KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN

KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN Ir. Diah Indrajati, M.Sc Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Disampaikan dalam acara: Temu Konsultasi Triwulan I Bappenas – Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2017

MATERI

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

DASAR HUKUM ISU KORTEK KOORDINASI PELAKSANAAN KORTEK TUJUAN DAN OUTPUT ASPEK STRATEGIS PERAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI UU 23/2014 RANCANGAN SKEMA PELAKSANAAN TIME FRAME RANCANGAN SKEMA PEMBAHASAN KELOMPOK SKENARIO PEMBAHASAN PER-DESK

DASAR HUKUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014 Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

KOORDINASI KORTEK

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

JENIS-JENIS KORTEK Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014

ISU KOORTEK

KL yang belum atau tidak melaksanakan Kortek

KOORTEK Sesuai amanat dari pasal 258 dan 259 UU 23 thn 2004 ttg Pemda

B A G A I M A N A

Pelaksanaan Koortek perlu dikoordinasikan oleh bappenas dan Kemdagri Sinergitas pelaksanaan koortek yg dilakukan oleh KL dengan daerah Kesepakatan, koortek

out

put

dan

tindaklanjut

Dukungan dan kesiapan daerah dalam pelaksanaan program perioritas nasional Usulan kebutuhan daerah yng mendukung perioritas nasional

KOORDINASI KOORTEK BAPPENAS

Pioritas Nasional K/L

PERAN KEMENDAGRI Ditjen Bina Bangda Memastikan kesesuaian kegiatan dengan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar level pemerintahan

Sinkronisasi usulan kegiatan daerah yang akan dibiayai APBN dengan kegiatan K/L dan Prioritas nasional K/L

KOORDINASI TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

DAERAH

BAPPENAS

DAERAH

Sinkronisasi koodifikasi program Sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam UU 23/2014 Sinkronisasi target daerah sesuai kondisi, potensi dan intensitas urusan pemerintahan PERAN KEMENDAGRI

KEMENDAGRI

Dukungan Kegiatan daerah dari APBD

Membahas kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional K/L

KEMENDAGRI

Sinkronisasi usulan prioritas Daerah dan prioritas K/L K/L

Sinkronisasi pencapaian prioritas nasional melalui kegiatan K/L, serta target Kementerian untuk mendung target nasional

-

Prioritas Daerah

BAPPENAS

K/L

Prioritas Lainnya

DAERAH

TUJUAN DAN OUTPUT TUJUAN a.

Sinkronisasi kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah, Pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta

OUTPUT

pembangunan antar daerah Tahun 2018, dan b.

Penyelarasan

program/kegiatan,

target,

lokasi,

dan

anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang urusan pemerintahan Tahun 2018. c.

Penyelarasan

nomenklatur

program/kegiatan

daerah

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 d.

a. Tersusunnya rencana program/kegiatan, target, lokasi, dan

anggaran daerah dalam mendukung

pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2018. b. Terwujudnya

keselarasan

nomenklatur

Penyelarasan kegiatan prioritas nasional yang didukung

program/kegiatan daerah dengan Undang-Undang

oleh KL (APBN) dengan kegiatan pendukung dari daerah

Nomor 23 Tahun 2014.

yang bersumber dari APBD

ASPEK STRATEGIS ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH PUSAT

2

1

3

MENJADI FORUM BAGI K/L UNTUK MENDORONG DAERAH MENERAPKAN NSPK YG DISUSUN K/L YANG SELAMA INI MASIH TERHAMBAT PELAKSANAANNYA

SARANA UNTUK TERLAKSANANYA PRIORITAS NASIONAL TERKAIT SEKTOR K/L MELALUI PEMBAGIAN TARGET YANG JELAS ANTARA PUSAT DAN DAERAH, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SELARAS ANTARA PUSAT DAN DAERAH

BERITA ACARA HASIL KORTEK YG BERUPA SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSATDAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKP TAHUN 2018 DAN RENJA K/L

ASPEK STRATEGIS ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH DAERAH

2

1

3

A. MENJADI FORUM UNTUK MENYUARAKAN KEBUTUHAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET NASIONAL B. DAERAH PAHAM DLM MENINDAK LANJUTI NSPK YG DIBUAT K/L

MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN DAN DIANGGARKAN DAERAH, SERTA SELARAS DENGAN KEGIATAN PUSAT

BERITA ACARA KORTEK YG BERISI SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT-DAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 DAN RENJA PERANGKAT DAERAH

RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 263 ayat 4)

RANCANGAN SKEMA PELAKSANAAN PERSIAPAN

KESIAPAN DAERAH UNTUK KEPENTINGAN RAKORTEK PRA- KONDISI • Hasil penataan kelembagaan Daerah • Hasil penetapan APBD 2017 untuk masing2 urusan • RPJMD yang telah ditetapkan • Pengisian form/matriks prioritas/program/kegiatan Daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional, prioritas daerah dan klarifikasi lokus PEMBINAAN UMUM • Regulasi apa saja yg perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah • Pengembangan Kapasitas Teknis dan umum yg diperlukan • Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis maupun Renstra • Kerjasama Daerah dan peningkatan peran masy yang dilaksanakan/direncanakan

RANCANGAN SKEMA PELAKSANAAN PERSIAPAN

DUKUNGAN REGULASI PENDUKUNG RAKORTEK SEB Mendagri dan Bappenas tentang Penyelarasan RPJMN dan RPJMD Revisi Permendagri 54 Tahun 2010 Ranc, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2018 Permendagri tentang struktur dan nomenklatur Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, Layanan dan Komponen input. • Juknis Fasilitasi Rakortek: – Persiapan di pusat – Pelaksanaan Rakortek di Daerah • • • •

RANCANGAN SKEMA PELAKSANAAN PELAKSANAAN REGIONAL 1 TEMPAT

CAKUPAN PROVINSI

BATAM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

TANGGAL

21 s.d 24 Februari 2017 PESERTA Sekda, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumetera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali

PELAKSANAAN REGIONAL 2 TEMPAT MAKASSAR TANGGAL

28 Februari s.d 3 Maret 2017 PESERTA Sekda, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD

CAKUPAN PROVINSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

TIME FRAME JADWAL PERENCANAAN Desember I II III IV

Wilayah

I

Januari II

III

IV

I

II

Februari III

IV

I

Maret II III

IV

Na s iona l

II

April III

Ra nc interim RKP

Ra nwa l RKP

Mei IV

I

II

Mus ren Na s

Ra nkir RKP

peneta pa n RKP

Juni III

IV

Penet apan Perkada RKPD Prov

Penet apan Renja SKPD Prov

I

II

ra nc renja K/L

K/L Penyusunan ranwal RKPD dan ranc. Renja-SKPD Prov

Pembent ukan t im penyusun RKPD/ RenjaSKPD Prov

Pr ov

KAB/KOTA

I

Pembentuka n tim penyus un RKPD/Renja -SKPD Ka b/Kota

Penyus una n ra nwa l RKPD da n ra nc. Renja SKPD Ka b/Kota

Pemba ha s a n ra nc. Renja SKPD pa da Forum SKPD Ka b/kota

Mus ren des a / kel

KECAMATAN/ KELURAHAN

Pembahasan ranc. Renja SKPD pada Forum SKPD Prov Penyus una n ra nc. RKPD Ka b/kota

Pela ks a na a n mus ren RKPD Ka b/kota

musren RKPD Prov

rankir RKPD Prov/ Reviu RKPD Prov

Penet apan Perkada RKPD Prov

Perumus a n ra nkir RKPD ka b/kota

Penet apan Renja Prov

Mus ren Kec.

Koordinasi Teknis

JADWAL Penganggaran Juni I Penganggaran

II

III

Juli IV I II III

IV

Agustus September I II III IV I II III IV

Oktober November I II III IV I II III IV

Penetapan Penyampaian Raperda Penyampaian Penyampaian Nota Penyiapan SE tentang APBD beserta Penyusunan Rancangan KUA Rancangan KUA Pembahasan KUA dan Kesepakata Pembahasan RKAPembahasan pedoman Raperda kampirannya oleh KUA/PPAS dan PPAS kepada dan PPAS kepada PPAS n KUA dan SKPD oleh TAPD Raperda APBD penyusunan APBD Kepala Daerah kepada KDH DPRD PPAS RKA-SKPD DPRD

I

Desember II III

IV

Persetujuan Evaluasi oleh Penyempurnaa Penetapan Bersama Mendagri bagi APBD n Raperda APBD Perda antara provinsi dan oleh berdasarkan tentang DPRD dan Gubernur bagi APBD hasil evaluasi APBD KDH kab/kota

Mekanisme Rakortek

1.

Pengarahan Oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas

Dinas

PROVINSI

KE U

Kelompok 1 K/L 1 K/L 2 K/L 3 K/L 4

K/L

Setda

PEMBAHASAN PER K/L

PPN

PENJELASAN PEMBAHASAN

Bapped a

PEMBAHASAN PER K/L DAGRI

Diskusi Panel : Bappenas, Kemdagri dan Kemkeu

2.

3. 4.

5. 6. 7.

Pembahasan koordinasi teknis dibagi menurut Kementerian/Lembaga Pembahasan tiap desk memastikan: a. Prioritas Nasional; b. Prioritas Daerah; c. Non Prioritas yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah, ditetapkan oleh K/L d. bentuk dukungan dari Pemda untuk Prioritas Nasional Masing-masing perangkat daerah diwakili oleh 1 (satu) orang; Tiap desk diikuti oleh K/L, Kemendagri, Bappenas dan Daerah ( Perangkat daerah terkait, Bappeda dan Sekretariat Daerah) Pembahasan tiap K/L dan Daerah dibatasi 1 jam Pemhasan berdasarkan usulan dari K/L dandaerah Masing-masing peserta daerah membawa laptop 13

SKENARIO PEMBAHASAN PER-DESK No

Daftar Kementerian

Daerah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan

2

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Badan Penelitian dan Pengembangan

3

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan

4

Kementerian Sosial

Dinas Sosial

5

Kementerian Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja

6

Kementerian Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

7

Kementerian Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

8

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

9

Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

10

Kementerian Perhubungan

11

12

13

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pertanian

Dinas ESDM

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Pertanian, perkebunan dan badan ketahanan pangan daerah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup & Dinas Kehutanan Kehutanan

14

Kementerian Kelautan dan Perikanan

15

Dinas Tenaga Kerja dan Tenaga Kementerian Desa, Pembangunan Kerja & Badan Pemberdayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Masyarakat Desa

16

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Dinas Pertanahan/Sekretariat Daerah

17

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Inspektorat/Bappeda/Sekretariat Daerah

18

19

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Pariwisata

Dinas Pariwisata

Kementerian Pemberdayaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan

Break

HARI I 14.00 - 15.00 Provinsi Aceh

PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN - PEMBUKAAN -

1

08.00 - 12.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Utara Barat


Provinsi Riau

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

Provinsi Riau

Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Selatan


Provinsi Jambi


Provinsi Bangka Belitung

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Riau


Provinsi Jambi



Provinsi Riau


Provinsi Jambi



Provinsi Bengkulu


Provinsi Jambi



Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung

Break

HARI II 13.00 - 14.00

09.00 - 10.00

14.00 - 15.00 Provinsi Bangka Belitung

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00 Provinsi Bali

Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh


Provinsi Banten

Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi Banten



Provinsi Banten



Provinsi Banten



Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat

Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat



Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Banten




Provinsi Bengkulu


Provinsi Banten



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Banten



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat


Provinsi Jawa Barat

Provinsi Banten



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh


Provinsi Banten



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh


Provinsi Banten



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Banten



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Banten



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Bali

Provinsi Aceh



Provinsi Jawa Barat

Provinsi Aceh


Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Utara Barat Provinsi Sumatera

Provinsi Riau Provinsi Kepulauan

Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Utara Barat Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau


Provinsi Riau


Provinsi Jambi


Provinsi Riau


Provinsi Jambi




Provinsi Bengkulu


Provinsi Jambi


Provinsi Riau


Provinsi Jambi



Provinsi Riau


Provinsi Jambi



Provinsi Riau


Provinsi Jambi




Provinsi Bengkulu


Provinsi Riau


Provinsi Jambi



Provinsi Riau


Provinsi Jambi




Provinsi Jawa Barat


Provinsi Jambi



Provinsi Bengkulu


Provinsi Jambi


Provinsi Sumatera

Provinsi Bangka




Provinsi Jawa Barat

Provinsi Banten Provinsi Jawa



Provinsi Banten

Provinsi Banten


Provinsi Banten



Provinsi Banten



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Banten



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali



Provinsi Jawa TImur

Provinsi Bali

Provinsi Aceh




Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jambi


Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi



Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Riau

Provinsi Jambi

Provinsi Riau

Provinsi Riau




Provinsi Riau






14.00 - 15.00 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta




Break

HARI II 13.00 - 14.00

Provinsi Jawa TImur

Provinsi Jambi


11.00 - 12.00





10.00 - 11.00

Provinsi Banten




09.00 - 10.00

Provinsi Daerah


14

Provinsi Sumatera

Terima Kasih

KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN

Recommend Documents