KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka dapat disusun Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014. Pedoman ini masih bersifat umum yang merupakan acuan untuk pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Tebu Tahun 2014. Selanjutnya Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan agar menjabarkan pedoman teknis ini dalam petunjuk pelaksanaan dan Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan menjabarkan dalam petunjuk teknis untuk mengakomodir hal-hal yang bersifat spesifik pada masing-masing wilayah. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukkan dan saran untuk kesempurnaan buku pedoman teknis ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam program pengembangan tebu nasional. Terima kasih.


i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTARLAMPIRAN

............................................ ............................................ ............................................

i ii iv

I. PENDAHULUAN

........................................

1

A. Latar Belakang

......................................

1

B. Sasaran Nasional

......................................

4

C. Tujuan

......................................

4

D. Pengertian

......................................

4

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

.......

10

....................

10

B. Spesifikasi Teknis

.............................

11

C. Kriteria Teknis Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)

.............................

16

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

.............................

18

A. Ruang Lingkup

.............................

18

B. Pelaksana dan Tahapan Kegiatan

.............................

18

C. Lokasi, Jenis dan Volume

.............................

20

D. Simpul Kritis

.............................

20

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan


ii

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

.......

22

A. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial (Bansos)

.......

22

B. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan Dana

.......

24

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN,PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN

.......

28

A. Prinsip Pengelolaan

........................

28

B. Struktur Organisasi Pelaksana

........................

28

C. Fasilitasi oleh Organisasi Struktural

........................

28

D. Perencanaan Operasional

.......................

31

E. Sosialisasi Kegiatan

.......................

31

F. Pengendalian dan Pengawasan

.......................

31

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

.......

33

A. Monitoring dan Evaluasi

............................

33

B. Pelaporan

.............................

33

VII. PEMBIAYAAN

................................................

35

VIII. PENUTUP

................................................

36

LAMPIRAN

................................................

37


iii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Rencana Kegiatan Tahun 2014

Lampiran 2.

Form Isian Kelengkapan Bantuan Sosial ……..…… 48

Lampiran 3.

Laporan Perkembangan Kegiatan


……..…… 37

……..…… 53

iv

I. PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Sejak bergulirnya program Akselerasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu pada tahun 2002 perjalanan pergulaan nasional telah mencapai swasembada gula konsumsi satu tahun lebih cepat dari targetnya yaitu pada tahun 2008 dengan produksi 2,702 juta ton dan konsumsi 2,69 juta ton. Pada tahun 2010 target swasembada konsumsi ditingkatkan menjadi Swasembada Gula Nasional selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga untuk industri makanan, minuman dan farmasi melalui program Swasembada Gula Nasional 2010 – 2014. Upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan rendemen gula pada tingkat on farm adalah melalui Intensifikasi (Rawat Ratoon), Rehabilitasi (Bongkar Ratoon), Ekstensifikasi (Perluasan) dan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD). Penggunaan benih unggul bermutu dengan varietas sesuai tipologi wilayah, penerapan budidaya sesuai standar teknis, pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT), dukungan sarana dan prasarana perkebunan, serta pemberdayaan petani dan kelembagaannya sangat menentukan keberhasilan pencapaian peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tebu. Keterbatasan modal petani merupakan salah satu penyebab petani tidak menerapkan teknik budidaya sesuai standar. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengupayakan untuk menambah jumlah modal kerja petani berupa kredit program dengan subsidi bunga, dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk Penguatan Modal Usaha


1

Kelompok (PMUK), serta bantuan Alat dan Mesin (Alsin) untuk meningkatkan kinerja pengembangan tebu. Penetapan rendemen tebu petani oleh PG masih menjadi masalah karena petani merasa belum adanya sistem yang transparan yang dapat diakses oleh petani. Hal ini dapat dilihat antara lain adanya kesenjangan produksi dan rendemen tebu antara milik petani dan milik PG. Pada Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan kegiatan bongkar ratoon seluas 50.000 ha dan tahun 2014 dilanjutkan dengan kegiatan: 1. Rawat Ratoon; 2. Bongkar Ratoon; 3. Perluasan/Ektensifikasi; 4. Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD); 5. Penataan Varietas Tanaman Tebu; 6. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu; 7. Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) Tebu; 8. Bantuan Alat, berupa: putus akar, traktor, mesin tebang tebu (semi mekanis), alat pengangkat tebu, cultivator, dan pompa air; 9. Pengembangan Database Tebu On-line; 10. Fasilitasi Tim Pengawas Rendemen; 11. Persiapan, Pengawalan, Pendampingan, Monev, dan Pelaporan.


2

Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2014 mengacu kepada: 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 671/Kpts/PL.400/2/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penetapan Status Penggunaan Penetapan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2014; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2014; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Penugasan Kepada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

3

Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 129/Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014. B. Sasaran Nasional Sasaran Nasional kegiatan pengembangan tebu adalah terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas tebu dan rendemen melalui kegiatan bongkar ratoon dengan target seluas 8.000 ha, perluasan seluas 10.000 ha dan rawat ratoon seluas 61.000 ha. C. Tujuan Tujuan kegiatan bongkar ratoon, perluasan dan rawat ratoon adalah meningkatkan produksi, produktivitas tebu dan rendemen untuk mencapai Swasembada Gula Nasional. D. Pengertian Dalam Pedoman Teknis dimaksud dengan:

Pengembangan

Tebu

yang

1. Bongkar ratoon adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu dengan melakukan pembongkaran tanaman tebu yang telah dikepras lebih dari 3 kali atau produktivitas dibawah 70 ton per hektar. 2. Perluasan Tanaman/Plant Cane (PC) adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu giling yang dilakukan pada lahan bukaan baru. 3. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

4

4. Benih berjenjang adalah tahapan penangkaran benih tebu yang berfungsi untuk pengendalian mutu kelas benih pada proses perbanyakan dari sejumlah kecil menjadi benih sebar. 5. Kebun Benih Datar (KBD) adalah kebun benih bersertifikat yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun tebu giling baik di sawah maupun di lahan tegalan/kering dengan menggunakan sumber benih yang berasal dari benih konvensional atau kultur jaringan (G2). 6. Benih konvensional adalah bahan tanam tebu bersertifikat yang dihasilkan dari proses penjenjangan benih mulai dari KBP (Kebun Benih Pokok) sampai dengan KBD. 7. Benih kultur jaringan (G2) adalah benih bersertifikat yang berasal dari jaringan tebu yang dibiakkan dalam media khusus. 8. Benih kultur jaringan (G3) adalah benih bersertifikat dari hasil penangkaran benih G2. 9. Sertifikasi adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. 10. Pupuk majemuk merupakan pupuk yang terdiri dari beberapa unsur hara makro antara lain seperti N, P dan K. 11. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan. 12. Pengembangan Database Tebu On-line adalah kegiatan pendataan lahan tebu rakyat yang mencakup: data Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

5

petani pemilik/penggarap kebun, luas kebun, historis kebun yang berisi tentang waktu pertama penanaman tebu, produksi dan produktivitas tebu. Penentuan koordinat lokasi dan deliniasi luas menggunakan GPS, yang hasilnya dimasukkan ke dalam aplikasi System Informasi Geografis (SIG) Tebu dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tebu. 13. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dengan tujuan mengusahakan dan mengembangkan usaha berbasis tanaman tebu secara profesional. 14. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) adalah kelembagaan petani yang mengelola tebu dan berbadan hukum. 15. Kelompok sasaran adalah pekebun tebu yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis yaitu luas areal kurang atau sama dengan 4 ha per KK. 16. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar petani mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu. Pemberdayaan disini antara lain mencakup aspek produksi, bisnis, manajemen dan aspek peningkatan sumber daya manusia. 17. Usaha Kelompok Sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Jenis usaha tersebut diprioritaskan pada usaha agribisnis berbasis tebu. 18. Kerjasama Operasional (KSO) adalah kerjasama antara dua belah pihak secara temporer untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 19. Triple account adalah rekening gabungan atas nama 3 orang/lembaga yaitu Kepala Dinas/Pejabat Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota yang Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

6

ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis Kabupaten/Kota, Koperasi berbasis tebu, dan Ketua Kelompok tani sasaran. 20. Tim Teknis Provinsi (bagi Provinsi yang ada PG berbasis tebu dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsurunsur terkait antara lain: Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan, Wakil BUMN/Swasta yang menangani PG berbasis tebu, DPD APTRI, UPTD, dan instansi lain yang dianggap perlu. 21. Tim Teknis Provinsi (bagi Provinsi yang tidak ada PG berbasis tebu dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsurunsur terkait antara lain: Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan, UPTD, dan instansi lain yang dianggap perlu. 22. Tim Teknis Kabupaten/Kota (bagi Kabupaten/Kota yang ada PG berbasis tebu dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan, PG berbasis tebu, DPC APTRI dan instansi lain yang dianggap perlu. 23. Tim Teknis Kabupaten/Kota (bagi Kabupaten/Kota yang tidak ada PG berbasis tebu dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dan instansi lain yang dianggap perlu.


7

24. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada petani/kelompok petani tebu penerima manfaat guna melindungi petani tebu tersebut dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. 25. Dana Belanja bantuan sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. 26. Pemberdayaan sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumberdaya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan. 27. Penerima Belanja bantuan sosial terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. 28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

8

tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ lembaga yang bersangkutan. 29. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 30. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 31. Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kegiatan petani/kelompok tani yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan atau rekomendasi dari dinas dan pembelanjaan dana belanja bantuan sosial. 32. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.


9

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat melalui kegiatan Bongkar Ratoon, Perluasan, Rawat Ratoon, Pembangunan KBD, Penataan Varietas Tebu, Operasional TKP dan PLP-TKP, Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Petani Tebu, Bantuan Peralatan, Pengembangan Database Tebu Online, dan Fasilitasi Tim Pengawas Rendemen dilaksanakan dengan prinsip pendekatan sebagai berikut: 1.

Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) melalui transfer uang. Bansos melalui transfer uang ke rekening kelompok tani sasaran penerima bantuan untuk kegiatan: Bongkar ratoon, Perluasan areal tebu/ekstensifikasi, Rawat ratoon, dan Pembangunan KBD untuk penyediaan benih bongkar ratoon dan perluasan.

2.

Kegiatan Bantuan Peralatan melalui kontraktual Pengadaan peralatan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, mengacu kepada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 junto Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah, Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2014, serta Permentan Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman. Peralatan Putus Akar, Traktor, Mesin Tebang (semi Mekanis) dan Alat Pengangkat Tebu/loader, Alat Pemeliharaan Tanaman (Cultivator), dan Pompa air serta Peralatan pendukung data base tebu On-Line


10

yang diadakan oleh Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan selanjutnya disalurkan kepada kelompok tani/koperasi sasaran penerima bantuan untuk dikelola. 3.

Kegiatan fasilitasi melalui swakelola

pengembangan

tebu

lainnya

Kegiatan Penataan Varietas Tebu, Pemberdayaan Pekebun, Fasilitasi Tim Pengawas Rendemen, Pelaksanaan Data Base Tebu On-Line, Rekrutmen Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP), Operasional TKP dan PLP-TKP, serta Pengawalan dilaksanakan melalui swakelola. B. Spesifikasi Teknis 1.

Bongkar Ratoon a. Pelaksanaan bongkar ratoon dilaksanakan pada areal existing tebu; b. Pada tanaman tebu yang sudah dikepras lebih dari 3 kali dan/atau produktivitas dibawah 70 ton/ha; c. Bongkar ratoon Pola I yang dilaksanakan pada bulan Mei-September, menggunakan benih dari KBD konvensional berjenjang dan/atau kuljar bersertifikat; d. Bongkar ratoon Pola II yang dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember, menggunakan benih dari pembangunan KBD Kuljar bersertifikat; e. Penanaman bongkar ratoon dalam satu hamparan menggunakan varietas sesuai dengan rekomendasi PG;


11

f. Bongkar ratoon dapat dilakukan secara Kerjasama Operasional (KSO) antara Koperasi/Kelompok tani dengan PG, dimana lahannya milik petani yang tergabung dalam koperasi berbasis tebu dan pelaksanaannya dikerjakan oleh PG berdasarkan MoU. 2.

Perluasan a. Penanaman tebu yang dilakukan pada lahan bukaan baru; b. Perluasan Pola I yang dilaksanakan pada bulan MeiSeptember, menggunakan benih dari KBD konvensional berjenjang dan/atau kuljar bersertifikat; c. Perluasan Pola II yang dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember, menggunakan benih dari pembangunan KBD Kuljar (G2) bersertifikat; d. Perluasan dapat dilakukan secara Kerjasama Operasional (KSO) antara Koperasi/Kelompok tani dengan PG, dimana lahannya milik petani yang tergabung dalam koperasi berbasis tebu dan pelaksanaannya dikerjakan oleh PG berdasarkan MoU.

3.

Rawat Ratoon/Keprasan Rawat ratoon/keprasan dilakukan pada tanaman tebu yang telah dikepras, diprioritaskan pada areal kegiatan bongkar ratoon dan perluasan tahun 2013.


12

4.

Kebun Benih Datar (KBD) Pembangunan KBD Kuljar (G2): a. Pembangunan KBD kuljar (G2) dilaksanakan pada lahan bukan bekas tanaman tebu pada tahun 2013, akses menuju lokasi mudah ditempuh dengan kendaraan roda-4, berpengairan dan drainase baik; b. Pembangunan KBD menggunakan benih kuljar (G2) bersertifikat yang disertifikasi oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP); c. Penanaman KBD kuljar (G2) untuk pemenuhan benih bongkar ratoon dan perluasan pola II, sudah harus dilaksanakan pada bulan April/Mei tahun 2014; d. Varietas yang digunakan rekomendasi PG setempat;

sesuai

dengan

e. Benih hasil KBD kuljar (G3) sebelum disalurkan ke petani sasaran penerima bantuan harus terlebih dahulu disertifikasi oleh UPTD Benih setempat. Jika petugas PBT terbatas dapat bekerjasama dengan BBPPTP; f. Pembangunan KBD dapat dilakukan secara Kerjasama Operasional (KSO) antara Koperasi/Kelompok tani dengan PG, dimana lahannya milik petani dan pelaksanaannya dikerjakan oleh PG berdasarkan MoU. Kriteria dan persyaratan benih tebu yang digunakan sesuai dengan persyaratan SNI 7312:2008. Penggunaan benih bagi provinsi khususnya Jambi dan Sumatera Barat dapat menggunakan varietas unggul lokal setempat bersertifikat. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

13

5.

Pupuk organik dan pupuk majemuk (an-organik) untuk program bongkar ratoon, rawat ratoon, perluasan areal tebu, dan pembangunan KBD sesuai dengan rekomendasi PG/Dinas Yang Membidangi Perkebunan setempat

6.

Penataan Varietas Pelaksanaan penataan varietas dimasing-masing provinsi dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi melalui pertemuan dengan PG, APTRI, Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan, dan tenaga ahli.

7.

Pemberdayaan/Pelatihan Petani/Kelembagaan Petani Tebu Pemberdayaan petani/kelembagaan petani dilakukan melalui fasilitasi pelatihan, bimbingan, dan pendampingan. Kegiatan pemberdayaan petani didahului dengan Analisis Kebutuhan Pelatihan atau Tranning Need Assesment (TNA), oleh tenaga ahli/pakar di bidangnya.

8. Bantuan Alat Mesin Perkebunan a. Traktor roda empat 4 WD beserta Implementnya dengan spesifikasi: - Traktor roda empat 4 WD dengan daya ≥ 90 HP dan bobot minimal 3.900 kg; - Implement yang terdiri dari Discplough (Bajak Piringan), Disc Harrow (Garu Piringan) dan Furrower (Bajak Kair); - Traktor dan implement mampu digunakan untuk bongkar ratoon; Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

14

- Hasil Uji (Test Report) dari laboratorium uji yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. b. Alat Penyiang Gulma (Cultivator) - Hand Traktor dengan Daya Minimal 5 HP - Berat Minimal 60 kg - Implement sesuai kebutuhan - Dapat digunakan untuk membersihkan gulma c. Pompa Air - Daya minimal 8 HP - Diameter lubang Hsp 4 inchi - Tinggi Total Pemompaan minimal 17 M - Dapat digunakan untuk menghisap dan membuang air untuk mengairi lahan tebu d. Alat Putus Akar/Pedot Oyot (Terrataine) - Jumlah Tyne 2/4 - Lebar sesuai kebutuhan - Kedalaman Kerja 20-30 cm - Bobot ≥ 1.020 Kg e. Mesin Tebang Tebu/Sugarcane Harvester - Daya minimal 15 HP (10.03 Kw) - Bobot ≤ 1140 kg - Tingkat Standar Tinggi Pemotongan > 96% - Tingkat Kerusakan Akar < 12%


15

f. Alat Pengangkat Tebu (Loader) dengan spesifikasi - Kapasitas minimal 2 ton per jam - Daya muat ≥ 80 kg - Ketinggian angkut 2,5 meter 9.

Pengembangan Database Tebu On-line Kegiatan penyusunan kegiatan:

database

tebu

mencakup

- Persiapan terdiri dari sosialisasi, pengadaan alat pendukung database, pelatihan penggunaan dan kalibrasi GPS; - Pelaksanaan pencacahan data spasial koordinat lokasi dan deliniasi luas kebun menggunakan GPS, data petani, kategori tanaman, varietas, saprodi, dan pengelolaan dana PMUK; - Pengolahan data hasil pencacahan menggunakan aplikasi SIG dan SIM; - Sinkronisasi dan validasi data; - Pengiriman/penayangan hasil pengolahan dari aplikasi SIG dan SIM secara on-line di website Kementerian Pertanian. C. Kriteria Teknis Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) 1.

Lahan milik petani pemilik/penggarap yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan atau bukti sewa/garapan yang diketahui oleh Kepala Desa;

2.

Lahan bukan milik PG, lahan tidak bermasalah atau dalam sengketa;

3.

Luas lahan petani sasaran penerima bantuan baik pemilik maupun penyewa maksimal 4 Ha per KK;


16

4.

Petani pemilik/penggarap yang tergabung dalam satu kelompok tani sasaran;

5.

Kelompok tani sasaran penerima bongkar ratoon, rawat ratoon dan perluasan harus tergabung atau menjadi anggota koperasi berbasis tebu di wilayah PG dan bermitra dengan PG. Bagi kelompok tani yang belum membentuk koperasi agar segera membentuk koperasi yang berbadan hukum atau bergabung dengan koperasi yang sudah ada;

6.

Benih hasil pembangunan KBD digunakan untuk petani peserta kegiatan Bongkar Ratoon dan Perluasan;

7.

Menyerahkan identitas petani yang dibuktikan dengan fotocopy KTP atau KK, atau identitas resmi lainnya;

8.

Petani pemilik/pelaksana mau dan mampu melaksanakan kegiatan pengembangan tebu sesuai standar teknis;

9.

Petani/Kelompok tani sasaran penerima bantuan tidak sedang bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya.


17

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan pengembangan tebu dimulai dari perencanaan, sosialisasi, penetapan CP/CL, transfer dan pemanfaatan dana bansos; pengadaan dan penyaluran peralatan; pemberdayaan pekebun dan kelembagaan; pelaksanaan bongkar ratoon, perluasan, rawat ratoon, pembangunan KBD kuljar (G2); penataan varietas; fasilitasi tim pengawas rendemen; pelaksanaan pengembangan database tebu on-line; rekrutmen dan operasional TKP dan PLP-TKP; pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis. B. Pelaksana dan Tahapan Kegiatan Kegiatan Pengembangan Tebu dilaksanakan oleh petani/kelompok tani/KPTR/koperasi berbasis tebu dengan pembinaan teknis oleh Ditjen Perkebunan, Tim teknis Provinsi, Tim teknis kabupaten/kota, serta berkoordinasi dengan PG dan pihak terkait lainnya. Tahapan pelaksanaan kegiatan: 1. Sosialisasi kepada CP/CL sasaran penerima bantuan)

(petani/kelompok

tani

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten sebelum dan sesudah tahapan seleksi kelompok sasaran penerima bantuan. 2. Penentuan dan penetapan CP/CL (petani/kelompok tani sasaran penerima bantuan) CP/CL (petani/kelompok tani sasaran penerima bantuan) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi Yang Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

18

Membidangi Perkebunan atas nama Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi kebenaran/ keabsahan data. Dalam menetapkan CP/CL agar mempertimbangkan prinsip-prinsip keberhasilan pencapaian sasaran, keadilan dan tertib administrasi dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. SK kelompok tani sasaran penerima bantuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan berikut daftar nama petani disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. 3. Pengajuan dan Penyaluran Dana Pengajuan dan penyaluran dana APBN dilaksanakan sesuai dengan Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Dana sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. 4. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Peralatan Pengadaan peralatan dilakukan oleh Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan. Selanjutnya, dalam proses penyalurannya berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5. Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Kegiatan lainnya dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan, Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan pihak terkait lainnya. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

19

6. Pembinaan, Pengawalan

Pengendalian,

Pendampingan

dan

Pembinaan, Pengendalian, Pendampingan, dan Pengawalan dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota serta instansi terkait. 7. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan oleh Ditjen Perkebunan, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis, dan volume kegiatan pada Tahun 2014 disajikan pada Lampiran 1. D. Simpul Kritis Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu tahun 2014 diperkirakan terdapat beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir resiko. Simpul kritis tersebut adalah: 1.

Penetapan CP/CL tidak tepat sasaran dan waktu. Untuk meminimalisir risiko, sosialisasi pengawalan dilakukan secara intensif dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2014;

2.

dan dan

Penyediaan benih konvensional dan/atau kuljar untuk pola I dan pembangunan KBD kuljar untuk pola II tidak tepat jenis, waktu, jumlah, dan mutu. Untuk meminimalisir risiko, tim teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyusun jadwal waktu pelaksanaan (time line) mulai dari persiapan sampai


20

dengan penanaman, meningkatkan koordinasi dengan penyedia sumber benih (konvensional/kuljar G2), PG, dan KPTR/Koperasi berbasis tebu; 3.

Penyimpangan penyaluran bantuan. Untuk meminimalisir risiko, meningkatkan pengawalan oleh Tim teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu oleh TKP dan PLP-TKP. Target sasaran harus sesuai dengan yang telah ditetapkan, apabila ada perubahan CP/CL agar SK-nya segera direvisi;

4.

Penyusunan RUK tidak sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pengajuan RUK terlambat. Untuk meminimalisir risiko, kelompok tani melakukan konsultasi dengan TKP/PLP-TKP/KPTR/Koperasi berbasis tebu/Tim teknis Kabupaten/Kota dan dilakukan pendampingan oleh petugas;

5.

Pemanfaatan dana bansos terlambat. Untuk meminimalisir risiko, perlu peningkatan pengawasan oleh petugas terhadap pelaksanaan RUK yang telah dibuat.


21

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN Tatacara pemanfaatan anggaran untuk Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan pengadaan langsung (LS) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor: PER11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 (Perubahan atas PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2006) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, dan pelaksanaan di lapangan mengacu kepada pedoman teknis pengembangan tebu tahun 2014. A. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Penyaluran dana Bansos dengan mekanisme Langsung (LS). Pelaksanaannya dilakukan melalui pemindah bukuan (transfer) dana dari rekening kas Negara kepada rekening kelompok sasaran. Prosedur pencairan dan penyaluran dana bansos oleh kelompok sasaran penerima bantuan dilakukan sebagai berikut: 1. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kelompok sasaran disahkan/ditandatangani oleh ketua kelompok sasaran, 2 (dua) anggota kelompok sasaran dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten yang menangani perkebunan. Dengan persyaratan 4 (empat) tanda tangan tersebut diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dana bantuan tersebut. 2. Ketua kelompok sasaran menyampaikan RUK kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan nama-nama anggota calon penerima Bansos dan fotocopy identitas (KTP/KK) calon petani Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

22

sasaran penerima Bansos. Selanjutnya tim teknis Kabupaten menyiapkan usulan sesuai RUK yang disampaikan kepada Satker Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan. 3. Ketua kelompok sasaran membuka rekening kelompok pada Kantor Cabang Bank Pemerintah terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan. 4. Tim Teknis Kabupaten mengusulkan RUK kelompok sasaran yang telah diverifikasi dan disetujui kepada PPK Provinsi. 5. PPK melakukan verifikasi dan meneliti kelayakan/keabsahan RUK masing-masing kelompok yang akan dibiayai. RUK yang layak dibiayai diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan. Selanjutnya KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan: a. SK Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan, tentang penetapan CP/CL; b. Rekapitulasi RUK dengan mencantumkan: - Nama kelompok sasaran, alamat (Desa, Kecamatan) dan calon petani penerima Bansos; - Luas areal tebu, jumlah kebutuhan benih, dan pupuk (majemuk dan organik) disesuaikan dengan kegiatan; - Nomor rekening atas nama ketua kelompok sasaran; - Nama dan alamat kantor cabang perbankan terdekat; Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

23

- Jumlah dana kelompok tani.

dan

susunan

keanggotaan

c. Kuitansi harus ditanda tangani secara bersama oleh 3 lembaga (Ketua kelompok tani sasaran, Ketua KPTR/Koperasi berbasis tebu dan Kepala Dinas/Pejabat Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis Kabupaten/Kota); d. Surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan kelompok tani sasaran tentang pemanfaatan dana Bansos; 6.

Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan selanjutnya disampaikan ke KPPN Provinsi;

7.

KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku;

Format rekapitulasi RUK, kuitansi, dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) disajikan pada Lampiran 2. B. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan Dana 1. Prosedur Pencairan Dana a. Kelompok tani sasaran berhak menerima dana bansos melalui transfer ke rekening kelompok dari Bank Pemerintah; b. Kelompok tani sasaran berhak menggunakan dapat bansos tersebut sesuai dengan RUK yang disetujui oleh PPK; Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

24

c. Kelompok tani sasaran berhak menarik dana yang ada di rekening Bank sesuai dengan tahapan pengadaan yang akan dilakukan kelompok dan jadwal kegiatan; d. Besarnya uang pada setiap penarikan dari rekening bank disesuaikan dengan besarnya kebutuhan belanja yang bersangkutan; e. Proses pengadaan dilakukan dengan didahului dengan survei pasar, harga, dan mempelajari jenis/kualitas barang yang akan dibeli; f. Proses pengadaan barang oleh kelompok tani sasaran dilakukan secara transparan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas dari barang yang akan dibeli dan disaksikan oleh aparat desa; g. Hasil dari pembelian dimanfaatkan oleh kelompok tani sasaran dan dicatat/dibukukan menjadi aset kelompok. 2. Prosedur Pemanfaatan Dana a. Seluruh transaksi kelompok dibukukan secara sederhana; b. Bukti/kuitansi pembelian disimpan; c. Bukti serah terima hasil pembelian kepada anggota kelompok dibukukan; d. Ketua kelompok tani sasaran wajib membuat laporan rutin penggunaan dana bansos kepada PPK; e. Dana bansos digunakan untuk usaha produktif yang dilaksanakan dalam tahun berjalan;


25

f. Usaha produktif tersebut dapat mengharapkan keuntungan yang memadai dan sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan agribisnis tebu yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang ada. 3. Pemanfaatan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Pemupukan Modal Usaha Kelompok a. Dana Bansos yang disalurkan kepada petani/ kelompok tani/koperasi sasaran merupakan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang digunakan untuk usahatani berbasis tebu. b. Pemanfaatan, penyaluran dan pengembalian dana PMUK diatur sesuai dengan kesepakatan minimal 2/3 (dua per tiga) anggota koperasi. 4. Mekanisme Peralatan.

Pengadaan,

Penyaluran

Bantuan

Mekanisme penyaluran bantuan peralatan sumber dana APBN T.A. 2014 adalah sebagai berikut: - Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten tentang alokasi penyaluran bantuan, prosedur pelaksanaan usulan dari Kabupaten; - Proses pengadaan bersifat kontraktual dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);


26

- Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan selanjutnya menyerahkan peralatan kepada Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan untuk disalurkan kepada KPTR/Koperasi berbasis tebu, yang dikelola dalam bentuk UPJA, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 671/Kpts/PL.400/2/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penetapan Status Penggunaan Penetapan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertanian. 5. Sanksi Penggunaan dana Bansos yang tidak sesuai dengan RUK, tidak dibenarkan dan apabila terjadi penyimpangan pemanfaatan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaiannya dapat menempuh jalur hukum. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana, perlu dibentuk tim khusus untuk penyelesaian masalah tersebut. Tim dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi. Tim yang dibentuk terdiri dari unsur-unsur: Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, KPTR/Koperasi berbasis tebu, dan Lembaga Hukum di wilayahnya masing-masing.


27

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Prinsip Pengelolaan Pengelolaan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan agar mengacu pada prinsip Good Governance dan Clean Government, yaitu: 1. Mentaati Peraturan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas dipertanggungjawabkan.

sehingga

dapat

B. Struktur Organisasi Pelaksana Pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu didaerah, menjadi tanggung jawab Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan atas nama Kepala daerah Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan atas nama Kepala Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan di Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim. C. Fasilitasi oleh Organisasi Struktural Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh organisasi struktural untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program. Di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim dan pada tingkat Provinsi dibentuk Tim Teknis Provinsi, sedangkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

28

di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim teknis Kabupaten/Kota. 1. Tim Pusat Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tebu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim. dengan kegiatan, antara lain: a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi ditingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; b. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten dalam pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan; c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama antara lain dengan BUMN/Swasta PG berbasis tebu, organisasi profesi bidang pergulaan, perguruan tinggi, APTRI, KPTR/Koperasi berbasis tebu, dan pihak terkait lainnya; d. Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian dari Provinsi, Kabupaten/Kota serta lapangan dan menyampaikan laporan ke Direktur Jenderal Perkebunan. 2. Tim Teknis Provinsi. Fasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu dilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsi, dengan kegiatan antara lain:


29

a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); b. Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan;

dalam

c. Melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan kepada kelompok tani/Koperasi berbasis tebu penerima bantuan termasuk menyelesaikan masalah yang dihadapi; d. Melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan terhadap SDM, kelembagaan serta pengembangan manajemen usaha; e. Membuat laporan hasil pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta menyampaikan kepada Ditjen perkebunan tembusan Direktorat Tanaman Semusim setiap triwulan dan tahunan serta laporan yang bersifat insidentil. 3. Tim Teknis Kabupaten. Fasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan tebu dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, dengan kegiatan: a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk teknis (Juknis); b. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan dan pembinaan dibidang teknis produksi dan operasional termasuk rencana pemanfaatan dana bansos, manajemen usahatani dan pengembangan kelembagaan usaha kelompok; c. Melaksanakan sosialisasi dan seleksi kelompok sasaran penerima bantuan;

calon

d. Membuat laporan hasil pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta menyampaikan kepada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

30

Provinsi secara berkala setiap triwulan dan tahunan serta laporan yang bersifat insidentil. D. Perencanaan Operasional Perencanaan operasional kegiatan disusun secara koordinatif oleh Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan dan Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dengan pihak-pihak terkait. Perencanaan operasional didasarkan pada kondisi riil lapangan dan dengan mengupayakan sinergi dengan pihak lain di wilayah bersangkutan. Perencanaan operasional di tingkat Provinsi dilaksanakan secara koordinatif lintas sub sektor dan lintas sektor oleh Gubernur dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengupayakan sinergitas antar kegiatan pembangunan. Perencanaan operasional di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara koordinatif oleh Bupati/Walikota dalam rangka menjamin keterkaitan dan keharmonisan antar kegiatan sehingga dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. E. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai lapangan oleh Ditjen. Perkebunan, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing. F. Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional antara lain Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan BPK. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

31

Pada tingkat lokasi/desa/kelompok, pengawasan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok sasaran penerima bantuan, utamanya mengenai ketepatan sasaran program. Perangkat desa/tokoh dapat mengadukan:

masyarakat/anggota

kelompok

a. Apabila terjadi kecurangan dalam seleksi penetapan kelompok sasaran. b. Apabila penyaluran bantuan tidak sampai kepada yang berhak. c. Apabila bantuan tersebut tidak dimanfaatkan sesuai sasaran. d. Apabila rencana kebutuhan yang diajukan dalam Rencana Usaha Kelompok/Koperasi (RUK) tidak benarbenar sesuai dengan kebutuhan Kelompok sasaran. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.


32

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin berbagai masalah yang mungkin timbul dan dapat menganggu pencapaian kinerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan, sedang dilakukan kegiatan, dan setelah dilakukan kegiatan. Hal terpenting yang harus dipahami dalam melakukan evaluasi adalah jangan terfokus pada keberhasilan fisik dan administrasi, akan tetapi juga kepada proses pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan dari hasil monitoring dan evaluasi dapat diperoleh umpan balik dalam pengembangan tanaman tebu untuk mendukung swasembada gula. Prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi mengacu Pedoman Pelaksanaan Monitoring Evaluasi (Monev) Pembangunan Perkebunan Tahun 2014. B. Pelaporan Kelompok tani/Koperasi berbasis tebu membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada tim teknis Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada tim teknis Provinsi sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh tim teknis Provinsi kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Direktur Tanaman Semusim serta instansi terkait lainnya secara berjenjang. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

33

Mekanisme pelaporan kegiatan mencakup antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi; Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan; Format pelaporan disajikan pada Lampiran 3; Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke tingkat pusat.

Untuk mengukur kinerja kegiatan diperlukan pelaporan secara berkala. 1.

Jenis – jenis laporan yang terdiri dari: a. Laporan rutin yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan. b. Laporan insidentil bilamana diperlukan.

2.

Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan bulanan dari Satuan Kerja Provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Direktur Tanaman Semusim dan pihak terkait lainnya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.


34

VII.

PEMBIAYAAN

Kegiatan pelaksanaan Pengembangan Tebu Tahun 2014 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan baik Pusat maupun Dekosentrasi, dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Tahun Anggaran 2014.


35

VIII. PENUTUP Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu ini merupakan acuan bagi pengelola kegiatan di daerah dan seluruh instansi terkait dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sehingga pengelolaan kegiatan dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan akuntabel. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur lebih lanjut pada Juklak yang disusun oleh Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan dan Juknis yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan, serta disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.


36

Lampiran 1.

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 1. Bongkar Ratoon NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR SULAWESI SELATAN SUMATERA BARAT JUMLAH

VOLUME (Ha) 200 3.130 150 3.900 600 20 8.000

2. Rawat Ratoon NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH JUMLAH


VOLUME (Ha) 450 14.150 605 41.395 100 550 1.700 950 1.000 100 61.000

37

Lampiran 1 (lanjutan) 3.

Perluasan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

4.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH SUMATERA BARAT JUMLAH

VOLUME (Ha) 150 1.470 100 6.800 100 250 600 300 100 100 30 10.000

Pembangunan KBD NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN JUMLAH


VOLUME (Ha) 56 644 39 1.545 37 100 150 2.571

38


Penataan Varietas Tebu NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO JUMLAH

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Pemberdayaan Pekebun dan Kelembagaan/Pelatihan Petani NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

JABAR JATENG DIY JATIM SUMUT SUMSEL LAMPUNG SULSEL GORONTALO ACEH JUMLAH


2 5 2 5 1 2 3 3 2 1 26

39


Bantuan Peralatan a. Alat Putus Akar NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

VOLUME (Unit)

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH JAMBI JUMLAH

16 52 21 56 6 11 11 6 2 1 182

b. Traktor NO

LOKASI / PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

JABAR JATENG DIY JATIM SUMSEL LAMPUNG SULSEL GORONTALO ACEH JUMLAH

VOLUME (Unit)


4 50 1 52 2 3 4 2 1 119

40

Lampiran 1 (lanjutan) c. Mesin Tebang Tebu NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH JUMLAH

10 29 4 34 1 4 4 6 4 1 97

d. Alat Pengangkat Tebu (Loader) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH SUMATERA UTARA JUMLAH


VOLUME (Unit) 10 29 20 34 1 4 4 6 4 1 8 121

41

Lampiran 1 (lanjutan) e. Alat Pemeliharaan Tanaman (Cultivator) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH JUMLAH

10 59 8 75 2 10 15 10 8 2 199

f. Pompa Air NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH SUMATERA UTARA JUMLAH


VOLUME (Unit) 30 55 20 60 5 25 30 30 20 5 5 285

42

Lampiran 1 (lanjutan) 8. Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu-Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) a. Operasional TKP dan PLP-TKP NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Orang)

JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMSEL LAMPUNG SULSEL GORONTALO JUMLAH

23 169 21 175 4 8 8 23 16 8 455

b. Rekritment TKP dan PLP-TKP serta Pembinaan NO 1.

9.

VOLUME (Orang) 12 12

LOKASI / PROVINSI JATIM JUMLAH

Pengembangan Database Tebu Sistem Online a. Pelaksanaan Data Base NO 1. 2. 3. 4.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

JABAR JATENG DIY JATIM


1 1 1 1 43

Lampiran 1 (lanjutan) NO 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

SULSEL LAMPUNG GORONTALO SUMSEL SUMUT ACEH JAMBI SUMBAR JUMLAH

1 1 1 1 1 1 1 1 12

b. Peralatan Pendukung Pengembangan Database Tebu On-line 1) Komputer NO 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 11. 12.

LOKASI / PROVINSI JABAR JATENG DIY JATIM LAMPUNG SUMSEL ACEH JAMBI SUMBAR JUMLAH


VOLUME (Unit) 1 7 1 25 1 1 3 3 3 45

44

Lampiran 1 (lanjutan) 2) Printer NO 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 11. 12.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

ACEH SUMSEL SUMBAR JAMBI LAMPUNG JABAR DIY JATENG JATIM JUMLAH

3 1 3 3 1 1 1 7 25 45

3) Modem dan Jaringan Internet NO 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 11. 12.

LOKASI / PROVINSI ACEH SUMSEL SUMBAR JAMBI LAMPUNG JABAR DIY JATENG JATIM JUMLAH


VOLUME (Unit) 3 1 3 3 1 1 1 7 25 45

45

Lampiran 1 (lanjutan) 4) GPS NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

JABAR JATENG DIY JATIM LAMPUNG SUMSEL ACEH JAMBI SUMBAR SULSEL GORONTALO JUMLAH

2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 15

5) Pelaksanaan Pengadaan Sarana Database NO 1. 2.

LOKASI / PROVINSI JATENG JATIM JUMLAH


VOLUME (Paket) 1 1 2

46

Lampiran 1 (lanjutan) 10. Fasilitasi Tim Pengawas Rendemen NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

JABAR JATENG DIY JATIM SUMUT SUMSEL LAMPUNG SULSEL JUMLAH

5 10 1 33 2 1 1 3 56

11. Pengawalan dan Monitoring Evaluasi Tebu NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

JABAR JATENG DIY JATIM SUMSEL LAMPUNG SULSEL GORONTALO ACEH JAMBI SUMUT SUMBAR JUMLAH


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

47

Lampiran 2. Form Isian Kelengkapan Bantuan Sosial Format – 1. Rekapitulasi RUK Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : :

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK ........……, ..............………… Nomor Lampiran Perihal

: : :

Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran ......................... Provinsi ..................................................... Sesuai dengan Surat Keputusan *) ....... No……. tanggal…..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan …….., dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan... sebesar Rp ……… (terbilang....................................) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir, dengan rekapitulasi sebagai berikut: No. 1 1. 2. 3. Dst.

Kegiatan 2

Jumlah Anggaran(Rp) 3

Jumlah Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan kelompok tani penerima bantuan Nomor: ………… Tanggal ………, selanjutnya Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindah-bukukan ke rekening petani/Kelompok……………No. Rekening…………… pada cabang/unit Bank…..……. di ………………. MENYETUJUI Ketua Tim teknis Kab/Kota, Ketua kelompok, ………………….. ………………….. NIP MENGETAHUI/MENYETUJUI Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Provinsi......... ………………………….. NIP


48

Lampiran 2 (lanjutan) *) Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan atas nama Gubernur Format – 2. Kuitansi Dana Bantuan Sosial

KUITANSI No. …….. Sudah terima dari

: Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi ..........................................

Uang sebanyak

: Rp..................................................

Terbilang

: .....................................................

Untuk pembayaran

: Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan ........... Di Desa/Kelurahan............................. Kecamatan................................... Kabupaten/Kota ............................ Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Kelompok Tani penerima bantuan Nomor …… tanggal.......

Mengetahui/Menyetujui,

....……,…………….. 2014 Yang Menerima, Petani/Ketua Kelompok

Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi ................... Materai Rp. 6.000 ............................................ NIP

...................................... Tgl ...............................

Setuju dibayar, Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi.....................

Bendaharawan, Provinsi...........

............................................ NIP

.................................... NIP.


49

Lampiran 2 (lanjutan) Format – 3. Surat Perjanjian Kerjasama SURAT PERJANJIAN KERJASAMA No. ………………………………………. ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..........……………. PROVINSI..................................................... Dengan KELOMPOK …………………………….. Tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN...... Pada hari ini,..…..tanggal...…bulan…..........tahun dua ribu...….bertempat Kantor.............Jalan......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ....…(nama lengkap)

2. ....…(nama lengkap)

di

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)...................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).......... DIPA Tahun Anggaran 2014 No......Tanggal.......... yang berkedudukan di jalan............ yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. : Ketua Kelompok……......., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok …………..yang berkedudukan di Desa/Kelurahan…….............…. Kecamatan............…..Kabupaten/Kota …....……. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan..., dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. 2. 3. 4.

DIPA …….. Nomor ……… tanggal…………………. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 129/Permentan/OT.140/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014; Pedoman Teknis tentang Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi... Yang Membidangi Perkebunan, Nomor......tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan.... sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok.


50

Lampiran 2 (lanjutan) Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan...yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah: (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ......... Nomor : …………..tanggal …………. (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. …………….. (dengan huruf). Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan...dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ditandatangani. Pelaksanaannya melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara...................., dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok tani................................................Desa/Kelurahan....................….. Kecamatan………...….Kabupaten/Kota………..……....pada Bank ……………….. dengan Nomor Rekening: …….……….. Pasal 5 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kepada petani sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal; Pasal 6 PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri .............., sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) (1) Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA; (2) Keadaan memaksa (forcé majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah: a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.


51

Lampiran 2 (lanjutan) Pasal 8 LAIN-LAIN (1) Bea materai yang timbul akibat pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; (2) Segala lampiran yang melengkapi Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; (3) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9 PENUTUP Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok…..

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi ..................

Materai Rp. 6000 ……………………….

……………………………. NIP. MENGETAHUI/MENYETUJUI Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi....................

........................................... NIP.


52

Lampiran 3. Laporan Perkembangan Kegiatan (Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun)

1. Perkembangan Kegiatan Nama

:

Nama Kelompok

:

Jenis Usaha Kegiatan

:

Lokasi Kegiatan

:

- Desa/kecamatan

:

- Kabupaten

:

- Provinsi

:

2. Laporan

: Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun (Pilih salah satu sesuai dengan waktu pelaporan)

REALISASI

TARGET NO

KEGIATAN

Masalah Anggaran (Rp)

Fisik (ha/unit)

Anggaran (Rp)

%*)

FISIK (ha/unit)

Rencana Tindak Lanjut

Ket

%*)

..............,......................

Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan Nama................................ NIP. Keterangan: *) Realisasi dibandingkan dengan target


53

KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2014

Recommend Documents