PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN
PEDOMAN TEKNIS PEMBERDAYAAN PEKEBUN TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2014
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013
KATA PENGANTAR Pembangunan perkebunan telah berhasil meningkatkan produksi komoditi perkebunan, namun demikian belum memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani pekebun. Hal tersebut sebagai akibat dari masih dijumpainya keterbatasan petani dalam kepemilikan lahan, penguasaan teknologi, akses terhadap permodalan dan berbagai peluang usaha. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan petani untuk mengoptimalkan usahanya secara berkelanjutan dan untuk mengurangi berbagai keterbatasan yang ada, maka pemberdayaan petani dan kelembagaannya merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Mengacu pada hal tersebut, sejak tahun 2011 Direktorat Jenderal Perkebunan telah mulai kembali melaksanakan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan yang dilanjutkan hingga tahun 2014. Dalam proses pemberdayaan petani dan kelembagaan dengan menggunakan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE), pada tahap pelaksanaan diperlukan penyiapan Tim Fasilitator Daerah (FASDA) yang sangat berperan dan menentukan keberhasilan pemberdayaan petani. Untuk itu Direktorat Jenderal Perkebunan juga telah melaksanakan Pelatihan tenaga Fasilitator i
Daerah I (FASDA I) sejak tahun 2012 hingga tahun 2013, dan pada tahun 2014 dilaksanakan Pelatihan Fasilitator Daerah Tingkat II (FASDA II). Dalam upaya terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan dan Pelatihan Fasilitator Daerah tahun 2014, maka perlu disusun Pedoman Teknis yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dan pada akhirnya dapat memberdayakan petani untuk menumbuh kembangkan kelembagaan ekonomi petani yang kuat dan tangguh. Semoga Pedoman Teknis ini dapat bermanfaat dan berguna dalam pelaksanaan pelatihan fasilitator daerah dan pemberdayaan petani tanaman tahunan, di lapangan. J a k a r t a ii
DAFTAR ISI Halaman i iii
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. PELATIHAN FASILITATOR (FASDA II) I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan
DAERAH
II
1 2 2 5 5
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis
7
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi dan Jumlah Peserta Pelatihan D. Simpul Kritis
10 10 10 11 12
IV. PROSES PENGAJUAN ANGGARAN
13
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
14
7 9
iii
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
16
VII. PEMBIAYAAN
19
VIII. PENUTUP
20
LAMPIRAN
21-23
B. FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI TANAMAN TAHUNAN 24 I. PENDAHULUAN 25 A. Latar Belakang 25 B. Sasaran Nasional 26 C. Tujuan 26 II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis
28 Pelaksanaan
28 30
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis
31 31 32 34 34
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
35 iv
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
36
VI. PEMBIAYAAN
39
VII. PENUTUP
40
LAMPIRAN
41-45
v
PELATIHAN FASILITATOR DAERAH II (FASDA II)
1
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Upaya pembangunan perkebunan yang dilakukan melalui berbagai pola pengembangan telah berhasil meningkatkan luas areal dan produksi, namun belum memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Keterbatasan petani dalam kepemilikan lahan, penguasaan teknologi, akses terhadap permodalan dan pasar, telah menempatkan individu petani pada posisi yang kurang menguntungkan, dan mengakibatkan petani selalu terkena dampak negatif yang paling besar setiap kali terjadi perubahan pada mekanisme perdagangan baik lokal maupun global. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam pembangunan perkebunan kedepan seyogyanya lebih ditekankan pada membangun manusia dan masyarakat perkebunan. Terkait dengan hal itu, kegiatan pemberdayaan petani dan kelembagaan menjadi penting dalam rangka mendorong petani untuk mengorganisasikan dirinya dan terhimpun dalam suatu wadah usaha untuk mensinergiskan kekuatan/ potensi yang dimiliki masyarakat tani. 2
Menyadari lemahnya SDM petani dan kurangnya upaya penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani maka perlu diupayakan suatu model pemberdayaan masyarakat perkebunan yang terprogram dan utuh serta dilaksanakan secara berkesinambungan melalui suatu sistem dengan memperhatikan kearifan lokal. Salah satu model pemberdayaan petani dan kelembagaan yang dikembangkan adalah melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan manajemen kemitraan. SKE merupakan suatu sistem dalam pemberdayaan petani dan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan manajemen kemitraan yaitu pengelolaannya dijalankan berdasarkan filosofi kemitraan atau dalam suasana penuh persahabatan. Berdasarkan konsep kemitraan, maka ditumbuhkembangkan persahabatan diantara individu dan dua pihak yang akan menjalankan kemitraan. Sistem ini harus dibangun secara logis yaitu dapat diterima secara akal/logika oleh pihak yang melaksanakan, disamping itu juga harus ekonomis yaitu memberikan manfaat ekonomi dan harmonis yaitu dapat menciptakan hubungan kerjasama yang penuh persahabatan. 3
Proses pemberdayaan petani dan kelembagaan secara utuh dalam SKE dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi : sosialisasi program, survei lokasi (RRA atau PRA), pembentukan Tim Asistensi dan penyusunan program pemberdayaan. Tahap pelaksanaan meliputi : sosialisasi kegiatan, pembentukan Tim Fasilitator Daerah (FASDA) melalui Pelatihan FASDA, Pelatihan Petani, Pendampingan dan Asistensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan petani melalui SKE berdasarkan manajemen kemitraan antara lain : dukungan Pemerintah Daerah setempat, peran Tim Asistensi, peran dan aktivitas Tim FASDA, berjalannya sistem dan tersedianya modul, metode serta materi pelatihan. Untuk membentuk FASDA yang memiliki dedikasi tinggi diperlukan pelatihan melalui Pelatihan Fasilitator Daerah. Berdasarkan inventarisasi di daerah, diketahui di setiap provinsi sudah mempunyai Tim FASDA baik FASDA I, FASDA II maupun FASDA III. Akan tetapi dari daftar Tim FASDA yang ada hanya sebagian kecil saja yang masih aktif, selebihnya tidak aktif, sudah purna tugas atau pindah tempat. 4
Dari tahun 2012 sampai 2013 telah dilaksanakan pelatihan FASDA I di 29 provinsi melalui anggaran Direktorat Tanaman Tahunan 18 provinsi dan melalui anggaran Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 11 provinsi. Untuk meningkatkan kemampuan FASDA I yang ada, maka melalui dana Tugas Pembantuan (TP) provinsi tahun 2014 dialokasikan Pelatihan Fasilitator Daerah II. B. Sasaran Nasional Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Tim FASDA II di provinsi sentra komoditi perkebunan yang mempunyai kemampuan sebagai fasilitator dalam memberdayakan petani tanaman tahunan melalui SKE Berdasarkan Manajemen Kemitraan. C. Tujuan 1. Untuk menyamakan persepsi/ pemahaman dan meningkatkan kemampuan fasilitator daerah (FASDA) II dalam melaksanakan program pemberdayaan petani melalui SKE berdasarkan manajemen kemitraan 2. Membentuk Tim FASDA II yang bisa melatih dan mendampingi petani pada Pelatihan Petani untuk Penguatan 5
Kelembagaan Petani (SPKP, MKB, K&K, A&P dan PERT).
6
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan petani melalui SKE berdasarkan manajemen kemitraan adalah suatu proses merubah pola pikir dan perilaku petani yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu : •
Tahap persiapan, yang mencakup : sosialisasi program, penyiapan Tim Asistensi, survey lapangan (RRA atau PRA) dan menyusun program dan materi pelatihan.
•
Tahap pelaksanaan, yang mencakup : sosialisasi, penyiapan Tim Asistensi, pelatihan FASDA, pelatihan petani, pendampingan dan asistensi
•
Tahap evaluasi.
Pelatihan FASDA II merupakan tahap pelaksanaan yang diselenggarakan sebelum tahap pelatihan petani. Pelatihan FASDA II dilaksanakan untuk membentuk Tim FASDA II yang selanjutnya akan melatih peserta Pelatihan FASDA I yang nantinya akan mendampingi petani pada tahap pelatihan petani.
7
1. Pemilihan Peserta Pelatihan Peserta Pelatihan Fasilitator Daerah II adalah peserta yang sudah pernah mengikuti Pelatihan FASDA I, staf Dinas (PNS), aparat desa, petugas perusahaan mitra dan tokoh masyarakat yang ada di provinsi dan atau kabupaten sejumlah 20 orang setiap provinsi, dengan kriteria sebagai berikut : a. Mampu berkomunikasi dengan baik, b. Status sosial : tokoh masyarakat, petani sukses, tokoh petani, mantan Camat/Kepala Desa, c. Status non PNS dan atau PNS yang membidangi pelatihan dan pemberdayaan petani. 2. Pelatih/Fasilitator Sebagai pelatih / fasilitator dalam Pelatihan Fasilitator Daerah II adalah FASDA Madya yang sudah mempunyai pengalaman dalam melatih dan mendampingi pemberdayaan petani model SKE. Apabila di provinsi/kabupaten setempat tidak terdapat FASDA Madya dimaksud, maka bisa menggunakan FASDA Madya dari provinsi/kabupaten lainnya atau yang terdekat. 8
B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis Kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah II, adalah calon fasilitator daerah yang mempunyai motivasi, komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan proses pemberdayaan petani dan mempunyai potensi untuk berkembang.
9
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Pelatihan FASDA II tahun 2014 dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu : Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan D.I. Yogyakarta. 2. Pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. B. Pelaksana Kegiatan Secara umum organisasi pelaksana kegiatan dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Pusat a. Menyusun Pedoman Teknis Pelatihan FASDA II Tahun 2014; b. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawalan ke provinsi dalam rangka menyamakan persepsi dan pelaksanaan kegiatan; c. Melakukan koordinasi kegiatan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi; e. Menyusun laporan akhir kegiatan.
10
2. Provinsi a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengacu kepada Pedoman Teknis dari Pusat; b. Menginventarisir dan menetapkan calon peserta pelatihan; c. Melakukan koordinasi FASDA Madya pelatih/fasilitator;
dengan Tim sebagai
d. Bersama-sama dengan Tim FASDA Madya mengkoordinasikan materi dan modul pelatihan; e. Melaksanakan kegiatan Pelatihan FASDA II Tahun 2014 bekerjasama dengan Balai Pelatihan Daerah setempat; f. Melakukan monitoring dan evaluasi; g. Menyusun laporan akhir kegiatan. C. Lokasi dan Jumlah Peserta Pelatihan Lokasi dan jumlah peserta Pelatihan FASDA II tahun 2014 adalah : No 1
Provinsi
Sumatera Utara
Jumlah Peserta (orang)
Ket.
20
11
2
Jawa Barat
3
Kalimantan Barat
4
DI Yogyakarta Jumlah
20 20 20 80
D. Simpul Kritis : 1. Koordinasi antara Direktorat Tanaman Tahunan dan Dinas Perkebunan Provinsi. 2. Pelatihan fasilitator daerah dilaksanakan di provinsi baik di provinsi yang telah terbentuk Fasda maupun di provinsi yang belum memiliki Fasda. 3. Tersedianya Tim Asistensi ditingkat pusat maupun daerah sebagai “think tank” kebijakan pemberdayaan petani. 4. Koordinasi jadwal pelaksanaan kegiatan.
12
IV. PROSES PENGAJUAN ANGGARAN Kegiatan Pelatihan FASDA II dilakukan secara swakelola (non kontraktual) dan bukan dana Bantuan Sosial (Bansos). Tata cara pengelolaan anggaran kegiatan, proses pengajuan anggaran, tertib administrasi dan tertib pelaksanaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
13
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan dan pengendalian kegiatan Pelatihan FASDA II tahun 2014 dilakukan oleh: Tim Pembina Pusat dan Tim Pelaksana Provinsi, sebagai berikut: A. Tim Pembina Pusat Tim Pembina Pusat di koordinasikan oleh Direktorat Tanaman Tahunan, bertugas/berfungsi: 1. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; 2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Provinsi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan; 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama antar instansi non pemerintah seperti asosiasi petani, perusahaan mitra, Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat lainnya; 14
4. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. B. Tim Pelaksana Provinsi Tim Pelaksana Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan provinsi yang bertugas: 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; 2. Melakukan sosialisasi dengan kabupaten/kota dan Tim FASDA dalam rangka fasilitasi pemberdayaan petani dan pengembangan kelembagaan tahun 2014 di kabupaten/kota setempat; 3. Melakukan pengawalan, pemantauan, monitoring, evaluasi serta membantu mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan; 4. Melaksanakan fungsi pembinaan, pengendalian, pengawalan, pendampingan dan monev kegiatan Pelatihan FASDA II tahun 2014.
15
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis pelaporan a. SIMONEV yang meliputi: • Kemajuan pelaksanaan sesuai indikator kinerja;
kegiatan
• Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan; • Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi; • Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan. 16
b. Laporan perkembangan fisik dan keuangan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah II (Format Lampiran 2). c. Laporan perkembangan kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah II dengan materi meliputi: nama peserta, unit kerja, tempat dan tanggal pelatihan, tingkat dan nama fasilitator, tempat praktek (kelompok tani, desa, kecamatan), permasalahan dan upaya tindak lanjut (Format Lampiran 3). 2. Waktu penyampaian laporan: a. SIMONEV yang meliputi: • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. b. Laporan bulanan: • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi kepada Direktorat Tanaman Tahunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. 17
c. Laporan perkembangan kegiatan pelatihan Fasilitator Daerah II dilaporkan kepada Direktorat Tanaman Tahunan setelah selesai pelatihan tersebut.
18
VII. PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA) II Tanaman Tahunan dialokasikan melalui dana APBN pada Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Tahun Anggaran 2014. Kegiatan pengawalan, monitoring dan evaluasi oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan.
19
VIII. PENUTUP Pedoman Teknis Pelatihan Fasilitator Daerah II Tahun 2014 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan FASDA II. Pedoman Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat provinsi sesuai dengan kondisi setempat. Dengan Pedoman Teknis ini diharapkan Pelatihan FASDA II tahun 2014 dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran pelatihan dapat tercapai.
Jakarta,
Desember 2013
20
KEGIATAN PELATIHAN FASILITATOR DAERAH II TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2014 KEGIATAN UTAMA PELATIHAN FASILITATOR DAERAH II
PROVINSI 1
SUMUT
1,00
Keg
ANGGARAN (000 Rp) 188.200,00
2
JABAR
1,00
Keg
187.275,00
3
KALBAR
1,00
Keg
186.025,00
4
DIY
1,00
Keg
188.200,00
4,00
Keg
749.700,00
TOTAL
VOLUME
Lampiran 1
21
Lampiran 2 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN FASILITATOR DAERAH II PAGU DIPA NO.
KODE
KEGIATAN
PROPINSI
(Rp. 000 ,-)
SASARAN FISIK VOL
SAT
REALISASI S/D BULAN ….. KEUANGAN (Rp. 000 ,-)
%
KET.
FISIK VOLUME
SAT
%
22
Lampiran 3 LAPORAN PERKEMBANGAN PELATIHAN FASILITATOR DAERAH II PROVINSI :
NO. 1
NAMA PESERTA 2
UNIT KERJA 3
TEMPAT
TGL.
PELATIHAN
PELATIHAN
NAMA
TINGKAT
KELOMPOK TANI
DESA
KECAMATAN
4
5
6
7
8
9
10
FASILITATOR
TEMPAT PRAKTEK
PERMASALAHAN 11
UPAYA TINDAK LANJUT 12
23
FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI TANAMAN TAHUNAN
24
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Upaya pembangunan perkebunan rakyat yang diselenggarakan melalui berbagai pola pengembangan telah mampu meningkatkan luas areal dan produksi perkebunan dan pendapatan nasional, namun demikian peningkatan pendapatan petani pekebun belum sesuai dengan harapan. Keterbatasan petani dalam kepemilikan lahan, penguasaan teknologi, akses terhadap sumber permodalan dan pasar, telah menempatkan petani pada posisi yang masih belum menguntungkan pada setiap tahapan kegiatan usahataninya, dan petani selalu berada pada pihak yang paling besar menanggung resiko setiap kali terjadi perubahan pada kebijakan yang berlaku. Sementara disatu pihak petani juga pada dasarnya memiliki kemauan dan tekad, pengetahuan dan ketrampilan, hubungan sosial dan lahan sebagai kekuatan. Dengan Pemberdayaan Petani beserta kekuatan yang dimilikinya dalam suatu wadah kelembagaan berdasarkan kebersamaan maka dipandang akan mampu meningkatkan posisi petani dalam kegiatan usaha agribisnisnya. 25
Untuk itu dalam upaya Pemberdayaan Petani, sejak tahun 2011, pemerintah mulai kembali memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Petani melalui Tugas Pembantuan baik Provinsi atau Kabupaten. Kegiatan ini terus dilanjutkan pada tahun 2014. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Petani tahun 2014, dipandang perlu disusun Pedoman Teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. B. Sasaran Nasional Sasaran kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani tanaman tahunan adalah terfasilitasinya peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. C. Tujuan Tujuan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani tanaman tahunan adalah untuk memberikan pengertian kepada petani tanaman tahunan untuk merubah pola pikir yang ditandai dengan tumbuhnya kesadaran anggota masyarakat 26
untuk memperbaiki hidupnya dengan menggunakan potensi yang dimiliki.
27
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan kelembagaan Petani Tanaman Tahunan, dalam rangka memfasilitasi kelompok petani untuk tumbuh dan berkembang menjadi kelembagaan petani yang tangguh, maka dilakukan pendekatan sebagai berikut : 1. Daerah/wilayah sasaran kegiatan Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan adalah daerah/wilayah yang mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun melalui dana Tugas Pembantuan maupun kredit perbankan seperti Kredit Program Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) yang terpilih, atau dana APBD. 2. Petani atau kelompok tani sasaran: a. Pelatihan Dinamika Kelompok: Seluruh petani anggota suatu Kelompok Tani/pekebun/kelompok tani di daerah/wilayah sasaran seperti pada butir 1, yang telah diseleksi yaitu petani andalan atau pengurus kelompok tani yang berpotensi untuk berkembang. Selanjutnya Calon Petani (CP) yang 28
telah diseleksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) setempat atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten setempat. b. Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha : Pengurus kelompok tani dari Petani / pekebun / kelompok tani di daerah/wilayah sasaran seperti pada butir 1, yang telah diseleksi dan berpotensi untuk berkembang dan telah pernah mendapatkan pelatihan Penguatan Kelembagaan. 3. Petani difasilitasi untuk dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dalam merubah sikap dan perilaku yang bersifat individual menjadi kebersamaan yang diwadahi dalam kelompok produktif. 4. Kriteria Calon Petani (CP) dapat diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang disusun oleh provinsi sesuai dengan kondisi wilayah yang ada, kemudian diatur secara spesifik dalam bentuk Petunjuk Teknis (JUKNIS) oleh Kabupaten/Kota sesuai kondisi petani dan budaya setempat.
29
5. Seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan oleh petani melalui kelompok tani atau kelembagaannya dilaksanakan dengan bimbingan oleh petugas daerah yang ditunjuk. B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis Kegiatan Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan, adalah petani pada kelompok tani sasaran yang mempunyai potensi untuk berkembang dan pada wilayah yang mendapat dukungan positif dari Pemerintah Daerah.
30
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan adalah sebagai berikut: 1. Pemberdayaan Petani tahun 2014 dilaksanakan di wilayah seperti pada lampiran 1; 2. Pengawalan kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Dinas yang membidangi Perkebunan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten serta oleh Petugas Pusat; 3. Pelatihan. Tahapan Pelatihan yang dilaksanakan dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan meliputi : -
Penumbuhan Kebersamaan melalui pelatihan Dinamika Kelompok;
-
Pengembangan Kelembagaan Usaha meliputi pelatihan :
dan
a. Pembentukan Koperasi dan Penyusunan Anggaran Dasar & Rumah Tangga; b. Perkoperasian Untuk Anggota; 31
c. Manajemen Organisasi dan Sistem Prosedur Koperasi; d. Perencanaan Usaha, Pemasaran dan Penyusunan RAPB Koperasi; e. Akuntansi Dasar Keuangan; f. Pemeriksaan Koperasi.
&
dan
4. Monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Petani.
Manajemen Pengawasan pelaksanaan
B. Pelaksana Kegiatan Kegiatan dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, dengan uraian sebagai berikut: 1. Kegiatan Pusat meliputi: a. Menyusun Pedoman Teknis; b. Melakukan sosialisasi dalam rangka penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan serta koordinasi di Provinsi dan Kabupaten; c. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi; e. Menyusun Laporan Akhir Kegiatan 32
2. Kegiatan Provinsi/Kabupaten meliputi: a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Provinsi)/ Petunjuk Teknis (Kabupaten); b. Melakukan sosialisasi dalam rangka penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan serta koordinasi di Provinsi dan Kabupaten; c. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan; d. Melaksanakan kegiatan pelatihan; e. Melakukan monitoring dan evaluasi; f. Menyusun Laporan Akhir Kegiatan. Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tanaman tahunan adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan Kegiatan: Januari 2014 – Desember 2014; b. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan dan Penggandaan Laporan: November – Desember 2014.
33
C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan tahun 2014 seperti pada Lampiran. D. Simpul Kritis 1. Koordinasi antara Direktorat Tanaman Tahunan, petugas Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten dan Fasilitator Daerah. 2. Pemilihan petani peserta DK dan pengembangan kelembagaan adalah dari calon CP/CL penerima bantuan TP APBN Tahun Anggaran 2014 atau tahun sebelumnya atau penerima kredit Revitalisasi Perkebunan atau dana APBD. 3. Petani peserta merupakan petani yang mempunyai “pengaruh” terhadap anggota kelompok atau masyarakat yang akan diikut sertakan sebagai CP/CL. 4. Kelompok tani berpotensi untuk dikembangkan, ditinjau dari aspek ekonomi, kebun, dan sumberdaya manusia . 5. Tersedianya Tim Asistensi ditingkat pusat maupun daerah sebagai “think tank” kebijakan pemberdayaan petani. 6. Koordinasi jadwal pelaksanaan kegiatan. 34
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.
35
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis pelaporan a. SIMONEV yang meliputi: • Kemajuan pelaksanaan sesuai indikator kinerja;
kegiatan
• Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan; • Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi; • Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan; 36
b. Laporan perkembangan fisik dan keuangan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan (Format Lampiran 2). c. Laporan perkembangan kegiatan pelatihan pemberdayaan dan kelembagaan petani tanaman tahunan dengan materi meliputi: peserta pelatihan nama petani/ kelompok tani, desa / kecamatan / kabupaten, nama fasilitator daerah, waktu dan tempat pelaksanaan, permasalahan dan upaya pemecahan masalah. (Format Lampiran 3). 2. Waktu penyampaian laporan: a. SIMONEV yang meliputi: • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten kepada provinsi disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. • 37
b. Laporan bulanan: • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten kepada provinsi disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi kepada Direktorat Tanaman Tahunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. c. Laporan perkembangan kegiatan pelatihan pemberdayaan dan kelembagaan petani tanaman tahunan dilaporkan kepada Direktorat Tanaman Tahunan setelah selesai pelatihan tersebut.
38
VI. PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan TA. 2014 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA TA. 2014 dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Provinsi dan Kabupaten dianggarkan melalui dana Tugas Pembantuan Provinsi/Kabupaten, sedangkan kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2014.
39
VII. PENUTUP Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2014. Diharapkan dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dapat menjadikan pedoman teknis ini menjadi dasar penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan di lapangan. Akhirnya, diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini maka Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta,
Desember 2013
40
Lampiran 4
KEGIATAN FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2014 KEGIATAN UTAMA PEMBERDAYAAN PEKEBUN TANAMAN TAHUNAN
PROVINSI
KABUPATEN
VOLUME
1
NAD
1
Nagan Raya
150
Org
ANGGARAN (000 Rp) 107.330,00
2
JAMBI
2 3
Batanghari Tanjabar
200 225
Org Org
141.380,00 141.380,00
3
BABEL
4
Bangka
250
Org
165.650,00
4
JABAR
5 6 7
Garut Sumedang Tasikmalaya
250 250 250
Org Org Org
150.650,00 165.650,00 165.650,00
5
BANTEN
8
Lebak
250
Org
150.650,00
41
KEGIATAN UTAMA
PROVINSI 9
KABUPATEN
VOLUME
Pandeglang
250
Org
ANGGARAN (000 Rp) 151.125,00
6
KALSEL
10
Tabalong
380
Org
374.835,00
7
JATENG
11 12 13
Cilacap Kebumen Wonogiri
300 250 150
Org Org Org
196.740,00 159.050,00 103.470,00
8
DIY
14 15
Bantul Gunung Kidul
250 150
Org Org
151.650,00 103.470,00
9
JATIM
16 17
Pacitan Sampang
200 200
Org Org
124.390,00 128.030,00
10
BALI
18
Karang Asam
200
Org
205.710,00
11
NTB
19
Lombok Tengah
200
Org
142.480,00
42
KEGIATAN UTAMA
PROVINSI
KABUPATEN
VOLUME
20
Bima
200
Org
ANGGARAN (000 Rp) 151.650,00
12
SULUT
21
Minahasa
250
Org
165.650,00
13
SULTENG
22
Toli-toli
250
Org
165.650,00
14
SULTRA
23 24
Konawe Selatan Muna
200 150
Org Org
169.660,00 131.970,00
15
KALBAR
25 26
Singkawang Bengkayang
100 100
Org Org
75.600,00 76.050,00
16
NTT
27 28
Alor Sumba Barat
200 100
Org Org
136.205,00 91.760,00
5.905
Org
5.698.810,00
TOTAL
43
Lampiran 5 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI TANAMAN TAHUNAN PAGU DIPA NO.
KODE
KEGIATAN
PROPINSI
KABUPATEN
(Rp. 000 ,-)
SASARAN FISIK VOL
SAT
REALISASI S/D BULAN ….. KEUANGAN (Rp. 000 ,-)
%
KET.
FISIK VOLUME
SAT
%
44
Lampiran 6 LAPORAN PERKEMBANGAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI TANAMAN TAHUNAN PROVINSI
:
KABUPATEN
:
NO. 1
JENIS PELATIHAN 2
NAMA PESERTA
KELOMPOK TANI
TEMPAT PELATIHAN
TGL. PELATIHAN
NAMA FASDA
PERMASALAHAN
3
4
5
6
7
8
UPAYA TINDAK LANJUT 9
45
