12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Koordinator 01/M.EKON/03/2007;
Bidang
Perekonomian
Nomor
PER-
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/ M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusun Bersubsidi; 16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor KEP-07/M.EKON/03/2007; 17. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15/KPTS/M/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; 18. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 25/KPTS/M/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; 19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi; 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun; 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 23. Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 24. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 25. Keputusan Gubernur Nomor 354 Tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana/ Murah bagi Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L); 26. Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 27. Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana yang dikonversi dengan Dana oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT; 28. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN.
KESATU
:
Membentuk Tim Koordinasi Daerah Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Gubernur ini.
KEDUA
:
Tugas Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut. a.
merumuskan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun sederhana yang akan menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dalam upaya pencapaian percepatan pembangunan rumah susun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.
menetapkan langkah-langkah upaya pemecahan permasalahan percepatan pembangunan rumah susun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
c.
sesuai tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) agar memberikan dukungan dan kemudahankemudahan yang diperlukan dalam upaya, pencapaian percepatan pembangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
mewujudkan program percepatan pembangunan rumah susun baik yang dibiayai oleh Investor/swasta maupun APBD/APBN;
e.
melakukan pemantauan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
f.
memberikan laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi Pusat.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Daerah dibantu oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Daerah.
KEEMPAT
:
Susunan dan Tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, sesuai yang tercantum dalam Lampiran II dan lampiran III Keputusan Gubernur ini.
KELIMA
:
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Sekretariat dapat menunjuk anggota sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM
:
Masa kerja Tim Koordinasi Daerah dan Tim Kelompok Kerja Daerah mulai berlaku terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
KETUJUH
:
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah dan Tim Kelompok Kerja Daerah sebagaimana di maksud diktum KESATU dan KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2007
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta Para Camat Provinsi DKI Jakarta Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
Lampiran 5 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
1478/2007 25 Oktober 2007
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Ketua
:
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua
:
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua Harian
:
Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris
:
1. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta 2. Asisten Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta
Anggota
:
1. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat
:
Unsur Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta
Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
1478/2007 25 Oktober 2007
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA DAERAH
Ketua
:
Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris
:
Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta
Kelompok Kerja meliputi bidang-bidang yang terbagi dalam : a.
Kelompok Kerja Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Sekretaris Anggota
b.
Kelompok Kerja Bidang Pembiayaan, Perpajakan dan Investasi dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Sekretaris Anggota
c.
: Unsur Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta : Unsur Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta : 1. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Unsur BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta 3. Unsur Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Unsur Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Raya Khusus 5. Unsur Kantor Pelayanan PBB 6. Unsur Biro Administrasi Perekonomian 7. Unsur Biro Keuangan
Kelompok Kerja Bidang Teknologi, Teknik Pembangunan dan Infrastruktur dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Sekretaris Anggota
d.
: Unsur Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta : Unsur Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta : 1. Unsur Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta 2. Unsur Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi DKI Jakarta 3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Unsur Ikatan Ahli Planologi (IAP)
: Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta : Unsur Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta : 1. Unsur Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta 2. Unsur PT PLN Regional Jakarta 3. Unsur PDAM 4. Unsur Kepala Dirtas PJU dan SJU Provinsi DKI Jakarta 5. Unsur Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 6. Unsur Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta 7. Unsur Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta 8. Unsur Dinas Pertambangan Provinsi DKI Jakarta 9. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta 10. Unsur Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) 11. Unsur Ikatan Ahli Konstruksi Bangunan 12. Unsur DPD Real Estate Indonesia DKI Jakarta
Kelompok Kerja Bidang Perizinan dan Kemitraan dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Sekretaris Anggota
: Unsur Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta : Unsur Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta : 1. Unsur Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta 2. Unsur Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta 3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Unsur Perum Perumnas 5. Unsur PD Sarana Jaya
e.
Kelompok Kerja Bidang Sosialisasi, Perdagangan dan Promosi dengan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Sekretaris Anggota
: Unsur Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi DKI Jakarta : Unsur Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta : 1. Unsur Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta 2. Unsur BKSP Jabotabek 3. Unsur Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Unsur Kota Administrasi Jakarta Utara 5. Unsur Kota Administrasi Jakarta Barat 6. Unsur Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Unsur Kota Administrasi Jakarta Timur 8. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Lampiran lIl : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
1478/2007 25 Oktober 2007
TUGAS MASING-MASING TIM PELAKSANA DAERAH
a.
Kelompok Kerja Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup bertugas: 1. mendata dan menginventarisasi tanah negara yang dimungkinkan untuk digunakan dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di DKI Jakarta; 2. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah pertanahan, penataan ruang, pengembangan kawasan serta keserasian dengan lingkungan hidup; 3. menyiapkan usulan program terkait dengan penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di Provinsi DKI Jakarta; dan 4. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi Daerah yang menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
b.
Kelompok Kerja Bidang Pembiayaan, Perpajakan dan Inventasi bertugas : 1. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah sistem pembiayaan, perpajakan dan inventasi; 2. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas kemungkinan-kemungkinan pemberian insentif atas pembiayaan, perpajakan dan investasi, dan biaya-biaya lain kepada pengembang dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan rusun; 3. menyiapkan usulan program terkait dengan pembiayaan, perpajakan dan investasi dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di Provinsi DKI Jakarta; dan 4. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi Daerah yang menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
c.
Kelompok Kerja Bidang Teknologi, Teknik Pembangunan dan Infrastruktur bertugas : 1. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah infrastruktur rumah susun yang mencakup prasarana, sarana dan utilitas; 2. melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur rumah susun dan memberikan rekomendasi atas peraturan perundang-undangan yang diperlukan bagi percepatan pembangunan rusun; 3. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi terkait dengan keikutsertaan badan usaha dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun; 4. mengindentifikasi teknologi dan teknik pembangunan rumah susun yang tepat guna; 5. melakukan evaluasi atas penerapan teknologi dan teknik pembangunan rumah susun di Provinsi DKI Jakarta; dan 6. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi Daerah yang menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
d.
Kelompok Kerja Bidang Perizinan dan Kemitraan bertugas : 1. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah perizinan dan kemitraan terkait dengan pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun; 2. membuat usulan kemudahan prosedur periz nan terkait; 3. merumuskan pola kerja sama/kemitraan antar pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun; 4. mengupayakan peningkatan kemitraan dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun; 5. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi terkait dengan keikutsertaan badan usaha; dan 6. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi Daerah yang menjadi tanggung jawab Kelompok kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
e.
Kelompok Kerja Bidang Sosialisasi, Pendampingan dan promosi bertugas : 1. melakukan kajian strategis atas masalah sosialisasi, pendampingan dan promosi; 2. merumuskan metode sosialisasi, pendampingan dan promosi terkait pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun diwilayahnya masing-masing;
3. menyiapkan informasi dan bahan sosialisasi, pendampingan dan promosi lainnya tentang program percepatan pembangunan rumah susun; 4. membantu Tim Koordinasi melaksanakan sosialisasi program dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang terkait dan promosi terkait pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun; dan 5. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi Daerah yang menjadi tanggung-jawab Kelompok Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
