Republik Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN DALAM USDRP
DISAMPAIKAN OLEH: DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH BAPPENAS
PADA: LAUNCHING PROYEK URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP) JAKARTA, 24 JULI 2006
PERKEMBANGAN PERKOTAAN
Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35,9 % pada tahun 1995 menjadi 48,3 % pada 2005. Pada Tahun 2025 diperkirakan 68,3 % penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. Terkonsentrasinya Pembangunan Perkotaan di Pulau JawaÆ menyebabkan arus urbanisasi ke Jawa, dengan 60% penduduk perkotaan Indonesia berlokasi di Pulau Jawa Konsekuensi dari hal ini Kurang terkendalinya Pembangunan Kota-Kota Berskala Besar dan Metropolitan Æmengancam tingkat keberlanjutan dan kelayakhunian Akibatnya Tidak seimbangnya kemampuan pelayanan perkotaan, secara kuantitas maupun kualitas, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perubahan preferensi yang berkembang akibat peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan
PRIMASI di Indonesia Jml Penduduk (Jiwa) 12,000,000 10,000,000
DKI Jakarta
8,000,000 6,000,000 4,000,000
Surabaya Bandung Medan Semarang Bekasi Malang
2,000,000
Yogyakarta Kediri
Kendari
Bitung
-8
2
12
22
32
42
52
62
TANTANGAN GLOBAL
Kebangkitan kota menengah (secondary cities) di berbagai negara sebagai pusat pertumbuhan baru Tuntutan untuk kota Besar dan Metropolitan untuk memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan Di era otonomi daerah, salah satu parameter keberhasilan dari proses ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di daerahnya. Konsekuensi dari ini Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam pelayanan dasar perkotaan
Agenda Pembangunan 2005 - 2009
Meningkatkan kesejahteraan rakyat
Mewujudkan Indonesia aman dan damai
Mewujudkan Indonesia adil dan demokratis 2005
2006
2007
2008
2009
Arah Pembangunan 2007* Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
PRIORITAS 9
PRIORITAS 8
PRIORITAS 7
PRIORTAS 6
PRIORITAS 5
PRIORITAS 4
PRIORITAS 3
PRIORITAS 2
PRIORITAS 1
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Pengarusutamaan Pembangunan § § § §
Pengarusutamaan partisipasi masyarakat Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan Pengarusutamaan gender Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance)
* Sumber: Perpres No. 19 Tahun 2006 tentang RKP 2007
TEMA PEMBANGUNAN
Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Prioritas Pembangunan 2007* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penanggulangan Kemiskinan Peningkaan kesempatan kerja, investasi dan ekspor Revitalisasi pertanian dalam arti luas pembangunan perdesaan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Percepatan pembangunan Infrastruktur Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
* Sumber: Perpres No. 19 Tahun 2006 tentang RKP 2007
Isu Kesenjangan Wilayah
Kesenjangan pertumbuhan antara kota-kota metropolitan dengan kota menengah dan kecil:
Memperlemah keterkaitan antarwilayah Æ sistem perkotaan nasional Interaksi perdagangan menguntungkan Jawa
Kota-kota menghadapi tekanan: penyediaan perumahan, lapangan kerja, pelayanan publik, lingkungan dan kapasitas pembiayaan
KEBIJAKAN PERKOTAAN
Pertama, mendorong percepatan pembangunan kotakota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya. Kedua, mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis. Ketiga, meningkatkan keterkaitan pembangunan antarkota. Keempat, mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
KEBIJAKAN PERKOTAAN
Kelima, mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan. Keenam, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta, dan terutama peningkatan kapasitas fiskal. Ketujuh, peningkatan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana. Semua ini memerlukan adanya keterpaduan dan skala ekonomi tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN • • • • •
Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan secara sinergis. Mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’. Meningkatkan Percepatan Pembangunan Kota-Kota KecilMenengah, terutama di luar Pulau Jawa Mengoperasionalisasikan rencana tata ruang sesuai hirarki perencanaan sebagai acuan sinkronisasi pembangunan Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional;’
MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH
Program-Program yang Terkait dengan Kebijakan Perkotaan Pada RPJM 2004-2009
Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan: Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan agar perkembangannya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah: Tujuan program ini adalah meningkatkan produktivitas, memantapkan fungsi eksternal kota kecil-menengah dan menjadikan kota kecil menengah sebagai kota perantara dari desa-kota besar/metropolitan
Program-Program yang Terkait dengan Kebijakan Perkotaan Pada RPJM 2004-2009
Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota :Tujuan dari program ini adalah mewujudkan keterkaitan antar kota secara hirarkis dalam fungsi dan ekonomi untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional, sehingga mengurangi urban sprawl dan arus urbanisasi ke kota besar/metropolitan Program Penataan Ruang : ditujukan untuk menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan penataan ruang antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang
USDRP dan Kebijakan Perkotaan Nasional Usaha Pemerintah untuk membantu Pemda dalam meningkatkan kualitas pelayanan perkotaan Peluang bagi Pemda untuk meningkatkan profesionalitas dalam manajemen pelayanan publik, tata pemerintahan dan pengadaan
USDRP dan Kebijakan Perkotaan Nasional USDRP harus mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkotaan nasional yang ada dalam RPJMN
• Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional;’ • Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam ‘suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi,’ termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya; • Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan; • Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan;
ISU DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Belum munculnya pemahaman bersama mengenai orinetasi dan paradigma pembangunan perkotaan masa depan Fragmentasi Sektoral dan Fungsional Pelaksanaan Pembangunan Perkotaan Æ efisiensi maupun efektifitas pelaksanaan manajemen perkotaan Konsekuensinya adalah miskoordinasi antar pelaku pembangunan perkotaan di tingkat pusat maupun di daerah ( ex: tumpang tindih kebijakan dan regulasi antar departemen, lemahnya kerjasama antar daerah di kawasan perkotaan skala besar, dll )
Tantangan Ke Depan
Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi antara pelaku pembangunan perkotaan (antar instansi di pusat & pusat-daerah) Partisipasi multistakeholders Prinsip keadilan dan pemerataan (antar kelas, antar wilayah)
KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN Perkotaan merupakan permasalahan yang melibatkan lintas sektor-lintas wilayah Adanya kebutuhan agar aktor di pusat dan/atau didaerah untuk melakukan koordinasi pembangunan perkotaan
KEBUTUHAN : VISI BERSAMA
KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN Koordinasi dan kerjasama akan lebih mudah terjadi apabila visi dan rencana yang dituju merupakan sebuah kesepahaman yang menjadi milik bersama diantara para pelaku pembangunan Koordinasi lahir dari kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi langkah dalam pencapaian visi bersama pembangunan perkotaan
Koordinasi
Æ tools not the main goal
ISU KELEMBAGAAN Pembentukan kelembagaan dalam koordinasi menyesuaikan dengan kebutuhan dari pencapaian tujuan Kelembagaan koordinasi
ProfesionalÆmenjawab permasalahan Transparan dan akuntabel Partisipatif Spesifik Taktis dan Operasional
INTER-MINISTRIAL STEERING COMMITTEE (IMSC)
Proyek USDRP merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak di tingkat pusat dan di daerah. Sehingga dalam pelaksanaanya diperlukan media untuk mengakomodasi Isu lintas sector dan lintas instansi. Untuk mengawal berjalannya proyek ini, dibentuk Tim Pengarah Antar Departemen atau Inter-ministrial Steering Committee (IMSC) yang terdiri dari Bappenas, Departemen PU, Dept. Keuangan dan Departemen Dalam Negeri di tetapkan dalam SK Menteri Bappenas No. 257/MPPN/05/. Tugas dari lembaga ini adalah memberikan arahan dan kebijakan pembangunan perkotaan dan mengkoordinasikan kebijakan/program dari masingmasing departemen terkait dengan USDRP
HARAPAN
IMSC dapat menjadi embrio dan best practices dalam melakukan koordinasi pembangunan perkotaan Pola koordinasi USDRP yang dikembangkan tidak berhenti pada pelaksanaan proyek semata. Akan tetapi merupakan titik awal koordinasi yang lebih makro Pola koordinasi yang dikembangkan oleh pemda diharapkan mengarah kepada bentuk kerjasama dan kemitraan yang lebih luas, baik dengan swasta atau dengan pemerintah daerah yang lain
