PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN
PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KELAPA TAHUN 2014
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013
KATA PENGANTAR Pengembangan Kelapa terpadu, merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil kelapa, meningkatkan nilai tambah dan pemberdayaan petani, perluasan kesempatan kerja, peningkatan devisa serta mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Kegiatan pengembangan tanaman kelapa tahun 2014 dilaksanakan melalui peremajaan/ rehabilitasi dan perluasan kebun kelapa rakyat. Agar pelaksanaan pengembangan tanaman kelapa dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Umum Pengembangan Tanaman Kelapa, sebagai acuan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam pengembangan tanaman kelapa kedepan.
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN
Halaman i iii iv
I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan
1 1 3 5
II.
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis
6 6 8
III.
PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C Lokasi, Jenis dan Volume D Simpul Kritis
10 10 11 14 15
IV.
PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN
15
V.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
17
VI.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
17
VII. PEMBIAYAAN
19
VIII. PENUTUP
20
LAMPIRAN
21 ii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Peremajaan Kelapa Tahun 2014 ................ 21 Lampiran 2. Lokasi Kegiatan Perluasan Kelapa Tahun 2014 ................ 25
iii
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Budidaya tanaman kelapa berperan cukup strategis terhadap sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, karena selain hasil produksinya merupakan salah satu bahan baku kebutuhan pokok, yaitu minyak goreng dan industri olahan lainnya, juga untuk penggunaan kebutuhan khusus yang tidak tergantikan, seperti kelapa segar untuk sayur dan kelapa muda untuk minuman serta daun kelapa untuk berbagai upacara. Seluruh bagian tanaman lainnya dapat dimanfaatkan, sehingga kelapa sering disebut pohon kehidupan. Budidaya tanaman kelapa diusahakan sejak wilayah pantai sampai perbukitan, sejak wilayah terpencil sampai perkotaan, dengan cara pengusahaan sejak tanaman pekarangan sampai tanaman monokultur sehamparan, penyebarannya hampir di seluruh wilayah Indonesia, bentuk pengusahaannya hampir seluruhnya merupakan usaha perkebunan rakyat. Pada tahun 2011 luas areal tanaman kelapa tercatat 3.767,70 ribu ha, didominasi oleh Perkebunan Rakyat seluas 3.725,78 ribu ha (98,89%), Perkebunan Besar Negara seluas
1
4,29 ribu ha (0,11%) dan Perkebunan Besar Swasta seluas 37,63 ribu ha (1,0%). Areal tanaman kelapa di pulau Sumatera mencapai 1.203.467 ha (31,94%), Jawa 861.562 ha (22,87%), Sulawesi 778.207 ha (20,65%), Bali, NTB dan NTT seluas 297.489 ha (7,89%), Maluku dan Papua 367.238 ha (9,74%), serta Kalimantan 259.740 ha (6.89%) dari total luas areal kelapa Indonesia. Sedangkan total produksinya sebesar 3.174,4 ribu ton setara kopra, yang terdiri dari Perkebunan Rakyat sebesar 3.133 ribu ton (98,69%), Perkebunan Besar Negara sebesar 3,1 ribu ton (0,98%) dan Perkebunan Besar Swasta sebesar 38,43 ribu ton (1,21%). Selama ini komoditas kelapa hanya dimanfaatkan produk primernya saja, baik dalam bentuk kelapa segar maupun kopra untuk bahan baku minyak goreng. Pengembangan dan pemanfaatan produk hilir kelapa belum banyak dilakukan, demikian pula pemanfataan hasil samping dan limbah. Upaya pengembangan produk dan pemanfaatan hasil samping dan limbah akan meningkatkan nilai tambah produk kelapa, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa. Demikian pula lahan dibawah pohon kelapa masih dapat dimanfaatkan dengan kegiatan diversifikasi baik dengan tanaman pangan,
2
hortikultura atau tanaman perkebunan lainnya maupun ternak, sedangkan untuk tanaman yang sudah tidak produktif lagi perlu diremajakan dengan menggunakan benih varietas unggul. Tahun 2010, sekitar 450 ribu Ha (12%) luas areal kelapa merupakan tanaman tua/rusak karena hama & penyakit. Berdasarkan keragaan kondisi yang ada tersebut dan mengingat bahwa pada sentra sentra produksi kelapa, peran ekonomi tanaman kelapa cukup dominan, maka dipandang perlu adanya upaya pengembangan, baik melalui peremajaan maupun perluasan kelapa. Mempertimbangkan bahwa kemampuan sumber dana APBN terbatas, maka agar kegiatan peremajaan dan perluasan kelapa secara utuh dapat terlaksana, perlu diupayakan komplementasi dari berbagai sumber dana lain termasuk diantaranya swadaya petani, agar kegiatan dapat terlaksana sesuai harapan. B. Sasaran Nasional Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan komoditi kelapa semakin meningkat, mengingat pola hidup masyarakat Indonesia sulit dilepaskan dari komoditas kelapa dan hasil olahannya. Produk tanaman kelapa selain untuk memenuhi
3
kebutuhan masyarakat juga sebagai sumber devisa negara melalui ekspor. Selain itu komoditi ini dapat menyerap tanaga kerja sekitar 6,9 juta KK. Peluang pengembangan agribisnis kelapa kedepan dengan produk bernilai ekonomi tinggi sangat besar. Alternatif produk yang dapat dikembangkan antara lain Virgin Coconut Oil (VCO), Oleochemical (OC), Desicated Coconut (DC), Coconut Milk/Cream (CM/CC), Coconat Charcoal (CCL), Activated Carbon (AC), Brown Sugar (BS), Coconut Fiber (CF) dan Cocin Wood (CW), yang diusahakan secara parsial maupun terpadu. Pelaku agribisnis produk-produk tersebut mampu meningkatkan pendapatannya 5-10 kali dibandingkan dengan apabila hanya menjual produk kopra. Permintaan akan produkproduk kelapa dipasar internasional terus meningkat, ditandai dengan banyaknya investor yang ingin mengembangkan produk dari kelapa. Bertolak dari kenyataan luasnya potensi pengembangan produk, kemajuan ekonomi perkelapaan ditingkat makro (daya saing di pasar global) maupun mikro (pendapatan petani, nilai tambah dalam negeri dan substitusi impor), maka kegiatan pengembangan kelapa merupakan tuntutan kebutuhan.
4
C. Tujuan Pengembangan kelapa, yang meliputi peremajaan dan perluasan, memiliki tujuan sebagai berikut : a. Peremajaan Tanaman dilaksanakan dengan tujuan :
Kelapa,
- Menyediakan bantuan benih unggul dalam rangka normalisasi kerapatan/populasi tanaman; - Meningkatkan produktifitas, mutu serta nilai tambah usaha budidaya tanaman kelapa; - Meningkatkan produksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan industri berbahan baku kelapa; - Membantu penerapan teknis budidaya. b. Perluasan kelapa rakyat bertujuan : - Memanfaatkan lahan lahan kosong, seperti lahan terlantar, tepi pantai, batas lahan, tanggul dan pekarangan. - Menyediakan bermutu;
bantuan
benih
unggul
- Membantu penerapan teknis budidaya c. Pengembangan tumpangsari tanaman pangan pada perluasan atau peremajaan kelapa:
5
- Memanfaatkan lahan diantara tanaman kelapa dengan tanaman sela/tanaman pangan - Meningkatkan produktivitas usahatani II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan : a. Daerah sasaran kegiatan Peremajaan dan Perluasan Tanaman kelapa adalah daerah sentra tanaman kelapa dan khusus untuk kegiatan Peremajaan diutamakan pada daerah yang pertanaman kelapanya sudah tua/rusak. b. Petani atau kelompok tani sasaran adalah petani / pekebun / kelompok tani didaerah sasaran, yang telah diseleksi, merupakan kelompok tani yang sebelumnya sudah terbentuk dan mempunyai lahan usaha untuk mengembangkan tanaman. Kelompok sasaran tersebut tidak mendapat fasilitas dari proyek lain pada saat yang bersamaan untuk kegiatan yang sama. c. Proses seleksi kelompok sasaran dan calon lokasi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan Provinsi, jika kegiatan merupakan TP Propinsi,
6
sedangkan jika kegiatan merupakan TP Kabupaten/kota, proses seleksi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan Kabupaten/Kota yang dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musyawarah atas dasar kepentingan pengembangan usaha pertanian di daerah dan usulan dari masyarakat. d. Untuk TP Provinsi, Calon Petani (CP) yang telah diseleksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi setempat, sedangkan untuk TP Kabupaten/Kota, Calon Petani (CP) yang telah diseleksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota setempat. e. Calon Lahan (CL), adalah lahan milik petani, yang tidak dalam sengketa dan secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat. f. Kriteria Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) dapat diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang disusun oleh Provinsi sesuai dengan kondisi wilayah yang ada.
7
g. Pelaksanaan kegiatan diatur secara spesifik dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) oleh Kabupaten/Kota sesuai kondisi petani dan budaya setempat. h. Paket bantuan dalam bentuk benih siap salur, sarana dan prasarana produksi. i. Paket bantuan merupakan hibah dan pelaksanaan pengadaannya mengacu kepada PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA LINGKUP SATKER DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kemeterian Pertanian. B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi benih kelapa yang akan digunakan untuk peremajaan dan perluasan kelapa rakyat adalah : 1. Berasal dari Benih bina yaitu benih yang telah dilepas oleh Meteri Pertanian dan atau; 2. Berasal dari sumber benih (Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atau Kepala Dinas Perkebunan Provinsi; 3. Umur tanaman 6 – 12 bulan atau berdaun minimal 4 pelepah 4. Telah disertifikasi.
8
C. Metode Pelaksanaan 1. Peremajaan Peremajaan tanaman kelapa dilakukan dengan cara menyisip, penanaman diantara tanaman tua/rusak atau menebang secara bertahap. a. Tanaman kelapa diremajakan jika telah berumur >30 tahun atau tanamantanaman yang tidak produktif lagi. b. Jenis kelapa yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik daerah masingmasing; c. Menerapkan inovasi teknologi terkini, dapat juga dilakukan dengan cara membongkar tanaman secara bertahap; d. Untuk wilayah monokultur, maka Jarak tanam yang digunakan sesuai standar teknis, dapat menggunakan jarak tanam yang telah ada atau disesuaikan dengan teknologi terkini, yaitu 16 m X 6m. Sedangkan untuk daerah yang tidak monokultur disesuaikan dengan kondisi setempat. 2. Perluasan Perluasan tanaman dilakukan dengan : a. Menanam tanaman pada lahan kosong, lahan bukaan baru, tanggul, lahan batas, maupun lahan pekarangan;
9
b. Untuk wilayah monokultur, maka Jarak tanam yang digunakan sesuai standar teknis, dapat menggunakan jarak tanam yang biasa digunakan di wilayah tersebut atau disesuaikan dengan teknologi terkini, yaitu 16 m X 6m. Sedangkan untuk daerah yang tidak monokultur disesuaikan dengan kondisi setempat. 3. Pengembangan pangan
tumpangsari
tanaman
Pengembangan tumpangsari tanaman pangan diantara tanaman kelapa pada perluasan atau peremajaan kelapa disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan agroklimat daerah masing-masing, seperti dengan tanaman padi/jagung/ kedelai atau tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan lain yang sesuai. III. PELAKSANA KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan peremajaan dan perluasan kelapa meliputi identifikasi, seleksi dan penetapan calon lokasi, calon lahan dan calon kelompok tani/petani, pengadaan benih dan sarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, pengawalan dan pendampingan,
10
monotoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun secara spesifik lokasi. B. Pelaksana Kegiatan Dengan pertimbangan tujuan keberhasilannya untuk dapat mengkondisikan upaya pengembangan lebih lanjut, pelaksana kegiatan pengembangan kelapa rakyat dilaksanakan Provinsi, Kabupaten berkoordinasi dengan Pusat, masing-masing sebagai berikut : 1. Kegiatan Pusat a Menyiapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kelapa rakyat. b Melakukan Sosialisasi kegiatan bersama Dinas Perkebunan Propinsi. c Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. d Melakukan pemantauan, monitoring dan pengendalian kegiatan serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan. e Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian serta perkembangan kegiatan.
11
2. Kegiatan Provinsi a Menetapkan Tim pembina Provinsi, melalui surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan. b Menjabarkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kelapa (Peremajaan dan perluasan) yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sesuai kondisi daerah. c Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama –sama Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan . d Jika Kegiatan merupakan maka penetapan calon calon lahan (CP/CL) Provinsi yang perkebunan.
TP propinsi: petani dan oleh Dinas membidangi
e Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa secara berkala (triwulan) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan.
12
3. Kegiatan Kabupaten a Menjabarkan Pedoman Teknis kedalam Petunjuk Teknis (Juknis). b Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi. c Jika Kegiatan merupakan TP Kabupaten : maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. d Membuat dan melaporkan hasil kegiatan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelapa secara berkala (triwulan) dan tahunan sesuai form yang telah ditetapkan kepada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan. 4. Kelompok Tani a. Persiapan lahan seperti pembersihan lahan dan penyiapan lubang tanam.
b. Penetapan
waktu tanaman yang disesuaikan dengan keadaan masingmasing daerah.
13
c. Penanaman dan Pemeliharan tanaman
kelapa serta melaporkan hal-hal yang yang berhubungan dengan kegiatan peremajaan dan perluasan kelapa yang dilakukan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan.
C. Lokasi, Jenis dan Volume a. Peremajaan kelapa rakyat dilaksanakan pada areal petani, baik areal swadaya maupun eks proyek, dengan rencana peremajaan dilaksanakan oleh Provinsi dan kabupaten/Kota dengan bantuan berupa benih kelapa dan sarana produksi lainnya, dengan luasan masing-masing seperti lampiran 1; b. Perluasan kelapa dilaksanakan pada daerah-daerah yang secara agroklimat sesuai dan daerah yang lahannya belum dimafaatkan, dengan bantuan berupa benih siap tanam, dengan luasan seperti lampiran 2; c. Demplot pengembangan tumpang sari tanaman pangan diantara tanaman kelapa, merupakan percontohan dengan bantuan berupa benih kelapa unggul, sarana prasarana produksi lainnya dan benih tanaman pangan di Bireun (Provinsi Aceh) dan Kabupaten Sigi (Provinsi Sulawesi Tengah).
14
D. Simpul kritis 1) Koordinasi antara Direktorat Tanaman Tahunan, petugas Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Puslit/Balit/Instansi terkait, dan petugas lapang. 2) Pemilihan lokasi/CPCL diusahakan lokasi yang mudah dijangkau dan di monitor oleh petugas, sehingga memudahkan pengadaan dan penyaluran bahan tanaman dan sarana prasarana produksi serta evaluasi kegiatan ke daerah tersebut. 3) Ketepatan bahan tanaman (benih kelapa dan tanaman pangan) yang disalurkan merupakan benih unggul, dengan pertimbangan bahwa benih merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan kegiatan pengembangan tanaman; 4) Ketepatan waktu pengadaan dan penyaluran bahan tanaman serta sarana prasarana produksi lainnya, sehingga tidak menyebabkan keterlambatan. 5) Teknologi budidaya yang akan diterapkan harus sesuai dengan baku teknis serta kondisi di lapangan. IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN Proses pengadaan dan penyaluran kegiatan pengembangan kelapa dilakukan dengan
15
ketentuan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi (TP. Provinsi) atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kabupaten (TP. Kabupaten) atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran, dilakukan proses pengadaan benih unggul bermutu bersertifikat siap tanam dan sarana dan prasarana lainnya. 2. Prosedur pengadaan dan penyaluran mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012) serta Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Lingkup Satker Ditjen. Perkebunan Tahun 2014. 3. Kontrak pengadaan benih dan sarana dan prasarana tersebut telah ditandatangani paling lambat akhir triwulan I tahun 2014. 4. Penyaluran benih siap tanam dan atau sarana prasarana lainnya kepada petani paling lambat menjelang awal musim hujan tahun 2014, dengan berita acara serah terima barang sebagaimana format yang telah ditetapkan.
16
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD atau sumber-sumber lain. Pengendalian, dilaksanakan melalui jalur struktural dilakukan oleh Pusat, Tim Pembina di tingkat Provinsi dan Tim Teknis di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan dokumen penganggaran DIPA/POK/ROP, Standart Operasional Prosedur (SOP) serta Pedoman Teknis Pengembangan tanaman kelapa. VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut:
17
1. Jenis pelaporan a. SIMONEV yang meliputi: • Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; • Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan; • Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi; • Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan; b. Laporan perkembangan fisik yang sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dengan materi meliputi: nama petani/kelompok tani, desa/kecamatan/kabupaten, luas areal (target dan realisasi), waktu pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya pemecahan masalah. c. Laporan akhir kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini. 2. Waktu penyampaian laporan: a. SIMONEV yang meliputi: • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten ditujukan kepada provinsi disampaikan paling
18
b.
c.
lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. Laporan perkembangan fisik dibuat per triwulan,ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. Laporan akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
VII. PEMBIAYAAN Kegiatan Pengembangan Kelapa Rakyat Tahun anggaran 2014 dibiayai oleh dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan di Provinsi atau Kabupaten.
19
Tahun Anggaran 2014, alokasi anggaran melalui mekanisme kontraktual dan prosedur pengadaan mengacu pada Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Barang Lingkup Satker Ditjen. Perkebunan Tahun 2014
VIII. PENUTUP Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Pengembangan kelapa, meliputi kegiatan peremajaan dan perluasan kelapa ditingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pengembangan tanaman kelapa. Dengan terlaksananya kegiatan pengembangan tanaman kelapa secara tertip administrasi dan teknis, diharapkan pada waktunya dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui peningkatan pendapatan serta peningkatan ekonomi wilayah. Jakarta, Desember 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan
20
Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Peremajaan Kelapa Tahun 2014 PROVINSI
VOLUME
LUAS (Ha) 19.425
1
2
3
ACEH
SUMUT
SUMBAR
4
RIAU
5
JAMBI
1.
Aceh Barat
100
Ha
2.
Aceh Selatan
150
Ha
3.
Nagan Raya
100
Ha
4.
Simelue
200
Ha
5.
Bireun
200
Ha
6.
Sabang
100
Ha
7.
Langkat
100
8.
Tapteng
100
Ha
9.
Asahan
100
Ha
10.
Padang Pariaman
300
11.
Pesisir Selatan
100
Ha
12.
Agam
100
Ha
13.
Indragiri Hilir
500
Ha
14.
Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur
500
Ha
300
Ha
Ha
15.
6
BANTEN
Ha
16.
Pandeglang
200
17.
Lebak
200
18.
Serang
200
Ha
Ha
Ha Ha
21
7
8
9
10
JABAR
JATENG
JATIM
BALI
19.
Cerebon
100
Ha
20.
Sukabumi
100
Ha
21.
Ciamis
100
Ha
22.
Indramayu
100
Ha
23.
Tasikmalaya
100
Ha
24.
Indramayu
100
Ha
25.
Cilacap
150
Ha
26.
Kebumen
150
Ha
27.
Wonogiri
150
Ha
28.
Purworejo
150
Ha
29.
Jepara
150
Ha
30.
Blora
150
Ha
31.
Banyumas
150
Ha
32.
Purbalingga
150
Ha
33.Pacitan
100
Ha
34. Kediri
100
Ha
35. Trenggalek
100
Ha
36. Probolinggo
100
Ha
37. Madiun
100
Ha
38.Jembrana
250
Ha
39.Karang asem
100
Ha
40.Gianyar
200
Ha
41. Klungkung
200
Ha
22
11
12
13
14
NTT
NTB
SULTENG
SULTRA
42.Belu
200
Ha
43.Sumba Timur
200
Ha
44.Alor
300
Ha
45.Sikka
200
Ha
46.Sumba Barat Daya
200
Ha
47.Nagakeo
200
48.Lembata
150
Ha
49.Manggarai Timur
150
Ha
50.Ende
200
Ha
51.Lombok Barat
200
Ha
52.Lombok Tengah
200
Ha
53.Dompu
200
Ha
54.Parigi Moutong
200
Ha
55.Donggala
400
Ha
56.Banggai
500
Ha
57.Sigi
400
Ha
58. Toli-Toli
400
Ha
59.Buol
300
Ha
60.Tojo Una-Una
400
Ha
61.Poso
300
Ha
62.Banggai Kepulauan
400
Ha
63.Konawe 64.Konawe Selatan 65.Buton Utara 66.Muna
200 200 150 175
Ha Ha Ha Ha
Ha
23
15
SULBAR
67.Majene 68.Polman
200 200
Ha Ha
16
SULUT
69.Minahasa Selatan
650
Ha
70.Minahasa Utara
250
Ha
71.Kep. Talaud
200
Ha
72.Minahasa Tenggara
400
Ha
73.Bolangmongondow
200
Ha
74.Minahasa
150
Ha
75.Sangihe
200
Ha
76.Sambas
200
Ha
77.Kuburaya
200
Ha
78.Bengkayang
100
Ha
79.Singkawang
100
Ha
80.Maluku Tengah
300
Ha
81.Seram bagian barat
300
Ha
82.Maluku Tenggara
300
Ha
83.Buru Selatan
300
Ha
17
18
KALBAR
MALUKU
84.Buru
19
MALUT
200
Ha
85.Maluku Tenggara barat
200
Ha
86.Halmahera Utara
400
Ha
87.Halmahera Barat
400
Ha
88.Halmahera Selatan
250
Ha
89.Halmahera Tengah
400
Ha
90.Kepulauan Sula
300
Ha
24
Lampiran 2. Lokasi Kegiatan Perluasan Kelapa Tahun 2014 PROVINSI
1 2
BENGKULU GORONTALO
VOLUME
LUAS (Ha) 1.600
Ha
1.
Kaur
150
Ha
2.
Gorontalo
500
Ha
3.
Pahuwato
500
Ha
4.
Gorontalo Utara
250
Ha
3
Papua
5.
Mimika
200
Ha
4
Papua barat
6.
Tambrauw
150
Ha
25
