DAFTAR ISI Halaman Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 125/KPTS/1991 ..............................................................
i
Daftarf Isi ...............................................................................................................................................
vi
BAB I.
DESKRIPSI ........................................................................................................................
1
1.1 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................
1
1.1.1 Maksud .............................................................................................................
1
1.1.2 Tujuan...............................................................................................................
1
BAB II.
BAB III.
BAB IV.
1.2 Ruang Lingkup ..........................................................................................................
1
1.3 Pengertian ..................................................................................................................
1
PERSYARATAN - PERSYARATAN ..............................................................................
3
2.1 Perencanaan Rumah Susun ........................................................................................
3
2.2 Faktor-faktor Perencanaan .........................................................................................
3
KETENTUAN - KETENTUAN 3.1 Ketentuan Teknis Perencanaan ..................................................................................
4
3.2 Pengguanaan Modular ...............................................................................................
7
3.3 Instalasi ......................................................................................................................
11
CARA PENGERJAAN .....................................................................................................
12
LAMPIRAN A :
Daftar Istilah .......................................................................................................
13
LAMPIRAN B :
Lain-lain .............................................................................................................
14
LAMPIRAN C :
Daftar Nama dan Lembaga .................................................................................
15
BAB I DESKRIPSI 1.1
Maksud dan Tujuan 1.1.1 Maksud Tata Cara Perencanaan Rumah Susun Modular dimaksudkan sebagai pegangan dan acuan bagi perencanaan dalam merencanakan rumah susun. 1.1.2 Tujuan Tujuan tata cara ini adalah memberikan landasan perencanaan disain agar dapat diperoleh suatu perencanaan bangunan rumah susun yang optimal dan memenuhi syarat bagi kelayakan suatu hunian.
1.2
Ruang Lingkup Tata cara ini meliputi persyaratan dan ketentuan-ketentuan perencanaan, khususnya bagi perencanaan rumah susun.
1.3
Pengertian Yang dimaksud dengan : 1) rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersama; 2) perencanaan adalah suatu urutan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil dengan cara berkesinambungan; 3) satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke akses yang sifatnya umum; 4) lajur adalah suatu ruang atau bentangan antara dua bidang yang disediakan untuk sebuah atau satu set komponen bangunan yang tidak harus mengisi-penuh ruang tersebut; 5) lajur lantai adalah suatu zone yang tersedia untuk komponen atau beberapa macam komponen yang membentuk struktur lantai; 6) lajur atap adalah suatu zone yang tersedia untuk komponen atau beberapa macam komponen yang membentuk struktur atap; 7) tinggi tingkat adalah jarak tinggi yang diukur di antara dua bidang patokan (“peil”) lantai, yaitu dari muka suatu lantai terpasang ke bidang muka lantai yang terletak di atas atau di bawahnya;
8) dimensi-kendali atau dimensi-kontrol adalah suatu bagian kerangka kerja yang digunakan untuk menentukan perencanaan dimensi-utama suatu bangunan, termasuk komponen bangunan yang menjadi bagian dari bangunan tersebut; 9) dimensi kendali utama adalah suatu dimensi yang membentang diantara dua bidang patokan, misalnya tinggi lantai-ke-lantai atau tinggi-tingkat; 10) dimensi kendali-kedua adalah merupakan bagian dari Dimensi Kendali Utama, misalnya tinggi ambang jendela atau pintu; 11) koordinasi modular adalah suatu system koordinasi dimensional dari berbagai produk bahan, komponen dan elemen bangunan dalam suatu bangunan yang didasarkan atas Modul Dasar, Multimodul dan Submodul; 12) sambungan adalah jarak nominal yang diperlukan untuk menghubungkan dua komponen bangunan termasuk di dalamnya toleransi pemasangan dan toleransi ukuran bahan; 13) ukuran modular adalah ukuran nominal yang ditetapkan berdasarkan Modul dasar; 14) ukuran berguna (efektif) adalah ukuran bersih suatu bahan bangunan, komponen bangunan atau elemen bangunan; 15) komponen/elemen bangunan struktur adalah bagian bangunan yang berfungsi menerima/meneruskan beban; 16) komponen/elemen bangunan non struktur adalah bagian bangunan yang tidak berfungsi menerima/meneruskan beban; 17) multimodal adalah modul yang ukurannya ditentukan berdasarkan kelipatan bilangan bulat dari Modul Dasar.
BAB II PERSYARATAN - PERSYARATAN
2.1
Perencanaan Rumah Susun
Perencanaan rumah susun hunian harus mempunyai persyaratan sebagai berikut : 1) rumah susun direncanakan sebaik mungkin, sehingga diharapkan adalanya interaksi sosial bagi penghuninya; 2) perencanaan tersebut harus disertai dengan suatu pola pengelolaan yang baik dan effisien guna tetap terpeliharanya fisik bangunan dan keamanan menghuni.
2.2
Faktor-faktor Perencanaan
Faktor-faktor perencanaan yang harus diperhatikan adalah : 1) kenyamanan; 2) kesehatan; 3) ekonomis, effisien; 4) keamanan; 5) disesuaikan dengan Perencanaan menyeluruh dari Perencanaan Lingkungan Rumah Susun.
Dalam perencanaan runah susun ukuran arah horizontal dan atau ukuran arah vertical harus berdasarkan multimodul. Ukuran komponen dan elemen harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam standarstandar mengenai koordinasi modular, yaiut SNI-1977- 1990-F tentang Spesifikasi Koordinasi Modular untuk Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1978-1990-F tentang Spesifikasi Ukuran Terpilih untuk Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1963-1990-F tentang Tata Cara Dasar Koordinasi Modular untuk Rumah dan Gedung. Ukuran-ukuran berguna dari setiap produk komponen bangunan non structural dan elemen bangunan non structural harus memungkinkan penggantian (subtitusi) komponen atau elemen bangunan dengan jenis lain.
BAB III KETENTUAN - KETENTUAN
3.1
Ketentuan Teknis Perencanaan
3.1.1 Kategori Bangunan Rumah susun hunian termasuk Bangunan Runah Tinggal Luar Biasa (Kls II) seperti diuraikan pada SNI-1728-1989-F tentang Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung.
3.1.2 Peruntukan Rumah Susun Hunian Rumah Susun hunian diperuntukan bagi Satuan Rumah dengan luasan minimum 12 m2.
3.1.3 Jumlah Satuan Rumah Susun Hunian Perencanaan Rumah susun hunian disesuaikan dengan ketentuan bahwa hingga panjang bangunan/massa 30 meter diharuskan menggunakan dilatasi pada sambungan antar bangunannya.
GAMBAR 1 DILATASI
3.1.4 Jumlah Lantai Jumlah lantai menentukan alat transportasi vertical sebagai berikut : 1) hingga 5 (lima) lantai mempergunakan tangga; 2) lebih dari lima lantai menggunakan lift.
3.1.5 Bentuk bangunan Dari segi fungsi bentuk dan bangunan disarkan pada : 1) pengelompokan Satuan Rumah Susun; 2) penyediaan akses menuju masing-masing Satuan Rumah Susun.
GAMBAR 4 CONTOH-CONTOH ENUK MASSA
3.1.6 Tampak Bangunan Tampak bangunan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 1) keserasian, keharmonisan antara fungsi dan estetika harus merupakan pertimbangan perencanaan yang mendasar; 2) penampilan bangunan dipertimbangkan untuk dapat menarik minat calon penghuni dan dapat menaikkan status sosialnya.
3.2
Penggunaan Modular
3.2.1
Penerapan Koordinasi Modular Penerapan modulasi modular harus memenuhi ketentuan-ketetuan sebagai berikut : 1) 2)
bahwa pengelompokan Mudol Satuan Rumah Susun dapat menggunakan beberapa cara dalam penentuan ukurannya; bahan modul fungsi dipertimbangkan pada : (1) bahan struktur; (2) dinding pengisi/partisi; (3) lantai pengisi.
( Untuk jelasnya lihat gambar 5 )
GAMBAR 5 PENERAPAN KOORDINASI MODULAR
3.2.2 Ukuran Sambungan dan Penampang Ukuran dambungan antar komponen dan ukuran penampang komponen dan elemen baik structural maupun non structural tidak harus modular. 3.2.3 Penyela Dalam beberapa hal diperbolehkan adanya penyela dari suatu jaringan modular. Ukuran penyela ini tidak harus modular.
GAMBAR 6 PENYELA
3.2.4 Ukuran Arah Vertikal dan Ukuran Arah Horisontal Ukuran arah vertikal dan ukuran arah horizontal harus berdasarkan multimodul.
3.2.5 Ukuran-Ukuran Berguna Ukurn-ukuran berguna dari setiap produk komponen bangunan non strukural dan elemen bangunan non structural harus memungkinkan penggantian (substitusi) komponen atau elemen bangunan dengan jenis yang lain.
3.2.6 Jarak Jarak antar elemen bangunan structural atau komponen bangunan structural harus modular harus disesuiakan dengan ketentuan yang tercantum dalam SNI-19631990-F tentang cara Tata Cara Dasar Koordinasi Modular Untuk Perencanaan Teknis Bangunan Rumah Dan Gedung. 3.2.7 Tinggi Tingkat Ukuran tinggi tingkat min 26M
GAMBAR 7 TINGGI TINGKAT 3.2.8 Perubahan Tinggi Tingkat Tinggi perubahan tingkat (muka lantai atap) harus berkisar antara 3M dan 12M dengan kelipatan 3M.
GAMBAR 8 PERUBAHAN TINGKAT TINGGI
3.2.9 Transporatasi Transporatasi rumah susun adalah sebagai berikut : 1) koridor dapat dutempatkan pada posisi : (1) tengah masa bangunan; (2) pinggir masa bangunan; (3) dengan dimensi lebar minimum 5 x 3M;
GAMBAR 9 SISTEM TRANSPORTASI
2) pada bangunan kurang dari atau sama dengan lima lantai dipersyaratkan menggunakan tangga dengan ketentuan : 1) lebar tangga minimum mampu manampung dua orang berjalan bersamaan; 2) jumlah anak tangga disesuaikan dengan ketinggian lantai bangunan yang modular, namun anak tangga itu sendiri tidak harus modular; 3) kemiringan tangga dengan batas optimum kenyamanan 35derajat; 4) tinggi railing antara 8M-10M.
GAMBAR 10 TANGGA
3) dimensi lift minimum mampu menampung 1 buah kereta dorong dengan maksud pada keadaan darurat. Jumlah disesuiakan dengan jumlah Satuan Rumah Susun pada Masa (Bangunan) Rumah Susun tersebut. 3.3 Instalasi Instalasi harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
BAB IV CARA PENGERJAAN
4.1
Kumpulkan Data Lapangan yang terdiri atas :
1) lingkungan lahan 2) peruntukan Rumah Susun 3) kebutuhan Satuan Rumah Susun 4) kondisi existing lahan
4.2
Tentukan luasan dasar Satuan Rumah Susun yang dikaitkan dengan koordinasi modular
4.3
Tentukan denah tata ruang tiap satuan rumah susun
4.4
Rencana pola dasar bentuk massa (bangunan) yang direncanakan
4.5
Rencanakan system transportasi baik horizontal maupun vertical
4.6
Rencanakan utilitas massa bangunan, seperti : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
sistem listrik dan peralatannya; sistem air bersih dan peralatannya; sistem air kotor dan peralatannya; sistem penangkal petir dan peralatannya; sistem air kotor dan peralatannya; sistem pemadam kebakaran dan peralatannya sistem-sistem lain yang diperlakukan dengan perencanaan, seperti detector.
LAMPIRAN A DAFTAR ISTILAH
Koordinasi Modular
:
Modular Coordination
Modul Dasar
:
Basic Module
Multimodul
:
Multimodule
Submodul
:
Submodule
Penyela
:
Dividing Element
Toleransi
:
Tolerance
Tinggi Tingkat
:
Storey Height
Dimensi Kendali
:
Control Dimension
Zone Lantai
:
Floor Zone
Zone Atap
:
Roof Zone
LAMPIRAN B LAIN-LAIN
LAMPIRAN C DAFTAR NAMA DAN LEMBAGA
1) Pemrakarsa Pusat penelitian dan pengembangan pemukiman 2) Penyusun
NAMA
LEMBAGA
Ir. Arvi Argyantoro Ir. Hartinisari Ir. Gundhi Marawati Suwandojo Siddiq Dip.E.E
Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman
3) Susunan Panitia Tetap Standardisasi JABATAN
EX-OFFICIO
NAMA
Ketua merangkap anggota
Kepala Badan Litbang PU
Ir.Suryatin Sastromijoyo
Sekretaris merangkap anggota Anggota
Sekretaris Badan Litbang PU
Ir. Sunaryo Soemadji
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengairan Sekretaris Direktorat Jendral Bina Marga Sekretaris Direktorat Jendral Cipta Karya Kepala Biro Hukum Departemen PU Kepala Bino Bino Sarana Perusahaan Departemen PU Kepala Pusat Litbang Pengairan Kepala Pusat Litbang Jalan Kepala Pusat Litbang Pemukiman
Ir. M. Hardjono
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Ir. Satrio Ir. Soeratmo Notodipoero Ali Muhammad, SH Ir. Nuzwar Nurdin Dr. Ir. Badrudin Mahbub Ir. Soedarmanto Darmonegoro Ir.S.M.Ritonga
4) Susunan Panitia Kerja Standardisasi
JABATAN Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
NAMA Ir. Alibasah Samsudin Ir. Poerwono Ir. Sri Hardiati Ir. Supardi Sofiati Panarto, SH Ir. A. Hariman M. Saleh A.ME.Dip.DP Ir. Hakim Natakusuma Ir. Dachyar Mulya Ir. AC Sumuyup Ir. Dedi Suwandi P. Ir. Gundhi Marwati Suwandojo Siddiq Dip. E. E Roostam Martowidjojo, BaAK Ir. Mustandar
INSTANSI Direktorat Perumahan Direktorat Perumahan Direktorat Perumahan Direktorat Perumahan Direktorat Perumahan Perguruan Tinggi Direktorat Perumahan Perum Perumnas Pusat Perum Perumnas Pusat Perum Perumnas Pusat Puslitbang Pemukiman Puslitbang Pemukiman Puslitbang Pemukiman Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Tata Bangunan
5) Peserta Kosensus
NAMA Ir. Hakim Natakusuma Ir. Machdar mulia Ir. Agus Hardjanta CES Ir. Achmad Mustandar M. Poerwanto, SH. Ir. Setia Budhy Algamar Ir. Made Bagus Budihardjo Drs. Yayat Ruchiyat, BE Ir. Sugiarto Sargo, MS Ir. Herdadi Pagih Ir. R. Panggabean Ir. Ieke Kartika Karsaman Ir.Lukman Hakim AS Ir. A. Hariman Ir. Suluh Kumoro Ir. Bamabang Subekti Ir. Syafril Rivai Ir. Nandang Syamsudin Ir. Dirdjaja Ir. Dedi Suwandi P. Tarmizi Moerad, SH R. Saleh BMuE Bambang Utojo SH Ir. Gundhi Marwati Ir. Rumiati Tobing Ir. Felisia Simarmata WS. Witarso, BE Dra. Yusilianna Suwandojo Siddiq Dipl. E.E. Ir. Riana Suwardi Ir. Arvi Argyantoro
INSTANSI Perum Perumnas Pusat Perum Perumnas Pusat Perum Perumnas Pusat Direktorat Tata Bangunan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Program Direktorat Bina Program Pemda Kodya Bandung Kanwil BPN BPN Jawa Barat DPU Cipta Karya Jawa Barat Bappeda DT II Kodya Bandung Dinas Tata Kota Bandung INKINDO DPD Jawa Barat TRISAKTI ITENAS ITENAS ITENAS Puslitbang Jalan Puslitbang Pengairan Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pusat Litbang Pemukiman Pusat Litbang Pemukiman
6) Peserta Pemutakhiran Konsep
NAMA Ir. Suryatin Sastronijoyo Ir. Soenaryo Soemadji Ir. Sahat Mulia Ritonga Djoko Sulistio, SH Ir. Hartinisari Ir. Arvi Argyantoro Ir. Rachim Siahaan Ir. Lya MS. Ir. P. Hutagalung Ir. Eddy Suhartono Ir. Eddy Sumardi Ir. Nandang Syamsudin Ir. Soedarmanto Ir. Agus Suprapto K. Dr. Ir. Badruddin Ir. Soedarmanto Ir. Agus Suprapto K. Dr. Ir. Badruddin Ir. Carlina S.,Dipl.HE. Ir. Rumiati Tobing Ir. Gundhi Marwati Ir. Susmaryanto Ir. Felisia Simarmata Ir. Lolly Martina Ir. Enny Budiono
INSTANSI Badan Litbang PU Badan Litbang PU Pusat Litbang Pemukiman Direktorat Hukum Puslitbang Pemukiman Puslitbang Pemukiman Puslitbang Pemukiman Puslitbang Pemukiman Balai PKBP Sekretaris Ditjen Cipta Karya Pusat Litbang Jalan Pusat Litbang Jalan Pusat Litbang Jalan Set. Ditjen Air Pusat Litbang Jalan Pusat Litbang Jalan Set. Ditjen Air Pusat Litbang Air Pusat Litbang Air Puslitbang Pemukiman Puslitbang Pemukiman Badan Litbang PU Puslitbang Pemukiman Pusat Litbang PU Pusat Litbang PU Pusat Litbang PU
