RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR ………… TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan Pasal 126 dan 127 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kecamatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
1
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 70); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom ;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN M E M U T U S K A N : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN , PENGGABUNGAN KECAMATAN
2
SERUYAN TENTANG PENGHAPUSAN DAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan dengan:
Daerah
ini
yang
dimaksud
a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Daerah adalah Kabupaten Seruyan. c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. d. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan. e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. g. Kepala Kecamatan disebut camat. h. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah kecamatan. i. Kepala Kelurahan disebut Lurah. j. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
k. Badan Permusyawatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawatan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. l. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan dan/atau memberikan status kecamatan baru pada wilayah tertentu yang memenuhi persyaratan hasil pemekaran wilayah Kecamatan yang telah ada. m. Pemekaran adalah tindakan membagi 1 (satu) kecamatan yang sudah ada menjadi 2 (dua) atau lebih kecamatan baru yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ; n. Penggabungan Kecamatan adalah tindakan menggabungkan 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi 1 (satu) Kecamatan. o. Penghapusan Kecamatan adalah tindakan mencabut status sebagai kecamatan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan.
BAB II PEMBENTUKAN Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Pasal 2 Tujuan pembentukan kecamatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui : a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat; b. Percepatan Pertumbuhan kehidupan demokrasi; c. Percepatan Perekonomian; d. Percepatan Kecamatan;
Pelaksanaan Pengelolaan
4
Pembangunan Potensi
Wilayah
e. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban; f. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan dan antar Kecamatan dengan Desa/Kelurahan.
Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 3 (1) Pembentukan Kecamatan harus syarat-syarat sebagai berikut :
memenuhi
a. Jumlah Penduduk minimal 5.000 (lima ribu) jiwa. b. Luas Kecamatan minimal 12,5 Km2. c. Jumlah Desa / Kelurahan minimal 4 (empat) Desa dan/atau Kelurahan. (2) Pembentukan Kecamatan harus aspek-aspek sebagai berikut :
memperhatikan
a Karakteristik masyarakat : yaitu perubahan perilaku nilai-nilai sosial masyarakat yang menerima kemajemukan, lebih dinamis, dan berkembangnya perekonomian masyarakat; b. Letak : yaitu keterjangkauan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pemberian pelayanan serta pembinaan masyarakat; c. Prasarana dan sarana : yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan/transportasi, komunikasi, pendidikan, pemasaran perdagangan, dan prasarana fisik Pemerintahan serta fasilitas umum lainnya yang memadai. d. Sosial Budaya : yaitu terdapatnya kesamaan-kesamaan kehidupan sosial dapat terjamin kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama, keharmonisan interaksi adat-istiadat serta tertib sosial lainnya.
5
Pasal 4 (1) Pembentukan Kecamatan harus berdasarkan pertimbangan kemampuan daerah dan pertimbangan lainnya. (2) Pembentukan Kecamatan harus wilayah Kabupaten Seruyan.
berada
dalam
BAB III PEMEKARAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN Pasal 5 (1) Mekanisme Pemekaran, Penggabungan Kecamatan berikut :
Penghapusan dan adalah sebagai
a. Ada keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah; b. Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan harus melalui penelitian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; c. Usul Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan disampaikan kepada Bupati dengan dilampirkan hasil penelitian untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku; d. Sebelum suatu wilayah kecamatan dimekarkan, dihapus dan/atau digabungkan harus disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kecamatan tersebut; (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, dibentuk Tim Penelitian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6
Pasal 6 Kecamatan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 dapat dihapus dan/atau digabung menjadi satu dengan kecamatan lain.
Pasal 7 Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan Kecamatan Peraturan Daerah.
Penghapusan dan ditetapkan dengan
BAB IV PENETAPAN NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH Pasal 8 Didalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan harus disebut Nama, Luas Wilayah, Batas Wilayah, Jumlah desa dan/atau kelurahan, Jumlah Penduduk, Sarana dan prasarana dan Ibu Kota Kecamatan dengan melampirkan Peta Wilayah Kecamatan.
Pasal 9 (1) Penetapan Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan bersama antara Camat, Kepala Desa dan/atau Lurah yang bersangkutan dengan memasang atau menetapkan tanda batas wilayah. (2) Pemasangan atau Penetapan tanda batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disaksikan oleh Bupati, DPRD atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat berita acara.
7
Pasal 10 Perubahan Nama, Luas Wilayah, Batas Wilayah, Ibukota Kecamatan dan Peta Wilayah Kecamatan yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD.
BAB V SANKSI DAN PELANGGARAN Pasal 11 (1) Tanda batas wilayah yang telah dipasang dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 9 harus tetap dipelihara dan tidak boleh dirubah atau dipindah secara sepihak. (2) Barang siapa dengan sengaja merusak, merubah atau memindah tanda batas wilayah kecamatan yang telah dipasang atau ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
BAB VI KEWENANGAN KECAMATAN Pasal 12 (1) Kewenangan Kecamatan mencakup seluruh kewenangan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan. (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 13 (1) Untuk kelancaran Penyelengaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya Pembentukan Kecamatan yang baru, pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Segala biaya yang berhubungan dengan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9
Pasal 15 Peraturan Daerah ini tanggal ditetapkan.
mulai
berlaku
sejak
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.
Disahkan di Pada tanggal
: Kuala Pembuang : 2005
BUPATI SERUYAN
DARWAN ALI Diundangkan di : Kuala Pembuang Pada tanggal : 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN
Drs. H. DJONI ARDI Pembina Tingkat I NIP. 530 003 915 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2005 NOMOR …………… SERI …………
10
LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN/PEMASANGAN TANDA BATAS WILAYAH KECAMATAN
Pada hari ini ……………………… tanggal …………………… bulan …………………… tahun …………………… bertempat di ……………………………… desa/kelurahan ………………………… Kecamatan ………………………………… Kabupaten Seruyan, telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan batas wilayah antara Kecamatan …………………………… dengan Kecamatan ………………………………, dengan keterangan batas sebagai berikut : Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah
utara berbatasan dengan Selatan berbatasan dengan Barat berbatasan dengan Timur berbatasan dengan
Demikian berita acara sebagaimana mestinya.
ini
: : : :
dibuat
…………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… untuk
dapat
dipergunakan
Ditetapkan di : ……………………………………… Pada tanggal : ………………………………………
CAMAT …………………………………………
CAMAT …………………………………………
NAMA LENGKAP NIP. ……………………………………
NAMA LENGKAP NIP. ……………………………………
DISAKSIKAN OLEH : 1. NAMA : …………………………… JABATAN : …………………………… TANDA TANGAN : …………………………… 2. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
: …………………………… : …………………………… : ……………………………
3. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
: …………………………… : …………………………… : ……………………………
4. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
: …………………………… : …………………………… : ……………………………
11
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR ……… TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN I. Penjelasan Umum Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menghadapi perkembangan daerah dan dinamika masyarakat serta untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapka peraturan daerah ini yang merupakan petunjuk teknis dalam melakukan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan kecamatan.
II. Penjelasan Pasal Demi Pasal Pasal 1 s/d 8 Cukup jelas Pasal 9 Sebelum menetapkan batas wilayah kecamatan agar terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan Camat, Lurah , dan/atau Kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat dari masing-masing desa/kelurahan yang berbatasan. Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Sanksi pelanggaran dapat berupa ancaman Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Pasal 9 s/d 15 s Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2005 NOMOR ……… SERI ………
12
13
