PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TAHUNAN
PEDOMAN TEKNIS PEMBERDAYAAN PEKEBUN TANAMAN TAHUNAN
TAHUN 2015 (REVISI)
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2015
KATA PENGANTAR Revisi Pedoman Teknis Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan tahun 2015 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di daerah yang dilaksanakan dengan dukungan dana APBN maupun APBNP Tahun Anggaran 2015, dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Materi pedoman teknis ini memuat berbagai informasi tentang pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan, Penguatan Kelompok, Pelatihan Fasilitator Daerah Tingkat I (FASDA I) serta Pelatihan Tim Asistensi Daerah (TAD). Pedoman teknis ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang bersifat operasional dilapangan. Pedoman teknis ini dapat bermanfaat dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pekebun tanaman tahunan tahun 2015. Jakarta, 9 Maret 2015
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
i ii
I.
1 1 2 4
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis
4
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis
9 9 10 13 13
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
14
4 5
14
ii
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
15
VII. PEMBIAYAAN
17
VIII. PENUTUP
18
LAMPIRAN
20-26
iii
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Upaya pembangunan perkebunan rakyat yang diselenggarakan melalui berbagai pola pengembangan telah mampu meningkatkan luas areal dan produksi perkebunan dan pendapatan nasional, namun demikian peningkatan pendapatan petani pekebun belum sesuai dengan harapan. Keterbatasan petani dalam kepemilikan lahan, penguasaan teknologi, akses terhadap sumber permodalan dan pasar, telah menempatkan petani pada posisi yang masih belum menguntungkan pada setiap tahapan kegiatan usahataninya, dan petani selalu berada pada pihak yang paling besar menanggung resiko setiap kali terjadi perubahan pada kebijakan yang berlaku. Sementara disatu pihak petani juga pada dasarnya memiliki kemauan dan tekad, pengetahuan dan ketrampilan, hubungan sosial dan lahan sebagai kekuatan. Dengan Pemberdayaan Petani beserta kekuatan yang dimilikinya dalam suatu wadah kelembagaan berdasarkan kebersamaan maka dipandang akan mampu meningkatkan posisi petani dalam kegiatan usaha agribisnisnya. 1
Untuk memberdayakan Petani dengan kekuatan yang dimilikinya telah dikembangkan satu model pemberdayaan petani yakni Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan Manajemen Kemitraan. SKE merupakan suatu sitem dalam memberdayakan petani dan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan manajemen kemitraan yaitu pengelolaannya dijalankan berdasarkan filosofi kemitraan atau dalam suasana penuh persahabatan/kebersamaan. Untuk itu dalam upaya Pemberdayaan Petani, sejak tahun 2011, Direktorat Jenderal Perkebunan mulai kembali memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Petani melalui Tugas Pembantuan baik Provinsi atau Kabupaten. Kegiatan ini terus dilanjutkan pada tahun 2015. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Petani tahun 2015 dengan sumber dana baik APBN maupun APBNP, dipandang perlu disusun Pedoman Teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. B. Sasaran Nasional Sasaran kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan adalah terfasilitasinya peningkatan 2
kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada, melalui sasaran dari masing-masing kegiatan yakni : 1. Sasaran kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah (Fasda I) baik dana APBN maupun APBNP adalah tersedianya Tim FASDA I di daerah sentra komoditi perkebunan yang mempunyai kemampuan sebagai fasilitator dalam memberdayakan petani tanaman tahunan melalui SKE Berdasarkan Manajemen Kemitraan. 2. Sasaran kegiatan Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan baik dana APBN maupun APBNP adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani tanaman tahunan. 3. Sasaran kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan adalah petani yang merupakan pengurus kelompok tani dari kelompok tani tanaman tahunan yang telah mengikuti Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan. 4. Sasaran kegiatan Pelatihan Tim Asistensi Daerah (TAD) dana APBNP adalah tersedianya Tim Asistensi Daerah baik untuk Provinsi maupun Kabupaten di daerah sentra komoditi perkebunan yang mempunyai kemampuan sebagai “think tank” dalam memberdayakan petani tanaman tahunan melalui SKE Berdasarkan Manajemen Kemitraan. 3
C. Tujuan Tujuan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani; 2. Mendorong tumbuhnya kelembagaan petani yang produktif dan berfungsi melayani anggotanya; 3. Menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis sesama petani dan mitra usahanya. II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan kelembagaan Petani Tanaman Tahunan dilaksanakan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan Manajemen Kemitraan. Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan untuk petugas (Fasilitator Daerah dan Tim Asistensi Daerah) maupun petani dan pendampingan kepada petani/kelompok tani.
4
B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis Kegiatan Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan adalah : 1. Daerah/wilayah sasaran kegiatan Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan adalah daerah/wilayah yang mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun melalui dana APBN maupun APBNP Tugas Pembantuan diutamakan yang mendapat kegiatan fisik lapangan pada tahun anggaran 2015. 2. Pelatihan untuk Petani atau kelompok tani sasaran: a. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan: Peserta pelatihan ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani tanaman tahunan (bukan perwakilan/sebagian dari anggota kelompok tani) di daerah/wilayah sasaran seperti pada butir 1, yang telah diseleksi yaitu petani andalan atau kelompok tani yang berpotensi untuk berkembang. Selanjutnya Calon peserta Pelatihan yang akan menjadi peserta pelatihan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten setempat.
5
b. Pelatihan Penguatan Kelembagaan: Peserta pelatihan ini adalah pengurus kelompok tani tanaman tahunan (ketua, sekretaris dan bendahara) di daerah/wilayah sasaran seperti pada butir 1, yang telah diseleksi dan berpotensi untuk berkembang dan telah mengikuti pelatihan Penumbuhan Kebersamaan. 3. Pelatihan Fasilitator Daerah (Fasda I): a. Kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah Tingkat I adalah upaya untuk menciptakan calon fasilitator daerah yang mempunyai motivasi, komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan proses pemberdayaan petani dan mempunyai potensi untuk berkembang. b. Pemilihan Peserta Pelatihan Peserta Pelatihan Fasilitator Daerah I adalah peserta bisa berasal dari staf Dinas (PNS), petani, aparat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mampu berkomunikasi dengan baik di provinsi dan atau kabupaten sejumlah 20 orang untuk APBN dan 50 orang untuk APBNP setiap provinsi.
6
c. Pelatih/Fasilitator Sebagai pelatih / fasilitator dalam Pelatihan Fasilitator Daerah I adalah FASDA III atau Madya yang sudah mempunyai pengalaman dalam melatih dan mendampingi pemberdayaan petani model SKE. Apabila di provinsi/kabupaten setempat tidak terdapat FASDA III atau Madya dimaksud, maka bisa menggunakan FASDA III atau Madya dari provinsi/kabupaten lainnya atau yang terdekat. d. Narasumber Narasumber pada Pelatihan Fasilitator Daerah tingkat I (Fasda I) adalah dari Pusat dan Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi. 4. Pelatihan Tim Asistensi Daerah (TAD) : a. Kegiatan Pelatihan Tim Asistensi Daerah adalah upaya untuk mempersiapkan Tim Asistensi Daerah agar mampu menyusun dan menyelenggarakan program pemberdayaan petani, mengkoordinir pelaksanaan dan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan petani.
7
b. Pemilihan Peserta Pelatihan Peserta Pelatihan Tim Asistensi Daerah adalah pejabat yang membidangi pemberdayaan/ kelembagaan petani Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten (PNS). c. Pelatih/Fasilitator Sebagai pelatih / fasilitator dalam Pelatihan Tim Asistensi Daerah adalah Fasda III/ Madya yang sudah mempunyai pengalaman dalam melatih dan mendampingi pemberdayaan petani model SKE. Apabila di provinsi setempat tidak terdapat Madya dimaksud, maka bisa menggunakan Fasda III/ Madya dari provinsi lainnya atau yang terdekat. d. Narasumber Narasumber pada Pelatihan Tim Asistensi Daerah adalah dari Pusat dan Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi.
8
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan adalah sebagai berikut: 1. Pemberdayaan Petani APBN maupn APBNP tahun 2015 dilaksanakan di wilayah seperti pada lampiran 1; 2. Pengawalan kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Dinas yang membidangi Perkebunan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten serta oleh Petugas Pusat; 3. Pelatihan. Tahapan Pelatihan yang dilaksanakan dalam Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan meliputi : a. Pelatihan Fasilitator Daerah I (FASDA I); b. Pelatihan Tim Asistensi Daerah (TAD); c. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Tanaman Tahunan; d. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan melalui Pelatihan : 9
- Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani (SPKP); - Kepemimpinan (K&K); - Manajemen (MKBD);
dan
Komunikasi
Kemitraan
- Administrasi (A&P); - Pengembangan Tangga (PERT).
dan
Budidaya Pembukuan
Ekonomi
Rumah
4. Pendampingan proses pemberdayaan petani oleh Tim dari Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten dan Tim Fasda; 5. Pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Petani; 6. Pembuatan Laporan. B. Pelaksana Kegiatan Kegiatan dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, dengan uraian sebagai berikut: 1. Pusat -
Menyusun Pedoman Pemberdayaan Pekebun
Teknis Tanaman 10
Tahunan (APBN Tahun 2015;
maupun
APBNP)
-
Melakukan sosialisasi dalam rangka penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan serta koordinasi di Provinsi dan Kabupaten;
-
Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan;
-
Melakukan monitoring dan evaluasi;
-
Menyusun Laporan Akhir Kegiatan
2. Provinsi -
Menyusun (Juklak);
Petunjuk
Pelaksanaan
-
Melakukan inventarisasi, identifikasi dan menetapkan calon peserta Pelatihan Fasilitator Daerah Tingkat I (Fasda I);
-
Melakukan inventarisasi, identifikasi dan menetapkan calon peserta Pelatihan Tim Asistensi Daerah (TAD);
-
Mengkoordinasikan dengan pelatih/ fasilitator perihal materi dan jadwal;
-
Melakukan koordinasi dengan kabupaten tentang kegiatan pelatihan 11
petani Penumbuhan Kebersamaan dan penguatan Kelembagaan; -
Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan;
-
Melaksanakan kegiatan pelatihan;
-
Melakukan monitoring dan evaluasi;
-
Menyusun Laporan Akhir Kegiatan.
3. Kabupaten -
Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis);
-
Melakukan inventarisasi, identifikasi dan menetapkan calon peserta Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan dan atau Penguatan Kelembagaan;
-
Mengkoordinasikan dengan pelatih/fasilitator perihal materi dan jadwal;
-
Melakukan koordinasi dengan kabupaten tentang kegiatan pelatihan petani Penumbuhan Kebersamaan dan atau penguatan Kelembagaan;
-
Melaksanakan kegiatan pelatihan;
-
Melakukan monitoring dan evaluasi;
-
Menyusun Laporan Akhir Kegiatan.
12
Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tanaman tahunan adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan Kegiatan: APBN : Januari 2015 – Desember 2015; APBNP: Maret 2015 - Desember 2015. b. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan dan Penggandaan Laporan: November – Desember 2015. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan (APBN maupun APBNP) tahun 2015 seperti pada Lampiran 1 dan 3. D. Simpul Kritis 1. Koordinasi antara Direktorat Tanaman Tahunan dengan Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta Pelatih/Fasilitator. 2. Pelatihan Fasilitator Daerah dan Tim Asistensi Daerah dilaksanakan di provinsi. 3. Pemilihan petani/kelompok tani peserta pelatihan Penumbuhan Kebersamaan adalah dari petani/kelompok tani penerima bantuan fisik TP APBN dan APBNP secara utuh per kelompok bukan 13
perwakilan dari beberapa kelompok tani dan diutamakan kegiatan TP APBN dan APBNP Tahun Anggaran 2015. 4. Pemilihan petani/kelompok tani peserta pelatihan Penguatan Kelembagaan adalah dari pengurus kelompok tani (ketua, sekretaris dan bendahara) yang telah mendapatkan pelatihan Penumbuhan Kebersamaan. 5. Koordinasi jadwal pelaksanaan kegiatan. IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN Kegiatan pemberdayaan pekebun Tanaman Tahunan dilakukan secara swakelola (non kontraktual). Tata cara pengelolaan anggaran kegiatan, proses pengajuan anggaran, tertib administrasi dan tertib pelaksanaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan petani pekebun Tanaman Tahunan 14
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Pendampingan kepada kelompok yang sudah dilatih perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok tani mampu menjadi kelompok yang kuat dan produktif. Untuk itu diperlukan dukungan dana pendampingan yang bersumber dari APBD atau sumber-sumber lain. VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Ditjen. Perkebunan yang berlaku. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut: 15
1. Jenis pelaporan a. Laporan Monitoring dan Evaluasi yang meliputi: Kemajuan pelaksanaan sesuai indikator kinerja;
kegiatan
Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan; Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi; Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan; b. Laporan perkembangan fisik dan keuangan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan (Format Lampiran 2). c. Laporan perkembangan kegiatan pelatihan pemberdayaan dan kelembagaan petani tanaman tahunan dengan materi meliputi: peserta pelatihan nama petani/ kelompok tani, desa / kecamatan / kabupaten, nama fasilitator daerah, waktu dan tempat pelaksanaan, permasalahan 16
dan upaya pemecahan (Format Lampiran 3).
masalah.
2. Waktu penyampaian laporan: a. Laporan Monitoring dan Evaluasi yang meliputi: Pelaporan dari dinas yang membidangi perkebunan kabupaten kepada dinas provinsi disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. Pelaporan dari dinas yang membidangi perkebunan provinsi kepada Direktorat Tanaman Tahunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. d. Laporan perkembangan kegiatan pelatihan pemberdayaan dan kelembagaan petani tanaman tahunan dilaporkan kepada Direktorat Tanaman Tahunan setelah selesai pelatihan tersebut. VII. PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan Tahun 2015 bersumber dari dana APBN 17
maupun APBNP yang dialokasikan pada DIPA Tahun 2015 dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Provinsi dan Kabupaten dianggarkan melalui dana Tugas Pembantuan Provinsi/Kabupaten, sedangkan kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Tahun Anggaran 2015. VIII. PENUTUP Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN maupun APBNP Tahun Anggaran 2015. Diharapkan dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dapat menjadikan pedoman teknis ini menjadi dasar penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan di lapangan. Akhirnya, diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini maka Pemberdayaan 18
Pekebun Tanaman Tahunan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta, 9 Maret 2015
19
Lampiran 1
KEGIATAN PELATIHAN FASILITATOR DAERAH I TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2015 REVISI SUMBER APBN
APBNP
KEGIATAN PELATIHAN FASILITATOR DAERAH I
PELATIHAN FASILITATOR DAERAH I
1
PROVINSI BENGKULU
VOLUME 1,00 Keg
2
SUMSEL
1,00
Keg
3
JATENG
1,00
Keg
4
JATIM
1,00
Keg
5
NTB
1,00
Keg
6
SULUT
1,00
Keg
7
MALUT
1,00
Keg
8
PAPUA
1,00
Keg
9
PAPUA BARAT
1,00
Keg
1
ACEH
1,00
Keg
2
KALBAR
1,00
Keg
3
KALTENG
1,00
Keg
4
KALTARA
1,00
Keg
13,00
Keg
TOTAL
20
Lanjutan
KEGIATAN PELATIHAN TIM ASISTENSI DAERAH TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2015 REVISI SUMBER APBNP
KEGIATAN PELATIHAN TIM ASISTENSI DAERAH
1
PROVINSI ACEH
VOLUME 1,00 Keg
2
SUMSEL
1,00
Keg
3
KALBAR
1,00
Keg
4
KALTENG
1,00
Keg
5
KALSEL
1,00
Keg
6
KALTARA
1,00
Keg
TOTAL
6,00
Keg
21
Lanjutan
KEGIATAN FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2015 REVISI SUMBER
APBN
KEGIATAN
PENUMBUHAN KEBERSAMAAN KELOMPOK
PROVINSI
1
ACEH
2
SUMUT
3 4 5
SUMBAR RIAU JAMBI
6 7
SUMSEL BENGKULU
8
BABEL
9
KALBAR
10
KALSEL
11
KALTENG
12
BANTEN
13
JABAR
KABUPATEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VOLUME
NAGAN RAYA ACEH UTARA ASAHAN LABUHAN BATU UTARA PASAMAN INHIL BATANGHARI SAROLANGUN MERANGIN TANJABAR MUSI RAWAS BENGKULU UTARA BANGKA BELITUNG PONTIANAK SINGKAWANG TANAH LAUT TABALONG BALANGAN KTWARINGIN BRT LEBAK PANDEGLANG CIANJUR BANDUNG BARAT
22
150 200 200 200
Org Org Org Org
200 150 100 100 50 200 250 200
Org Org Org Org Org Org Org Org
200 200 150 150 150 150 150 200
Org Org Org Org Org Org Org Org
200 200 200 150
Org Org Org Org
SUMBER
KEGIATAN
PROVINSI
KABUPATEN
25 26 27 28 29 30 31 32
14
JATENG
15
DIY
16
JATIM
33
17
NTB
34
18 19
NTT BALI
20 21
SULUT SULTRA
35 36 37 38 39
22
SULSEL
23
MALUT
24
PAPUA
25
PAPUA BARAT
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
VOLUME
SUMEDANG PANGANDRAN BLORA JEPARA MAGELANG BANTUL KULONPROGO GUNUNG KIDUL TULUNG AGUNG LOMBOK TENGAH ALOR JEMBRANA KARANG ASEM BOLMONG KONAWE SELATAN MUNA PINRANG JENEPONTO HALUT TERNATE KEEROM JAYAPURA MIMIKA NABIRE TELUK BINTUNI SORONG SELATAN SORONG
23
200 200 250 200 200 300 290 250
Org Org Org Org Org Org Org Org
250
Org
300
Org
250 150 200 200 200
Org Org Org Org Org
200 250 200 200 150 25 25 25 25 25
Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org
25
Org
25
Org
SUMBER
APBNP
KEGIATAN
PROVINSI
KABUPATEN
VOLUME
PENGUATAN KELOMPOK (SPKP,MKBD,K &K,A&P serta PERT)
1 2 3
JABAR KALBAR SULUT
1 2 3
GARUT SANGGAU MINSEL
180 180 180
Org Org Org
PENUMBUHAN KEBERSAMAAN KELOMPOK
1
ACEH
2
RIAU
3
JAMBI
4
SUMSEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ACEH TIMUR BIREUEN NAGAN RAYA ACEH JAYA ACEH UTARA DUMAI ROKAN HULU PELALAWAN SAROLANGUN MUARO JAMBI BUNGO MUSI BANYUASIN BANYUASIN OKI MELAWI LANDAK BENGKAYANG SANGGAU SAMBAS KAPUAS HULU KOBAR KOTIM TANAH BUMBU BARITO KUALA MALINAU NUNUKAN
225 325 175 225 325 150 200 150 200 200 200 200
Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org
150 200 150 150 225 400 350 225 300 325 100 100 275 275
Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org
15.055
Org
5
KALBAR
6
KALTENG
7
KALSEL
8
KALTARA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL
24
Lampiran 2 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI TANAMAN TAHUNAN
NO.
KODE
KEGIATAN
PROPINSI
KABUPATEN
PAGU DIPA (Rp. 000 ,-)
SASARAN FISIK VOL SAT
REALISASI S/D BULAN ….. KEUANGAN FISIK % (Rp. 000 ,-) VOLUME SAT
KET. %
25
Lampiran 3 LAPORAN PERKEMBANGAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI TANAMAN TAHUNAN PROVINSI KABUPATEN
: :
NO.
JENIS PELATIHAN
NAMA PESERTA
KELOMPOK TANI
TEMPAT PELATIHAN
TGL. PELATIHAN
NAMA FASDA
PERMASALAHAN
UPAYA TINDAK LANJUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26
