BUPATI KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang : a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja yang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu diatur dan diselenggarakan sistem pengendalian internal terhadap rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di bidang pengadaan barang/jasa, pembinaan, pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawaban Anggaran Belanja yang biayanya sebagian atau seluruhnya dari APBD;

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas

Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

1

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);


2

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 25. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur; 26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155); Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

3

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508); 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012; 34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1); 35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 2); 36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01); 37. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi Nomor 21); 38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tanggal 10 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 01); 39. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 9);


4

40. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelelangan Barang/Jasa Secara Elektronik E-Procurement) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabuapaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 4); 41. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 Tanggal 10 Januari 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 01);

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3.

Kepala Daerah Selaku Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

4.

Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi

5.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

6.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

7.

Inspektur Inspektorat adalah Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi.

8.

Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

9.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

dan

Perangkat

Daerah

Sebagai

Unsur

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyeleggaran Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.


5

12. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 15. Unit Pelaksana Lembaga Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Lembaga Teknis adalah unit pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 16. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 18. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 19. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku Pejabat Pemegang Penggunaan Barang Milik Daerah. 20. Pengurus Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang inventaris disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. 21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKeu SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Pejabat pada SKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/PA/KPA pada SKPD, sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah memenuhi persyaratan teknis dan manajerial. 24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan PPTK adalah Pejabat yang ditunjuk oleh PA pada SKPD, yang membantu melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program yang sesuai dengan bidang tugasnya. 25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 26. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 27. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah 28. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 29. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dalam menerima, menyimpan/ menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.


6

30. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD/Unit Kerja dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. 31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia. 32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 33. Komponen Input, yang selanjutnya disebut Komponen, adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran. 34. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program. 35. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 36. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibayar dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 37. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA pada SKPD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 38. Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh PA pada SKPD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). 39. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah unit organisasi pemerintah yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, yang disahkan oleh Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 40. Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 41. Kelompok Kerja (Pokja) adalah bagian dari Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 42. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 43. Pelaksana Pengawasan Teknis Kegiatan adalah personil yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan dalam waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kontrak pada paket pekerjaan tersebut. 44. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 45. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

7

46. Paket pekerjaan adalah rangkaian kegiatan terukur yang memberikan keluaran (output) berupa barang/jasa dengan fungsi tertentu, dilakukan dalam kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang berjalannya kegiatan. 47. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasi ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) ataupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD. 48. Kontrak adalah Barang/pekerjaan Barang/Jasa.

perikatan antara Pengguna Anggaran dengan Penyedia konstruksi/Jasa lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan

49. Pengadaan Barang adalah layanan pekerjaan barang yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. 50. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

dengan

51. Jasa konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk non fisik tidak terkecuali pembuatan sistem, piranti lunak, rancangan kebijakan dan lainnya yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan yang ditetapkan Pengguna Anggaran. 52. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. 53. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; 54. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi; 55. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta. 56. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat KAK adalah petunjuk teknis yang akan dilaksanakan oleh PPTK dan Penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya. 57. Sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional. 58. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia/Pejabat/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit). 59. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana Pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 60. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang kompleks.


8

61. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 62. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). 63. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). 64. Seleksi umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. 65. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). 66. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 67. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 68. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 69. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. 70. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang di desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah). 71. Serah Terima Pertama atau Provisional Hand Over (PHO) adalah batas waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang tertuang dalam kontrak. 72. Serah Terima Terakhir atau Final Hand Over (FHO) adalah penyerahan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang setelah masa pemeliharaan berakhir sebagaimana tertuang dalam Kontrak. 73. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 74. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan Bank Umum/Lembaga Keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. 75. Pembinaan adalah upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya program/kegiatan yang dibiayai dari belanja daerah 76. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 77. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan belanja daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

9

78. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran adalah proses pengidentifikasian masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 79. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Sekretaris Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 80. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Sekretaris Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seruruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan. 81. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA pada SKPD. 82. Revisi Anggaran adalah Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran bersangkutan. Surat Penetapan revisi dimaksud dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Tahun Anggaran bersangkutan. 83. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA pada SKPD. 84. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 85. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 86. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 87. SPP tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD/Unit Kerja yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 88. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kotrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 89. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA pada SKPD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 90. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPMUP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA pada SKPD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 91. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA pada SKPD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA –SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

10

92. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPM-TU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA pada SKPD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 93. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA pada SKPD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 94. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang ditebitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur prosedur pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa oleh SKPD dan sebagai dasar penyelenggaraan sistem pengendalian internal Belanja Daerah khususnya belanja langsung yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (2) Tujuan diberlakukannya sesuai peraturan Bupati adalah agar keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara kualitas dan kuantitas keluaran sesuai dengan rencana dan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Pengawasan, Pelaporan serta pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Bupati ini adalah rangkaian aktifitas pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah khususnya pada belanja langsung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dibidang pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran belanja yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD.

BAB II TATA NILAI PENGADAAN Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan Pasal 4 Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadaan barang/jasa, maka Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

11

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 5 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara/Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa; g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara/Daerah; dan h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

12

BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEGIATAN SKPD Bagian Kesatu Personil Pengelola Kegiatan dan Keuangan SKPD Pasal 6 (1) Setiap Kegiatan pada SKPD/Unit Kerja dilaksanakan oleh personil pengelola kegiatan antara lain : a. Pengguna Anggaran (PA); b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKeu-SKPD); f. Bendahara Pengeluaran; g. Bendahara Penerimaan; h. Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Pokja ULP; i. Pejabat/Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan; j. Pelaksana Pengawasan Teknis; dan k. Pengurus Barang. (2) KPA pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi atas usulan PA. (3) PA/KPA dapat dibantu oleh tim teknis antara lain terdiri atas Tim Uji Coba, Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (4) PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung antara lain terdiri atas PPTK, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. (5) Tim pendukung dimaksud dapat berbentuk Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan. (6) Panitia pengadaan berjumlah gasal dan sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang. (7) Perangkat Organisasi Pokja ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas; 1. Kepala; 2. Sekretaris; 3. Staf Pendukung;dan 4. Kelompok Kerja. (8) Pejabat pengadaan diangkat untuk pengadaan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

barang/jasa

dibawah

Pasal 7 (1) PA mengusulkan 1 (satu) orang atau beberapa orang sebagai KPA kepada Bupati Kuantan Singingi untuk ditetapkan; (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagai mana dimaksud pada pasal (6) tidak terikat tahun anggaran.


13

Pasal 8 Fungsi Penatausahaan Keuangan dan Pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan pada SKPD/Unit Kerja dilaksanakan oleh PPKeu-SKPD dan Bendahara Pengeluaran. Bagian Kedua Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pasal 9 (1)

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki integritas moral; b. Memiliki disiplin tinggi; c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; d. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. e. Menandatangani Pakta Integritas.

(2)

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun RKA-SKPD; b. Menyusun DPA-SKPD; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. Menandatangani SPM; i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang di pimpinnya; j. Mengelola barang milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; n. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan; o. Menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; p. Menetapkan; 1. Pemenang pada Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00,- (Seratus Milyar Rupiah) ; atau 2. Pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

(3)

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;


14

Bagian Ketiga Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pasal 10 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD; (4) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; a. Memiliki integritas moral; b. Memiliki disiplin tinggi; c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; d. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. e. Menandatangani Pakta Integritas. (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. (6) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Bagian Keempat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pasal 11 (1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa; (2) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;


15

c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan, PPK dapat: a. Mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. Menetapkan tim pendukung; c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pokja ULP; dan d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. (4) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki integritas; b. Memiliki disiplin tinggi; c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. Menandatangani Pakta Integritas; f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa. (5) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK; (6) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (4) huruf g dikecualikan untuk: a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di SKPD dan/atau; b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. (7) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. (8) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (6) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa; Pasal 12 (1) Dalam hal APBD telah di sahkan dan PA/KPA telah ditetapkan oleh Bupati maka PA/KPA yang bersangkutan dilarang sekurang-kurangnya selama 7 (Tujuh) hari kerja berturut-turut melakukan kunjungan ke Daerah atau ke Luar Negeri, mengikuti pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, cuti, atau alasan lainnya; Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

16

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka Bupati mengangkat PA/KPA pengganti pada SKPD; (3) Pengangkatan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pasal 13 (1) (2)

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA/KPA sekaligus bertindak sebagai PPK; Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki integritas moral; b. Memiliki disiplin tinggi; c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; d. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; e. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. f. Menandatangani Pakta Integritas. Pasal 14

(1)

Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) bertugas sebagai berikut ; a. Menetapkan perencanaan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengadaan barang/jasa dan berkoordinasi dengan panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) untuk menetapkan rencana pengumuman pelelangan; b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil; c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal dan tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh pejabat/panitia pengadaan/Unit Layaanan Pengadaaan (Procurement Unit); d. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; e. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan; f. Melaporkan pelaksanaan dan/atau penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pejabat yang mengangkatnya; g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; h. Menyerahkan aset hasil Pengadaan Barang/Jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan; i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; j. Mengusulkan perubahan spesifikasi pekerjaan (bila diperlukan).

(2)

Untuk hal-hal yang bersifat khusus, PA dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada pejabat lain selaku KPA.


17

(3)

Kewenangan yang dimaksud pada Ayat (2) meliputi : a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

(4)

Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah ; a. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Kantor; b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan DPRD; c. Kasubbag Tata Usaha pada Kantor/Polisi Pamong Praja, RSUD dan KPPT; d. Sekretaris pada Kecamatan; e. Kepala UPTD dan UPT Lembaga Teknis.

(5)

Apabila ketentuan pada Ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e tidak memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat setingkat dibawahnya

(6)

PA/KPA bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan berjalannya fungsi atas hasil pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakannya.

(7)

PA/KPA dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan dan/atau disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DPA atau DPPA untuk kegiatan/proyek dimaksud disahkan.

(8)

Dalam hal SKPD/Unit Kerja melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja berkenaan dan/atau pergeseran anggaran antar rician objek belanja, dalam objek belanja berkenaan dalam satu kegiatan, maka penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilakukan perubahan.

(9)

PA/KPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang; a. Mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBD; b. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan; c. Memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di wilayah masingmasing; d. Menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi mencegah dan/atau besar; e. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dngan pertimbangan yang tidak obyektif.


18

Pasal 15 Dalam hal Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke Daerah atau ke Luar Negeri, mengikuti pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat di rumah sakit, cuti, atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan struktural yang bersangkutan Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pasal 16 (1) PA/KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat/Staf yang memegang jabatan PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran. (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Kepala Sub Bagian pada bagian Sekretariat Daerah b. Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Kelembagaan Teknis/ Sekretariat DPRD c. Kepala Sub Bidang Pada Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Kelembagaan Teknis/ Sekretariat DPRD d. Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah e. Kepala Seksi pada Dinas/Badan/Kantor f. Kepala Seksi Pada Kecamatan g. Kepala Seksi pada UPTD h. Kepala Tata Usaha pada UPT Lembaga Teknis. (4) Untuk hal-hal yang bersifat khusus, PPTK dapat dijabat oleh selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) PPTK sebagai pembantu PA/KPA mempunyai tugas meliputi: a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; d. Membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. (6) Untuk hal-hal yang bersifat khusus, PPTK dapat dijabat oleh selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (8) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PA/KPA. (9) Seorang PPTK dapat diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 (1)

Dalam hal PPTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikan


19

ibadah haji, dirawat di rumah sakit, cuti, atau alasan lainnya, maka melaksanakan tugas dan kewenangan PPTK adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan struktural yang bersangkutan. (2)

Dalam hal PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, tidak dapat melaksanakan tugas : a. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPTK tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan PPTK dengan diketahui oleh PA. b. Lebih dari 1 (satu) bulan, harus ditunjuk PPTK pengganti dan diadakan berita acara serah terima. Bagian Ketujuh Persyaratan, Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKeu-SKPD) Pasal 18

(1)

Untuk melakukan anggaran yang dimuat dalam DPA, DPPA, dan DPA-L SKPD, PA menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPKeu-SKPD.

(2)

PPKeu-SKPD sebagai pelaksana fungsi tata usaha keuangan pada SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang penatausahaan keuangan daerah; c. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

(3)

PPKeu-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas; a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnyayang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. Melakukan verifikasi SPP; d. Menyiapkan SPM; e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. Melaksanakan akuntansi SKPD;dan g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(4)

PPKeu-SKPD sebagaimana pada ayat (1) diangkat dengan surat perintah PA/KPA.

(5)

PPKeu-SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, Pengguna Anggaran, PPTK, panitia pengadaan/Pokja ULP/pejabat pengadaan dan Pelaksana Pengawasan Teknis. Pasal 19

(1)

Dalam hal PPKeu-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabat oleh pejabat struktural, apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat di rumah sakit, cuti, atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan PPKeu-SKPD adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan struktural yang bersangkutan.

(2)

Dalam hal PPKeu-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabat oleh unsur staf, apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas;


20

a. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPKeu-SKPD tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan PPKeu-SKPD dengan diketahui oleh PA; b. Lebih dari 1 (satu) bulan, harus ditunjuk PPKeu-SKPD pengganti dan diadakan berita acara serah terima.

Bagian Kedelapan Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran Pasal 20 (1)

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja.

(2)

Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pengeluaran Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3)

Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada SKPD/Unit Kerja dibantu pembantu bendahara penerimaan.

(4)

Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka pelaksaaan APBD pada SKPD

(5)

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada SKPD/Unit Kerja dibantu pembantu bendahara pengeluaran.

(6)

Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh PA untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen dan pencatat pembukuan pengeluaran dan/atau pengurusan gaji.

(7)

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang Penatausahaan Keuangan Daerah; c. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

(8)

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pejabat fungsional.

(9)

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melaukan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atau kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(10) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) PPKD selaku BUD.


21

Pasal 21 Dalam hal bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran berhalangan, maka: a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan dan pembayaran serta tugas-tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta diadakan berta acara serah terima; c. Apabila bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran berhalangan tetap atau tidak masuk melebihi 3 (tiga) bulan dalam melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. Bagian Kesembilan Persyaratan, Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan Pasal 22 (1)

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja ULP atau pejabat pengadaan yang diangkat oleh Pengguna Anggaran.

(2)

Pejabat/panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari SKPD sendiri maupun dari SKPD lainnya.

(3)

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang bersangkutan; d. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden; e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota/ anggota unit layanan pengadaan; f. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(4)

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pengadaan sebagai berikut ; a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa; b. Menetapkan dokumen pengadaan; c. Menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar satu persen sampai dengan tiga persen dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS); d. Menilai kualitas penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; f. Menetapkan calon pemenang/calon pelaksana; g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran;

(5)

Pejabat pengadaan wajib memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar SKPD yang bersangkutan.


22

(6)

Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yaitu dengan menunjuk personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar SKPD yang bersangkutan.

(7)

Panitia/Pejabat pengadaan dilarang sebagai ; a. Pengguna Anggaran (PA); b. PPTK; c. Pelaksana Pengawas Teknis; d. PA-SKPD; e. Bendahara Pengeluaran; f. Pegawai pada Badan Pengawas/Inspektorat kecuali menjadi pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan SKPD yang bersangkutan.

(8)

PA dan PPTK pada suatu kegiatan dapat menjadi pejabat pengadaan pada kegiatan yang lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

(9)

Pelaksana Pengawasan Teknis pada suatu paket pekerjaan dapat menjadi pejabat pengadaan pada paket pekerjaan lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Bagian Kesepuluh Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Pasal 23

(1)

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh Panitia Pengadaan/ Pokja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).

(2)

Panitia Pengadaan dibentuk dengan Keputusan PA dan Pokja Unit Layanan pengadaan (Pokja ULP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.

(3)

Panitia Pengadaan/Pokja Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan; c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang besangkutan; d. Memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan; e. Memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(4)

Panitia Pengadaan/Pokja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut; a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; c. Menetapkan dokumen pengadaan; d. Menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar satu persen sampai dengan tiga persen dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS); e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. Menjawab sanggahan h. Menetapkan pemenang pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);


23

i.

Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran.

Bagian Kesebelas Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengawas Teknis Pasal 24 (1)

Pelaksana Pengawas Teknis bertugas membantu PA dalam hal; a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan ; b. Memverifikasi perhitungan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.

(2)

Pelaksana Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ; a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. Memahami jenis dan spesifikasi pekerjaan yang menjadi tugas Pelaksana Pengawasan Teknis yang bersangkutan; c. Memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan pengawasan teknis khusus untuk jasa pemborongan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh; 1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga lain yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang melaksanakan pengawasan teknis di bidang jasa pemborongan/konstruksi; 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga lain yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bagi tenaga ahli di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan di bidang jasa pemborongan/ konstruksi; d. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Pelaksana Pengawasan Teknis.

(3)

Keanggotaan Pelaksana Pengawasan Teknis berjumlah gasal.

(4)

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan atau karena keterbatasan personil yang memiliki keterampilan pengawasan untuk paket pekerjaan jasa pemborongan, Pelaksana Pengawas Teknis dapat digantikan oleh Konsultan Pengawas.

(5)

Untuk mendapatkan kepastian pemenuhan spesifikasi teknis atas pekerjaan pemasokan barang yang sifatnya rumit/kompleks, maka pelaksana pengawas teknis dapat digantikan oleh konsultan appraisal/surveyor.

(6)

Untuk pekerjaan jasa pemborongan yang hasilnya dimanfaatkan oleh SKPD lainnya, maka pelaksanaan pengawasan teknis dapat dilakukan oleh SKPD pelaksana dan SKPD pemanfaat.

(7)

Untuk pekerjaan jasa pemborongan, maka Pelaksanaan Pengawasan Teknis wajib memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaaan secara periodik dalam mingguan dan bulanan kepada Pengguna Anggaran.


24

Bagian Kedubelas Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pasal 25

(1)

(2)

(3)

Pengurus Barang sebagai pelaksana fungsi pengelola barang pada SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pengurusan barang yang dibuktikan dengan sertifikat kursus penyimpan barang; c. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Tugas Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. Memelihara barang daerah baik yang diadakan sendiri maupun yang diterima dari Pengelola Barang atau penerimaan lainnya yang sah; b. Menyimpan dan mengamankan barang daerah yang berada dalam tanggungjawabnya. c. Mengeluarkan dan menyerahkan barang daerah untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan gudang, berdasarkan surat perintah pengeluaran dan penyerahan barang daerah; d. Melaksanakan pengeluaran dan penyerahan barang daerah yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; e. Menghimpun seluruh tanda bukti dan mencatat secara tertib dan teratur semua penerimaan dan pengeluaran barang daerah; f. Menyiapkan usulan penghapusan atas barang daerah selain tanah dan bangunan yang berada dalam tanggungjawab; g. Menyimpan dan mengamankan barang daerah selain tanah dan bangunan yang dalam proses penghapusan; h. Melaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran barang daerah secara berkala dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada atasan langsung; i. Mencatat dan melaporkan penggunaan barang daerah baik yang digunakan sendiri, yang digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang maupun yang dioperasikan oleh pihak lain; j. Menginvantarisasi jumlah dan kondisi barang daerah yang dalam penguasaannya dan melaporkan ke atasan langsung; k. Melaporkan barang daerah yang hilang, rusak atau sebab lain sehingga dapat digunakan kepada atasan langsung. Pengurus barang tidak diperbolehkan merangkap sebagai personil pengelola kegiatan lain.

Bagian Ketigabelas Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 26 (1)

PA menetapkan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan.

(2)

Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri sipil, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya dengan susunan sebagai berikut; 1. Struktur Panitia/Tim Serah Terima Pekerjaan Fisik PHO/FHO terdiri dari : Ketua : Unsur Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris : SKPD bersangkutan Anggota : 1. Unsur BAPPEDA 2. SKPD terkait 3. SKPD bersangkutan/Tenaga Ahli.


25

2. Struktur Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Barang (Pengadaan) terdiri dari : Ketua : Unsur Bagian Perlengkapan Sekretaris : SKPD bersangkutan Anggota : 1. Unsur Bagian Ekonomi dan Pembangunan 2. Unsur BAPPEDA 3. SKPD bersangkutan/terkait (3)

Unsur Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil SKPD bersangkutan yang tidak terlibat di dalam kegiatan yang akan diserahterimakan. Sedangkan unsur anggota dari luar adalah berasal dari SKPD pada bidang terkait.

(4)

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.

(5)

Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; b. Memahami kontrak; c. Memiliki kualifikasi teknis; d. Menandatangani fakta integritas;dan e. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

(6)

Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(7)

Keanggotaan Pengangkatan/penunjukan Panitia Pemeriksa/Penerima Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal.

(8)

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, harus mengikutsertakan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Penerima Hasil Pekerjaan.

(9)

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh PA.

Hasil

(10) Pengangkatan/penunjukan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PA/KPA berdasarkan usulan/rekomendasi SKPD terkait atas permintaan yang disampaikan oleh PA/KPA kepada SKPD.

BAB IV PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pasal 27

(1)

Berdasarkan DPA, DPPA dan DPA-L SKPD serta Lembar Rincian Anggaran Kegiatan, Pengguna Anggaran menyusun Jadwal pelaksanaan kegiatan pada form perencanaan kegiatan tahunan serta menyusun rencana penggunaan anggaran kas.


26

(2)

DPA, DPPA, dan DPA-L SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen cetak sistem aplikasi keuangan daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

(3)

Sistem aplikasi keuangan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) yang digunakan untuk mencetak DPA dan DPPA belanja langsung SKPD/Unit Kerja menggunakan database dari sistem aplikasi yang efektif dan akuntabel.

(4)

Form perencanaan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan bagi Pengguna Anggaran dan PPTK dalam menjalankan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

(5)

Dalam menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran menggunakan aplikasi efektif dan akuntabel.

(6)

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : a. Jadwal mulai dilaksanakannya kegiatan; b. Metode pelaksanaan kegiatan; c. Rencana kemajuan fisik kegiatan setiap bulan. Bagian Kedua Pengendalian Administrasi Kegiatan Pasal 28

(1)

Pengendalian terhadap belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan melalui monitoring kegiatan, yang meliputi; a. Pembinaan administrasi kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan; b. Pembinaan teknis operasional pelaksanaan atas rekening belanja dari masingmasing kegiatan; c. Penyediaan petunjuk teknis operasional pelaksanaan masing-masing kegiatan.

(2)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan; a. Melakukan pengawasan terhadap daya guna dan hasil guna atas pelaksanaan kegiatan; b. Mengamati penggunaan sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan; c. Mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target, tolak ukur, biaya dan jadwal direncanakan.

(3)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara; a. Mengumpulkan bahan berupa laporan periodik; b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; c. Mengamati perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan menguji kebenaran laporan yang telah disampaikan, dengan melakukan kunjungan/peninjauan lapangan secara periodik maupun sewaktu-waktu. d. Melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi atas laporan dan hasil peninjauan sesuai dengan tujuan dan sasaran program/kegiatan yang ditetapkan.

(4)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada point 1, 2 dan 3 dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan, dalam bentuk monitoring dan evaluasi laporan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas kepala SKPD dan dilakukan atas nama Bupati.


27

Pasal 29 Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d dengan didukung analisa keuangan daerah yang dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan, digunakan sebagai bahan kajian untuk: a. Penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya maupun Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan. Pasal 30 (1) Pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap pelaksanaaan Renja SKPD dan RKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra SKPD dan RPJMD dan diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts), efesiensi, efektifitas dan keberlanjutan dari program dan kegiatan. (2) Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud pada Ayat (1) diatas dipergunakan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Untuk itu dilakukan penilaian : a. Efisiensi yaitu memperbandingkan keluaran dan hasil dibandingkan masukan; b. Efektivitas yaitu memperbandingkan hasil dan dampak terhadap sasaran; dan c. Melihat manfaat yaitu dampak dari kebutuhan dari program dan kegiatan. (3) Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dilakukan dengan memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan dimaksud. Pasal 31 (1) Pengendalian oleh PA/KPA selaku PPK merupakan pengendalian dan Evaluasi laporan pelaksanaan tugas dari PPTK serta Pelaksana Pengawasan Teknis. (2) Guna acuan pelaksanaan dan untuk menjamin kualitas pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, PA/KPA selaku PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan dokumen pengendalian yang meliputi; a. Lampiran kontrak yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai spesifikasi teknis/bestek untuk pekerjaan pemborongan/konstruksi atau pemasokan barang dan/atau KAK untuk paket pekerjaan non fisik/konsultan; b. Soft drawing hasil pengecekan bersama (mutual check) apabila diperlukan untuk pekerjaan pemborongan/konstruksi. c. Berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan untuk pekerjaan pemborongan/konstruksi; d. Rekapitulasi laporan kemajuan fisik pekerjaan. Pasal 32 (1) Dalam rangka menjaga kualitas hasil pekerjaan/kegiatan, maka dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang konstruksi harus mengacu pada standar teknis barang/jasa publik. (2) Standar teknis barang/jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Standar Teknis Geologi Teknik; b. Standar Teknis Bangunan Gedung; c. Standar Teknis Konstruksi Jalan; d. Standar Teknik Saluran dan Fasilitas Lain. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

28

(3) Guna efektifitas dan efisiensi rangkaian pengendalian kualitas hasil pekerjaan/kegiatan, berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses pelaksanaan kegiatan akan difasilitasi kebutuhan informasi, administrasi dan aktifitasnya. (4) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 33 (1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada SKPD masing-masing. (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh SKPD sendiri; dan/atau b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar SKPD secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD; b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri. d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). (4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 34 (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan. (2) SKPD menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi: a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek; b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang; c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa; dan d. biaya lainnya yang diperlukan. (3) SKPD menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

29

(4) SKPD dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Pasal 35 (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa pada masing-masing SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. a. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. b. PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi: a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. Lokasi pekerjaan; d. Perkiraan besaran biaya; dan e. Kode Anggaran DIPA/DPA. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (www.kuansing.go.id), papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (www.lpse.kuansing.go.id). (4) SKPD mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.

BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Prinsip Umum Pengadaan Barang/Jasa Pasal 36 (1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas secara tertib, memiliki integritas, disiplin disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (conflict of interest); f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

30

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan negara; h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan melalui LPSE Kabupaten Kuantan Singingi. (3) Tata cara mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik mengikuti ketentuan yang diberlakukan secara nasional. (4) Ketentuan tentang pendirian Pokja ULP akan diatur terpisah. (5) Inspektur melakukan pemeriksaan kepada pegawai yang tidak memenuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 37 Guna mendapatkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mencerminkan persaingan sehat dan profesional dalam pemilihan penyedia barang/jasa, harus dipenuhi beberapa hal yang meliputi : a. Kesesuaian bidang/sub bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja serta kinerja penyedia barang/jasa; b.

Khusus jasa konstruksi harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian/sertifikasi keterampilan untuk tenaga ahli yang dimiliki;

c.

Bagi badan usaha yang dimiliki oleh satu kelompok orang yang sama atau berada pada pengurusan yang sama dilarang mengikuti pelelangan untuk satu paket pekerjaan secara bersamaan. Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan Oleh Penyedia Barang/Jasa Melalui Pelelangan/Seleksi Umum, Pelelangan/Seleksi Terbatas, dan Pemilihan/Seleksi Langsung

Paragraf 1

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Pasal 38 (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; c. Memiliki surat izin usaha pada bidang usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi dan sebagainya; d. Secara hukum mempunyai kepasitas menandatangani kontrak; e. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; f. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

31

g. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut : SKP = KP-P KP = Nilai Kemampuan Paket Ketentuan : 1. Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan 2. Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)N. P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. h. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; i. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; j. Kepada Rekanan yang NPWP nya beralamat diluar Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat untuk dapat mengurus penerbitan NPWP dengan status cabang/NPWP lokasi; k. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; l. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; m. Tidak masuk dalam daftar hitam; n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; o. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j; p. Menandatangani fakta integritas sebelum pembukaan dokumen penawaran dimulai. (2) Ketentuan KD (Kemampuan Dasar); a. KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f pada sub bidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir);dan 2. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir). b. KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan. c. Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang memenuhi KD. d. Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm). (3) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi; c. Mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan yang dipersyaratkan.


32

(4) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD. (5) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa. (6) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit). (7) Penyedia barang/jasa tidak dapat melakukan penawaran dalam hal Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Proyek (SKP) yang dimiliki oleh penyedia barang/jasa dimaksud telah habis.

Paragraf 2

Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Pasal 39 (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. (2) Kualifikasi dapat pascakualifikasi.

dilakukan dengan 2

(dua) cara

yaitu prakualifikasi atau

(3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. (4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut : a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; b. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; c. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat; d. Pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung. (5) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya. (6) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. (7) Proses prakualifikasi menghasilkan; a. Daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;atau b. Daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. (8) Dalam proses prakualifikasi, Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. (9) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. (10) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut; a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung;dan c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.


33

(11) Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Bupati ini. (12) Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan ; a. Meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi;dan b. Tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. c. Pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon penyedia barang/jasa. (13) Penilaian Kualifikasi dilakukan dengan metode : a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Pasal 40 (1)

Pengguna Anggaran bersama Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dalam menentukan sistem pengadaan yang meliputi metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada.

(2)

Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, Pengguna Anggaran wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil dan masyarakat.

(3)

Pengguna Anggaran dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil.

(4)

Kesepakatan antara Pejabat Komitmen dengan Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dalam menetapkan sistem pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan.

Paragraf 4 Metode Pemilihan, Metode Penyampaian Dokumen dan Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Pasal 41 (1)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(2)

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan : a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pelelangan Sederhana; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung; atau f. Kontes/Sayembara.


34

(3)

Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan : a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Sederhana; c. Penunjukan Langsung; d. Pengadaan Langsung;atau e. Sayembara.

(4)

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan : a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung;atau e. Pengadaan Langsung

(5)

Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Jasa/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, Inovatif dan Budaya Dalam Negeri. Pasal 42

(1)

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan Pelelangan Umum dengan metode pascakualifikasi.

(2)

Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

(3)

Khusus untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

(4)

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kuantan Singingi dan di website Pemerintah Daerah serta papan pengumuman resmi untuk masyarakat, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(5)

Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 43 (1)

Pengadaan pekerjaan yang tidak komplek atau bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dapat dilakukan dengan; Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

(2)

Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pasca kualifikasi.

(3)

Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di LPSE Kabupaten Kuantan Singingi dan di Website Pemerintah serta di papan pengumuman resmi untuk masyarakat, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(4)

Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga. Pasal 44

(1)

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal; Keadaan tertentu dan pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.


35

(2)

Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

(3)

Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

(4)

Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk : 1) Pertahanan Negara; 2) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 3) Keselamatan/Perlindungan Masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, untuk ; a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) Dalam rangka pencegahan bencana;dan/atau c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. b. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden; c. Kegiatan menyangkut pertahanan Negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; atau e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

(5)

Kriteria Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang kesehatan; e. Pengadaan Kendaraan Bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; f. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; g. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau


36

h.

Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan. Pasal 45

(1)

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Kebutuhan operasional SKPD; b. Teknologi sederhana; c. Resiko kecil; dan/atau d. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.

(2)

Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(3)

PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberpa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Pasal 46

(1)

(2)

Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi budaya dan metode pelaksanaan tertentu;dan b. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Tidak mempunyai harga pasar;dan b. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

(3)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan administratif dan teknis bagi : a. Penyedia Barang yang akan mengikuti kontes; b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti sayembara.

persyaratan

(4)

Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal

(5)

Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli di bidangnya.

(6)

Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya. Pasal 47

(1)

Dokumen penawaran dalam Pelaksanaan Proses Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri dari : a. Dokumen administrasi; b. Dokumen teknis; c. Dokumen penawaran harga; d. Dokumen kualifikasi.


Pemilihan

Penyedia

37

(2)

Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penyedia barang/jasa paling lambat 1 (satu) jam sebelum pembukaan dokumen penawaran.

(3)

Pada dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penyedia barang/jasa wajib menyampaikan; a. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi (FIPK); b. Surat Penawaran Harga (SPH); c. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

(4)

Dalam dokumen lelang pada proses Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dicantumkan salah satu dari 3 (tiga) metode penyampaian dokume penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan yaitu: a. Metoda satu sampul; b. Metoda dua sampul; c. Metoda dua tahap.

(5)

Pemilihan metode penyampaian dokumen penawaran dan pencantumannya pada dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (procurement unit).

(6)

Metode satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, penawaran harga dan data kualifikasi dimasukkan kedalam 1 (satu) sampul tertutup, yang disampaikan kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (procurement unit).

(7)

Metode dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari pemenuhan persyaratan administrasi, teknis dan data kualifikasi dimasukkan kedalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan kedalam sampul tertutup II, selanjutnya kedua sampul dimasukkan kedalam sampul penutup dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (procurement unit).

(8)

Metode dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari pemenuhan persyaratan administrasi, teknis dan data kualifikasi dimasukkan kedalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan kedalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

(9)

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Barang/Jasa dianggap tidak melakukan penawaran. Pasal 48

(1)

Dalam dokumen lelang pada proses Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dicantumkan salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis Barang/Jasa yang akan diadakan, yang meliputi; a. Sistem gugur; b. Sistem nilai; c. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

(2)

Sistem Gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga.

(3)

Terhadap Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyedia barang/jasa dinyatakan gugur.


38

(4)

Sistem Nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia/jasa lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

(5)

Sistem Nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia/jasa serta pelaksanaannya.

(6)

Sistem Pemilihan Biaya Selama Umur Ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonfersikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

(7)

Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.

(8)

Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.

(9)

Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan factor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan jangka waktu operasi tertentu.

(10) Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (procurement unit) tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding. (11) Metode dua tahap dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Pasal 49 Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya meliputi ; (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut; a. Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan; 1) Pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi; 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 3) Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 4) pembuktian kualifikasi ; 5) Penetapan hasil kualifikasi; 6) Pengumuman hasil kualifikasi; 7) Sanggahan kualifikasi; 8) Undangan; 9) Pengambilan dokumen pemilihan; 10) Pemberian Penjelasan; 11) Pemasukan dokumen penawaran; 12) Pembukaan penawaran sampul I; 13) Evaluasi dokumen penawaran sampul I; 14) Pemberitahuan/Pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 15) Pembukaan dokumen penawaran sampul II; 16) Evaluasi dokumen penawaran sampul II; Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

39

17) 18) 19) 20) 21)

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; Penetapan pemenang; Pengumuman Pemenang; Sanggahan; dan Sanggahan banding (apabila diperlukan).

b. Pelelangan umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Metode dua tahap yang meliputi kegiatan; 1) Pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan prakualifikasi; 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 3) Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 4) Pembuktian kualifikasi; 5) Penetapan hasil kualifikasi; 6) Pengumuman hasil kualifikasi; 7) Sanggahan kualifikasi; 8) Undangan; 9) Pengambilan dokumen pemilihan; 10) Pemberian penjelasan; 11) Pemasukan dokumen penawaran tahap I; 12) Pembukaan dokumen penawaran tahap I; 13) Evaluasi dokumen penawaran tahap I; 14) Melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai; 15) Penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; 16) Pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I; 17) Pemasukan dokumen penawaran tahap II; 18) Pembukaan dokumen penawaran tahap II; 19) Evaluasi dokumen penawaran tahap II; 20) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 21) Penetapan pemenang; 22) Pengumuman pemenang; 23) Sanggahan; 24) Sanggahan banding (apabila diperlukan);dan c. Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan: 1) Pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi; 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 3) Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 4) Pembuktian kualifikasi; 5) Penetapan hasil kualifikasi; 6) Pengumuman hasil kualifikasi; 7) Sanggahan kualifikasi; 8) Undangan; 9) Pengambilan dokumen pemilihan; 10) Pemberian penjelasan; 11) Pemasukan dokumen penawaran; 12) Pembukaan dokumen penawaran; 13) Evaluasi dokumen penawaran; 14) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 15) Penetapan pemenang; 16) Pengumuman pemenang; 17) Sanggahan;dan 18) Sanggahan banding (apabila diperlukan). d. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan;


40

e. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) Pengumuman; 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; 3) Pemberian penjelasan; 4) Pemasukan dokumen penawaran; 5) Pemasukan dokumen penawaran sampul I; 6) Evaluasi dokumen penawaran sampul I; 7) Pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 8) Pembukaan dokumen penawaran sampul II; 9) Evaluasi dokumen penawaran sampul II; 10) Pembuktian kualifikasi; 11) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 12) Penetapan pemenang; 13) Pengumuman pemenang; 14) Sanggahan; dan 15) Sanggahan banding (apabila diperlukan). (2)

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut : a. Pengumuman; b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; c. Pemberian penjelasan; d. Pemasukan dokumen penawaran; e. Pembukaan dokumen penawaran; f. Evaluasi penawaran; g. Evaluasi kualifikasi; h. Pembuktian kualifikasi; i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j. Penetapan pemenang; k. Pengumuman pemenang; l. Sanggahan; m. Sanggahan banding (apabila diperlukan);dan n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

(3)

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut: a. PA/KPA selaku PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada: 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis;atau 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1). b. Proses administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut: 1) Opname pekerjaan di lapangan; 2) Penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3) Penyusunan dan Penetapan HPS; 4) Penyusunan Dokumen Pengadaan; 5) Penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia 6) Pemasukan Dokumen Penawaran; 7) Pembukaan Dokumen Penawaran; 8) Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan harga; 9) Penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) Penetapan Penyedia; 11) Pengumuman Penyedia;


41

(4)

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut; (1) Undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; (2) Pemasukan dokumen kualifikasi; (3) Evaluasi kualifikasi; (4) Pembuktian kualifikasi; (5) Pemberian penjelasan; (6) Pemasukan Dokumen Penawaran; (7) Evaluasi penawaran serta klarifikasi, negosiasi teknis dan harga; (8) Penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; (9) Penetapan pemenang; (10) Pengumuman pemenang;dan

(5)

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut : a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi; b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langung yang menggunakan SPK.

(6)

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut : a. Pengumuman; b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara; c. Pemberian penjelasan; d. Pemasukan proposal; e. Pembukaan proposal; f. Pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. Pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara; h. Penetapan pemenang; i. Pengumuman pemenang;

Paragraf 5

Metode Pemilihan, Metode Penyampaian Dokumen dan Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Pasal 50 (1)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung;atau d. Sayembara.

(2)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum.

(3)

Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang daftar pendeknya berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh). Penyedia Jasa Konsultansi yang pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di LPSE Kabupaten Kuantan Singingi dan di Website Pemerintah serta di papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

(4)

Dalam hal metode seleksi umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan seleksi sederhana. Seleksi sederhana merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk


42

pekerjaan bersifat sederhana yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di LPSE Kabupaten Kuantan Singingi dan di Website Pemerintah serta di papan pengumuman resmi untuk masyarakat. (5)

Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

(6)

Penunjukan Langsung terhadap 1(satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan dilakukan dengan proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

(7)

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang merupakan kebutuhan operasional SKPD dan/atau bernilai tinggi Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

(8)

Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Pasal 51

Metode penyampaian dokumen penawaran pada proses pemilihan Jasa Konsultansi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. Pasal 52 (1)

Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah satu dari 5 (lima) metode evaluasi penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dengan mencantumkan metode evaluasi penawaran pada dokumen seleksi.

(2)

Jenis metoda evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Metode evaluasi kualitas; b. Metode evaluasi kualitas dan biaya; c. Metode evaluasi pagu anggaran; d. Metode evaluasi biaya terendah.

(3)

Metode evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran Jasa Konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi serta biaya.

(4)

Metode evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya;

(5)

Metode evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

(6)

Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan biaya penawaran terkoreksinya terendah berdasarkan persyaratan teknis yang telah ditentukan.


43

Pasal 53 Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi meliputi; 1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut; a. Metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan : 1. Pengumuman prakualifikasi; 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 3. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 5. Pembuktian kualifikasi; 6. Penetapan hasil kualifikasi; 7. Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8. Sanggahan kualifikasi; 9. Undangan; 10. Pengambilan dokumen pemilihan; 11. Pemberian penjelasan; 12. Pemasukan Dokumen Penawaran; 13. Pembukaan Dokumen Sampul I; 14. Evaluasi Dokumen Sampul I; 15. Penetapan peringkat teknis; 16. Pemberitahuan/Pengumuman peringkat teknis; 17. Sanggahan; 18. Sanggahan banding (apabila diperlukan); 19. Undangan pembukaan dokumen sampul II; 20. Pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 21. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 22. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 23. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; b.

Metode evaluasi kualitas dan biaya, serta metode evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan; 1) Pengumuman prakualifikasi; 2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) Pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) Pembuktian Kualifikasi; 6) Penetapan hasil kualifikasi; 7) Pemberitahuan/Pengumuman hasil kualifikasi; 8) Sanggahan kualifikasi; 9) Undangan; 10) Pengambilan Dokumen Pemilihan; 11) Pemberian penjelasan; 12) Pemasukan Dokumen Penawaran; 13) Pembukaan dokumen sampul I; 14) Evaluasi dokumen sampul I; 15) Penetapan peringkat teknis; 16) Pemberitahuan/Pengumuman peringkat teknis; 17) Undangan pembukaan dokumen sampul II; 18) Pembukaan dan evaluasi sampul II; 19) Penetapan pemenang; 20) Pemberitahuan/pengumuman pemenang; 21) Sanggahan; 22) Sanggahan banding (apabila diperlukan); 23) Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 24) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 25) Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;dan

c. Metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran prakualifikasi, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

44

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

Pengumuman prakualifikasi; Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; Pemberian penjelasan (apabila diperlukan); Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; Pembuktian kualifikasi; Penetapan hasil kualifikasi; Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; Sanggahan kualifikasi; Undangan; Pemberian penjelasan; Pemasukan Dokumen Penawaran; Pembukaan Dokumen Penawaran; Evaluasi administrasi, teknis dan biaya; Penetapan pemenang; Pemberitahuan/pengumuman pemenang; Sanggahan; Sanggahan banding; Undangan klarifikasi dan negosiasi; Klarifikasi dan negosiasi; Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;dan Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan sebagai berikut; a. Pengumuman prakualifikasi; b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan); d. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; e. Pembuktian kualifikasi; f. Penetapan hasil kualifikasi; g. Pembertitahuan/Pengumuman hasil kualifikasi; h. Sanggahan kualifikasi; i. Undangan; j. Pemberian penjelasan; k. Pemasukan dokumen penawaran; l. Pembukaan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik; m. Evaluasi administrasi, teknis dan biaya; n. Penetapan pemenang; o. Pemberitahuan/Pengumuman Pemenang; p. Sanggahan; q. Sanggahan banding (apabila diperlukan); r. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; s. Klarifikasi dan negosiasi;dan t. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut; a. PA/KPA selaku PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada; 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat;atau 2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1). b. Proses administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut; 1) Opname pekerjaan dilapangan; 2) Penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3) Penyusunan Dokumen Pengadaan; 4) Penyusunan dan Penyusunan HPS; Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

45

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Penyampaian Dokumen Pengadaan; Pemasukan Dokumen Penawaran; Pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran; Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; Penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; Penetapan penyedia;dan Pengumuman Penyedia.

4. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai merikut : a. Undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. Pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi; c. Pemberian penjelasan; d. Pemasukan Dokumen Penawaran; e. Pembukaan dan Evaluasi penawaran; f. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; g. Pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; h. Penetapan Penyedia; i. Pengumuman. 5. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon penyedia. 6. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode sayembara meliputi tahapan sebagai berikut; a. Pengumuman; b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara; c. Pemberian penjelasan; d. Pemasukan proposal; e. Pembukaan proposal; f. Pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara; h. Penetapan Pemenang; i. Pengumuman Pemenang; j. Penunjukan Pemenang. 7. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Pengumuman; b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. Pemberian penjelasan; d. Pemasukan Dokumen Penawaran; e. Pembukaan Dokumen Penawaran; f. Evaluasi penawaran; g. Evaluasi kualifikasi; h. Pembuktian kualifikasi; i. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi; j. Penetapan pemenang; k. Pengumuman pemenang; l. Sanggahan; m. Sanggahan banding (apabila diperlukan); n. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; o. Klafifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan p. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.


46

Paragraf 6

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 54 (1)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2)

Penyusunan jadwal Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan, termasuk waktu untuk; a. Pengumuman Pelelangan/Seleksi; b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan; c. Pemberian Penjelasan; d. Pemasukan Dokumen Penawaran; e. Evaluasi Penawaran; f. Penetapan Pemenang;dan g. Sanggahan dan Sanggahan Banding. Pasal 55

(1)

Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut; a. Penayangan dan pengambilan prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. Batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d. Masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; e. Undangan pelelangan/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah; f. Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan pelelangan/seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; g. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal undangan pelelangan/seleksi; h. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; i. Masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; j. Dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panitia Pengadaan/Pokja menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum; k. Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Bupati atau atau Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK UNTUK Seleksi Umum;dan l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.


47

(2)

Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan haruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP.

(3)

Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement dilakukan berdasarkan hari kalender.

(4)

Batas akhir setiap tahapan pemilihan ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.

(5)

Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DPA disahkan. Pasal 56

(1)

Pelelangan Umum dan Seleksi Umum dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut; a. Penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang (tujuh) hari kerja; b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (hari) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; e. Batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan; f. Evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang diperlukan, atau jenis dan kompleksitas pekerjaan; g. Masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; h. Dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum; i. Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Bupati atau Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2)

Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang/jasa melalui E-Procurement dilakukan berdasarkan hari kalender.

(3)

Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.


48

(4)

Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DPA disahkan. Pasal 57

(1)

Pelelangan sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut ; a. Penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja; b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; e. Masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi sederhana perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang pelelangan sederhana/pemilihan langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; g. Dalam hal sanggahan banding diterima, SPPBJ pada pelelangan sederhana atau pemilihan langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Bupati atau Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding; dan h. Untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK. i. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2)

Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut : a. Penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kerja; b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. Batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d. Masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; e. Undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah atau setelah selesainya masalah sanggahan; f. Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; g. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi; h. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; i. Masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menrima jawaban sanggahan; j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panitia Pengadaan/ Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK;


49

k. Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (3) (4) (5) (6)

Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan l,diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement dilakukan berdasarkan hari kalender. Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui E-Procurement adalah hari kerja. Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DPA disahkan. Pasal 58

Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/ Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.

Paragraf 7

Pemasukan Daftar Hitam Perusahaan Pasal 59 (1)

Pengguna Anggaran dapat memberikan sanksi berupa pengenaan Daftar Hitam perusahaan kepada Penyedia Barang/Jasa;

(2)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) kepada sekretariat layanan e-Procurement untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan;

(3)

Penyedia barang/jasa dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan apabila : a. Tidak bersedia menambah jaminan pelaksanaan jika penawarannya terlalu rendah; b. Mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang; c. Terjadi penipuan/pemalsuan/kesalahan pemasukan data atas informasi yang disampaikan dalam isian kualifikasi; d. Terbukti terlibat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta rekayasa yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan sehat; dan e. Terbukti mempengaruhi panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Selain dikenakan pada badan usaha penyedia barang/jasa, daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan pada penanggung jawab badan usaha.


50

(5)

Pengenaan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e berlaku selama 1 (satu) tahun.

(6)

Pengenaan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan huruf c berlaku selama 2 (dua) tahun. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf 1

Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 60 (1)

Panitia pengadaan/Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat pada saat : a. Rencana kerja dan anggaran SKPD telah disetujui oleh DPRD; atau b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.

(2)

Dalam hal Panitia Pengadaan/Pokja ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran SKPD disetujui DPRD tetapi DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DPA belum disahkan.

(3)

Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya melalui : a. Website Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; b. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Kuantan Singingi.

(4)

Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada; a. Website Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; b. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Kuantan Singingi. Pasal 61

(1)

Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, Panitia Pengadaan/Pokja ULP harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggapnya mampu.

(2)

Dalam hal SKPD menambahkan media surat kabar untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas.

Paragraf 2

Penilaian Kualifikasi Pasal 62 (1)

Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, Panitia Pengadaan/Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Kabupaten Kuantan Singingi;

(2)

Penyedia Barang/Jasa menyampaikan isian kualifikasi;

(3)

SKPD dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya.


51

Paragraf 3

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasal 63 (1)

Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP.

(2)

Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.

(3)

Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan Panitia Pengadaan/Pokja ULP.

Paragraf 4

Pemberian Penjelasan Pasal 64 (1)

Untuk memperjelas dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan /Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.

(2)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

(3)

PA/KPA selaku PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu panitia pengadaan/Pokja ULP. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.

(4) (5)

Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan dapat diperoleh seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.

(6)

Apabila tidak ada peserta yang mengikuti Pemberian Penjelasan, maka Pemberian Penjelasan dianggap sudah dilaksanakan.

(7)

Untuk pemberian penjelasan pada pelelangan/seleksi internasional, penyampaian pertanyaan dapat dilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberian penjelasan dimulai.

(8)

Dalam hal PA/KPA selaku PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka : a. PA/KPA selaku PPK tidak melakukan perubahan; atau b. PA/KPA selaku PPK sependapat dengan Panitia Pengadaan/Pokja ULP, maka PA/KPA selaku PPK memerintahkan Panitia Pengadaan/Pokja ULP untuk membuat dan mengesahkan Addendum Dokumen Pengadaan.

(9)

Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.


52

Paragraf 5

Pemasukan Dokumen Penawaran Pasal 65 (1) (2) (3)

Peny12`edia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan. Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Paragraf 6

Evaluasi Penawaran Pasal 66 (1) (2)

Dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dalam evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

Paragraf 7

Penetapan dan Pengumuman Pemenang Pasal 67 (1)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

(2)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi;

(3)

Pengumuman penetapan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dam alamat pemenang; dan c. Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.

(4)

Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/pemilihan langsung/seleksi diumumkan secara terbuka pada : a. Website pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi; b. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat;dan c. Portal pengadaan nasional melalui LPSE Kabupaten Kuantan Singingi.

(5)

Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa yang dilakukan melalui penunjukan langsung, diumumkan secara terbuka pada website pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

(6)

Panitia pengadaan/Pokja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) penyedia, jika diperluka.

(7)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan untuk pekerjaan yang bersifat rahasia


53

Paragraf 8

Sanggahan Pasal 68 (1)

Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan : a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan/ ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

(2)

Surat sanggahan disampaikan kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan ditembuskan kepada PA/KPA selaku PPK, dan Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

(3)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima. Pasal 69

(1)

Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan/Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding kepada Bupati atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.

(2)

Peserta yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.

(3)

Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1 0/₀ (satu perseratus) dari nilai total HPS .

(4)

Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan Seleksi.

(5)

Bagian Ekonomi dan Pembangunan dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Bupati.

(6)

Bupati atau Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.

(7)

Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Bupati memerintahkan Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.


54

(8)

Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Bupati memerintahkan agar Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.

(9)

Bupati Kuantan Singingi dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran (PA) untuk menjawab Sanggahan Banding.

(10) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau kepala Pokja ULP untuk paket kegiatan yang disanggah. (11) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Bupati Kuantan Singingi memerintahkan agar Pokja ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa. (12) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah. (13) Dalam hal sanggahan banding pada Pelelangan/Seleksi dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah, kecuali jawaban sanggahan banding melampaui batas akhir menjawab sanggahan banding.

Paragraf 9

Pemilihan Gagal Pasal 70 (1)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas; b. Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas; c. Sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar; d. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; e. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; f. Harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lump Sump dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; g. Seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sump di atas HPS; h. Sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau i. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. j. Pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dialkukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakan untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS.

(2)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyatakan seleksi gagal apabila : a. Peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; b. Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang; c. Sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar; d. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi persaingan tidak sehat; e. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;


55

f. Tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga; g. Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran terhadap hasil seleksi dari peserta ternyata benar; h. Penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari pagu anggaran, kecuali yang menggunakan metode evaluasi kualitas; i. Sanggahan hasil seleksi dari peserta ternyata benar; j. Penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari pagu anggaran; atau k. Seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi. (3)

PA/KPA selaku PPK menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. PA/KPA selaku PPK berpendapat bahwa proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 dan perubahannya; b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Panitia Pengadaan/Pokja ULP dan/atau PA ternyata benar; c. Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 dan perubahannya; f. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

(4)

PA/KPA selaku PPK/Panitia Pengadaan/Pokja ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.

(5)

Bupati menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. Sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA/KPA selaku PPK ternyata benar. Pasal 71

(1)

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal maka Panitia Pengadaan/Pokja ULP segera melakukan : a. Evaluasi ulang; b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau d. Penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

(2)

Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.

(3)

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang, jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan.


56

(4)

Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung;

(5)

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung;

(6)

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dengan ketentuan : a. Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; b. Mennyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan c. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

(7)

Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal, sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (1) huruf j, berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat melakukan penambahan nilai total HPS, perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan ruang lingkup pekerjaan.

(8)

Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang.

(9)

Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, dilakukan pelelangan ulang.

(10) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka : a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah; dan b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Instansi Pemerintah selama 2 (dua) tahun. (11) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan. (12) Dalam hal terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan banding dijawab dan segera disampaikan kepada pemenang. (13) Dalam hal terdapat Sanggahan tetapi tidak terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk Pelelangan Umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung setelah Sanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang. (14) Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Jasa Konsultansi harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja (Pokja ULP) menyampaikan Berita Acara Hasil Seleks kepada PPK.


57

Paragraf 10

Penandatanganan Kontrak dan Perubahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasal 72 (1)

PA/KPA selaku PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani.

(2)

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DPA disahkan.

(3)

Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.

(4)

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.

(5)

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6)

Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

(7)

Kontrak yang sudah ditandatangani diregistrasi pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (format terlampir).

(8)

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PA/KPA selaku PPK dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi : a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;atau d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

(9)

Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lumps Sum dan Harga Satuan.

(10) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan : a. Tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan b. Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. (11) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak. (12) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.


58

Bagian Keempat Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pasal 73 (1)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas : a. Dokumen Kualifikasi b. Dokumen Pemilihan

(2)

Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas : a. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; b. Formulir isian kualifikasi; c. Instruksi kepada peserta kualifikasi; d. Lembar data kualifikasi; e. Pakta integritas; dan f. Tata cara evaluasi kualifikasi

(3)

Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas : a. Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa; b. Instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa; c. Syarat-syarat umum kontrak; d. Syarat-syarat khusus kontrak; e. Daftar kuantitas dan harga; f. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar; g. Bentuk surat penawaran; h. Rancangan Kontrak; i. Bentuk jaminan; dan j. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

(4)

PA/KPA selaku PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas : a. Rancangan SPK; atau b. Rancangan surat perjanjian termasuk : 1. Syarat-syarat umum kontrak; 2. Syarat-syarat khusus kontrak; 3. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar; 4. Daftar kuantitas harga; dan 5. Dokumen lainnya. c. HPS Pasal 74

(1)

PA/KPA selaku PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (8).

(2)

Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 75 (1)

PA/KPA selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa kecuali untuk Kontes/sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.


59

(2)

Panitia Pengadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PA/KPA selaku PPK.

(3)

Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

(4)

HPS ditetapkan : a. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan pascakualifikasi;atau b. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

(5)

HPS digunakan sebagai : a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah : a. Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan b. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. c. Dasar untuk menetapkan besaran Nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

(6)

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

(7)

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi : a. Daftar harga satuan barang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f. Inflasi tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i. Norma indeks; dan/atau j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(8)

Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa diluar negeri. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

(9)

Bagian Keenam Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 76 (1)

Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.


60

(2)

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran; b. Jaminan Pelaksanaan; c. Jaminan Uang Muka; d. Jaminan pemeliharaan; dan e. Jaminan Sanggah Banding.

(3)

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PA/KPA selaku PPK/Panitia Pengadaan/Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

(4)

Panitia Pegadaan/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan atau PA/KPA selaku PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.

(5)

Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.

(6)

Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.

(7)

Perusahaan Asuransi Penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 77

(1)

Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.

(2)

Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PA/KPA selaku PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatangan Kontrak.

(3)

Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalan hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara. Pasal 78

(1) (2) (3) (4)

Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka. Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya. Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara professional pada setiap tahapan pembayaran. Pasal 79

(1) (2)

Jaminan Pelaksanaan diminta PA/KPA selaku PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk kontrak bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PA/KPA selaku PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk kontrak bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna.


61

(3)

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(4)

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut : a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;dan b. Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

(5)

Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

(6)

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah : a. Penyerahan Barang/Jasa lainnya dan Sertifikat Garansi; atau b. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Pasal 80

(1)

(2) (3) (4) (5)

Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PA/KPA selaku PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan 100 % (seratus perseratus), untuk: a. Pekerjaan Konstruksi; b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi. Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Bagian Ketujuh Sertifikat Garansi Pasal 81

(1) (2) (3)

Dalam Pengadaan Barang Modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi. Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjukkan secara sah oleh Produsen. Bagian Kedelapan Swakelola

Paragraf 1

Ketentuan Umum Swakelola Pasal 82 (1)

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.


62

(2)

Swakelola dapat dilaksanakan oleh: a. SKPD penanggungjawab anggaran; b. Instansi pemerintah lain pelaksana swakelola; c. Kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

(3)

Pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola: a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia pada SKPD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Pengguna Anggaran; b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh SKPD; c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa. d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar; e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; f. Pekerjaan untuk pekerjaan percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; g. Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium, pengembangan system dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bersangkutan; i. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

(4)

Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.

(5)

PA/KPA selaku PPK menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

akan

Pasal 83 (1)

Pengadaan swakelola oleh SKPD yaitu Penanggung Jawab Anggaran : a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; b. Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai SKPD lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.

(2)

Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.

(3)

Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksanaan Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Direncanakan dan diawasi oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dan b. Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.

(4)

Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; b. Sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran;dan c. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).


63

Pasal 84 (1)

Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi : a. Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; b. Penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; c. Perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai; d. Penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan e. Penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

(2)

Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.

(3)

Kegiatan perencana Swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

(4)

Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PA/KPA selaku PPK setelah melalui proses evaluasi.

(5)

Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.

(6)

PA/KPA selaku PPK bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola.

(7)

PA/KPA selaku PPK dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

(8)

Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

Paragraf 2

Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola Pasal 85 (1) (2) (3) (4)

Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Pelaksana Lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PA/KPA selaku PPK secara berkala. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA selaku PPK. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola. Bagian Kesembilan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1

Isi Kontrak Pasal 86 (1)

Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;


64

b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai lingkup pekerjaan, jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan serta persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci; c. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa; d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam perjanjian; e. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya; g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan; h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa/force majeur; k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau kegagalan kontruksi dan kegagalan bangunan untuk pekerjaan jasa pemborongan/kontruksi; l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Jenis Kontrak Pasal 87 (1)

PA/KPA selaku PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangam kontrak.

(2)

Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas : a. Berdasarkan bentuk cara pembayaran : 1) Lump sum; 2) Harga satuan 3) Gabungan lump sum dan harga satuan; 4) Terima jadi (turnkey); 5) Persentase b. Berdasarkan pembebanan tahun anggaran : 1) Tahun tunggal; 2) Tahun jamak. c. Berdasarkan sumber pendanaan : 1) Kontrak pengadaan tunggal; 2) Kontrak pengadaan bersama; 3) Kontrak payung (framework contract). d. Berdasarkan jenis pekerjaan : 1) Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal; 2) Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi.

(3)

Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

(4)

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyesuaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan


65

pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. (5) (6)

Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/kontruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan criteria kinerja yang telah ditetapkan.

(7)

Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi dibidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

(8)

Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

(9)

Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Bupati untuk pengadaan yang dibiayai APBD.

(10) Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu SKPD atau satu paket pekerjaan dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. (11) Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara SKPD atau beberapa paket pekerjaan dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kebiatan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama. (12) Kontrak Payung (framework kontrak) adalah kontrak harga satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan SKPD yang diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara langsung dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani. (13) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan. (14) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan kontrak pengadaan pekerjaan kontruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Paragraf 3

Tanda Bukti Perjanjian Pasal 88 (1)

Tanda bukti perjanjian terdiri atas : a. Bukti pembelian; b. Kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. Surat perjanjian

(2)

Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


66

(3)

Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jas yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4)

SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5)

Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 4

Penandatanganan Kontrak Pasal 89 PA/KPA selaku PPK menyempurnakan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani.

Paragraf 5

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pasal 90 (1)

PA/KPA selaku PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.

pekerjaan

yang

(2)

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, PA/KPA selaku PPK harus menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

(3)

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia.

(4)

Hal-hal yang perlu dimuat di dalam SPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah : a. Nama, NPWP dan Alamat Kontraktor ; b. Lokasi Pekerjaan disebutkan dengan lengkap ; c. Program kegiatan (pemeliharaan/pembangunan) ; d. Sumber dana ; e. Tahun Anggaran ; f. Nilai Kontrak.

(5)

Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

(6)

Sebelum diterbitkan SPMK, terlebih dahulu diterbitkan Berita Acara Serah Terima Lapangan dari pihak PA/KPA.

Paragraf 6

Rapat Pra Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) Pasal 91 (1)

Rapat Pra Pelaksanaan harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).


67

(2)

Rapat Pra Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PA/KPA selaku PPK bersama PPTK, konsultan supervisi/Pengawas Lapangan, kontraktor dan menghadirkan pula unsur perencana. Diharapkan masing-masing pihak yang terlibat dalam Rapat Pra Pelaksanaan sudah cukup menguasai lingkup dan ketentuan kontrak, serta kondisi lapangan.

(3)

Rapat Pra Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk : a. Menyusun kerangka kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, melibatkan PPTK selaku pengendali, konsultan supervise/pengawas lapangan, kontrakor selaku pelaksanaan pekerjaan, sehingga diperoleh kelancaran dalam pencapaian target kontrak (waktu, kualitas dan kuantitas). b. Memperoleh kesepakatan dan kesamaan penafsiran terhadap ketentuanketentuan kontrak antara ketiga pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak, sehingga diperoleh kelancaran dalam pencapaian target kontrak (waktu, kualitas dan kuantitas) yang ditunjang dengan tertib administrasi pelaksanaan.

(4)

Materi pembahasan dalam Rapat Pra Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : a. Organisasi kerja; b. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi alat dan personil; e. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; f. Pendekatan kepada masyarakat setempat mengenai rencana kerja; g. Penyusunan program mutu kegiatan.

(5)

Hasil pembahasan Rapat Pra Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam suatu Berita Acara dan selanjutnya dijadikan acuan pedoman pelaksanaan dilapangan.

Paragraf 7

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pasal 92

(1)

PA/KPA memiliki tanggungjawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya ketepatan mutu dan biaya, juga ketepatan waktu.

(2)

PA/KPA dituntut untuk melaksanakan pembinaan kepada para kontraktor pelaksana agar kontrak dapat terselesaikan sesuai jadwal waktu, sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian/ Kontrak.

(3)

Dalam hal ada alasan yang layak dan wajar untuk diberikan perpanjangan waktu, maka PA/KPA segera menetapkan jumlah hari perpanjangan waktu yang telah di setujui dengan catatan waktu tersebut tidak boleh menunggu sampai dengan saat kegiatan selesai.

(4) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PA/KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut : a) pekerjaan tambah ; b) perubahan disain ; c) keterlambatan yang disebabkan oleh PA/KPA ; d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia ; dan/atau e) keadaan Kahar. (5)

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

(6)

PA/KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.


68

(7)

PA/KPA dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

(8)

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

(9)

Cuaca/hujan tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk perpanjangan waktu kontrak, kecuali hujan yang luar biasa dan harus didukung dengan data curah hujan pada saat pelaksanaan.

(10) Sebelum dilakukan addendum kontrak perpanjangan waktu, maka harus diperhatikan masalah penyesuaian-penyesuaian : a. jadwal pelaksanaan ; b. masa berlakunya jaminan pelaksanaan ; c. masa berlakunya jaminan uang muka ; d. asuransi-asuransi, dan lain-lain. (11) Prosedur perpanjangan waktu : a. Kontraktor mengajukan usulan perpanjangan waktu secara tertulis kepada PA/KPA paling lambat 30 (tiga puluh) hari (untuk kontrak multi year), atau 14 (empat belas) hari (untuk kontrak tahunan) sebelum masa pelaksanaan berakhir, dengan alasan-alasannya dan dilampiri data pendukung ; b. PA/KPA meminta kepada konsultan supervisi, PPTK dan Pengawas Lapangan untuk mengkaji usulan tersebut, selanjutnya PA/KPA meminta kepada PPTK untuk meneliti dan mengevaluasi usulan yang diajukan oleh kontraktor serta kajian konsultan supervisi/pengawas ; c. Hasil Penelitian dan Evaluasi oleh konsultan supervisi, PPTK dan pengawas lapangan disampaikan kepada PA/KPA sebagai bahan pertimbangan untuk menyetujui atau menolak perpanjangan waktu ; d. PA/KPA menerbitkan surat keputusan baik berupa persetujuan atau penolakan perpanjangan waktu kepada pihak kontraktor ; e. Dalam hal PA/KPA menyetujui usulan perpanjangan waktu pelaksanaan, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak. Bagian Kesepuluh Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Pasal 93 (1) Dalam upaya penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mengalami keterlambatan, PA/KPA selaku PPK bersama dengan PPTK perlu melaksanakan Rapat Pembuktian. (2) Didalam Rapat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kontraktor harus dapat membuktikan kemampuannya untuk mengejar keterlambatan yang ada dan selanjutnya menyelesaikan kegiatan sesuai dengan Dokumen Kontrak, baik aspek manajemen, peralatan dan keuangan. (3) Upaya pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dan dievaluasi melalui Uji Coba Kemampuan (Test Case) kontraktor, dalam hal nilai kemajuan progress fisik pada periode waktu tertentu, dan selanjutnya dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani bersama. (4) Rapat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berjenjang sesuai dengan tingkat keterlambatan pekerjaan yang terjadi. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

69

(5) Penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu : a. Keterlambatan dengan kategori “ Belum Kritis ” dilakukan Rapat Pembuktian dengan melibatkan PA/KPA selaku PPK SKPD penanggungjawab kegiatan, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Penanggungjawab Teknis Penyedia Jasa ; b. Keterlambatan dengan kategori “Kritis” dilakukan Rapat Pembuktian dengan melibatkan PA/KPA selaku PPK SKPD penanggungjawab kegaiatan, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Direktur/Penanggungjawab Penyedia Jasa, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. (6) Batasan keterlambatan kategori “Belum Kritis” dan “Kritis” sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut : NO.

PERIODE RENCANA PELAKSANAAN

1. 2.

0% - 70% 70% - 100%

KATEGORI KETERLAMBATAN BELUM KRITIS < 20% <10%

KRITIS ≥ 20% ≥ 10%

(7) Apabila sampai dengan Rapat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, ternyata Kontraktor gagal menunjukkan kemampuan kerjanya dalam Uji Coba Kemampuan, maka langkah pengamanan dan penyelamatan kegiatan yang dapat diusulkan oleh PA/KPA selaku PPK dan Tim Rapat Pembuktian adalah sebagai berikut : a. Kesepakatan tiga pihak (Three Partieds Agreement) yakni melibatkan Kontraktor lain untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ; b. Dengan cara lain yaitu dengan cara Pemutusan Kontrak. (8) Materi Pembahasan Rapat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut : a. Meneliti permasalahan yang menyebabkan kegiatan terlambat ; b. Membahas usaha-usaha untuk mengejar keterlambatan yang mana usahausaha tersebut harus sudah disepakati bersama dan kontraktor harus membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kesepakatan tersebut; c. Menentukan target Uji Coba Kemampuan dalam waktu tertentu dengan menyebutkan uraian pekerjaan yang harus dikerjakan dan prestasi kerja yang harus dicapai ; d. Membuat jadwal pelaksanaan Uji Coba Kemampuan dan program secara detail dan lengkap dengan data-data pendukungnya : 1) Volume sisa pekerjaan yang dominan ; 2) Sumber material yang akan diajukan antara lain : (a) Jenis material dengan menunjukkan lokasi dan volume ; (b) Jadwal pendatangan material sampai pada lokasi pekerjaan. 3) Peralatan yang harus didatangkan ke lokasi : (a) Jenis alat, tipe alat dan jumlah ; (b) Jadwal pendatangan alat sampai pada lokasi pekerjaan. e. hasil dari Rapat Pembuktian tersebut harus dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh PA/KPA selaku PPK. (9) Hal–hal yang dilakukan dalam Uji Coba Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagai berikut : a. Selama Uji Coba Kemampuan PA/KPA selaku PPK bersama PPTK melakukan pemantauan terhadap kegiatan kontraktor.


70

b. Apabila sebelum jangka waktu uji coba kemampuan berakhir ada tendensi menunjukkan hasil yang tidak sesuai kesepakatan, PA/KPA selaku PPK mengeluarkan surat peringatan dengan tembusan kepada : 1) Kepala SKPD ; 2) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan ; 3) Konsultan Supervisi. c. Apabila dapat dipastikan bahwa Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Dokumen Kontrak, maka Tim dapat merekomendasikan : 1) Three Partieds Agreement ; 2) Termination (pemutusan Kontrak).

Paragraf 1

Hak dan Tanggung Jawab para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak Pasal 94 (1)

Setelah penandatangan kontrak, PA/KPA selaku PPK dibantu PPTK segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

(2)

Pemeriksaan lapangan dapat didampingi pelaksana pengawasan teknis atau konsultan pengawas.

(3)

Penyedia barang/jasa dapat mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis dengan persetujuan dari PA/KPA selaku PPK berdasarkan ketentuan dalam kontrak.

(4)

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimkasud pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak dan/atau dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PA/KPA selaku PPK.

Paragraf 2

Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Kerja Pasal 95 (1)

Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut : a. PA/KPA selaku PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jas; b. Untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak; c. Untuk Usaha Non Kecil dan penyedia jasa konsultan, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak. d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan: 1) 20 % (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama;atau 2) 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak

(2)

Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PA/KPA selaku PPK.

(3)

Dalam hal PA/KPA selaku PPK memberikan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemberiannya dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.

(4)

Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi dengan model “back to back guarantee”.


71

(5)

Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu : a. 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama; atau b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.

(6)

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan (monthly certificate) atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kontrak Untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu Pasal 96 Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut: a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah: 1) Penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar; 2) Konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar; 3) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak; 4) Penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.

Paragraf 4

Keadaan Kahar Pasal 97 (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosial; d. Pemogokan; e. Kebakaran; dan/atau f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.


72

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Paragraf 5

Penyesuaian Harga Pasal 98 (1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; b. Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; c. Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut: a. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; b. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran; c. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; d. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; e. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. (3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+........) Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dan sebagainya;


73

Penjumlahan a+b+c+d+.....dan seterusnya adalah 1,00. Bn,Cn,Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan; Bo,Co,Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak. (4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait. (5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. (6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. (7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) + ...... dan seterusnya; Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 6

Perubahan Kontrak Pasal 99 (1)

Addendum/perubahan kontrak yang mengakibatkan perpanjangan waktu, menambah dan/atau mengurangi pekerjaan dan perubahan nilai kontrak dari kontrak awal disampaikan kepada Bupati sebelum dilaksanakan.

(2)

Untuk memudahkan Penelitian Pelaksanaan Kegiatan diangkat Panitia Peneliti Kontrak dibawah koordinasi Bagian Ekonomi Pembangunan dengan struktur sebagai berikut : Ketua : Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretaris : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Anggota : 1. Bagian Ekbang 2. Bagian Hukum dan Ortal 3. SKPD bersangkutan/terkait

(3)

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Berdasarkan rekomendasi Panitia Peneliti Kontrak, PA/KPA selaku PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi : a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. Mengubah jadwal pelaksanaan e. Penyesuaian harga (eskalasi) hanya dapat dilakukan terhadap kontrak tahun jamak dan setelah ada ketetapan dari Menteri Keuangan.

(4)

Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan : a. Tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan b. Tersedianya anggaran.

(5)

Perintah perubahan pekerjaan atau “Contract Change Order (CCO)” tertulis diterbitkan oleh PA/KPA selaku PPK kepada penyedian jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.


74

(6)

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

(7)

Isi CCO sebagaimana diamksud pada ayat (5) pada dasarnya antara lain meliputi : a. Uraian perubahan-perubahan dalam pekerjaan baik penambahan, pengurangan, maupun penghapusan dengan lampiran daftar kuantitas dan harga yang direvisi untuk menampung perubahan tersebut; b. Catatan-catatan lain tentang kemungkinan adanya penyesuaian satuan pekerjaan, waktu pelaksanaan yang harus dievaluasi sebelum dituangkan ke dalam addendum kontrak.

(8)

Dari hasil rapat evaluasi maka dibuatkan surat persetujuan untuk perubahan tersebut dan dibuatkan Berita Acara tambah kurang serta addendumnya.

Paragraf 7

Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pasal 100 (1)

Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.

(2)

Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.

(3)

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa : a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara; b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; c. Membayar denda dan ganti rugi kepada daerah; d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

(4)

PA/KPA selaku PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

(5)

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna barang/jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6)

Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(7)

Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak. Bagian Kesebelas Serah Terima Pekerjaan Pasal 101

(1)

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan surat tagihan pembayaran dan penyerahan pekerjaan secara tertulis kepada PA/KPA selaku PPK.


75

(2)

PA/KPA selaku PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dielesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

(3)

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA selaku PPK berwenang : a. Meneliti kebenaran materil surat-surat bukti pihak Penagih/Penyedia Barang/Jasa; b. Menguji kualitas dan kuantitas (volume) pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang secara administrasi dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, yang pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana pengawasan teknis; c. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan kontrak; d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan kontrak pada kode kegaiatan dan rekening yang bersangkutan.

(4)

PA menugaskan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

(5)

PA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

(6)

Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.

(7)

Masa pemeliharaan minimal unuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melalui tahun anggaran.

(8)

Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi dengan sistem back to back guarantee.

(9)

Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, maka dilakukan serah terima pekerjaan tahap II (FHO) antara penyedia barang/jasa dengan Pengguna Anggaran.

(10) Berdasarkan serah terima pekerjaan tahap II (FHO) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka PA/KPA selaku PPK mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa. (11) PA menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Bupati. Pasal 102 (1)

PA wajib melaporkan hasil pengadaan barang/jasa yang termasuk klasifikasi belanja modal konstruksi dan non fisik kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi Pembangunan dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Perlengkapan guna dicatat dalam daftar barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2)

Terhadap pengadaan barang/jasa yang termasuk klasifikasi belanja modal pengadaan barang dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Perlengkapan dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.


76

Bagian Keduabelas Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Pasal 103 (1)

Dalam rangka pembayaran atas pelaksanaan suatu kegiatan/paket pekerjaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPKeu-SKPD.

(2)

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. SPP uang Persediaan (SPP-UP) b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan d. SPP Langsung (SPP-LS)

(3)

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja dan,

(4)

Rekomendasi kemajuan dan kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan. Pasal 104

(1)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui PA-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.

(2)

PPKeu-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan memverifikasi kesesuaiannya dengan SPD dan DPA/DPPA/DPPAL-SKPD untuk diterbitkan rancangan SPM atau surat penolakan penerbitan SPM.

(3)

Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan sekali dalam setahun pada awal tahun anggaran.

(4)

Uang Persediaan untuk membiayai pengeluaran belanja diambil maksimal 20 % dari pagu anggaran SKPD diluar belanja modal dan disesuaikan dengan kebutuhan belanja SKPD serta tidak melebihi pagu anggaran.

(5)

Uang Persediaan tersebut tidak digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan melalui pembayaran langsung (SPP-LS).

(6)

Pengajuan SPP-UP dalam rangka pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib didasarkan pada rancangan anggaran kas SKPD/Unit Kerja yang telah disahkan menjadi anggaran kas pemerintah daerah. Pasal 105

Ketentuan mengenai batasan pemberian uang persediaan kepada SKPD/Unit Kerja diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Pasal 106 (1)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui PA-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.


77

(2)

PPKeu-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan memverifikasi kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD untuk diterbitkan rancangan SPM atau surat penolakan penerbitan SPM.

(3)

Pengajuan SPP-GU dilakukan pada saat uang persediaan yang terpakai telah dipertanggungjawabkan minimal 90 % dan dilakukan pengesahan atas surat pertanggungjawaban (SPJ).

(4)

Jumlah uang yang diajukan melalui SPP-GU dalam rangka pengisian kembali uang persediaan sejumlah nilai rincian obyek belanja yang dikeluarkan.

(5)

Dalam hal sisa SPD tidak mencukupi untuk pengisian kembali uang persediaan sejumlah nilai rincian obyek belanja yang dikeluarkan, maka SPP-GU dapat diajukan sebesar nilai sisa SPD yang ada. Pasal 107

(1)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui PA-SKPD dalam rangka memintakan tambahan uang pada saat terdapat pengeluaran untuk kegiatan mendesak yang mengakibatkan saldo uang persediaan tidak cukup untuk membiayainya.

(2)

Kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebelum jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud tiba (premateur).

(3)

PPKeu-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang.

(4)

Bendahara pengeluaran dalam mengajukan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang.

(5)

Rencana perkiraan pengeluaran yang matang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diformulasikan ke dalam rencana kerja harian untuk kegiatan berkenaan.

(6)

Jumlah dana yang dimintakan di dalam SPP-TU berasal dari rekening pengeluaran belanja yang dapat diberikan dengan persediaan.

(7)

Jumlah dana yang dimintakan di dalam SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipertanggungjawabkan secara tersendiri.

(8)

Tambahan uang persediaan dapat diberikan paling banyak sebesar sisa anggaran kas yang akan dibayar dengan uang persediaan.

(9)

Dalam hal telah dilakukan tambahan uang, dan ternyata uang tersebut tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisanya wajib disetorkan kembali ke rekening umum kas daerah.

(10) Kabag Keuangan selaku PPKD melalui kuasa BUD dapat menerbitkan SPD khusus tambah uang sebagai dasar pengajuan SPP-TU oleh SKPD/Unit Kerja. (11) Besaran tambah uang (SPP-TU) yang diajukan Pengguna Anggaran harus berdasarkan persetujuan PPKD. Pasal 108 (1)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui PPKeu-SKPD dalam rangka pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan kontrak/SPK.


78

(2)

Pembayaran langsung pada pihak ketiga dilakukan melalui pengajuan SPP-LS.

(3)

Pembayaran beban belanja barang/jasa dikelola oleh bendahara pengeluaran.

(4)

Penerbitan dan pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari : a. Salinan SPD b. Surat pengantar SPP-LS c. Ringkasan SPP-LS d. Rincian SPP-LS e. Lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS f. Surat Perintah Membayar (SPM-LS)/Surat Pernyataan PA (gaji dan tunjangan) g. Pemberitahuan Pungutan Pajak h. Dokumen-dokumen terkait

(5)

Dokumen-dokumen terkait SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h antara lain : a. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA selaku PPK dengan pihak ketiga/rekanan. Tanda tangan bermaterai dan cap basah serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga/rekanan; b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) dan fotocopy NPWP Perusahaan; c. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga/rekanan dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA dan lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran; d. Berita acara pembayaran denda keterlambatan pekerjaan ditandatangani oleh PPTK dan pihak ketiga/rekanan (apabila pekerjaan mengalami keterlambatan); e. Foto/buku/dokumentasi/tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan f. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. Bagian Ketigabelas Surat Perintah Membayar (SPM) Pasal 109

(1)

Dalam hal ini dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka PPKeu-SKPD segera menyiapkan rancangan surat penolakan penerbitan SPM.

(2)

PA wajib melakukan otorisasi rancangan surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi surat penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen SPP diterima.

(3)

Dalam hal dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dinyatakan lengkap dan sah, maka PA-SKPD segera menyiapkan rancangan SPM.

(4)

PA wajib melakukan otorisasi rancangan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi SPM paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPP diterima.

(5)

Berdasarkan SPM dan surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), PPKeu-SKPD membuat register SPM dan register penolakan penerbitan SPM.

(6)

Dalam hal PA berhalangan tetap, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

(7)

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menandatangani kontrak dan yang menerima atau mengeluarkan uang serta ditetapkan dengan surat tugas dengan dilampiri spesimen tanda tangan.


79

Pasal 110 SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 dapat dibedakan sesuai dengan jenis SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, yaitu : a. SPM Uang Persediaan (SPM-UP) b. SPM Ganti Uang (SPM-GU) c. SPM Tambahan Uang (SPM-TU);dan d. SPM Langsung (SPM-LS) Pasal 111 (1)

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PA dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup : a. Registrasi SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LSM; dan b. Register surat penolakan penerbitan SPM

(2)

Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKeu-SKPD.

(3)

Dalam melakukan penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKeu-SKPD wajib memperhatikan jumlah pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia serta di dukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 112

(1)

SPM yang telah diotorisasi oleh PA diajukan kepada BUD/kuasa BUD dengan dilengkapi dokumen SPM dalam rangka penerbitan SP2D.

(2)

Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis masing-masing SPM, yaitu meliputi : a. Dokumen SPM-UP b. Dokumen SPM-GU c. Dokumen SPM-TU d. Dokumen SPM-LS

(3)

Dokumen SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.

(4)

Dokumen SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA; b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

(5)

Dokumen SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA pada Sekretaris Daerah.

(6)

Dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi : a. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA; dan b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 113

Setelah tahun anggaran berakhir PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.


80

Bagian keempatbelas Surat Perintah Pencairan Dana Pasal 114 (1)

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan PA/KPA dengan tujuan pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau sah, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah SPM diterima, melalui BUD/kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D disertai keterangan alasan penolakan.

(3)

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah maka paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterima, BUD melalui Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(4)

Dalam rangka pembayaran atas pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui pembayaran langsung (SPM-LS) , SP2D disetujui oleh BUD/ Kuasa BUD.

(5)

Berdasarkan SP2D dan surat penolakan penerbitan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kuasa membuat register SP2D dan register penolakan penerbitan SP2D.

(6)

Dalam hal kuasa BUD berhalangan, PPKD selaku BUD menunjuk pejakabt dilingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku Kuas BUD. Penunjukan Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7)

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan surat tugas dilampiri dengan spesimen tanda tangan. Pasal 115

Penerbitan SP2D bersifat spesifik yang berarti satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM. Pasal 116 (1)

Dalam hal SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 adalah telah diterima oleh PA/KPA, maka PA/KPA menyerahkan SP2D dinyatakan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicatat pada dokumen penatausahaan.

(2)

Dokumen penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Buku Kas Umum Pengeluaran; b. Buku Pembantu Simpanan Bank; c. Buku Pembantu Pajak; d. Buku Pembantu Panjar; e. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek. Bagian Kelimabelas Pelaksanaan Belanja untuk Pengadaan Uang Persediaan (UP) Pasal 117

(1) (2) (3)

Untuk dapat menggunakan Uang Persediaan (UP) dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan, PPTK mengajukan permohonan dana dengan mengisi rincian belanja kepada PA/KPA. PA/KPA memverifikasi rincian belanja yang telah lolos verifikasi. PA/KPA membuat memo persetujuan atas rincian belanja yang telah lolos verifikasi.


81

(4)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran guna mengeluarkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan.

(5)

Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Buku Pembantu Panjar.

(6)

PPTK wajib mengarsip dokumen-dokumen yang terkait dengan pengeluaran/penggunaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk diserahkan pada bendahara pengeluaran.

(7)

Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum diserahkan oleh PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dikonfirmasikan dan diklarifikasi terlebih dahulu kepada PA/KPA.

(8)

Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diberikan oleh PPTK.

(9)

Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang lolos verifikasi, dicatat oleh Bendahara Pengeluaran pada : a. Buku Kas Umum Pengeluaran, digunakan untuk mencatat transaksi belanja; b. Buku Pembantu Pengeluaran Perincian Obyek, digunakan untuk mendetailkan item pengeluaran yang dilakukan selama periode bersangkutan; c. Buku Pembantu Kas Tunai, digunakan untuk mencatat saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di Kas Tunai Bendahara Pengeluaran; d. Buku Pembantu Simpanan/Bank, digunakan untuk mencatat saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di rekening Bank Bendahara Pengeluaran; e. Buku Pembantu Panjar, digunakan untuk mencatat jumlah uang yang diberikan sebagai panjar kepada pihak-pihak tertentu yang melaksanakan kegiatan; dan f. Buku Pembantu Pajak, digunakan untuk mencatat PPN yang dibayar pada saat membeli barang atau mencatat PPh yang dipotong pada saat pembayaran gaji pegawai negeri. Bagian Keenambelas Keterlambatan Pekerjaan

Paragraf 1

Surat Teguran Pasal 118 (1)

Apabila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana pekerjaan yang tertuang dalam kontrak, sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat lapangan, maka PA/KPA selaku PPK memberikan surat teguran kepada penyedia barang/jasa.

(2)

Apabila penyedia barang/jasa mengabaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat teguran pertama, maka PA/KPA selaku PPK memberikan surat teguran kedua.

(3)

Apabila penyedia barang/jasa mengabaikan surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan musyawarah antara PA/KPA selaku PPK dengan penyedia barang/jasa guna menyelesaikan permasalahan yang dimaksud.

(4)

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas menyampaikan itemitem atau hal-hal dalam pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam kontrak dan meminta/memerintahkan penyedia barang/jasa untuk menyempurnakan pekerjaannya.


82

(5)

Dalam hal penyedia barang/jasa tetap tidak bersedia menyempurnakan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh PA/KPA selaku PPK, maka PA/KPA selaku PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan memperhatikan masa berlaku dan besarnya jaminan pelaksanaan.

Paragraf 2

Sanksi Pasal 119 (1)

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan/serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak serta sudah menerima surat teguran kedua sampai batas waktu yang ditentukan, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari.

(2)

Apabila denda keterlambatan melampaui jaminan pelaksanaan, maka PA/KPA selaku PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan.

(3)

Terhadap pekerjaan jasa pemborongan, apabila terjadi kegagalan bangunan dalam pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan penelitian terhadap pekerjaan dimaksud oleh tim ahli independen yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(4)

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik pekerjaan dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai hasil penilaian dari tim ahli independent.

(5)

Konsultan pengawas yang tidak cermat dan mengakibatkan kegagalan bangunan atau tidak sesuai dengan hasil perncanaan, dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi yang sesuai dengan hasil penilaian dari tim ahli independent.

(6)

Pelaksana konstruksi yang bekerja tidak sesuai dengan perencanaan dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan kegagalan bangunan dikenakan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sesuai hasil penelitian dari tim ahli independent terhitung sejak hari penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(7)

Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam kontrak. Bagian Ketujuhbelas Penyelesaian Perselisihan Pasal 120

Apabila terjadi perselisihan antara PA/KPA selaku PPK dengan penyedia barang/jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah atau pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB VII PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 121 (1)

PA/KPA selaku PPK wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelola serta membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD.


83

(2)

PA/KPA selaku PPK wajib menyelenggarakan penatausahaan barang yang dikuasainya dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan.

(3)

PA/KPA selaku PPK bersama dengan PPTK dan Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib, sehingga setiap saat dapat diketahui : a. Keadaan/perkembangan fisik proyek; b. Jumlah uang/dana anggaran yang masih tersedia; c. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya; d. Penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri dan luar negeri; e. Akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang sedang dalam pengerjaan; f. Bahwa kontrak pengadaan barang/jasa yang telah dibuatnya tidak melampaui batas lokasi anggaran sesuai rekening yang tersedia dalam DPA.

(4)

Dalam pekerjaan pemborongan PA/KPA selaku PPK wajib membuat buku harian secara tertib dan teratur. Pasal 122

(1)

PPKD berkewajiban menyelenggarakan tata pembukuan Anggaran Daerah.

(2)

Kepala Bagian Perlengkapan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan barang dan/atau kekayaan milik daerah dan melaporkan pertambahan ataupun pengurangan kekayaan atau aset daerah kepada Kepala Daerah yang ditembuskan kepada PPKD.

(3)

Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan berkewajiban menyelenggarakan pengendalian dan pelaporan fisik dan keuangan Belanja Langsung.

(4)

Pengguna Anggaran berkewajiban menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut keuangan daerah/barang milik daerah terutama mengenai pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa atau pemborongan/pembelian dan sebagainya.

(5)

Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 123

(1)

Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD berkewajiban menyampaikan bahan/laporan untuk tata pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Bupati melalui PPKD dan Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan.

(2)

Dalam hal/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kekeliruan, maka PPKD dan/atau Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan segera memberitahukan kepada Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD yang mengirimkan bahan/laporan tersebut.

(3)

Orang atau Badan yang menerima pembayaran dari Pemerintah Daerah tanpa hak dan/atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan/atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan/atau tidak benar, dapat dituntut menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.


84

Pasal 124 (1)

Hasil dari kegiatan yang telah selesai dan sesuai dengan perencanaan serta spesifikasi teknis yang ditetapkan, selanjutnya dikelola oleh SKPD/Unit Kerja yang membutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(2)

SKPD/Unit Kerja yang menerima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengurus dan memanfaatkan hasil kegiatan dimaksud sehingga dapat dicapai sasaran fungsional sesuai dengan DPA yang bersangkutan.

(3)

Hasil pencapaian sasaran fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, sebagai bahan evaluasi dan kajian strategi kebijaksanaan pembangunan daerah selanjutnya. Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Pembinaan dan Pengukuran Kinerja Pasal 125 (1)

Bupati melaksanakan pembinaan secara konsisten terhadap kinerja pelaksanaan Belanja Daerah dengan melakukan penilaian kapasitas dan kapabilitas manajemen untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan pelaksanaan Belanja Daerah.

(2)

PA berkewajiban melaksanakan pembinaan secara konsisten terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

(3)

Pembinaan terhadap penyedia barang/jasa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi kinerja penyedia barang/jasa.

(4)

Sistem informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi penilaian kinerja penyedia barang/jasa menurut ketetapan waktu penyelesaian pekerjaan dan kualitas pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pengembangan potensi kemampuan/keahlian/kualifikasi bagi penyedia barang/jasa.

Pasal 126 (1)

Bagian Ekonomi dan Pembangunan mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua personil pengelola kegiatan di lingkungan SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya agar peraturan Bupati ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

(2)

PA/KPA selaku PPK bertanggungjawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.

(3)

PA/KPA selaku PPK wajib membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan perizinan dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil.

(4)

PA/KPA selaku PPK dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


85

Pasal 127 (1)

PA/KPA selaku PPK beserta personil pengelola kegiatan di lingkup tugasnya dinilai kinerja/prestasi kerjanya oleh Bupati.

(2)

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan capaian dari keadaan semua terhadap faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

(3)

Dalam rangka penilaian kinerja/prestasi kerja atas pelaksanaan kegiatan, personil pengelola kegiatan pada SKPD/Unit Kerja wajib menyusun indikator kinerja dan mengisi capaian indikator kinerja dimaksud.

Paragraf 2

Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Pasal 128 (1)

Untuk mendukung kelancaran dan ketepatan sasaran pelaksanaan kegiatan pembangunan maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Langsung.

(2)

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan; b. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat dinilai, untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya; c. Menghindari terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, dana maupun kekayaan milik daerah, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

(3)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh : a. Bupati Kuantan Singingi melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan; b. PA/KPA selaku PPK ; c. PPKD; d. Inspektur.

(4)

Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PA bertugas : a. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh KPA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; b. Melakukan pengawasan kegiatan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Bupati; c. Mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

(5)

Hasil Pengawasan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dilakukan : a. Pelaporan administrasi keuangan dan administrasi fisik pada setiap kegiatan proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada minggu pertama pada setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati melaui Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan;


86

b. Pengiriman tembusan kontrak kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Inspektorat selaku pengawas internal di lingkungan Pemerintah Daerah. (6)

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PPKD dan PA berkewajiban : a. Melakukan verifikasi serta pengujian terhadap efektifitas, efisiensi pelaksanaan operasional, efisiensi penggunaan dana dengan berpedoman pada DPA, Lembar Rincian Anggaran Kegiatan dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Mengadakan pengujian atas SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan memperhatikan batas biaya, tolak ukur dan batas biaya jenis pengeluaran, dalam tiap tolak ukur yang tercantum dalam DPA dan hal-hal kelengkapan pembuktian maupun kebenaran tagihan.

(7)

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur bertugas : a. Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan umum Pemerintah Daerah; b. Melakukan pengawasan kepada para Pengguna Anggaran dan Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan serta Pelaksana Pengawasan Teknis di lingkungan SKPD/Unit Kerja dan menugaskan kepada aparat pengawas fungsional untuk melakukan perintah sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menampung pengaduan masyarakat mengenai masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Belanja Daerah, dan mengambil langkah-langah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya; d. Mengadakan pemeriksaan pelaksanaan anggaran; e. Menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

(8)

Tugas mengadakan pemeriksaan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi : a. Mengadakan penelitian terhadap Surat Pertanggungjawaban dengan memperhatikan Lembar Rincian Anggaran Kegiatan, DPA dan bahan-bahan lainnya; b. Mengadakan pengujian terhadap efektifitas, efisiensi pelaksanaan operasional, efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Mengadakan pemeriksaan berkenaan dengan pelaksanaan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri. Pasal 129

(1) (2)

PA melaksanakan pengawasan melekat dan meningkatkan kinerja pengelolaan Belanja Daerah di lingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing. Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. Struktur, bagian organisasi dan hubungan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas; b. Rincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis sebagai pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan; c. Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan beserta sasaran yang harus dicapai; d. Prosedur mekanisme kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan; e. Pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat monitoring dan evaluasi bagi atasan guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sumber daya;


87

f. Pembinaan sumber daya manusia secara terus menerus berkesinambungan, agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu dengan baik melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentiangan tugasnya. (3)

Aparat pengawasan fungsional menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran, pemborosan dan penyimpangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

(4)

Aparat pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Inspektorat selaku pengawas internal di lingkungan pemerintah daerah.

Paragraf 3

Tindak Lanjut Pengawasan Pasal 130 (1)

Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

(2)

Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

(3)

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.

(4)

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

(5)

Pihak yang terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan, maka : a. Dikenakan sanksi administrasi; b. Dikenakan tuntutan ganti rugi; dan/atau c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana.

(6)

Perbuatan atau tindakan Pengguna Anggaran dan Pelaksana Pengawasan Teknis yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan kolusi, kecurangan atau tindak pidana korupsi dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

(7)

Atas perbuatan atau tindakan yang dapat dimasukkan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pangadaan barang/jasa pemerintah yang diikutinya.

(8)

Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan apabila dinyatakan merugikan keuangan Negara yang bersangkutan harus mengganti kerugian tersebut sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(9)

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan kepada : a. Bupati; b. Inspektur; c. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang/jasa yang bersangkutan; d. Asosiasi perusahaan/profesi yang menerbitkan sertifikat penyedia barang/jasa.


atas

88

BAB VIII LAPORAN KEGIATAN Bagian Kesatu Laporan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Pasal 131 Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Langsung guna memberi informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah dan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah, maka wajib disusun laporan sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Fisik/Output dan Keuangan 1. PA/KPA selaku PPK kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik menyampaikan laporan perkembangan fisik/output maupun keuangan serta permasalahan setiap bulan dengan mengacu pada DPA-SKPD kepada Bupati u.p Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan tembusan kepada : a) Inspektorat ; b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; c) Bagian Keuangan. Selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menghimpun laporan kegiatan Laporan Realisasi Fisik/Output dan Keuangan bulanan. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama satu periode waktu.

bentuk

4. Laporan Realisasi Fisik/Output dan Keuangan bulanan disampaikan selambatlambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Bagian Kedua Laporan Capaian Kinerja Pasal 132 (1)

Setiap SKPD/Unit Kerja wajib membuat laporan capaian kinerja kegiatan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA ditembuskan kepada Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

(2)

Laporan capaian kinerja kegiatan merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dan target yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

(3)

Laporan capaian kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah.

Pasal 133 (1)

Laporan Akhir Kegiatan Setelah kegiatan dimasing-masing SKPD selesai dilaksanakan, PA/KPA selaku PPK membuat Laporan Akhir Kegiatan kepada Bupati Kuantan Singingi dengan tembusan : a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;


89

b) Inspektur Inspektorat ; c) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah; d) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Laporan Akhir Kegiatan berisi uraian tentang tahapan kegiatan yang meliputi : a) Pendahuluan ; b) Tujuan ; c) Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan ; d) Tolok Ukur Kinerja ; e) Output ; f) Outcome. (2)

Khusus Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi : 1. Untuk keperluan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dibuat buku harian, mingguan dan bulanan. Segala peristiwa dan kejadian yang penting dilapangan direkam dalam laporan tersebut untuk dipergunakan sebagai pegangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan lebih lanjut ; 2. Buku Harian/Laporan Harian ; Kontraktor mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyimpan buku harian yang berisi hal-hal sebagai berikut : (1) Kuantitas dan macam bahan yang ada dilapangan ; (2) Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan/atau ketrampilannya ; (3) Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia ; (4) Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan ; (5) Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan ; (6) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan ; (7) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis dan kelambatan pekerjaan dibanding dengan rencana serta upaya pemecahannya. Buku harian dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh pelaksana lapangan kontraktor, diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Lapangan, Distribusi Buku Laporan Harian diatur sebagai berikut : (a) Asli untuk PA/KPA selaku PPK ; (b) Lembar kedua untuk PPTK ; (c) Lembar terakhir untuk kontraktor. 3. Laporan Mingguan Laporan mingguan dibuat oleh kontraktor atau Konsultan Pengawas setiap minggu yang berisikan rangkuman dari laporan harian dan berintikan jenis dan kemajuan fisik kumulatif pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal- hal atau kejadian-kejadian penting perlu ditonjolkan. 4. Laporan bulanan Kontraktor atau Konsultan Pengawas juga harus membuat laporan bulanan yang berisikan kemajuan fisik kumulatif bulanan dan rekapitulasi laporan mingguan dan hal-hal serta kejadian-kejadian penting yang timbul dalam bulan bersangkutan. 5. Untuk mencegah timbulnya perbedaan pendapat dengan kontraktor, PA/KPA bersama PPTK sebelum menandatangani semua laporan yang dibuat oleh kontraktor wajib meneliti dengan cermat kebenaran laporan tersebut. Laporan tersimpan rapi dan setiap berkas disusun secara teratur sesuai dengan tanggal dan bulan laporan sehingga dapat dicari dengan mudah setiap saat diperlukan.


90

Bagian Ketiga Papan Nama Kegiatan Pasal 134 (1) Pada setiap kegiatan konstruksi wajib dipasang papan nama kegiatan sebagai informasi kepada masyarakat yang memuat hal-hal antara lain : a. Nama kegiatan; b. Nilai kegiatan; c. Sumber Dana; d. Nama Pelaksana; e. Jangka Waktu Pelaksanaan; f. Volume Kegiatan; g. Lain–lain informasi yang diperlukan. (2) Selain papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kegiatan konstruksi bangunan baru harus dipasang prasasti yang memuat tentang pelaksana kegiatan/pemborong yang terbuat dari batu alam.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 135 (1)

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 138 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka jangka waktu penyelesaian pekerjaan paling lambat tanggal 19 (sembilan belas) Desember tahun anggaran berkenaan.

(2)

Apabila pada tanggal 19 (sembilan belas) Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, maka jangka waktu penyelesaian pekerjaan dimajukan menjadi tanggal saat hari kerja terakhir sebelum tanggal 19 (sembilan belas) Desember.

(3)

Dalam hal penyedia barang/jasa sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud, maka penyedia barang/jasa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan dan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

(4)

Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

(5)

Apabila penyedia barang/jasa belum memenuhi seluruh kewajiban penyelesaian pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SPK/Kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan, maka Pengguna Anggaran mengakhiri SPK/Kontrak pengadaan barang/jasa secara sepihak.


91

Pasal 136 Kelengkapan administrasi sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Barang/Jasa dan Pengawasan Pelaporan Dana Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 137 Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 138 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal November 2012 BUPATI KUANTAN SINGINGI,

dto H. S U K A R M I S

Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal November 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Dt0 Drs. H. MUHARMAN, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19570901 197701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 N0M0R:


92

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Recommend Documents