PEMAPARAN SEKRETARIS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pada RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN PUSAT TAHUN 2002 (RAKORBANGPUS 2002) Tanggal, 16 September 2002
I. PENDAHULUAN Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) merupakan institusi pemerintah yang diberi tugas dalam perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pembangunan komunikasi, informasi dan media massa, termasuk telematika dan penyiaran. Tugas dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan komunikasi, informasi dan media massa, termasuk telematika dan penyiaran pada Pemerintah Pusat dan Daerah serta dunia usaha maupun masyarakat, dikoordinasikan oleh Kementerian Kominfo. Dalam menjalankan tugas serta fungsi yang diemban, Kementerian Kominfo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kominfo tahun 2002-2004. Renstra tersebut merupakan landasan bagi Kementerian Kominfo, dan implementasinya akan terkait kepada setiap pelaku (stakeholder) kominfo yang ada di pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat.
Propenas Tahun 2000-2004 telah menetapkan
bahwa komunikasi,
informasi dan media massa selain mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan sistem politik demokrasi, juga berkaitan erat dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
1
Dalam pembangunan komunikasi, informasi dan media massa, dilaksanakan program pengembangan informasi, komunikasi dan media massa, program peningkatan prasarana penyiaran, informatika dan media massa serta program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan. Dalam Repeta tahun 2002, pembangunan komunikasi, informasi dan media
massa
dilaksanaan
melalui
program
pengembangan
informasi,
komunikasi dan media massa serta program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan.
II. PERENCANAAN Program Kementerian Komunikasi dan Informasi Tahun 2003 disusun berdasarkan skala prioritas, yakni: a) Program Pengembangan Informatika, meliputi: 1)
Kajian Pembentukan Komputer Incident Response Center (CIRC)
2)
Kajian Pengembangan National Data Warehouse Berbasis Teknologi Informasi.
3)
Kajian Strategi Pengembangan Jaringan Teknologi Kominfo dengan Memanfaatkan Kemampuan Teknologi dan Industri Dalam Negeri.
4)
Kajian
Pengembangan
Jaringan
Teknologi
Kominfo
untuk
Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 5)
Analisis Pemanfaatan Jaringan Kominfo untuk Pemilu 2004
6)
Kajian Pemanfaatan Vertical Blangking Internet (VBI) dalam rangka Penetrasi Jaringan Kominfo.
7)
Penyusunan Panduan untuk Integrasi berbagai Aplikasi Layanan Publik.
8)
Kajian Pemanfaatan Teknologi Smart Card untuk SSN dan e-Payment.
9)
Kajian Kelembagaan Audit
dan Control System Komunikasi dan
Informasi Nasional.
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
2
10) Kajian Pengembangan Jaringan Komunikasi Sosial Masyarakat dan Pola Hubungan Pusat dan Daerah. 11) Kajian Pegembangan Kerjasama di Bidang Jaringan Kominfo dengan Negara-negara Asing dan Lembaga Internasional. 12) Pengembangan e-Government. 13) Pengembangan Non e-Government. 14) Perundangan Telematika. 15) Pemberdayaan Usaha Telematika 16) Pembuatan CD Rom.
b. Program Restrukturisasi
dan Reformasi Pos, Telekomunikasi dan
Informasi Nasional, meliputi: 1)
Sosialisasi Undang-undang Penyiaran.
2)
Sosialisasi Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
3)
Pengkajian Kelembagaan Kominfo.
c. Program Pengembangan Informasi,
Komunikasi dan Media Massa,
meliputi: 1)
Fasilitasi Pendidikan dan Latihan Teknologi Komunikasi dan Informasi bagi SDM di lingkungan Pemerintah dan Komunitas Komunikasi dan Informasi
2)
Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi.
3)
Pengembangan dan Pemberdayaan Profesi di bidang Komunikasi dan informasi.
4)
Pengembangan Standar Kompetensi SDM di bidang Komunikasi dan Informasi serta Fasilitasi Perumusan Standar Akreditasi/ Sertifikasi di lingkungan Lembaga Pendidikan.
5)
Pembangunan/Pengembangan Jaringan “Gate Way”.
6)
Peningkatan Kerjasama Luar Negeri (Multilateral, Regional dan Bilateral).
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
3
7)
Pembuatan/Penyusunan Buku Laporan Sidang Kabinet, Polkam, dan Rakorbang.
8)
Rakornas Komunikasi dan Informasi Nasional Tingkat Pusat.
d. Program Peningkatan Prasarana
Penyiaran,
dan Media Massa,
meliputi: 1)
Peningkatan Kemampuan Pemantauan Penyelenggaraan Penyiaran.
2)
Peningkatan Pemanfaatan Media Baru dalam bentuk Cyber Media, TV Kabel, TV Digital, dan Situs Web Pemerintah.
3)
Peningkatan Pemanfaatan Media Massa Tradisional untuk Pencapaian dan Penyebaran Informasi.
4)
Peningkatan Pemanfaatan Media Publikasi (untuk memperlancar arus komunikasi dan Informasi masyarakat daerah).
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan meliputi: 1)
Fasilitasi Pelancaran Informasi Kebangsaan di Daerah-daerah Konflik
2)
Penyelarasan
dan
Pembahasan
RUU
Kebebasan
memperoleh
Informasi dada tingkat DPR-RI
III. PRIORITAS ANGGARAN PEMBANGUNAN 2003 Kementerian Kominfo pada tahun anggaran 2003 mengusulkan Kegiatan Prioritas sebesar Rp150 Milyar dengan tujuan agar dapat memenuhi pelaksanaan tuas dan fungsi Kementerian Kominfo. Namun demikian pagu sementara Satuan-3 yang disetujui oleh Bappenas dan Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan sebesar Rp 12 Milyar. Hal tersebut tidak didasarkan atas suatu perencanaan pembangunan yang menyeluruh di Kementerian Kominfo, tetapi berdasarkan prosentase kenaikan + 25 % dari tahun anggaran 2002 (Rp 9,46 milyar).
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
4
Anggaran tersebut belum diperhitungkan bahan kelengkapan organisasi dan personalia yang baru selesai tersusun pada bulan Maret 2002, serta belum mengacu kepada Renstra 2002-2004 dan program prioritas. Dengan demikian sulit bagi Kominfo untuk secara optimal melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi kominfo dalam rangka pengembangan dan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informasi.
Sejalan dengan penerapan teknologi informasi dalam mendorong partisipasi Masyarakat dalam pembangunan kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi juga ikut kedalam program lintas sektoral dan merupakan program kunci yaitu : 1.
Program kualitas SDM
2.
Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan tertinggal lainnya.
1.
Program Kualitas SDM Dalam tahun anggaran 2003 Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain : a.
MOU dengan operator Infokom untuk cetak biru infrastruktur.
b.
Mapping jaringan kominfo
c.
Memfasilitasi kebijakan VoIP di Indonesia
d.
Memfasilitasi pemerataan aksebilitas daerah yang belum terjangkau infrastruktur jaringan teknologi kominfo
e.
Memfasilitasi penyusunan standar dan spesifikasi infdustri ICT
f.
Kampanye program kepemilikan PC
g.
Pemetaan e-Gov di Indonesia (seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah)
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
5
h.
Pengembangan Aplikasi Iklan Layanan Masyarakat
i.
Memfasilitasi Pengembangan E-Bussines untuk UKM
j.
Mapping awal kondisi SDM Kominfo (potensi, permasalahan dan kebutuhan
pengembangan)
dalam
aspek
pendidikan
profesi,
standardisasi, akreditasi serta pemberdayaan masyarakat. k.
Penyiapan konsep awal standar dan Pedoman Diklat Kominfo pada Lembaga Pemerintah
l.
Sosialisasi RUU Tanda Tangan Digital dan komponen pendukung
Kegiatan yang telah dan sedang dilakukan terfokus pada upaya pemetaan permasalahan dan kondisi SDM Kominfo, perumusan arah kebijakan pengembangan SDM kominfo, dan berbagai persiapan dalam perumusan standarisasi
keahlian,
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan,
pengembangan profesi, serta pemberdayaan masyarakat. Pemetaan dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan kominfo berdasarkan data / informasi yang diperoleh dari lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah, asosiasi-asosiasi di bidang kominfo serta perguruan tinggi. Perumusan arah kebijakan kominfo, sedang dilakukan melalui studi literatur dan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder. Upaya menyusun standar keahlian/kompetensi SDM dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan dengan asosiasi-asosiasi di bidang industri jasa teknologi informasi dan komuniaksi (ICT), lembaga pendidikan ICT, serta Bahan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam perumusan standar keahlian di bidang ICT. Di bidang profesi sejalan dengan arah peningkatan profesionalisme di pemerintahan,
perhatian
ditujukan
untuk
mengembangkan
dan
memberdayakan jabatan fungsional, antara lain memberikan dukungan dan
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
6
masukan dalam penyempurnaan jabatan fungsional pranata komputer, serta dilakukan upaya aktualisasi dan refungsionalisasi jabatan fungsional juru penerang menjadi jabatan fungsional yang sesuai dengan paradigma baru peranan pejabat fungsional di bidang pelayanan informasi (information official). Selain itu, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang dalam tahap awal dilaksanakan bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan
Lembaga
Informasi
Nasional.
Upaya
pengembangan
literasi
komunikasi dan informasi, selain dilakukan terhadap pejabat di lingkungan pemerintah, juga ditujukan kepada masyarakat umumnya. Untuk segmen lingkungan pemerintah, dilakukan dengan memberikan pemahaman perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesempatan rapat koordinasi kominfo dan kunjungan kerja ke daerah. Sedangkan untuk masyarakat umumnya sedang dilakukan persiapan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ICT (ICT literacy). Respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut pada umumnya positif, dan sangat mengharap bantuan atau fasilitasi dari Kementerian Kominfo dalam pengembangan Sumberdaya Manusia di bidang ICT terutama lembaga-lembaga masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Hambatan yang dirasakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut ialah adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kementerian Kominfo terutama anggaran yang tersedia sehingga program-program yang dilakukan kurang optimal dan lebih banyak sampai tahap persiapan yang perumusan outputnya baru bisa dihasilkan dalam tahun-tahun mendatang.
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
7
2. Program Percepatan Pembangunan KTI
Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam tahun anggaran 2003 telah mengantisipasi program lintas sektoral dengan Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia berupa program dan kebijakan yang dituangkan dalam Action Plan Pembangunan Wilayah KTI yaitu: a.
Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia 1) Pengembangan SDM di bidang Teknologi Informasi (ICT) dengan fokus kajiannya adalah Memfasilitasi pendidikan dan latihan teknologi informasi bagi SDM di lingkungan pemerintah dan komunitas kominfo di wilayah KTI 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi di wilayah KTI
b.
Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam 1) Program Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi dengan kegiatan yaitu memfasilitasi penyusunan dan pengembangan Aplikasi Teknologi dan Telematika 2) Fasilitasi penyusunan dan pengembangan aplikasi SIBM (Sentra Informasi Bisnis Masyarakat E-Bussines) 3) Pembuatan aksesibilitas infrastruktur Sumberdaya Alam dan potensi pembangunan wilayah KTI berbasis Web untuk Situs Web Pemerintah Daerah KTI
c.
Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Program optimalisasi pengembangan prasarana wilayah tertinggal dengan kegiatannya meliputi :
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
8
1) Pemetaan jaringan infrastruktur Kominfo dan penyusunan Master Plan jaringan ICT di wilayah KTI 2) Penyediaan jaringan aksesibilitas infrastruktur Jaringan teknologi kominfo di kecamatan-kecamatan KIT yang terisolasi 3) Penyediaan aksesibilitas infrastruktur jaringan teknologi berbasis internet di Pemerintahan/Kabupaten/Kota KTI 4) Program sekolah serta laboratorium komputer di KTI 5) Penyediaan akses jaringan teknologi berbasis internet untuk pusat bisnis UKM di Pemerintah Kabupaten KTI 6) Pengembangan pusat pelayanan multi media untuk masyarakat dan dunia Usaha 7) Pengembangan jaringan aplikasi e-Gov dalam rangka mendukung data interchange, interoparability dan interkoneksi antara pusat dan daerah. 8) Pilot proyek pengembangan informasi dan pemanfaatan teknologi smart cart untuk SSN
IV. PENUTUP Kementerian Komunikasi dan Informasi terus berupaya melakukan program lintas sektoral maupun program sektoral yang ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi dan memfasilitasi agar masyarakat dapat memahami program pembangunan nasional. Dengan demikian Pengembangan SDM Kominfo di pemerintahan maupun masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Kita menyadari bahwa penajaman pembangunan secara seimbang sangat sulit dilaksanakan sepihak, untuk itu perlu didorong dan dikembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh di KTI maka peranan komunikasi dan informasi dalam mendukung program tersebut perlu koordinasi yang sinergi dalam rangka melakukan Aplikasi Data Base wilayah strategis dan cepat tumbuh.
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
9
Sebagaimana diketahui bahwa teknologi informasi (ICT) selalu mengalami perubahan yang sangat cepat dan sifatnya real time, akurat, dan transparan.
Disamping itu kebijakan teknologi informasi yang akan diambil
dalam Pengembangan SDM Kominfo disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia termasuk peningkatan kualitas, perluasan teknologi sistem fasilitas fiskal untuk pengadaan teknologi kominfo (ICT) bagi keperluan pendidikan di Indonesia.
Jakarta,
September 2002
SEKRETARIS MENTERI
J. B. KRISTIADI
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
10
LAMPIRAN I
RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTORAL (Bidang Penanggulangan Kemiskinan, perluasan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas SDM, dan PPKTI)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2003 NO.
PROYEK
INPUTS
PROCESS
OUTPUTS
OUTCOMES
IMPACT
1
Sosialisasi Grand Strategy Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Rp.
210.000.000,-
Penyampaian dan Penyerapan informasi dan aspirasi melalui media komunikasi
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Granf Strategy PPKTI
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Grand Strategi KTI
Terdorongnya inisiatif dan partisipasi masya-rakat dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan Grand Strategy PPKTI
2.
Fasilitasi Pelancaran informasi kebangsaan di daerah-daerah konflik
Rp. 1.300.000.000,-
Penyediaan informasi olahan terpadu. Diseminasi informasi melalui penerbitan lokal secara berkelanjutan dan terukur
Tersedianya informasi olahan terpadu. Diseminasi melalui penerbitan lokal secara berkelanjutan dan terukur
Terciptanya situasi yang kondusif bagi terjaganya kelangsungan dan aktivitas sosial ekonomi ma syarakat
Terpeliharanya rasa per satuan dan kesatuan masyarakat di daerah-daerah konflik dalam ke rangka NKRI
3.
Sosialisasi Pemilu 2004
Rp.
575.000.000,-
Melaksanakan diskusi interaktif melalui media Radio dan Televisi
Tersedianya informasi tentang Pemilu 2004 yang transparan, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat luas dan Partai Politik
Terciptanya transparansi informasi Pemilu 2004
Peningkatan kualitas pe laksanaan Pemilu 2004, yang jujur, adil dan transparan
4.
Sosialisasi Kompensasi Subsidi BBM
Rp.
500.000.000,-
Penyampaian dan penyerapan informasi dan aspirasi melalui berba gai media
Tersebarnya informasi tentang pelaksanaan program kompensasi pe ngurangan subsidi BBM
Terciptanya opini kondusif yang mendorong perkonomian masyarakat
Meningkatnya tingkat ke sejahteraan masyarakat miskin.
5.
Fasilitasi Pemberdayaan SDM/Profesi di bidang kominfo di lingkungan Non Pemerintah
Rp. 1.500.000.000,-
Melakukan kegiatan diklat keterampilan di bidang kominfo
Tersedianya tenaga pro fesional di bidang ICT
Peningkatan kualitas SDM di bidang ICT
Terwujudnya tenaga pro fesional yang mampu mengelola Teknologi In-formasi
6.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan teknologi kominfo
Rp. 2.600.000.000,-
Sosialisasi arti pentingnya manfaat ICT
Pemerataan ICT
informasi
Meningkatnya pemanfaatan ICT sebagai suatu kebutuhan
Mempercepat penyeba-ran informasi pemba-gunan dan kesejahte-raan
7.
Fasilitasi Pemberdayan Perempuan dalam pengembangan kemampuan akses informasi
Rp.
600.000.000,-
Melakukan kegiatan diklat keterampilan di bidang komunikasi
Tersedianya tenaga perempuan yang profesional di bidang ICT
Meningkatnya kualitas SDM Perempuan di biang ICT
Terwujudnya pengem-agan kualitas perempu-an sebagai potensi ko-munikasi nasional
8.
Pemberdayaan UKM dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi
Rp.
500.000.000,-
Sosialisasi aplikasi ICT di lingkungan dunia usaha kecil dan menengah (UKM)
Meningkatnya pemahaman dan penerapan ICT dalam pengembangan UKM
Terciptanya kualitas manajerial dan kemampuan bisnis UKM
Meningkatnya keberha-silan dan perkemba-ngan UKM dalam meng-hadapi persaingan glo-bal
Jumlah
Rp. 7.785.000.000,Jakarta, September 2002
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
11
LAMPIRAN II RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN LINTAS SEKTORAL (Bidang Penanggulangan Kemiskinan, perluasan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas SDM, dan PPKTI)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2003 NO. I
PROYEK
INPUTS
PROCESS
OUTPUTS
OUTCOMES
IMPACT
Sosialisasi Grand Strategy Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
Rp.
3.250.000.000,-
Fasilitasi diklat IC, meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan profesi dan standar kompetensi bidang kominfo
Meningkatnya kualitas SDM di bidang kominfo, pemahaman serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi, serta kompetensi di bidang ICT
Meningkatnya situasi yang kondusif yang mendorong perekonomian masyarakat
Terciptanya iklim perekonomian yang mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat miskin
2. Bidang Sumber Daya Alam
Rp.
2.250.000.000,-
Fasilitasi penyusunan dan pengembangan apli kasi Telematika, Sentra Informasi Bisnis Masya rakat-e-Busness (SIBM) dan pembuatan Atlas Elektronik SDA dan Potensi Pembangunan Wilayah KTI berbasis Web
Tersusun dan berkembangnya aplikasi telematika, SIBM dan Atlas Elektronik SDA
Berkembangnya jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat secara akurat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi sumber daya alam di wilayah KTI
Pemanfaatan secara optimal potensi sumber daya alam di wilayah KTI yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
3. Bidang Sarana dan Prasarana
Rp. 36.500.000.000,-
Pemetaan jaringan dan penyediaan aksesibilitas infrastruktur kominfo, pe nyusunan master plan jaringan ICT, pengem bangan pelayanan multi media untuk masyarakat dan dunia usaha
Berkembangnya akses jaringan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di wilayah KTI
Berkembangnya aplikasi di bidang jasa layanan publik secara on line
Pemanfaatan jasa layanan komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang dapat mengakses potensi perekonomian di wilayah KTI
Jumlah
Rp. 42.000.000.000,-
Jakarta, September 2002
Kementerian Komunikasi dan Informasi
RAKORBANGPUS/MYDOC/KOM2
12
