KMF 2016
24-27 Agustus 2016
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM : MEMERLUKAN PROSES NASIONALSUB NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG ITERATIVE DAN SINERGIS KLHK – Lembaga Ilmiah
Pembangunan Kota Yang Berketahanan = Peran Koordinasi KLHK =
IPCC KLHK – KEMLU
Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Cirebon, 25 Agustus 2016
NASIONALSUB NASIONAL
UNFCCC
KLHK – BAPPENAS Dirjen PPI. KLHK (2016)
DJPPI : dari skala RW sampai global
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
PERPRES 16/2015
PARIS AGREEMENT,
DNPII
UNFCCC GUIDELINES DLL
KEBIJAKAN/ PROGRAM SALURAN PEMERINTAH
IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
PELAPORAN DAN EVALUASI UNFCCC dan PUBLIK
www.apeksi.or.id
PELAKSANAAN di MASYARAKAT/ AKTUALISASI CSO, DUNIA USAHA, ANGGT MASY
MenLHK – Mainstreaming PI (2016)
DJPPI dalam PermenLHK 18/2015
TARGET M-A (RPJMN-RENSTRA) 2015-2019 “penurunan emisi GRK sekitar 26% pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di 15 daerah rentan”
Integrasi: Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
KLH
Kemen hut
DJPPI sebagai National Focal Point – UNFCCC Perubahan Iklim sebagai instrumen kontrol internasional (MENLHK) Dirjen PPI. KLHK (2016)
• • • • • •
TARGET 2020-2030 (NDC 29 - 41 %)
INSTITUTIONALIZED/ INTERNALISASI MELEMBAGA/PELEMBAGAAN (values, regulation, program, resources, etc)
BPREDD+ +
Program Kerjasama/Kemitraan Internasional (Multilateral, Bilateral dan Regional)
Program Nasional & sub-nasional RAN & RAD-GRK (Mitigasi pre 2020) Dari INDC KE NDC RAN API (Adaptasi) REDD+ Inventarisasi GRK – MRV Pelibattan (peran Non-Party Stakeholders)
1
KMF 2016
24-27 Agustus 2016
PROGRAM PPI BERDASAR RPJMN/RENSTRA KLHK
Peraturan Menteri-LHK Nomor 39/2015 tentang Renstra KLHK KINERJA KEMENTERIAN
SASARAN STRATEGIS
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)
KINERJA PROGRAM
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Meningkatnya efektifitas Persentase penurunan emisi adaptasi dan mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) dari perubahan iklim (S1.P6) sektor kehutanan, gambut dan limbah sebesar 21,7% (S1.P6.IKP) Menurunnya luas areal Luas areal kebakaran hutan kebakaran hutan (S3.P6.1) dan lahan menurun setiap tahun (S3.P6.1.IKP)
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
:
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL
:
Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
II. KEGIATAN
:
PROGRAM KAMPUNG IKLIM
INDIKATOR TARGET
:
700 Program Kampung Iklim di desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim
LOKASI
:
Desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim di 33 Provisi berdasarkan Data SIDIK, KRAPI, dan SIGN MART
Meningkatnya wilayah yang Jumlah wilayah yang memiliki memiliki kapasitas adaptasi kapasitas adaptasi perubahan perubahan iklim (S3.P6.2) iklim meningkat setiap tahun (S3.P6.IKP.2)
RANCANGAN KEGIATAN DITJEN PPI YANG MASUK PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2017 (DANA APBN) PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
:
Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL
:
I. KEGIATAN
INDIKATOR TARGET
:
Penguatan Promotif dan Preventif "Gerakan Masyarakat Sehat"
:
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Persentase penurunan luas kebakaran pada hutan/ lahan gambut dan non gambut (mineral) tahun 2017 di Pulau Sumatera dan Kalimantan sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas kebakaran lahan gambut dan non gambut (tanah mineral) sebesar 2.309.803 menjadi 2.078.822,70 Ha Persentase penurunan luas kebakaran pada hutan/ lahan gambut dan non gambut (tanah mineral) tahun 2017 di Luar Pulau Sumatera dan Kalimantan sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas kebakaran lahan gambut dan non gambut (tanah mineral) sebesar 800.629 Ha menjadi 720.566,10 Ha
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
:
III. KEGIATAN
:
PENGEMBANGAN RENCANA AKSI ADAPTASI DAN/ATAU MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
INDIKATOR TARGET
:
15 wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan rencana aksi adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi dan terukur
LOKASI
:
Semarang, Makasar, Surabaya, Bandung, Jakarta, Tangerang, Surakarta, Palangkaraya, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Kendari, Palu, Ternate
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL
:
MENGEMBANGKAN KOTA HIJAU YANG BERKETAHANAN IKLIM DAN BENCANA
Membangun ketahanan kota (urban resilience)
Berkurangnya jumlah hari status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan berkurang sebanyak 30% dari tahun sebelumnya
www.apeksi.or.id
2
KMF 2016
24-27 Agustus 2016
MEKANISME KERJA PPI INTERNAL KLHK DAN DENGAN K/L LAIN (MITIGASI)
AFOLU
Sistem Data & Informasi
BMKG BPS BIG
KONSERVASI SDA & EKOSISTEM
PDAS HL PHPL
PERTANIAN ATR (Tata Ruang) PUPR (Cipta Karya, SDA)
PENCEMARAN & KERUSAKAN
IMP; ES
SAMPAH, LIMBAH, B3
ATR (Tata Ruang) PERINDUSTRIAN ESDM (LISTRIK, EBTKE) PERHUBUNGAN
Non State Actors
LITBANG & INOVASI
PENYULU HAN & SDM
Penurunan Emisi GRK
ENERGI IPPU Limbah
SETJEN, ITJEN, GAKUM PLANOLOGI & TL
HUTSOS & KEMITRAAN
IMP= Implementation CB = Capacity Building ES= Enabler /Supporting (Data, Penelitian & Pengembangan, Regulasi)
MEKANISME KERJA PPI INTERNAL KLHK DAN DENGAN K/L LAIN (ADAPTASI) Sistem Data & Informasi
BMKG BPS
Ketahanan Wilayah Khusus
Ketahanan Sistem Kehidupan
Ketahanan Ekonomi
BIG
PERTANIAN (Ketahanan Pangan) KELAUTAN & PERIKANAN (Ketahanan Pangan) ESDM (Kemandirian Energi) PUPR (Infrastr & Pemukiman)
PLANO LOGI & TL
KONSERVA SI SDA & EKOSISTE M
• Para 135. Invites the non-Party stakeholders referred to in paragraph 134 above to scale up their efforts and support actions to reduce emissions and/or to build resilience and decrease vulnerability to the adverse effects of climate change and demonstrate these efforts via the Non-State Actor Zone for Climate Action platform4 referred to in paragraph 118 above; • Para 136. Recognizes the need to strengthen knowledge, technologies, practices and efforts of local communities and indigenous peoples related to addressing and responding to climate change, and establishes a platform for the exchange of experiences and sharing of best practices on mitigation and adaptation in a holistic and integrated manner;
• Para 137. Also recognizes the important role of providing incentives for emission reduction activities, including tools such as domestic policies and carbon pricing;
MEKANISME KERJA PPI (IGRK – MRV)
PDAS PHPL
PENCEMARAN & KERUSAKAN
IMP; ES
SAMPAH , LIMBAH, B3
ATR (Tata Ruang) KESEHATAN
KELAUTAN & PERIKANAN (Pesisir & Pulau2 Kecil)
PUPR (Infrastr. & Pemukiman) ATR (Tata Ruang)
• Para 134. Welcomes the efforts of all non-Party stakeholders to address and respond to climate change, including those of civil society, the private sector, financial institutions, cities and other subnational authorities;
Non State Actors
LITBANG & INOVASI
PENYULU HAN & SDM
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekosistem
www.apeksi.or.id
SETJEN , ITJEN, GAKU M
Non-Party Stakeholders dalam Dec. 1/CP.21
HUTSOS & KEMITRAAN
• SETJENn • ITJENn
IMP= Implementation
CB = Capacity Building ES= Enabler /Supporting (Data, Penelitian & Pengembangan, Regulasi)
3
KMF 2016
24-27 Agustus 2016
NATIONAL FOCAL POINT (NFP) FOR UNFCCC Peraturan Presiden No. 16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bag 9 Pasal 28 )
LEGAL BASIS
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18 /MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK (Pasal 963 & 964) Decision 14/CP. 2; FCCC/SBI/1996/9 para 29; FCCC/1996/8 alinea 74
FUNGSI NATIONAL FOCAL POINT (NFP) (Decision 14/CP. 2; FCCC/SBI/1996/9 para 29; FCCC/1996/8 Para 74)
NFP : TUGAS NASIONALINTERNASIONAL TAHUN 2016 Penyiapan Pelaporan Nasional III (Third National Communication/TNC) Penyiapan Nationally Determined Contribution (NDC) Penyiapan signing dan ratifikasi Paris Agreement (PA) Penyiapan penilaian (Internastional Consultation and Analysis/ICA) Biannual Update Report Proses penilaian FREL-REDD+ (Technical Assessment/TA) Melaksanakan Kesekretariatan NFP Penyiapan bahan submisi/posisi Indonesia pada persidangan UNFCCC (SBI, SBSTA, APA, COP/MOP/CMP) dan pertemuan terkait.
MEKANISME KERJA ADAPTASI PI
Menerima dokumen dari dan komunikasi dengan UNFCCC terkait aspek penganggaran dari Sekretariat UNFCCC, penyusunan Pelaporan Nasional (National Communications, BUR, FREl-REDD+, INDC-NDC dll). Menerima informasi mengenai pelaksanaan Konvensi di tingkat nasional untuk dilaporkan ke Sekretariat UNFCCC. Menerima, menyetujui, dan mengetahui seluruh kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan pihak lain dan melaporkannya kepada Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties/COP) melalui Sekretariat UNFCCC.
www.apeksi.or.id
Intervensi Program: SIDIK Forum Nasional Pert. Koordinasi
Peraturan MENLHK No. 33 Tahun 2016
KRAPI MODEL KAJIAN, a.l : - TARAKAN, MALANG RAYA, LOMBOK, SUMSEL, DAS CITARUM (ADB), NTT (SPARC – UNDP)
4
KMF 2016
24-27 Agustus 2016 SISTEM REGISTRI NASIONAL BERBASIS WEB SISTEM REGISTRI NASIONAL
TUJUAN
POLICY TOOLS
1. Tersedia database dan informasi pengelolaan pengendalian perubahan iklim 2. Mendukung sistem pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan yang tangguh iklim dan pembangunan yang berkelanjutan 3. Menjamin akuntabilitas dalam tolok ukur, pelaporan dan verifikasi program dan kegiatan implementasi pengendalian perubahan iklim 4. Mendukung sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim nasional
1. Menyediakan informasi kepada publik terkait status program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim di Indonesia. 2. Menghindari double counting dalam kegiatan perubahan iklim (menghindari multiple input) 3. Tracking system untuk supports perubahan iklim di Indonesia
SISTEM REGISTRI NASIONAL PENGUKURAN/MONITORING, PELAPORAN & VERIFIKASI
Melibatkan: • Masyarakat • Dunia Usaha • Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota/Kab)
Contoh : Kemitraan ProKlim
Daftar Perusahaan yang Mendukung Pengembangan ProKlim.docx
MITIGASI
Sistem RegistrI Nasional
www.apeksi.or.id
Provinsi DKI
ADAPTASI
DUKUNGAN Pendanaan Teknologi Kapasitas
Analisis Data & Informasi yang Masuk
Contoh : Kemitraan ProKlim
Dashboard Registry
Satu ID untuk seluruh program & kegiatan Pengendalian PI
Provinsi Riau
5
KMF 2016
24-27 Agustus 2016
•
•
•
Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha
Peraturan MenLHK No. 60 NOMOR: P. 60/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH dan Kehutanan terselenggaranya peran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Peran pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk: a. meningkatkan kepedulian pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat, perlindungan . dan pengelolaan sumber daya alam; b. memperkuat kerjasama dan kemitraan antara pelaku usaha dan masyarakat; c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain dilakukan dengan : a. Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat; b. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan rnasyarakat; c. kegiatan kepanduan dan kepeloporan generasi muda.
#TERIMA KASIH # http://ditjenppi.menlhk.go.id
ProKlim ProKlim
Provinsi/Kab/Kota Berketahanan Iklim
ProKlim
Penghargaan: - ProKlim - Adipura - Proper - Kalpataru
ProKlim ProKlim
Model Pengembangan Kota Berketahanan
www.apeksi.or.id
6
