. e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten; f. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten; g. pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten; h. penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten; i.

fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten;

j.

koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten;

k. penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi: 1. pencatatan kelahiran; 2. pencatatan lahir mati; 3. pencatatan perkawinan; 4. pencatatan perceraian; 5. pencatatan kematian; 6. pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; 7. pencatatan perubahan nama; 8. pencatatan perubahan status kewarganegaraan; 9. pencatatan peristiwa penting lainnya; 10. pencatatan perubahan dan pembatalan akta; 11. penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; 12. penatausahaan dokumen pencatatan sipil. 13. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten; 14. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten; l.

pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten;

m.

penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten; 45

n.

fasilitasi,

sosialisasi,

bimbingan

teknis,

advokasi,

supervisi,

dan

konsultasi

pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten; o.

koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten;

p.

pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten;

q.

penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;

r.

pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;

s.

pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten;

t.

pembangunan bank data kependudukan kabupaten;

u.

pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan;

v.

perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran

data

penduduk

menggunakan

sistem

informasi

administrasi

kependudukan; w.

penyajian dan diseminasi informasi penduduk;

x.

perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten/ kota;

y.

perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;

z.

pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten;

aa. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten; bb. pengawasan atas

pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala

kabupaten; cc. penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten; dd. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten/ kota; ee. pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,

pengembangan kualitas

penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk

dalam

konteks

pembangunan

berwawasan

kependudukan

skala

kabupaten;

46

ff.

pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;

gg. koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; hh. pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk

dalam

konteks

pembangunan

berwawasan

kependudukan

skala

kabupaten; ii.

pemantauan

dan

evaluasi

kebijakan

pengendalian

kuantitas

penduduk,

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten; jj.

pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten

kk. penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten; ll.

penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten;

mm. penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan; nn. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala Kabupaten; oo. koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran; pp. penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik; qq. pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis kependudukan

untuk

perencanaan

pembangunan

berbasis

dampak

penduduk

skala

kabupaten; rr.

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten; 47

ss. pengawasan

indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak

kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 37 (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan : 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran; 2. Seksi Pengendalian. d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan : 1. Seksi Pencatatan; 2. Seksi Pengendalian. e. Bidang Perkembangan Kependudukan, membawahkan : 1. Seksi Data dan Pelaporan; 2. Seksi Perencanaan dan Perkembangan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 38 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

48

Bagian Ketujuh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 39 (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Pasal 41 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial dan Tenaga Kerja; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Sosial dan Tenaga Kerja; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Sosial dan Tenaga Kerja; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 42 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a.

penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;

b.

penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten;

c.

penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten;

d.

koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten;

e.

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;

f.

seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 49

g.

pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten;

h.

identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten;

i.

penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten;

j.

pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten;

k.

pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten;

l.

pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Kabupaten;

m.

pelaporan pelaksanaan program

bidang sosial skala kabupaten kepada menteri

dalam negeri melalui gubernur dengan tembusan kepada menteri sosial; n.

penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten;

o.

pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten;

p.

pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten;

q.

pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten;

r.

pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten;

s.

penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada presiden melalui gubernur dan menteri sosial;

t.

pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten;

u.

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten;

v.

pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten;

w.

penyiapan bahan kelengkapan

usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional

dan perintis kemerdekaan; x.

penanggung jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat kabupaten;

y.

penanggulangan korban bencana skala kabupaten;

z.

pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten;

aa. pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten; bb. pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan; cc. pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten; dd. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten; ee. pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten; 50

ff.

pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan

strategi

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

ketenagakerjaan skala kabupaten; gg. pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten; hh. penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten; ii.

pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten;

jj.

perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten;

kk. pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan sdm aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten; ll.

perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten;

mm. pembinaan,

penyelenggaraan,

pengembangan

SDM

aparatur

pengawasan, pelaksana

pengendalian, urusan

serta

pemerintahan

evaluasi bidang

ketenagakerjaan skala kabupaten; nn. pengangkatan dan pemberhentian pejabat

perangkat daerah yang menangani

bidang ketenagakerjaan skala kabupaten; oo. pembinaan,

pengangkatan,

dan

pemberhentian

pejabat

fungsional

bidang

ketenagakerjaan di instansi kabupaten; pp. pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten; qq. pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten; rr.

pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten;

ss. penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri; tt.

koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten;

uu. penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja; vv. penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten; 51

ww.

pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten;

xx.

pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;

yy.

penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten;

zz.

penerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten;

aaa.

penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten;

bbb.

pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten;

ccc.

fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten;

ddd.

penyuluhan,

rekrutmen,

seleksi

dan

pengesahan

pengantar

kerja,

serta

penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL); eee.

penerbitan SPP AKL skala kabupaten;

fff.

penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS indonesia, lembaga sukarela indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten;

ggg.

pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten;

hhh.

pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM;

iii.

penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten;

jjj.

monitoring dan evaluasi

penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah

kabupaten yang bersangkutan; kkk.

pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten;

lll.

penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten;

mmm. pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten; nnn.

pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten;

ooo.

fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang

pelaksanaannya di wilayah kabupaten;

52

ppp.

penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten;

qqq.

penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI;

rrr.

penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten;

sss.

sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten;

ttt.

penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri;

uuu.

pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten;

vvv.

penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten;

www. pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten; xxx.

fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten;

yyy.

pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten;

zzz.

pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten;

aaaa. penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; bbbb. pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi; cccc. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten; dddd. pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten; eeee. penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten; ffff.

pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten/ kota; 53

gggg.

bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten;

hhhh.

penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur;

iiii.

pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten;

jjjj.

pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten;

kkkk.

pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten;

llll.

verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten;

mmmm. pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi; nnnn.

penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi;

oooo.

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten;

pppp.

pemeriksaan/pengujian

terhadap

perusahaan

dan

obyek

pengawasan

ketenagakerjaan skala kabupaten; qqqq.

penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten;

rrrr.

penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang

melanggar

norma

ketenagakerjaan

skala

kabupaten;pelaksanaan

penerapan SMK3 skala kabupaten; ssss.

pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten;

tttt.

pengkajian perusahaan,

dan

perekayasaan

bidang

ergonomi, keselamatan

norma

kerja

yang

ketenagakerjaan,

hygiene

bersifat strategis

skala

kabupaten; uuuu.

pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten;

vvvv.

pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten;

wwww. fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten; xxxx.

penyelenggaraan

ketatalaksanaan

pengawasan

ketenagakerjaan

skala

kabupaten;

54

yyyy.

pengusulan

calon

peserta

diklat

pengawasan

ketenagakerjaan

kepada

pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; zzzz.

pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah;

aaaaa.

pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah;

bbbbb.

pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah;

ccccc.

pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan

strategi

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

ketransmigrasian skala Kabupaten; ddddd.

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala Kabupaten;

eeeee.

integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten;

fffff.

pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala Kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

ggggg.

perancangan pembangunan transmigrasi daerah Kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala Kabupaten;

hhhhh.

peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten;

iiiii.

pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten;

jjjjj.

perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten;

kkkkk.

pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan

SDM

aparatur

pelaksana

urusan pemerintahan

bidang

ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten; lllll.

pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah Kabupaten;

mmmmm. pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi Kabupaten; 55

nnnnn.

pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah Kabupaten;

ooooo.

pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten;

ppppp.

pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten;

qqqqq.

pengusulan

rencana

pengarahan

dan

perpindahan

transmigrasi

skala

Kabupaten; rrrrr.

penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten;

sssss.

penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala Kabupaten;

ttttt.

penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten;

uuuuu.

KIE ketransmigrasian skala Kabupaten;

vvvvv.

penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten;

wwwww. pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten. xxxxx.

penjajagan kerjasama dengan daerah Kabupaten lain;

yyyyy.

pembuatan

naskah

kerjasama

antar

daerah

dalam

perpindahan

dan

penempatan transmigrasi; zzzzz.

sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kabupaten;

aaaaaa. pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Kabupaten; bbbbbb. penetapan status calon transmigran skala Kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah; cccccc.

peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Kabupaten;

dddddd. pelayanan penampungan calon transmigran skala Kabupaten; eeeeee. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah Kabupaten; ffffff.

pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala Kabupaten;

gggggg. sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten;

56

hhhhhh.

sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten;

iiiiii.

sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten;

jjjjjj.

sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kabupaten;

kkkkkk.

penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala Kabupaten;

llllll.

pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala Kabupaten;

mmmmmm. pelaporan

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

pengembangan

masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten; nnnnnn.

pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala Kabupaten;

oooooo.

penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Kabupaten;

pppppp.

peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten;

qqqqqq.

penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala Kabupaten;

rrrrrr.

identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala Kabupaten;

ssssss.

pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala Kabupaten;

tttttt.

penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten;

uuuuuu.

pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Kabupaten;

vvvvvv.

pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi;

wwwwww.

pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.

xxxxxx.

pelayanan

penampungan,

permakanan,

kesehatan,

perbekalan,

dan

informasi perpindahan transmigrasi; yyyyyy.

pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi;

57

zzzzzz.

pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi;

aaaaaaa.

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah Kabupaten. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 43

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan : 1. Seksi Identifikasi Data dan Pelaporan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sosial; 3. Seksi Bina Lembaga Sosial. d. Bidang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Bencana, membawahkan : 1. Seksi Jaminan Sosial; 2. Seksi Penanggulangan Bencana. e. Bidang

Pelatihan,

Penempatan

dan

Peyebarluasan

Kesempatan

Kerja,

membawahkan : 1. Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan; 2. Seksi Informasi Pasar Kerja; 3. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; f. Bidang Pengawasan, Perlindungan, Hubungan Industrial dan Ketransmigrasian, membawahkan : 1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 2. Seksi Perlindungan, Pengupahan dan Jamsostek; 3. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). f. Kelompok Jabatan Fungsional.

58

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini. Pasal 44 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 45 (1) Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 46 Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan Daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 47 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Industri dan Perdagangan ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi, Industri dan Perdagangan ; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Koperasi, Industri dan Perdagangan ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

59

Paragraf 2 Kewenangan Pasal 48 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. pelaksanaan

kebijakan

pembentukan,

penggabungan,

dan

peleburan,

serta

pembubaran koperasi; b. pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. (tugas pembantuan); c. fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten; d. fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten; e. fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten; f. pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten; g. fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten (tugas pembantuan); h. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi, meliputi : 1.

penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;

2.

bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;

3.

pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;

4.

fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;

5.

pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya.

i.

pengembangan

iklim

serta

kondisi

yang

mendorong

pertumbuhan

dan

pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten; j.

pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten;

k. perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten; 60

l.

penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kabupaten meliputi: 1. pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; 2. persaingan; 3. prasarana; 4. informasi; 5. kemitraan; 6. perijinan; 7. perlindungan.

m. pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Kabupaten meliputi: 1. produksi; 2. pemasaran; 3. sumber daya manusia; 4. teknologi. n. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi

UKM di tingkat

Kabupaten meliputi: 1. kredit perbankan; 2. penjaminan lembaga bukan bank; 3. modal ventura; 4. pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; 5. hibah; 6. jenis pembiayaan lain. o. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah Kabupaten. p. penerbitan tanda daftar industri dan IUI ( Izin Usaha Industri) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; q. penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi; r. penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten; s. penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten; t. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah) di kabupaten; u. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten; 61

v.

penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten;

w.

penyusunan RPJM SKPD Kabupaten di bidang industri;

x.

penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri;

y.

promosi produk industri kabupaten;

z.

pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten;

aa. fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri; bb. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri; cc. fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten; dd. kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten; ee. penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten; ff.

pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten;

gg. fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten; hh. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten; ii.

pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten;

jj.

fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten;

kk. fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten; ll.

pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten;

mm. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten; nn. pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten. oo. penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi); 62

pp. pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi; qq. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten; rr.

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.

ss. pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten; tt.

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten;

uu. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15%, rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau); vv. pengawasan,

pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian

informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten; ww. dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten; xx. pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal; yy. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten; zz. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten; aaa. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten; bbb. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; ccc. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten; ddd. pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;

63

eee.

pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;

fff.

pendaftaran dan pengembangan LPKSM;

ggg.

koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;

hhh.

evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;

iii.

pelaksanaan

kebijakan,

pedoman,

petunjuk

pelaksanaan/petunjuk

teknis

pengawasan barang beredar dan jasa; jjj.

pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten;

kkk.

koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten;

lll.

sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten;

mmm. pembinaan dan pemberdayaan PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa) skala kabupaten; nnn.

pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen) skala kabupaten;

ooo.

penyelenggaraan,

pelaporan

dan

rekomendasi

atas

pendaftaran

petunjuk

penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten; ppp.

pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/ kota;

qqq.

pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten;

rrr.

fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;

sss.

fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten;

ttt.

fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;

uuu.

pelayanan tera dan tera ulang UTTP (Ukuran Takaran Timbangan Pembungkus) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;

vvv.

fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten;

www. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI; xxx.

pembinaan operasional reparatir UTTP;

yyy.

pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML (Undang-Undang Masalah Lingkungan);

64

zzz.

penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;

aaaa.

koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten;

bbbb.

monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;

cccc.

penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;

dddd.

penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;

eeee.

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten;

ffff.

pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC (Petugas Pengambil Contoh) yang teregistrasi;

gggg.

pengujian, inspeksi teknis dan

sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi

teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi; hhhh.

penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten;

iiii.

penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) dan penelusuran asal barang;

jjjj.

sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk;

kkkk.

penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API (Angka Pengenal Imfor);

llll.

sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;

mmmm. penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan; nnnn.

penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;

oooo.

sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Kabupaten;

pppp.

fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;

qqqq.

monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;

rrrr.

monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;

65

ssss.

monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral;

tttt.

monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard;

uuuu.

penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten;

vvvv.

pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten;

wwww. koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi; xxxx.

pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;

yyyy.

pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 49

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan : 1. Seksi Bina Kelembagaan dan Kemitraan; 2. Seksi Bina Usaha Koperasi dan UMKM; 3. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam. d. Bidang Industri, membawahkan : 1. Seksi Bina Usaha Industri; 2. Seksi Pembinaan, Pengembangan Permodalan dan Kerjasama Industri; 3. Seksi Pengawasan Industri. e. Bidang Perdagangan, membawahkan : 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan; 2. Seksi Informasi Pasar dan Promosi; 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. 66

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

sebagaimana

terlampir pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. Pasal 50 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 51 (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 52 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga. Pasal 53 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

67

Paragraf 2 Kewenangan Pasal 54 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten; b. pelaksanaan kebijakan nasional/ propinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan; c. pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan anugerah bagi insan/ lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan; d. pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten; e. pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa; f. pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga skala kabupaten; g. pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten; h. pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten; i.

pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan;

j.

pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dibidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilm;

k. pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman; l.

pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten;

68

m.

pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten;

n.

monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten;

o.

pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;

p.

penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;

q.

penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten;

r.

penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang bidang kesenian skala kabupaten;

s.

pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten;

t.

penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten;

u.

penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten;

v.

pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;

w.

pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten;

x.

pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dibidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten;

y.

pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dibidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;

z.

pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;

aa. pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dilkumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah; bb. pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah; 69

cc. penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten; dd. pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten; ee. pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai database dan sistim informasi geografi sejarah; ff.

pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten;

gg. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten; hh. pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional ” Cultural Divertisy, Protection on Cultural Lanscape, Protection on Cultural and Natural Heritage” skala kabupaten; ii.

penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten;

jj.

penetapan BCB/ situs skala kabupaten;

kk. penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten; ll.

penerapan pedoman penelitian arkeologi;

mm. penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten; nn. penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten; oo. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, & pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten meliputi : 1. penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa; 2. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan lembaga adat; 3. pengembangan jaringan informasi kebudayaan; 4. peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; 5. advokasi lembaga kepercayaan terhadap Yuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; pp. monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi : 1. pelaksanaan dan hasil kegiatan; 2. pengendalian dan pengawasan kegiatan; 3. pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman 70

nilai-nilai budaya bangsa dibidang tradisi pada masyarakat; 4. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan nontradisional tingkat kabupaten; 5. pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten; 6. pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. qq. pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian indonesia ke luar negeri dari kabupaten; rr.

penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten;

ss. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten; tt.

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perkawasan skala kabupaten;

uu. penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten; vv. pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten; ww. pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten; xx. fasilitasi organisasi/ lembaga perfilman di kabupaten; yy. penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten; zz. fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten; aaa. perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi; bbb. penyebarluasan informasi sejarah lokal di Kabupaten; ccc. pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang sejarah lokal kabupaten; ddd. pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten; eee. pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten; fff.

pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten;

ggg. pelaksanaan musyawarah kerja daerah di bidang sejarah skala kabupaten; hhh. pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten; iii.

pemetaan sejarah skala kabupaten;

jjj.

koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten;

kkk. penanganan perllindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs warisan budaya dunia skala kabupaten; lll.

registrasi BCB/ situs dan kawasan skala kabupaten; 71

mmm. pengusulan penetapan BCB/ situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/ situs skala kabupaten; nnn.

penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan pemeliharaan, pemanfaatan BCB/ situs skala kabupaten;

ooo.

koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs skala kabupaten;

ppp.

perizinan survei dan pengangkatan BCB/ situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;

qqq.

pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten;

rrr.

registrasi museum dan koleksi dikabupaten;

sss.

penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten;

ttt.

penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten;

uuu.

pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten : 1. RIPP kabupaten; 2. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata; 3. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata; 4. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten; 5. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten; 6. penetapan

dan

pelaksanaan

pedoman

perencanaan

pemasaran

skala

kabupaten; 7. penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/ event budaya dan pariwisata skala kabupaten; 8. penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten; 9. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. vvv.

pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten;

www. pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;

72

xxx.

pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;

yyy.

monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;

zzz.

penyelenggaraan promosi skala kabupaten : 1. penyelenggaraan widyawisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta group widya wisata; 2. peserta/ penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah/ provinsi; 3. pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten; 4. pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten; 5. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten; 6. pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi Pemerintah dan Provinsi.

aaaa. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten; bbbb. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten; cccc. rencana induk pengembangan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten; dddd. pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten; eeee. pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten; ffff.

pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan balai arkeologi.

gggg. penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten : 1. pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan; 2. pengembangan

kemitraan

pemerintah

dengan

masyarakat

dalam

pembangunan; 3. peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral; 4. pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas; 5. kemitraan dan kewirausahaan; 73

6. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ); 7. peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan; 8. pengaturan sistem penganugerahan prestasi; 9. peningkatan prasarana dan sarana; 10. pengembangan jaringan dan sistem informasi; 11. kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan; 12. pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan; 13. pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif. hhhh. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten : 1. aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional; 2. fasilitasi

dan

dukungan

aktivitas

kepemudaan

lintas

kecamatan

skala

kabupaten; 3. pembangunan pusat pemberdayaan pemuda; 4. pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten; 5. kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional. iiii.

koordinasi bidang kepemudaan skala Kabupaten : 1. koordinasi antar dinas instansi terkait; 2. koordinasi dengan lembaga non pemerintah; 3. koordinasi antar kecamatan skala Kabupaten.

jjjj.

pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala Kabupaten; 1. pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; 2. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; 3. pembinaan

pemberian

bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

urusan

pemerintahan di bidang kepemudaan; 4. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan; 5. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; 6. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. kkkk. penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten : 1. pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga; 74

2. penyelenggaraan keolahragaan; 3. pembinaan dan pengembangan keolahragaan; 4. pengelolaan keolahragaan; 5. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga; 6. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga; 7. pendidikan dan pelatihan keolahragaan; 8. pendanaan keolahragaan; 9. pengembangan IPTEK keolahragaan; 10. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan; 11. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga; 12. peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.; 13. pengembangan manajemen olahraga; 14. kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga; 15. pengembangan IPTEK olahraga; 16. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga; 17. pembangunan dan pengembangan industri olahraga; 18. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga; 19. pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan; 20. peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga; 21. pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan; 22. kriteria lembaga keolahragaan; 23. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. llll.

pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten : 1. aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional; 2. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten; 3. kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional; 4. pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga; 5. pendanaan keolahragaan; 6. pendidikan dan pelatihan keolahragaan; 75

7. pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. mmmm. koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten : 1. Koordinasi antar dinas/instansi terkait; 2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat; 3. Koordinasi antara Kabupaten dan Kecamatan. nnnn.

pembinaan dan pengawasan dibidang keolahragaan skala Kabupaten : 1. pembinaan terhadap organisasi keolahragaan; 2. pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan; 3. pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; 4. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; 5. pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten; 6. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan; 7. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan; 8. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan; 9. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; 10. pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; 11. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 55

(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Kebudayaan, Membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Kebudayaan; 2. Seksi Pengkajian Sejarah, Museum dan Nilai Tradisional; 3. Seksi Kesenian. d. Bidang Pariwisata, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata; 76

2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata. e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan : 1. Seksi Pembinaan Generasi Muda; 2. Seksi Pembinaan Olahraga; 3. Seksi Sarana dan Prasarana. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini. Pasal 56 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati. Bagian Kesepuluh Dinas Tanaman Pangan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 57 (1) Dinas Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 58 Dinas Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pertanian yang mencakup sub bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura. Pasal 59 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas Tanaman Pangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tanaman Pangan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Tanaman Pangan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Tanaman Pangan; 77

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 60 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Tanaman Pangan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a.

penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten;

b.

penyusunan

peta

pengembangan,

rehabilitasi,

konservasi,

optimasi

dan

pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten; c.

pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten;

d.

penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten;

e.

pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten/ kota;

f.

pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten;

g.

pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten;

h.

penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten;

i.

penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten;

j.

penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Kabupaten;

k.

pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;

l.

bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

m.

bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;

n.

bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);

o.

bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi ( pemeliharaan air irigasi);

p.

bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;

q.

bimbingan penggunaan pupuk;

r.

pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten;

s.

pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

t.

bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;

u.

pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk; 78

v.

bimbingan penerapan standar mutu pupuk;

w.

pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

x.

pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

y.

pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;

z.

bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;

aa.

pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;

bb.

bimbingan penerapan standar mutu pestisida;

cc.

pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten;

dd.

identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten;

ee.

pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;

ff.

penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;

gg.

pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten;

hh.

pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;

ii.

pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;

jj.

analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;

kk.

bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;

ll.

pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;

mm.

bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten;

nn.

pemantauan benih impor di wilayah kabupaten;

oo.

bimbingan penerapan standar mutu benih pertanian wilayah kabupaten;

pp.

pengaturan penggunaan benih pertanian wilayah kabupaten;

qq.

pembinaan dan pengawasan penangkar benih;

rr.

pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;

ss.

bimbingan dan pemantauan produksi benih;

tt.

bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

uu.

pemberian izin produksi benih pertanian;

vv.

pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;

ww.

perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;

xx.

pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

yy.

penetapan sentra produksi benih tanaman pertanian;

zz.

pengembangan sistem informasi perbenihan; 79

aaa.

pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten;

bbb.

pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

ccc.

bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;

ddd.

pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten;

eee.

pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian opt/fenomena iklim wilayah kabupaten;

fff.

bimbingan

pemantauan,

pengamatan,

dan

peramalan

OPT

(

Organisme

Penggangu Tanaman)/fenomena iklim wilayah kabupaten; ggg.

penyebaran informasi keadaan serangan opt/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten;

hhh.

pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;

iii.

penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten;

jjj.

pemantauan,

peramalan,

pengendalian

dan

penanggulangan

eksplosi

OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten; kkk.

pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kabupaten;

lll.

pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten .

mmm. pemantauan

dan pengawasan

izin usaha tanaman

pangan

dan hortikultura

wilayah Kabupaten. nnn.

bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten.

ooo.

bimbingan

peningkatan

mutu hasil tanaman pangan

dan hortikultura wilayah

Kabupaten. rrr.

bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten.

sss.

bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten.

ttt.

pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten.

uuu.

bimbingan pelaksanaan AMDAL wilayah Kabupaten.

vvv.

bimbingan penerapan

pedoman

kompensasi karena eradikasi

dan jaminan

penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kabupaten. 80

www. bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten. xxx.

bimbingan

penanganan

panen, pasca panen dan pengolahan

hasil tanaman

pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. yyy.

bimbingan peningkatan

mutu hasil tanaman

pangan dan hortikultura

wilayah

kabupaten. zzz.

penghitungan perkiraan

kehilangan hasil tanaman

pangan

dan hortikultura

wilayah kabupaten. aaaa. bimbingan

penerapan

standar

penyimpanandan kemasan

unit

pengolahan,

hasil tanaman

pangan

alat

transportasi,

unit

dan hortikultura wilayah

kabupaten. bbbb. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. cccc. bimbingan

penerapan teknologi

panen,

pasca panen dan

pengolahan hasil

wilayah kabupaten. dddd. bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. eeee. promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. ffff.

penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.

gggg. pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten. hhhh. bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. iiii.

bimbingan

teknis pembangunan

dan sarana

fisik (bangunan) penyimpanan,

pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten. jjjj.

penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

kkkk. bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 61 (1) Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 81

3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Bina Produksi, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Produksi, Lahan dan Air; 2. Seksi Pengembangan Sarana Pertanian; 3. Seksi Pengembangan Perbenihan. d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, membawahkan : 1. Seksi Pengolahan Hasil; 2. Seksi Pemasaran dan Promosi; 3. Seksi Pembinaan Usaha Tani. e. Bidang Perlindungan Tanaman dan Penyuluhan, membawahkan : 1. Seksi Pengedalian Hama dan Penyakit Tanaman; 2. Seksi Penyuluhan; 3. Seksi Kelembagaan Usaha Tani. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsioanal. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan sebagaimana terlampir pada Lampiran X Peraturan Daerah ini. Pasal 62 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Dinas Perkebunan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 63 (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

82

Pasal 64 Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pertanian yang mencakup sub bidang Perkebunan. Pasal 65 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perkebunan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perkebunan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Perkebunan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kewenangan Pasal 66 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dinas Perkebunan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a.

penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten.

b.

penyusunan

peta

pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan

pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten. c.

pengembangan,

rehabilitasi,

konservasi,

optimasi

dan

pengendalian

lahan

perkebunan wilayah kabupaten. d.

penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten.

e.

pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten.

f.

pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.

g.

pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten.

h.

penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten.

i.

penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.

j.

pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.

k.

pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.

l.

pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.

m.

pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 83

n.

pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.

o.

pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.

p.

bimbingan penggunaan pupuk.

q.

pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.

r.

pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.

s.

bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.

t.

pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.

u.

bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

v.

pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.

w.

pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.

x.

pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.

y.

bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.

z.

pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.

aa. bimbingan penerapan standar mutu pestisida. bb. pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten; cc. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan di wilayah Kabupaten; dd. pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar; ee. penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan; ff.

pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Kabupaten;

gg. pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan; hh. pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan; ii.

analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita;

jj.

bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;

kk. pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan; ll.

bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kabupaten;

mm. penerapan kebijakan dan pedoman pembenihan perkebunan wilayah Kabupaten; nn. identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal; oo. pemantauan benih impor di wilayah Kabupaten; pp. bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kabupaten; qq. pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kabupaten; rr.

pembinaan dan pengawasan penangkar benih; 84

ss.

pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;

tt.

bimbingan dan pemantauan produksi benih;

uu.

bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

vv.

pemberian izin produksi benih perkebunan;

ww.

pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;

xx.

perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;

yy.

pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

zz.

penetapan sentra produksi benih tanaman perkebunan;

aaa.

pengembangan sistem informasi perbenihan;

bbb.

pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten;

ccc.

pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

ddd.

bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan;

eee.

bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;

fff.

bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;

ggg.

pengawasan

penyaluran,

pemanfaatan

dan

pengendalian

kredit

wilayah

Kabupaten; hhh.

pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten;

iii.

bimbingan

pemantauan,

pengamatan,

dan

peramalan

OPT

(

Organisme

Penggangu Tanaman)/fenomena iklim wilayah Kabupaten; jjj.

penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten;

kkk.

pemantauan

dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/

fenomena iklim wilayah Kabupaten. lll.

penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten;

mmm. pemantauan,

peramalan,

pengendalian

dan

penanggulangan

eksplosi

OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten; nnn.

pengaturan

dan pelaksanaan penanggulangan

wabah

hama

dan penyakit

menular tanaman wilayah Kabupaten. ooo.

penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Kabupaten.

ppp.

pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kabupaten; 85

qqq.

pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Kabupaten;

rrr.

bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Kabupaten;

sss.

bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten;

ttt.

bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Kabupaten;

uuu.

pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kabupaten;

vvv.

bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten;

www. bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usaha perkebunan; xxx.

bimbingan penanganan panen, pasca panen dan dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kabupaten;

yyy.

bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kabupaten;

zzz.

penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Kabupaten;

aaaa. bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kabupaten; bbbb. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten; cccc. bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten; dddd. bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten; eeee. promosi komoditas perkebunan wilayah Kabupaten; ffff.

penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten;

gggg. pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kabupaten; hhhh. bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten; iiii.

bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten;

jjjj.

penyusunan statistik perkebunan wilayah Kabupaten;

kkkk. bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kabupaten.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 67 (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari : 86

a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Pengembangan dan Produksi, membawahkan : 1. Seksi Sumber Daya, Pengendalian Lahan dan Pemanfaatan Air; 2. Seksi Pengembangan Tanaman; 3. Seksi Perlindungan Tanaman. d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan : 1. Seksi Perbenihan; 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; 3. Seksi Pengembangan Sarana Teknologi Pengolahan Hasil. e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha, membawahkan : 1. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Promosi; 2. Seksi Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan; 3. Seksi Penyuluhan, Kelembagaan dan Permodalan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsioanal. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana terlampir pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini. Pasal 68 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua belas Dinas Perikanan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 69 (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah.

87

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 70 Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Perikanan. Pasal 71 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dinas Perikanan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perikanan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Perikanan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 72 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas Perikanan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Kabupaten; b. koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala Kabupaten; c. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Kabupaten; d. pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan; e. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Kabupaten; f. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Kabupaten; g. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala Kabupaten; h. pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Kabupaten; 88

i.

peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;

j.

koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Kabupaten;

k.

pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Kabupaten;

l.

dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Kabupaten;

m.

pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;

n.

penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Kabupaten;

o.

pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kabupaten;

p.

pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;

q.

pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan Perikanan tangkap kewenangan Kabupaten;

r.

pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang Perikanan tangkap kewenangan Kabupaten;

s.

pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan

serta

pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten; t.

koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Kabupaten;

u.

pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Kabupaten;

v.

dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Kabupaten;

l.

pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

m.

pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;

n.

pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, dan air payau;

o.

pelaksanaan kebijakan mutu benih/ induk ikan;

p.

pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, dan air payau;

q.

pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;

r.

pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan; 89

s.

pelaksanaan

kebijakan

pembinaan

tata

pemanfaatan

air

dan

tata

lahan

pembudidayaan ikan; t.

pelaksanaan

kebijakan

pengelolaan

penggunaan

sarana

dan

prasarana

pembudidayaan ikan; u.

pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;

v.

pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;

q.

pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;

r.

pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;

s.

pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten;

t.

pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;

u.

pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

x.

pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;

y.

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

z.

pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Kabupaten;

aa. pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi; bb. pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan; cc. pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; dd. pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan; ee. pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan; ff.

pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;

gg. pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya; hh. pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan; ii.

pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;

jj.

pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;

kk. pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;

90

ll.

pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;

mm. pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup; nn. pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan; oo. pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 73 (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan : 1. Seksi Perbenihan; 2. Seksi Pengembangan Budidaya; 3. Seksi Pakan dan Penanggulangan Penyakit Ikan. d. Bidang Bina Usaha, membawahkan : 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; 2. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan; 3. Seksi Pengembangan Usaha. e. Bidang Perikanan Perairan Umum, membawahkan : 1. Seksi Penangkaran; 2. Seksi Restorasi dan Pemanfaatan Perairan Umum; 3. Seksi Perlindungan, Pengamanan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsioanal. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana terlampir pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

91

Pasal 74 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 73, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga belas Dinas Peternakan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 75 (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 76 Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pertanian yang mencakup sub bidang Peternakan. Pasal 77 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dinas Peternakan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Peternakan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Peternakan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 78 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Dinas Peternakan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten; b. penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten; c. bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat; 92

d.

pengembangan lahan hijauan pakan;

e.

penetapan padang pengembalaan;

f.

penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;

g.

identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;

h.

pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;

i.

pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;

j.

pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;

k.

pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/ kota;

l.

analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten;

m.

bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;

n.

pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;

o.

pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;

p.

pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;

q.

pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;

r.

bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/ kota;

s.

bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;

t.

penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten;

u.

identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten;

v.

penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten;

93

w.

pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;

x.

bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;

y.

bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;

z.

pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten;

aa. pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten; bb. bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan; cc. pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten; dd. pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten; ee. bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Kabupaten; ff.

bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten;

gg. bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten; hh. bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten; ii.

bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten;

jj.

penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten;

kk. bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten; ll.

bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten;

mm. bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten; nn. pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten; oo. pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten; pp. penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan; qq. bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten; rr.

bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat( jenis makanan ternak yang diproduksi pabrik dengan bahan baku jagung, kedelai, tulang ikan dan sejumlah vitamin) wilayah kabupaten;

ss. bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten. tt.

bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kabupaten; 94

uu.

pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten;

vv.

pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten;

ww.

pelaksanaan

pemeriksaan

pakan

tambahan

dan

pengganti

(additive

and

supplement) wilayah kabupaten; xx.

bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.

yy.

bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten;

zz.

bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten;

aaa.

bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten;

bbb.

bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten;

ccc.

bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;

ddd.

pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten;

eee.

penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten;

fff.

penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten;

ggg.

bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten;

hhh.

pengadaan/ produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten;

iii.

pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten;

jjj.

bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;

kkk.

produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten;

lll.

bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten;

mmm. bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten; nnn.

bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten;

ooo.

pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten;

ppp.

pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten;

qqq.

bimbingan kastrasi non bibit wilayah kabupaten;

rrr.

bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten;

sss.

bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten;

ttt.

pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten;

uuu.

bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten;

vvv.

bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten;

95

www.

bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten;

xxx.

bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten;

yyy.

bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten;

zzz.

bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten;

aaaa.

bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten;

bbbb.

bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten.

cccc.

bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten;

dddd.

bimbingan penerapan standar perbibitan plasma nutfah wilayah wilayah kabupaten;

eeee.

bimbingan registrasi/ pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten;

ffff.

bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;

gggg.

pengawasan peredaran bibit/ benih ternak wilayah kabupaten;

hhhh.

penetapan lokasi dan dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten;

iiii.

penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten;

jjjj.

bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten;

kkkk.

penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten;

llll.

bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten;

mmmm. bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten; nnnn.

bimbingan

pemberdayaan

lembaga

keuangan

mikro

pedesaan

wilayah

kabupaten; oooo.

bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten;

pppp.

penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten;

qqqq.

pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi ( Proses perubahan Kesehatan dan Kebersihan) pada produsen dan tempat penjajaan PAH;

rrrr.

monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV;

ssss.

pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten;

tttt.

bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan; 96

uuuu.

bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;

vvvv.

bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;

wwww.

pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten;

xxxx.

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;

yyyy.

penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;

zzzz.

pengawasan urusan kesejahteraan hewan;

aaaaa.

bimbingan

pembangunan

dan

pengelolaan

laboratorium

keswan

dan

laboratorium kesmavet wilayah kabupaten; bbbbb.

penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;

ccccc.

pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;

ddddd.

pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;

eeeee.

penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten;

fffff.

pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kabupaten;

ggggg.

bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU (Rumah Potong Hewan/ Rumah Potong Unggas), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;

hhhhh.

pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten;

iiiii.

bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);

jjjjj.

bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;

kkkkk.

bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi (Penularan) penyakit hewan;

lllll.

bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;

97

mmmmm. bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu; nnnnn.

bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);

ooooo.

bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;

ppppp.

bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;

rrrrr.

bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;

ssss.

bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;

tttt.

bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;

uuuu.

bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;

vvvv.

bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;

wwww.

bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;

xxxx.

penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Kabupaten;

yyyy.

bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten;

zzzz.

bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;

aaaaa.

sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;

bbbbb.

sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;

cccc.

pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten;

dddd.

pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;

eeee.

bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.

ffff.

bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;

gggg.

sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten; 98

hhhh.

pelaksanaan kebijakan

penyebaran pengembangan peternakan wilayah

kabupaten; iiii.

pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Kabupaten;

jjjj.

pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten;

kkkk.

bimbingan

melaksanakan

kebijakan

penyebaran

dan

pengembangan

peternakan wilayah kabupaten; llll.

bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;

mmmm. bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten; nnnn.

bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten;

oooo.

bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten;

pppp.

bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten;

qqqq.

bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;

rrrr.

bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;

ssss.

pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;

tttt.

bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;

uuuu.

bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;

vvvv.

pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;

wwww.

pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;

xxxx.

pemberian izin praktek dokter hewan;

yyyy.

pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;

zzzz.

pendaftaran usaha peternakan;

aaaaa.

pemberian izin usaha RPH/RPU;

bbbbb.

pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;

ccccc.

pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;

ddddd.

pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten;

eeeee.

pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten;

fffff.

bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten/ kota;

ggggg.

pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;

99

hhhhh.

pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;

iiiii.

pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten;

jjjjj.

pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;

kkkkk.

pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;

lllll.

bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;

mmmmm. bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kabupaten; nnnnn.

penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kabupaten;

ooooo.

bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;

ppppp.

bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;

qqqqq.

bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;

rrrrr.

bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;

sssss.

promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;

ttttt.

bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;

uuuuu.

bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;

vvvvv.

bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;

wwwww. pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan; xxxxx.

bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;

yyyyy.

bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Kabupaten;

zzzzz.

bimbingan dan

pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan

wilayah Kabupaten; aaaaaa. bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;

100

bbbbbb.

bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;

cccccc.

bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten;

dddddd.

bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;

eeeeee.

bimbingan

penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil

peternakan wilayah kabupaten; ffffff.

perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten;

gggggg.

bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten;

hhhhhh.

penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;

iiiiii.

bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten;

jjjjjj.

bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;

kkkkkk.

promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;

llllll.

penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;

mmmmmm. penerapan

sistem

perstatistikan

dan

informasi

peternakan

wilayah

kabupaten; nnnnnn.

pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten;

oooooo.

bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten;

pppppp.

bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kabupaten. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 79

(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 101

3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Produksi dan Pengembangan, membawahkan : 1. Seksi Bibit Ternak; 2. Seksi Pakan Ternak; 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan. d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan : 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. e. Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil; 2. Seksi Pemasaran dan Informasi; 3. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan sebagaimana terlampir pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini. Pasal 80 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat belas Dinas Kehutanan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 81 (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 82 Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Kehutanan. 102

Pasal 83 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kehutanan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Kehutanan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kewenangan Pasal 84 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Dinas Kehutanan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a.

penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Kabupaten;

b.

pengusulan

penunjukan

kawasan

hutan

produksi,

hutan

lindung,

kawasan

pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; c.

pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala

Kabupaten dengan pertimbangan

gubernur; d.

pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;

e.

pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan;

f.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP;

g.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) KPHP;

h.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP;

i.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi; 103

j.

pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi;

k.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

l.

pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten;

m.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) KPHL;

n.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;

o.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;

p.

pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

r.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

s.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

t.

pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi;

u.

pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi) KPHK;

v.

pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;

w.

pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;

x.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten;

y.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten;

z.

pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten; 104

aa. pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten; bb. penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten; cc. penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kabupaten; dd. pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani; ee. pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala

Kabupaten kecuali pada kawasan hutan

negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani; ff.

pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;

gg. pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu; hh. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten. ii.

pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;

jj.

pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten;

kk. penetapan lahan kritis skala Kabupaten; ll.

pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;

mm. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten; nn. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada

hutan

produksi,

hutan

lindung

yang

tidak

dibebani

izin

pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten; oo. pertimbangan

teknis

penyusunan

rencana

pengelolaan,

penyelenggaraan

pengelolaan DAS skala kabupatan; pp. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten;

105

rr.

pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten;

ss. pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan; tt.

penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten;

uu. bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; vv. penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan; ww. pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan,

perlindungan dan

pengamanan hutan kota; xx. inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan; yy. pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Kabupaten; zz. pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES; aaa. pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten; bbb. pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten; ccc. pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten; ddd. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten; eee. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten; fff.

bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten;

106

ggg. pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 85 (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bgaian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam; 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; 3. Seksi Penatausahaan Hutan. d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Kawasan, membawahkan : 1. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Hutan; 2. Seksi Konservasi Kawasan; 3. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam. e. Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, membawahkan : 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 2. Seksi Penghijauan, Reboisasi, dan Pengelolaan DAS; 3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana terlampir pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini. Pasal 86 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 107

Bagian Kelima belas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 87 (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 88 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 89 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 90 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;

108

b. penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten; c. penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten; d. pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten; e. pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; f. pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; h. pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten; i.

pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal diwilayah kabupaten.

j.

pembinaan

dan

pengawasan

keselamatan

dan

kesehatan

kerja,

lingkungan

pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten; k. pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten; l.

pembinaan

dan

pengawasan

keselamatan

dan

kesehatan

kerja,

lingkungan

pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten; m. penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten; n. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten; o. penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten; p. pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan diwilayah kabupaten; 109

q.

penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara diwilayah kabupaten;

r.

pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

s.

pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten;

t.

pelaksanaan inventarisasi dan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten;

u.

penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten;

v.

pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten;

w.

pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi, pada wilayah kabupaten;

x.

inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten;

y.

pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;

z.

pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;

aa. pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten; bb. pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten; cc. penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan; dd. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten; ee. pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten; ff.

pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;

gg. pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten; hh. pemberian IUKS yang saran instalasinya dalam kabupaten; ii.

pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;

jj.

pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

kk. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten; 110

ll.

penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten;

mm. pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten; nn. penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah; oo. pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten; pp. pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas; qq. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir diwilayah kabupaten; rr.

pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM di wilayah kabupaten;

ss. pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas; tt.

pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);

uu. pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; vv. pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten; ww. pernyataan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM; xx. penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 91 (1) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bgaian Umum; 111

3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Geologi dan Pertambangan Umum, membawahkan : 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral; 2. Seksi Pengusahaan dan Perizinan; 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan. d. Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi, membawahkan : 1. Seksi Migas; 2. Seksi Ketenagalistrikan; 3. Seksi Pengembangan dan Konservasi Energi. e. Bidang Perencanaan dan Peralatan Teknis, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Teknis; 2. Seksi Operasional Peralatan; 3. Seksi Pengolahan Data, Dokumentasi dan Promosi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana terlampir pada Lampiran XV Peraturan Daerah ini. Pasal 92 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam belas Dinas Pendapatan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 93 (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

112

Pasal 94 Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan. Pasal 95 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendapatan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Pendapatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 96 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Dinas Pendapatan, berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. perencanaan dan pengendalian; b. pelatihan bidang pendapatan; c. alokasi sumber daya manusia potensial bidang pendapatan; d. penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan; e. penyusunan kebijakan teknis serta program kerja; f. penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah; g. pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah; h. pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i.

penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan Daerah;

j.

penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan;

k. penyusunan rencana bidang pendapatan; l.

penyelenggaraan kualitas usaha jasa;

m. penyelenggraan sistim bidang pendapatan Daerah; n. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan; 113

o. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan bidang pendapatan Daerah; p. penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 97 (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan : 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; 2. Seksi Perhitungan dan Penetapan; 3. Seksi Dokumentasi dan Keberatan. d. Bidang Penagihan, membawahkan : 1. Seksi Penagihan Retribusi Daerah; 2. Seksi Penagihan Pajak Daerah; 3. Seksi Penagihan Penerimaan Lain-lain. e. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan, membawahakan : 1. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak; 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penerimaan Lain-lain. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana terlampir pada Lampiran XVII Peraturan Daerah ini. Pasal 98 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 114

Bagian Ketujuh belas Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 99 (1) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 100 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Pasal 101 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 102 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pasar, kebersihan dan pertamanan;

115

b. pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. penyelenggaraan, pengaturan dan pengelolaan pasar; d. penyelenggaraan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan kebersihan dan sampah; e. pengaturan dan penyelenggaraan pertamanan; f. pengelolaan, pemeliharaan serta pengawasan pertamanan; g. penyelenggaraan dan pengawasan penerangan pasar, pertamanan dan jalan umum; h. penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan dibidang penyelenggaraan pasar, kebersihan dan pertamanan; i.

penyelenggaraan

dan

pengawasan

standard

pelayanan

minimal

bidang

penyelenggaraan pasar, kebersihan dan pertamanan; j.

pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 103

(1) Susunan organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum ; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pasar, membawahkan : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; 2. Seksi Pembinaan dan Penataan; 3. Seksi Ketertiban. d. Bidang Kebersihan, membawahkan : 1. Seksi Pembersihan Lingkungan, Jalan dan Pasar; 2. Seksi Pengendalian dan Pengolahan TPS dan TPA; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan. e. Bidang Pertamanan, membawahkan : 1. Seksi Taman; 2. Seksi Penerangan Jalan dan Taman; 3. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame. 116

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana terlampir pada Lampiran XVII Peraturan Daerah ini. Pasal 104 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) Paragraf 1 Pembentukan Pasal 105 Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Paragraf 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 106 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah dilapangan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Pasal 107 Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pasal 108 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi : a. melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya; b. pelaksanaan urusan administrasi. 117

BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 109 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 110 (1) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2)Jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 111 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 112 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

118

Pasal 113 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 114 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib mengikuti, mematuhii petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 115 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 116 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 117 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 118 (1) Penetapan kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan/ eselonering jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

119

(2) Prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 119 Sumber-sumber pembiayaan Organisasi Dinas Daerah adalah : a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; b. subsidi; c. bantuan; d. sumbangan; e. pinjaman. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 120 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 121 Susunan organisasi dan perangkatnya yang telah ada sebelum dibentuknya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dilakukan pengisian formasi pegawai dan jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 122 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

120

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 123 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi : a. Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Daerah; Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD; Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah; Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata; Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tanaman Pangan; Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peternakan; Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perikanan; Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perkebunan; Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kehutanan; Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perhubungan; Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kependudukan dan Tenaga Kerja; Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pendapatan; Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Organisasi dan Tata Kerja Dinas

121

q. r.

Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi; Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan. Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 124 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat pengundangannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan pada tanggal 1 Desember 2008 BUPATI KUANTAN SINGINGI,

dto

H. S U K A R M I S

Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 3 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

dto

Drs. H. Z U L K I F L I, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2008 NOMOR : 4

122

123

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Recommend Documents