PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka sinkronisasi penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan teknis pelaksanaan administrasi kependudukan, dipandang perlu melakukan perubahan atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasii Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1). 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Dan BUPATI KUANTAN SINGINGI
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut : 1. Pada ketentuan Pasal 2 point 6 diubah, sehingga Pasal 2 Point 6 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 2 ” Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri atas : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air; 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi; 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 8. Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan; 9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; 10. Dinas Tanaman Pangan; 11. Dinas Perkebunan; 12. Dinas Perikanan; 13. Dinas Peternakan; 14. Dinas Kehutanan; 15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 16. Dinas Pendapatan; 17. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. 2. Pada ketentuan Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 33 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 33 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :
Bagian Keenam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi “ Pasal 33 ” (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3 Pada ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: “ Pasal 34 ” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pancatatan Sipil. 4. Pada Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 35 ” Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. 5. pada ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut : Paragraf 2 Kewenangan “ Pasal 36 ” Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : 6. Pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 37 (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 37 ” (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan; 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran; 2. Seksi Pengendalian. d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan: 1. Seksi Pencatatan; 2. Seksi Pengendalian. e. Bidang Perkembangan Kependudukan, membawahkan: 1. Seksi Data dan Pelaporan; 2. Seksi Perencanaan dan Perkembangan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sebagaimana terlampir pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
Sipil
Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Disahkan di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Juli 2010 BUPATI KUANTAN SINGINGI,
H. S U K A R M I S Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Juli 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Drs. H. ZULKIFLI, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010 NOMOR 15
