Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 1

Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka dapat disusun Pedoman Teknis Koordinasi Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2013. Tujuan penyusunan pedoman teknis ini sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Pedoman ini masih bersifat umum, sehingga masih perlu dijabarkan kembali menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota guna menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat tersusunnya buku pedoman ini. Kepada seluruh pihak yang terlibat, selamat menjalankan tugas mulia ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan Ir. Gamal Nasir,MS NIP. 19560728 198603 1 001


i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................. Daftar Isi ........................................................

i ii

BAB I.

PENDAHULUAN ..................................

1

A. Latar Belakang..............................

1

B. Sasaran Nasional............................

5

C. Tujuan........................................

6

BAB II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.......

7

BAB III BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN....................... PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN..........................................

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN..... .......................

30

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .....

36

BAB VII

PEMBIAYAAN .......................................

38

BAB VIII

PENUTUP ….........................................

40

LAMPIRAN .........................................................

41


18 26

ii

I.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Pembangunan perkebunan saat ini diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas dan mutu tanaman bagi kemakmuran rakyat secara berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya secara optimal dan berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan perkebunan tidak terlepas dari faktor pelaku/pelaksana program pembangunan perkebunan dengan pelaku utamanya adalah petani/pekebun. Berbagai kelemahan yang dimiliki petani dalam pengelolaan usahataninya, maka salah satu upaya untuk mendorong keberhasilan sasaran pembangunan perkebunan tersebut aspek pemberdayaan petani menjadi salah satu faktor penting yang perlu terus dipacu kearah terciptanya petani/ kelembagaan petani yang maju dan mandiri, termasuk didalamnya kemampuan aparat/petugas Pembina dan pelaksana di lapangan. Peningkatan kemampuan petani/masyarakat dapat ditempuh melalui peningkatan peran serta petani dan kelembagaannya, yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk siap secara bersama mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi serta membangun dirinya agar memiliki kemampuan mengelola usaha taninya secara lebih baik dan benar.


1

Untuk hal tersebut, langkah awal yang perlu ditempuh adalah menumbuhkan dan mendorong motivasi pada pelaku/pelaksana kegiatan pembangunan perkebunan guna mau dan mampu mengelola usaha taninya secara lebih baik mengarah pada pengelolaan usahatani yang mandiri dan profesional. Sejalan hal tersebut dalam rangka mendorong motivasi para pelaku usahatani perkebunan, pemerintah memfasilitasi kegiatan lomba dalam bentuk pemberian penghargaan kepada Petani/ Kelompok Usaha Perkebunan yang berprestasi yang memiliki komitmen tinggi terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu tanaman perkebunan. Memperhatikan dampak positif dari pemberian penghargaan tersebut dan sejalan dengan paradigma baru pembangunan pertanian, maka mulai tahun 2004 pemberian penghargaan ketahanan pangan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan selain diberikan kepada petani/kelompok tani dan petugas Pembina sebagai pendamping sekaligus motivator penggerak pelaksanaan di lapangan. Tahun 2013 pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Ketahanan Pangan kepada petani, kelompok tani/gabungan kelompok tani dan petugas pendamping yang berprestasi dari sub Sektor Perkebunan jumlah kuota dengan kategori akan ditentukan oleh Badan Ketahan Pangan Nasional. Dengan Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

2

pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu motivasi bagi para pelaku usaha perkebunan lainnya termasuk dampak terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya sehingga petani mau dan mampu membangun serta meningkatkan usaha agribisnis perkebunan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi pemberdayaan yang dimaksudkan agar kegiatan LM3 dapat berjalan sesuai dengan misi yaitu agen pembangunan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip agribisnis secara tepat guna dalam usahanya. Dengan upaya tersebut diharapkan akan diperoleh peningkatan produktivitas, produksi dan mutu hasil sehingga akan diperoleh nilai tambah dari kegiatan agribisnis yang dikelolanya termasuk masyarakat sekitarnya. Lembaga Mandiri Bidang Perkebunan merupakan lembaga pendidikan berbasis agama, dapat berujud Pondok Pesantren, Seminari, Pasaraman, Vihara dll memiliki potensi yang saat besar untuk mengembangkan agribisnis di pedesaan karena memiliki keunggulan-keunggulan seperti : (1) Potensi sumber daya manusia dengan tokoh agama yang karismatik dan merupakan panutan masyarakat serta kepercayaan masyarakat setempat, (2) Potensi sumberdaya alam terutama bagi lembaga-lembaga keagamaan


3

yang memiliki lahan luas, (3) Potensi kelembagaan terutama lembaga-lembaga keagamaan yang telah berdiri lama dan memiliki jumlah anggota yang cukup besar dan tersebar dimana-mana, (4) Potensi pasar mengingat adanya hubungan sosial dan kekerabatan antara lembaga keagamaan dengan masyarakat sekitarnya. Kementerian Pertanian telah lama mengembangkan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat tepatnya sejak tahun 1994 dan telah cukup banyak pula Lembaga Mandiri yang dikembangkan baik berupa peningkatan kemampuan sumberdaya manusia khususnya pengelola agribisnis beserta santri dan masyarakat sekitarnya juga bantuan fasilitasi pengembangan usaha yang berupa bantuan dan usaha, pendirian klinik konsultasi agribisnis, kontak bisnis dengan pondok pesantren lain atau pengusaha agribisnis dan pembukaan pasar. Namun demikian dalam perkembangannya masih banyak kendala-kendala yang ditemui diantaranya kualitas SDM yang masih rendah, ketidak siapan sarana dan prasarana Lembaga Mandiri, kurangnya informasi, ketertutupan pimpinan Lembaga Mandiri terhadap perubahan dan tingkat kemandirian Lembaga Mandiri yang masih rendah. Karena potensi pengembangan agribisnis yang demikian besar dalam pemberdayaan Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

4

masyarakat pertanian, maka Kementerian Pertanian berupaya terus untuk menjadikan Lembaga Mandiri agar lebih mandiri, terbuka, siap dalam hal sarana dan prasarana usaha, penyediaan SDM yang berkualitas dan mempunyai kemampuan kewirausahaan yang tinggi, sehingga dapat mandiri tidak tergantung pada orang lain dan yang lebih penting lagi dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya. Untuk mewujudkan itu semua, Ditjen. Perkebunan akan melaksanakan program aksi Pembinaan Lembaga Mandiri dalam rangka pengembangan agribisnis berperan penting sebagai lembaga yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menanamkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi anggota dan pengelolanya. Oleh karena itu lembaga tersebut merupakan wahana yang potensial disamping lembaga pendidikan dan contoh pembaharuan di daerah. Berdasarkan peranannya itulah maka Lembaga Mandiri patut diangkat sebagai model pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan. B.

Sasaran Nasional Sasaran pemberdayaan LM3 berbasis agribisnis adalah:1) Tumbuh kembangnya LM3 di bidang usaha agribisnis; 2) Meningkatnya produksi dan produktivitas usahatani; serta pendapatan LM3 dan masyarakat sekitar;3) Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di sekitar lokasi LM3 sebagai kawasan pengembangan agribisnis; 4)


5

Meningkatnya kemandirian dan jaringan kerjasama LM3 serta; 5) Tumbuhnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya. Sedangkan sasaran yang diharapkan dari lomba Penghargaan Ketahanan Pangan adalah : 1) Masyarakat: perorangan, perusahaan/ swasta, dan kelembagaan masyarakat; 2) Pemerintah: aparatur pemerintah. C.

Tujuan Tujuan pemberdayaan LM3 berbasis agribisnis perkebunan adalah : 1) Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan LM3 berbasis agribisnis dalam mengembangkan usahanya; 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan LM3 masyarakat sekitar; 3) Mengembangkan usaha agribisnis dan agroindustri di sekitar lokasi LM3; 4) Meningkatkan kemandirian dan jaringan kerjasama antar LM3 serta; 5) Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya. Tujuan diselenggarakan Lomba Ketahanan Pangan adalah :1) Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan; 2) Memberikan motivasi kepada aparatur


6

pemerintah memacu daerah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di daerah II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A.

Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3, merupakan upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat sekitarnya. Proses pemberdayaan LM3 dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk mengembangkan usaha agribisnis LM3 agar dapat lebih berperan dalam pembangunan masyarakat, baik dalam aspek moral-spiritual, sosial, maupun ekonomi. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan strategi yang tepat. Strategi dasar pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 meliputi :


7

1. Peningkatan manusia;

kemampuan

2. Optimalisasi tersedia;

potensi

sumberdaya

agribisnis

yang

3. Penguatan modal usaha agribisnis dan 4. Penguatan kapasitas kelembagaan. Strategi operasional pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 meliputi : 1. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilaksanakan meliputi : a. Pelatihan bagi pengelola agribisnis LM3; b. Pelatihan bagi pendamping LM3 dan c. Worksop diikuti oleh pengurus LM3. 2. Optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3 dapat dilaksanakan melalui : a. Identifikasi potensi dan daya dukung sumberdaya yang tersedia; b. Pemanfaatan sumberdaya untuk usaha agribisnis dan introduksi teknologi tepat guna dan c. Pendamping usaha. 3. Penguatan modal pengembangan agribisnis LM3 dilaksanakan melalui :

usaha

a. Pemberian bantuan berupa saprodi untuk pengembangan tanaman perkebunan kepada LM3 terpilih; Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

8

b. Fasilitasi kemitraan permodalan. 4. Penguatan kapasitas dilaksanakan melalui:

dengan

sumber

kelembagaan

LM3

a. Pengembangan kelembagaan ekonomi;’ b. Pengembangan jaringan usaha; c. Fasilitasi pengembangan usaha dan

manajemen

d. Fasilitasi terhadap akses pemasaran. Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan tahun 2013 kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Pemberian penghargaan tersebut harus tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan secara selektif, independen dan transparan melalui berbagai tahapan. Penyelenggaraan pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah di tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah berhasil dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Melalui berbagai tahapan berikut: a. Sosialisasi yang dilakukan Perkebunan Provinsi atau


oleh Dinas

Dinas yang

9

membidangi perkebunan kepada dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten b. Pelaksanaan lomba Ketahanan Pangan dilakukan oleh Dinas Perkebunan atau yang membidangi Perkebunan di kabupaten. c. Hasil seleksi dari Dinas Perkebunan Kabupaten diusulkan ke tingkat Provinsi yang kemudian hasil seleksi dari masing-masing Provinsi diusulkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan, setelah itu dilakukan seleksi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk penetapan pemenang tingkat nasional. d. Kemudian Penetapan Pemenang tingkat Nasional Ditentukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional atas usulan Direktorat Jenderal Perkebunan. B.

Spesifikasi Teknis Komponen kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 antara lain meliputi : a. Sosialisasi program dalam rangka membangun kesiapan dan ketersediaan berpartisipasi dalam kegiatan; b. Seleksi LM3 melalui identifikasi, verifikasi dan validasi; c. Penetapan LM3 terpilih melalui Keputusan Menteri Pertanian;


10

d. Pemberdayaan SDM LM3 terpilih, antara lain melalui pelatihan dan pengembangan LM3 model; e. Workshop pemantapan Kegiatan (RUK) LM3; f.

Rencana

Usaha/

Penyaluran dana bantuan sosial ke rekening LM3 di Bank untuk penguatan modal usaha agribisnis;

g. Pertemuan/Rapat/silaturahmi nasional untuk (1) membangun keterpaduan dan koordinasi pembinaan LM3 lintas sektoral; (2) membangun jejaring kerjasama dan kemitraan LM3 dengan berbagai pihak yang terkait; (3) mempromosikan hasil-hasil kegiatan pengembangan LM3 melalui ajang pameran dan (4) mengevaluasi pelaksanan kegiatan LM3; h. Pendampingan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribsinis LM3; i.

Pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan usaha agribisnis;

supervisi

j.

Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;

k. Pelaporan kegiatan pemberdayaan pengembangan usaha agribisnis LM3.

dan

Kegiatan lomba petani berprestasi mempunyai beberapa spesifikasi teknis antara lain ;


11

Katagori lomba ketahanan pangan tahun 2013 akan disesuaikan pengelompokan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional Kementerian pertanian kepada masing-masing Eselon I. Persyaratan calon penerima penghargaan Ketahanan Pangan mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai penjabaran UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan pada pasal (2) mengamanatkan bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Dengan landasan tersebut, maka ditetapkan persyaratan sebagai berikut : a. Umum : (1) Masyarakat yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan adalah mereka yang memberikan kontribusi nyata dalam hal: (i) perlindungan atas penghidupan masyarakat; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iii) memajukan


12

kesejahteraan masyarakat, sehingga kemandirian pangan masyarakat dapat diwujudkan. (2) Aparatur Pemerintah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan adalah mereka yang berhasil memenuhi persyaratan umum yaitu mampu melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan dalam hal : pelayanan, regulasi, dan inisiasi tersebut sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. (3) Calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan yang diusulkan harus bebas atau tidak pernah/terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya; atau tidak pernah berurusan dengan Kepolisian, Kejaksaan/ Kehakiman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaut kasus dugaan korupsi atau tindak pidana lainnya. b. Khusus Diperuntukkan Kelompok Masyarakat sebagai berikut : (1) Masyarakat Dalam kategori perorangan.

ini

peserta

adalah

Tingkat Kabupaten Calon peserta perorangan terbaik I tingkat Kabupaten hasil seleksi verifikasi Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

13

dari Kabupaten periode/musim sebelumnya atau pada tahun bersangkutan. Calon penerima penghargaan harus melampirkan:  Biodata peserta.  Profil prestasi peserta.  Rekomendasi dari pemerintah setempat. Tingkat Provinsi Calon peserta perorangan yang berprestasi dalam mengembangkan usaha agribisnis pangan berbasis perkebunan serta meningkatkan produktivitas usaha tani dan pendapatan petani pekebun pada usaha tani budidaya perkebunan. Calon penerima penghargaan harus melampirkan:  Biodata peserta.  Profil prestasi peserta.  Rekomendasi dari pemerintah setempat. (2) Kelembagaan masyarakat Dalam kategori ini, peserta adalah berupa institusi atau kelembagaan baik berupa kelembagaan petani (kelompok/asosiasi petani, gapoktan dll). Tingkat Provinsi Calon peserta kelembagaan masyarakat yang berprestasi dalam mengembangkan


14

usaha agribisnis pangan berbasis perkebunan serta meningkatkan produktivitas usaha tani dan pendapatan petani pekebun pada usaha tani budidaya perkebunan. Calon penerima penghargaan harus melampirkan:  Biodata peserta.  Profil prestasi peserta.  Rekomendasi dari pemerintah setempat. c. Kriteria Penilaian Seleksi/verifikasi oleh Tim dilaksanakan dengan kriteria khusus untuk Sub Sektor Perkebunan yang mengacu kepada Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan, sebagai berikut : (1) Perorangan  Berprestasi di tingkat operasional lapangan terutama menerapakan budidaya dan usahatani perkebunan sesuai baku teknis antara lain pengolahan tanah, menggunakan bibit bersertifikat, menggunakan pupuk sesuai anjuran, pengendalalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pengairan. Memperjuangkan kepentingan petani serta mendorong peningkatan usaha perkebunan, yang


15

ditunjukan dengan peningkatan kinerja usahatani yang dikelola. 

Tidak dicalonkan dalam lomba lainnya dalam lingkup Kementerian Pertanian pada waktu bersamaan.

(2) Kelompok Tani Komoditas Perkebunan 

Mempunyai kepengurusan kelompok tani yang masih aktif dan memiliki aktivitas serta kerjasama yang baik minimal selama 3 tahun.



Berprestasi sebagai kelompok tani yakni :



Menerapkan budidaya dan usahatani perkebunan sesuai baku teknis antara lain pengolahan tanah, menggunakan bibit bersertifikat, menggunakan pupuk sesuai anjuran, pengendalalian organisme pengganggu tanaman dan pengaira.



Pengelolaan organisasi kelompok yang baik dan benar. Tidak dicalonkan dalam lomba lainnya, dalam lingkup Kementerian Pertanian pada waktu yang bersamaan.



(3) Petugas Pendamping 

Berprestasi lapangan

ditingkat operasional terutama dalam


16

pendampingan teknis kepada petani dalam melaksanakan usahatani perkebunan, melakukan pembinaan kelembagaan petani, menciptakan hubungan yang serasi dan saling menguntungkan antara mitra usaha dengan petani memiliki inovasi teknologi. 

Menjamin fungsi – fungsi instansi terkait dengan mitra usaha menuju terciptanya pembinaan yang terkoordinasi di wilayah pendamping.



Tidak dicalonkan dalam lomba lainnya dalam lingkup Kementerian Pertanian pada waktu yang bersamaan.

d. Tim Penilai Untuk menilai dan menyusun kelayakan calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan maka masing-masing Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi/kabupaten membentuk Tim Penilai Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan. Keanggotaan Tim Penilai terdiri pejabat eselon III atau eselon IV yang mempunyai wawasan luas tentang ruang lingkup ketahanan pangan. Tim Penilai bertugas untuk : (1) Meneliti data para calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan;


17

(2) Penilaian prestasi dan kontribusi calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan dengan mengacu pada Tata Kerja Tim Penilai dan kriteria penilaian. Kriteria penilaian harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya mencakup: persyaratan umum dan peryaratan khusus. (3) Memberikan rekomendasi dan mengusulkan penerima Penghargaan Ketahanan Pangan yang memenuhi syarat kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. III.

PELAKSANAAN KEGIATAN

A.

Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan LM3 adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi dan perencanaan kegiatan program LM3. 2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian sumberdaya manusia melalui diversifikasi usahatani. 3. Fasilitasi pengembangan usaha dalam bentuk peningkatan peran mitra usaha dan pembinaan serta bimbingan usaha lembaga mandiri. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan lembaga


18

mandiri sub sektor perkebunan. 5. Metoda Pelaksanaan : -

Pengumpulan data.

-

Wawancara/diskusi.

-

Peninjauan lapang/observasi.

Sedangkan ruang lingkup dari kegiatan lomba petani berprestasi adalah petani yang berprestasi dalam pengembangan tanaman perkebunan dalam menujang ketahanan pangan. 1. Kelompok tani/gabungan kelompok tani yang berprestasi dalam membina kelompokdan memberdayakan anggota dalam pengembangan tanaman perkebunan yang produktif sehingga dapat menunjang ketahanan pangana. 2. Petugas pendamping (TKP) yang aktif memberikan pengambdian/pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di wilayah binaanya. Adapun cara dari pelaksanaan kegiatan lomba petani berprestasi adalah sebagai berikut : a. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penghargaan Ketahanan Pangan (Juklak) oleh Dinas Perkebunan/Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tujuan :


19

(1) Memperkenalkan penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Penghargaan Ketahanan Pangan kepada masyarakat luas didaerah melalui pertemuan, dengan Instansi terkait oleh Instansi penyelenggara Penghargaan Ketahanan Pangan, melalui media massa. (2) Memberikan penjelasan kepada Dinas Kabupaten yang akan mengusulkan calon penerima penghargaan dalam hal melaksanakan persiapan, seleksi/ verifikasi dan proses penyelenggaraan. b. Seleksi/verifikasi oleh Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi secara bertahap mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. c. Usulan calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan sub Sektor Perkebunan tingkat Kabupaten kepada Provinsi. d. Usulan calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan perkebunan hasil seleksi/ verifikasi tingkat kabupaten diusulkan ke Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan kemudian diadakan verifikasi lagi oleh Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan. e. Hasil seleksi kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan diusulkan ke Direktorat


20

Jenderal Perkebunan provinsi tersebut.

sebagai

wakil

dari

Tatalaksana Seleksi/Verifikasi a. Tim seleksi/verifikasi tingkat Kabupaten/Kota mengusulkan hasil seleksi calon peserta ke tingkat Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon peserta tingkat provinsi dari masing-masing kategori ke Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan. b. Tim seleksi/verifikasi Tingkat Provinsi mengusulkanan hasil seleksi calon peserta ke tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon peserta tingkat Nasional untuk masing-masing kategori oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Setiap Provinsi hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima penghargaan. c. Tim seleksi/verifikasi tingkat pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan) setelah menerima usulan calon peserta dari masing-masing provinsi selanjutnya melakukan seleksi/verifikasi. Seleksi/verifikasi meliputi kelengkapan persyaratan administrasi dan profil keberhasilan calon penerima penghargaan. d. Apabila hasil seleksi tersebut telah memenuhi persyaratan admisistrasi kemudian diinformasikan ke Provinsi selanjutnya dilakukan verifikasi dan pengecekan langsung ke lapangan terkait usulan dari Provinsi yang bersangkutan. Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

21

Usulan Calon Penerima Penghargaan a. Calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional, diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan c.q Direktorat Tanaman Semusim. b. Usulan calon Penerima Penghargaan diupayakan paling lambat akhir bulan Juli 2013 kepada Direktur Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan atau dapat dikirim melalui fax nomor (021) 7815680, 7815486. c. Apabila pengajuan usulan calon Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan dari Provinsi ke Direktorat Jenderal Perkebunan terlambat dari waktu yang telah ditetapkan maka calon yang diajukan oleh provinsi tersebut dinyatakan gugur. d. Semua usulan dari masing-masing provinsi yang masuk akan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai bagian dari proses penilaian selanjutnya. Penetapan Pemenang a. Tingkat Provinsi Calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi diusulkan oleh Tim seleksi verifikasi Provinsi dan ditetapkan sebagai penerima penghargaan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi oleh Kepala Dinas Perkebunan


22

Provinsi setempat atau Dinas yang membidangi Perkebunan. b. Tingkat Nasional Calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan yang diusulkan oleh masing-masing Provinsi ke tingkat Nasional, akan dilakukan verifikasi oleh Tim penilai Lomba Ketahanan Pangan Direktorat Jenderal Perkebunan dan peninjauan lapangan untuk menentukan pemenang tingkat Nasional. Hasil seleksi kemudian diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan kepada Badan Ketahanan Pangan berdasarkan hasil seleksi/verifikasi terhadap usulan Provinsi. c. Penetapan pemenang ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian, dan peserta yang menang tingkat Nasional akan diundang ke Jakarta pada acara penyerahan Trophy di Istana Negara. Penyerahan Penghargaan Penyerahan Penghargaan Ketahanan Pangan tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Untuk penyerahan penghargaan tingkat Nasional adalah sebagai berikut : Penyerahan penghargaan ketahanan pangan tingkat nasional disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Penyerahan Penghargaan ketahanan pangan Tingkat Nasional di Istana Negara dihadiri oleh para peserta yang telah ditetapkan oleh Badan Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

23

Ketahanan Pangan sesuai usulan dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Penyerahan penghargaan secara simbolik oleh Presiden RI di Istana Negara waktunya akan ditetapkan oleh panitia penyelenggara, disesuaikan dengan ketentuan protokoler kepresidenan. Penyerahan Penghargaan Ketahanan Pangan kepada wakil-wakil yang belum menerima penghargaan di Istana Negara akan diserahkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat Eselon I Direktorat Jenderal Perkebunan bertempat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. B.

Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan LM3 dan Lomba Petani yang berprestasi adalah Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan, bekerjasama dengan Dinas yang membidangi perkebunan, Pusat/Balai Penelitian dan fungsi instansi terkait lainnya.

C.

Lokasi Kegiatan Pembinaan Pengembangan Agribisnis Lembaga Mandiri Bidang Perkebunanakan dilaksanakan di Lembaga-lembaga yang berbasis keagamaan di wilayah Tugas Perbantuan (TP) yaitu di Provinsi Banten (Kab. Pandegelang), DI. Yogyakarta (Kab. Gunung Kidul), Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Tanah Laut), Provinsi Jambi (Kab. Batanghari) dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Katingan dan Kab. Kotawaringin Barat). Sedangkan lokasi lomba


24

petani berprestasi adalah 31 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. D.

Simpul Kritis Dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2013 ada beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir resiko. Adapun simpul kritis tersebut diantaranya adalah : a. Tahap sosialisasi dan asistensi oleh Pusat, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten. b. Tahap persiapan operasional dan ketepatan seleksi calon kelompok sasaran penerima paket dan calon lokasi (CP/CL) oleh Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan LM3. c. Tahap persiapan operasional dan ketepatan seleksi calon petani berprestasi dalam kegiatan lomba petani berprestasi. d. Tahap pencairan dana pelaksanaan kegiatan LM3 dan lomba petani berprestasi.


25

e. Proses pengadaan dan penyaluran bantuan sarana produksi berupa benih dan pupuk pada kegiatan LM3. IV.

PROSES PENGADAAN BANTUAN

DAN

PENYALURAN

1. Proses Pengadaan Tatacara pemanfaatan anggaran untuk Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan pengadaan langsung (LS) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor : PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 (Perubahan atas PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2006) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bantuan yang diberikan untuk pengembangan usaha agribisnis LM3 bidang perkebunan yang proses pengadaannya secara kontraktual berupa sarana pertanian seperti bibit dan saprodi yang akan diserahkan kepada lembaga pendidikan berbasis keagamaan dalam bentuk barang dan dana Operasional Pelaksanaan Kegiatan.


26

2. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan LM3 Bidang Perkebunan. Penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Penyaluran dana bantuan LM3 mekanisme kontraktual dilaksanakan dengan pencairan dana dari rekening Kas Negara oleh Satker Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. Prosedur pencairan dana dilakukan sebagai berikut : a. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk panitia pengadaan barang dan jasa. b. Panitia pengadaan barang dan jasa melaksanakan kegiatan tender atas pengadaan bantuan sarana produksi berupa benih, pupuk majemuk, dan pupuk organik. c. Bantuan sarana produksi untuk kegiatan pengembangan agribisnis lembaga mandiri bidang perkebunan diserahkan kepada kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok sasaran/lembaga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan LM3 bidang perkebunan sesuai dengan RUK. d. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Sasaran dalam hal ini Lembaga Pendidikan yang Berbasis Keagamaan disahkan/ Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

27

ditandatangani oleh ketua kelompok/ lembaga dan 3 (tiga) anggota Kelompok Sasaran atau lembaga dan diketahui/disetujui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten. Dengan mensyaratkan 5 (lima) tanda tangan tersebut diharapkan dapat diminimalkan kemungkinan penyalahgunaan modal bersama. e. Ketua Lembaga menyampaikan RUK dengan profil lembaga atau yayasan yang terdiri dari Nama, alamat, nomor akte dan tahun pendirian, susunan pengurus, jumlah anggota binaan, luas lahan yang dimiliki, sarana, prasarana, sumberdaya yang dimiliki, kegiatan dan usaha yang sedang dilakukan. f. PPK meneliti rencana usaha Kelompok/ Lembaga, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi, Kemudian KPA mengajukan pengadaan barang dan jasa kepada panitia pengadaan barang dan jasa dengan lampiran sebagai berikut:  SK Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran.  RUK dengan mencantumkan : nama Kelompok Sasaran dan calon penerima bantuan sarana produksi dan jumlah kebutuhan benih, pupuk majemuk,


28

pupuk organik dan upah tenaga kerja (HOK).  Surat Perjanjian Kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan bantuan LM3 untuk pengembangan komoditi perkebunan. g.

Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN Provinsi setempat.

h.

Pembayaran pengadaan barang dan jasa dalam kegiaatan pengembangan tebu kepada rekanan pemenang tender dilaksanakan apabila rekanan tersebut telah selesai melaksanakan penyaluran bantuan kelompok sasaran/lembaga penerima bantuan.

Dana operasional yang tersedia digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Sosialisasi Program; b. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan;

dan

Petunjuk

c. Seleksi melalui identifikasi, verifikasi dan validasi;


29

d. Monitoring, Evaluasi dan Pengawalan; e. Pelaporan. Dana operasional tersebut dialokasikan Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) eselon I yang mengalokasikan anggaran LM3 yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan. Penggunaan dan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENDAMPINGAN

A.

Kegiatan LM3

PENGAWALAN

Pembinaan LM3 dilakukan secara berkelanjutan sehingga LM3 mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Dalam rangka pembinaan dan pengendaliaan ini dibentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian pada lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Tim Pembinaan dan Pengendalian, Direktorat Jenderal Perkebunan bertugas: 1. Melakukan koordinasi antar instansi di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program aksi pemberdayaan LM3 berbasis agribisnis. Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

30

2. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan. 3. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Kegiatan pembinaan LM3 dilakukan secara periodik dan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan serta tahapan proses kegiatan usaha agribisnis LM3. Pembinaan diarahkan kepada upaya menggerakkan dan mendorong jalannya unit-unit dan pihak terkait dalam mengembangkan usaha agribisnis pada LM3 sasaran. Pembinaan juga dilakukan dalam rangka meningkatkan akses terhadap sumberdaya produksi, akses terhadap permodalan, akses terhadap pasar serta berkembangnya jaringan kerjasama LM3 dengan pihak-pihak terkait. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan LM3 berbasis agribisnis, maka dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengendalian Direktorat Jenderal Perkebunan. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh instansi lingkup Ditjen. Perkebunan, sedang di Provinsi maupun di kabupaten/kota dapat melaksanakan pembinaan dan pengendalian disesuaikan dengan kebutuhan.


31

Pengawasan proogram aksi pemberdayaan LM3 berbasis agribisnis dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh pihak yang berkompeten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pengawasan oleh masyarakat dilakukan dalam rangka menjamin transparasi dan akuntabilitas kepada publik. Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha ini akan berhasil secara optimal apabila pihak Pemda, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pihak Pemda harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat tani melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan prasarana transportasi jalan, saluran irigasi, pasar, saluran listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemda juga bertanggung jawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pihak swasta (pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, dan lainnya) berperan dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan, maupun kerjasama usaha dengan petani melalui pola kemitraan. Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

32

Diharapkan masyarakat (organisasi petani, tokoh masyarakat dan lainnya) berperan dalam melakukan control terhadap pemanfaatan dana penguatan modal. Setiap pihak difungsikan perannya dibawah koordinasi dinas pertanian terkait dan dijalankan secara sinergi dalam tugas dan fungsi masing-masing. Dalam rangka pemberdayaan kelompok usaha diperlukan pendampingan yang dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Swakarsa, Balai Penelitian, swasta, organisasi petani dan Koperasi Perkebunan dan lainya.Kegiatan pendampingan tersebut agar disinergiskan dengan kegiatan pendampingan/ penyuluhan pertanian dari pos kegiatan pemberdayaan/penyuluhan. B.

Kegiatan Lomba Petani Berprestasi 1. Prinsip Pengelolaan Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip good governance dan clean government maka kepada pengelola kegiatan, aparatur pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan agar memenuhi prinsip – prinsip sebagai berikut : a. Mentaati peraturan perundangan; b. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);


33

c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transportasi dan demokratisasi; d. Memenuhi asas akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga

2. Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan pelaksanaan lomba ketahanan pangan adalah kegiatan di daerah, dengan penanggung jawab teknis dan tanggung jawab koordinasi berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan atas nama Gubernur. Kegiatan koordinasi di Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Fasilitasi oleh organisasi struktural dilaksanakan untuk kelancaran dan kecermatan pelaksanaan program. Untuk fasilitasi di tingkat Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim dan pada tingkat Provinsi dibentuk Tim Penilaian Lomba Ketahanan Pangan Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota dibentuk Tim Penilaian Lomba Ketahanan Pangan Kabupaten sesuai kebutuhan. a. Koordinasi di Pusat Untuk mefasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Lomba Ketahanan Pangan di Pusat dikoordinasikan oleh Tanaman Semusim terutama dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan bertugas antara lain:


34

1) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar–instansi ditingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. 2) Melakukan koordinasi dengan Tim Penilaian Lomba Ketahanan Pangan Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. 3) Menyusun laporan hasil pemantauan.

perkembangan

b. Tim Teknis Provinsi. Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di provinsi dibentuk Tim Penilaian Lomba Ketahanan Pangan yang pembentuknnya disesuaikan dengan kondisi masingmasing daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan. Tugas tim Penilaian Lomba ketahanan Pangan adalah: 1) Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). 2) Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan.


35

3) Melakukan pemantauan, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pengendalian pelaksana, termasuk mengatasi masalah. c. Tim Pelaksanaan Lomba Kabupaten Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten dibentuk Tim Penilaian Lomba Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten. 3. Perencanaan Operasional Perencanaan operasional kegiatan secara koordinatif oleh Dinas Perkebunan atau yang membidangi Perkebunan dan Dinas Kabupatendengan pihak-pihak terkait, didasarkan pada kondisi masing-masing daerah. VI.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dana fasilitasi modal usaha agribisnis yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada LM3 terpilih merupakan tanggungjawab langsung LM3 yang bersangkutan. Agar pemanfaatan dana oleh LM3 berjalan efektif, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin


36

timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengendalian, Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkala sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha agribisnis LM3. Monitoring dan kunjungan ke lapangan dapat dilakukan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 391/RC.210/ A/6/05, tanggal 29 Juni 2005 tentang Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan berbasis kinerja lingkup Kementerian Pertanian. LM3 terpilih wajib membuat dan mengirim laporan secara periodik disampaikan kepada Tim Pembinaan dan Pengendalian, Direktorat Jenderal Perkebunan antara lain berupa : a) Laporan triwulan : berisi kemajuan realisasi fisik dan keuangan usaha agribisnis; perkembangan usaha agribisnis: produksi, penjualan/pemasaran, pemupukan modal, permasalahan dan kendala yang dihadapai serta penyelesaian masalah yang telah dilakukan; saran dan usulan penyempurnaan di masa mendatang; disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. b) Laporan akhir tahun : berisi kemajuan realisasi fisik dan keuangan usaha agribisnis;


37

perkembangan usaha agribisnis: produksi, penjualan/pemasaran, pemupukan modal; permasalahan dan kendala yang dihadapai serta penyelesaian masalah yang telah dilakukan; saran dan usulan penyempurnaan di masa mendatang; disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya. c) Format pelaporan disusun secara sederhana dan praktis serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing LM3. Sebagai contoh format pelaporan dapat dilihat pada Lampiran 1-2. VII. PEMBIAYAAN Dana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 terdiri dari Dana Operasional Pelaksanaan Kegiatan. Dana operasional yang tersedia digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Sosialisasi Program; 2. Penyusunan Pelaksanaan;

Pedoman

dan

Petunjuk

3. Seleksi melalui identifikasi, verifikasi dan validasi; 4. Monitoring, Evaluasi dan Pengawalan; 5. Pelaporan.


38

Dana operasional tersebut dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) eselon I yang mengalokasikan Anggaran LM3 yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan. Penggunaan dan pertanggung jawaban kinerja serta keuangan pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana bantuan tersebut dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan. LM3 terpilih mengajukan usul bantuan kepada KPA dengan persyaratan sebagai berikut :

penyaluran melengkapi

1. Rekapitulasi Rencana Usaha/Kegiatan (RUK) agribisnis disyahkan oleh Petugas Pendamping dan diketahui Kepala Dinas lingkup perkebunan terkait di kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; 2. Surat Perjanjian Kerja Sama antara KPA/PPK dengan Ketua/Pengelola LM3. KPA pada masing-masing Satker menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP).Selanjutnya, bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi maka PPPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.


39

Pengelola usaha agribisnis di LM3 harus membuat catatan yang tertib dan benar terhadap semua sarana dan prasarana yang diterima dan mencatan semua perkembangan pelaksanaannya. Kegiatan pelaksanaan Lomba Ketahanan Pangan tahun 2013 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan baik Pusat maupun Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. VIII. PENUTUP Pedomam Teknis Koordinasi Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2013 ini merupakan acuan bagi pelaksaan kegiatan Fasilitasi LM3 dan Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2013. Penetuan katagori penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Ketahanan Pangan serta jumlah kuota subsektor Perkebunan tahun 2013 akan ditentukan kemudian oleh Badan Ketahanan Pangan. Hal-lain yang belum diatur dalam Pedoman Teknis Koordinasi Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2013 ini agar dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Petunjuk Teknis dari masing-masing Daerah.


40

Lampiran1 Provinsi Pelaksana Kegiatan Penghargaan Petani Berprestasi Tahun 2013 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

1.

Aceh

1

2.

Sumatera Utara

1

3.

Sumatera Barat

1

4.

Riau

1

5.

Jambi

1

6.

Sumatera Selatan

1

7.

Bangka Belitung

1

8.

Bengkulu

1

9.

Lampung

1

10.

Jawa Barat

1

11.

Jawa Tengah

1

12.

D.I.Yogyakarta

1

13.

Jawa Timur

1

14.

Bali

1

15.

Nusa Tenggara Barat

1

16.

Nusa Tenggara Timur

1

17.

Sulawesi Selatan

1

18.

Sulawesi Barat

1

19.

Sulawesi Tengah

1

20.

Sulawesi Utara

1

21.

Gorontalo

1

22.

Maluku

1

23.

Maluku Utara

1

24.

Papua

1

25.

Papua Barat

1

26.

Kalimantan Selatan

1

27.

Kalimantan Timur

1

28.

Kalimantan Tengah

1

29.

Kalimantan Barat

1

30.

Sulawesi Tenggara

1

31.

Banten JUMLAH

KET

1 31


41

Lampiran 2 LAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LM3 TA 2013*)

Nama LM3

:

Kab/Kota

:

Provinsi

:

No.

1

Bulan Laporan :

Kegiatan

Rencana

Realisasi

Permasalahan

Biaya (Rp)

Unit

Biaya (Rp)

Unit

3

4

5

6

2

7

Tembusan Kepada Yth. .............,..................... 2013 - Kepala Dinas terkait Provinsi dan Kabupaten lokasi LM3 - Kepala BBDA/BDA/BDP Provinsi (Cap,Nama Jelas dan TTD Penanggung Jawab LM3) *) Dilaporkan sedikitnya 3 kali, dimulai sejak dana telah dicairkan sampai mencapai 100% paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.


42

Lampiran 3 LAPORAN PERKEMBANGAN MANFAAT LM3*)

Nama LM3

:

Kab/Kota

:

Provinsi

:

Jenis Produksi No

Kapasitas

Bulan Laporan :

Produksi Realisasi

(kg)

(kg)

Biaya

Tenaga Kerja

(Rp)

(orang)

Tahun :

Pemasaran Penjualan Pend apat (Unit) an

Permasalahan

(Rp) 1

2

3

4

Tembusan Kepada Yth.

5

6

7

8

9

.............,................ 2013

- Kepala Dinas terkait Provinsi dan Kabupaten lokasi LM3 - Kepala BBDA/BDA/BDP Provinsi LM3) *)

(Cap, Nama Jelas dan TTD Penanggung Jawab

Dilaporkan secara berkala paling lambat tanggal 25 pada akhir triwulan.


43

Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 1

Recommend Documents